Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta kepada bank untukmemblokir rekening simpanan milik tersangka atau Terdakwa yang didugahasil dari korupsi;Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Bunyi Pasal:Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memerintahkan PihakPelapor untuk melakukan pemblokiran harta kKekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

HENDRA dengan nominal Rp.879.500.000, tertanggal 7 Maret 2011.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK dari PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Supplier TEUTEUNG ROSITA dengannominal Rp. 887.000.000, tertanggal 24 Oktober 2011.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK dari PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Supplier TEUTEUNG ROSITA dengannominal Rp. 2.042.400.000, tertanggal 21 Oktober 2011.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK

dari PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer lbu ROSITA dengan nominal Rp.3.780.000.000, tertanggal 11 November 2011.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK dari PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer lbu ROSITA dengan nominal Rp.2.746.500.000, tertanggal 1 Desember 2011 dan 1 (satu) lembar lampiranFotocopy NPWP atas nama TEUTEUNG ROSITA,SH.3 (tiga) lembar asli Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK dari PT.

Transaksi Keuangan Tunai PPATK dari PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer lbu ROSITA dengan nominal Rp.949.500.000, tertanggal 20 Juni 2012.1 (satu) lembar print out Nota Pembelian PT.

Amartha Valasindo No.009/AV/2014 tanggal 8Desember 2014 kepada Deputi Bidang Pemberantasan PPATK perihalData/Informasi untuk Kepentingan Analisis yang ditandatangani oleh ALOYS DAGOMEZ (Direktur) beserta lampiran1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403191109 tanggal19/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkaittransaksiPembelian USD 144.755 tanggal 13/03/2014 senilai Rp 1.652.378.325,1 (satu

) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201403251157 tanggal25/03/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksiPembelian USD 84.360 tanggal 19/03/2014 senilai Rp 957.907.800..1 (satu) bundel Print out email dari PPATK kepada ALOYS DA GOMES tentangPengiriman LTKM Online dengan nomor registrasi 03201405281520 tanggal28/05/2014 beserta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksiPembelian

DARDI kepada anak Penggugat yang bernama MARWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI);

SAID sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor024/HB/PPATK/K.T/09 tanggal 30 September 2009; 14,Bahwa setelah anak Pewaris yang bernama H.M. ARIF menikah dengan isteri pertamanya (Tergugat VII), H.M. ARIF dan Tergugat VII tinggal dan menetap di atastanah objek gugatan beserta dengan anakanaknya (Tergugat sampai denganTergugat V1), sementara Penggugat mengikuti suami tinggal bersama di KabupatenTolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang;15. Bahwa setelah H.M.

DARDI kepada anak Penggugat yang bernamaMARWAN sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 024/HB/PPATK/K.T/09tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanahbernama M. Gaus Kerang, S.Sos, diperhitungkan sebagai bagian waris Penggugat(ZAENAB binti H.M. DARDI);5, Menetapkan oleh karenanya, Penggugat (ZAENAB binti H.M. DARDI) sudahtidak mempunyai hak bagian lagi terhadap harta peninggalan H.M. DARDI tersebut pada diktum angka 2 di muka; eset 6.

gugatan balik terhadapPENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGATREKONPENSI.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi secara mutatisnutandis dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.Bahwa terkait permasalahan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGATREKONPENSIdalam surat gugatannya, TERGUGAT REKONPENSItanpa dasaryang jelas juga telah melakukan tindakantindakan sebagai berikut:* Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu, PPATK

Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI, OJK,Kapolri, Menkeu, PPATK, BI Cabang Jambi, OJK Cabang Jambi, Kapolda Jambidan BCA (Grup Hukum) sudah memberikan tanggapan melalui surat No0103A/GHK/2017, tanggal 24 Februari 2017.5. Memberikan keterangan ke media massa (baik media on line maupun cetak)antara lain Abadikini.com yang menyatakan : AT! LORENG: DI BANK BCA 40MILIAR UANG SAYA HILANGQ, dalam Nuansajambi.com, 11/09/2017 ...

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindakpidana; Bahwa Informasi yang disampaikan oleh nasabah tersebut pada saatpembukaan rekening sudah sesuai dengan data pada kartu identitas (KTP) saksiUCI FATIMAH.

Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan jenis transaksi yang terdapat di dalammutasi rekening atas nama UCI FATIMAHdikategorikan sebagai transaksikeuangan mencurigakan atau tidak karena yang memiliki wewenang untukmenganalisa dan mengkatagorikan dalam transaksi keuangan itu mencurigakanatau tidak adalah lembaga PPATK; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;4.

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antaralain: memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikanmaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan pasal 39 Undang undang Nomor 8tahun 2010

Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang (UU PP TPPU) , PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang; Fungsi PPATK, Berdasarkan pasal 40 Undang undang Nomor 8 tahun 2010Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalahsebagi berikut :a.

Pengelolaan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;C. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;Halaman 243 dari 266 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN.Btmd. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksikeuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindakpidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1; Bahwa dapat Ahli jelaskan, terhadap mekanisme pencucian uang bahwapencucian uang dilakukan dalam tiga pola.

Ahli ISNU YYUWANA DARMAWAN, SH, LLM;Bahwa Jabatan, tugas dan tanggung jawab Ahli selaku KetuaKelompik Advokasi di PPATK antara lain memberikan bantuan hukum,termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baikditingak penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Pidana Nomor 676/Pid. Sus/2018/PN. Jkt.

Sel.Bahwa berdasakan Pasal 39 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU,PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang, sedangkan fungsinya menurut Pasal 40 adalah:a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;d.

,LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanketerangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;Bahwa ahli menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnyadan membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BeritaAcara Pemeriksaan Ahli dalam berkas perkara;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK

mempunyai tugas mencegahdan memberantas tindak pidana pencucian uang;Bahwa ahli menerangkan Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yangdiperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang

kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan,halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini, Transaksi Keuangan yang dilakukan ataubatal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang dimintaoleh PPATK

yangmenyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dariPengguna Jasa yang bersangkutan, Transaksi Keuangan oleh PenggunaJasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindaripelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PihakPelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini, TransaksiKeuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakanHarta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atauTransaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

(dua milyar seratus tiga puluh juta lima puluh ributiga ratus sebelas rupiah), berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A867/XV2013/SUMSEL/RESTA tanggal 11 Nopember 2013 padaKepolisian Kota Palembang dari proses penyidikan ditemukan ada buktipermulaan cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan pihakpenyidik Polresta Palembang telah memberitahukan dan berkoordinasidengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang beralamat Jl. Ir. H.

ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM:Bahwa ahli bekerja di PPATK (Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan) tugasnya adalah melakukan analis hukumdan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan TindakPidana Pencucian Uang;Halaman63dari100Putusan Nomor1 1/Pid.SusTPK/2017/PN.PligBahwa keterangan Ahli khusus dibidang Tindak PidanaPencucian uang guna kepentingan pemeriksaan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan;Bahwa Ahli sudah beberapa kali/sering memberikan keterangansebagai

sidangPengadilan;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan TindakPidana Lanjutan atau tindak pidana turunan dari tindak pidanaasal;Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapatdidefinisikan sebagai suatu perobuatan yang dilakukan dalamupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;Bahwayang dimaksud pihak pelapor berdasarkan Pasal 1 angka11 UU PP TPPU adalah setiap orang yang menurut Undangundang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

satu) UnitMobil Honda CRV Tahun 2009 Warna Coklat Tua Metalik, Nomor Polisi BG99 T, yang mana kedua unit apartement yang dibeli Terdakwa dan 1 (satu)unit mobil Honda CRV Tahun 2009 tersebut dibeli dengan menggunakannama Terdakwa sendiri, bukan menggunakan nama orang lain, makaMajelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan dalam dakwaan kedua tidakterpenuhi pada diri terdakwa;Kesimpulan Majelis ini telah bersesuaian pula dengan pendapat ahlidari PPATK

Saksi HARDI SETIYO, SH (Saksi Ahli), tidak hadir dipersidangan keterangandibawah sumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Pegawai dengan jabatan sebagai Analis AdvokasiDirektorat Hukum PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan )sejak tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal baik dengan Para Terdakwa maupunSaksi korban.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pasal 39 UU No 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU) , PPATK mempunyai tugas untuk mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.

Adapun fungsi PPATK,berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalahsebagai berikut:a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. Pengelolaan data data informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand.

sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi kKeuangan tunai kepada PPATK dari Sinar IriawanLTD nomor : 74/SI/XI/2010B tanggal 24 November 2010 bersertadengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.Hal. 108 dari 1486 hal.

sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar lriawanLTD nomor : 62/SI/X/2010B tanggal 27 Oktober 2010 berserta denganlampiran laporan transaksi keuangan tunai.Hal. 435 dari 1486 hal.

tunai kepada PPATK dari Sinar IriawanLTD nomor : 60/SI/VIII/2009B tanggal 05 Agustus 2009 bersertadengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar lriawanLTD nomor : 81/SI/IX/2009B tanggal 01 Oktober 2009 bersertadengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari

23 Juni 2010 berserta denganlampiran laporan transaksi keuangan tunai .3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar lriawanHal. 781 dari 1486 hal.

PPATK dari Sinar IriawanLTD nomor : 82/SI/IX/2009B tanggal 06 Oktober 2009 bersertadengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar IriawanLTD nomor : 103/SI/XI/2009B tanggal 04 Desember 2009 bersertadengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir sesuai aslinya surat pengantarlaporan transaksi kKeuangan tunai kepada PPATK dari Sinar

Rek: 3387 01029830532.Adanya keterangan AhliPidanaPencucian uang dari AnalisisHukum Senior di Rektorat Hukum (PPATK) ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LL.Myang pada intinya menerangkan bahwakejahatan Narkotika termasuk dalam perbuatan tindak pidana yangdikatagorikan dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidanapencucian Uang, transaksi rekening BCA Rafiandi termasuk transaksikeuangan yang menyimpang dari Profil karekteristik atau polakebiasaan transaksi, jika tidak dapat membuktikan harta tersebuttermasuk

selanjutnya dilengkapi surat perintah danpenetapan pengadilan, Penyidik bisa melakukan penyitaan jika dalamkeadaan mendesak pasal 38 ayat 2 KUHAP;Bahwna Penyitaan harus dilakukan sesuai kewenangannya kalauPolres yang melakukan penyitaan maka polres yang bertanggungjawab jika Polda maka polda yang membuat administrasinya;Bahwa Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan 3(tiga) cara antara lain adanya pridicate crime /perkara asal , adanyalaporan hasil penyelidikan /audit dan laporan keuangan PPATK

., MH (Ahli PPATK) dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi masih mempertahankan keterangannya di BAP ;Bahwa pengertian Money Loundry ini secara umum harfiah mengandungarti sebagai satu pencucian uang, pencucian uang tersebut didalam literaturpada umumnya ada melalui 3 tahap yaitu dengan tahap pertama adalahberupa Placement, jadi apabila satu harta kekayaan atau uang yang didugadari hasil kejahatan oleh pelaku mencoba untuk disamarkan ataudisembunyikan dengan cara ditempatkan atau Placement

disalurkan kepada beberapa pihak dan ketika kredit ini dilunasimenggunakan uang darimana, hal yang demikian ini akan menyebabkanadanya keterkaitan pertanggung jawaban hukum sekiranya apabila dari hasiluang penggelapan ini yang digunakan untuk menutup kredit ini maka iniadalah bentuk dari salah satu modus operandi tindak pidana pencucian uangyang cukup pelik untuk penyelidikannya dan ini membutuhkan kejelian daripenyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mengetahui alur transaksiini, kami dari PPATK

tentu bisa membantu dari aliranaliran dana ini karenasebagai financial inteligent unit apabila penyedia jasa keuangan melaporkanadanya suatu transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, PPATKakan melakukan analisis, demikian juga apabila penegak hukum polisi JaksaPenuntut Umum dan KPK merasa bahwa aliran dana tersangka ini perlubantuan kepada PPATK, maka penegak hukum tersebut bisa memintainquery kepada PPATK, dan PPATK akan membantu mengenai aliran danatersebut ;Bahwa asal uang untuk darimana

F/O6/CA, Form PPATK, dan PerjanjianPengikatan Jual Beli No. 0000004136 tertanggal 18 Agustus 2013("PPJB aquo") (selanjutnya segenap tindakan hukum di atas disebutsebagai "Pemesanan aquo");. Bahwasehubungan dengan segenap tindakan hukum Pemesanan aquoatas Unit Apartemen oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT,TERGUGAT demi hukum berhak untuk menerima pelunasan setiap danseluruh kewajiban pembayaran dari pihak PENGGUGAT secara tepatjumlah dan tepat waktu (tanpa potongan apapun).

Foto copy Surat Konfirmais Unit Pesanan No. 005616 tertanggal 18Agustus 2013 (Bukti T2);Foto copy Surat Pemesanan No. 0000004285 tertanggal 18 Agustus2013 (Bukti P3)Foto copy Informasi Angsuran Unit No.F/06/CA (Bukti T4);Foto copy Form PPATK (Bukti T5);Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00000041 36 tertanggalFoto copy Surat Teguran (Peringatan) Nomor: SP/08/709, Perihal:Teguran (Peringatan) ke1 terhadap Tunggakan Kewajiban PembayaranYang Telah Jatuh Tempo dan Sanksi Pelanggarannya tertanggal

Putusan Nomor 33 P/HUM/2018pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, Serta pinakpihakpemangku kepentingan (Kementerian Hukum dan HAM, KPK,PPATK, Bawaslu DKPP dan juga dihadiri oleh perwakilan DPDRl), untuk membahas isuisu strategis terkait dengan PeraturanKPU (Bukti T 1);Bahwa setelah dilakukan tahapan uji publik, ada pertemuanantara Termohon dengan DPD RI terkait dengan Peraturan KPUNomor 14 tahun 2018:Termohon melakukan Rapat Dengar Pendapat

Pilar Perdana Mulya di hadapan Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yangdituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakanbahwa saksi Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksiH.

PPM) dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih,SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalam akta tersebutdinyatakan bahwa Terdakwa Hj. Yuyun Ningrum berkedudukan sebagaiDirektur dan saksi H. Endang Hidayat bertindak sebagai Wakil Direktur,dimana selanjutnya CV. PPM bertindak sebagai avalist penuh yaituperusahaan menjamin seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI(Persero) Tbk.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Bank Indonesia/PPATK yangmerupakan salah satu nasabah Tergugat dengan Nomor Account M1577berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening (bukti T11a) yang telahditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diberi paraf pada setiaplembarannya, berikut lampirannya berupa formulir pembukaan rekening atasnama Penggugat (bukti T11b), Surat Pernyataan atas nama Penggugat(bukti T1c), Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat (bukti T11d)dan profil pemodal reksa dana atas nama

., tanggal 15082005 yang dibuat Haji Hilman Dinar P, SHselaku PPAT di Kabupaten Bandung terletak di Desa Solokan Jeruk,Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;Halaman 9 deri 22 halaman putusan Noror 20/Pdt G/2017/PN BbHak Mllik Adat Persil No. 91 a D.Ill Blok Centeng Kohir No. 849, Seluas294 M2 AJB No. 232/2007, tanggal 19042007 yang dibuat olehDoctorandus Haji Yayat Sudaryat Camat selaku PPATK sementara diKecamatan Parongpong terletak di Jalan Cihanjuang Desa Cihanjuang,Kecamatan

Bdg96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 152, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Tn Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 150, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 153, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn.

Yanasejumlah Rp 64.000.000, (enam puluh empat juta rupiah);Foto tempat penyimpanan Incenerator Puskesmas Tambelang KabupatenBekastFotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 152, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Tn Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 150, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn.

Rikson Sinagadan Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniatii SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 153, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson SinagaHIm 251 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN. Bdg9899100101102103104105106107108109dan Tn Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28Pebruari 2013 Nomor : 151, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An.

Yanasejumlah Rp 64.000.000, (enam puluh empat juta rupiah);Foto tempat penyimpanan Incenerator Puskesmas Tambelang KabupatenBekasi;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 152, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Tn Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 150, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn.

Rikson Sinagadan Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 153, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Tn Andreas Tjokro;Fotocopy Akta Notaris dan PPATK Elok Kurniati, SH tanggal 28 Pebruari2013 Nomor : 151, Kuasa Direktur CV. Mutiara Jaya An. Tn. Rikson Sinagadan Tn Andreas Tjokro;Manual book Might Incinerator dari Millenium Global HitecBrosur Might Incinerator dari Millenium Global HitecAkta Pendirian PT.

., LLM, dibawah keterangannyadibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani danRohani; Bahwa Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATKmempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana PencucianUang; Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian

Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;G. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Bahwa unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a.

JabatanSpesialis Hukum Senior pada Pusat Pelaporan dan Analis Keuangan(PPATK), di persidangan;Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum dapatdidefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, dalam Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) ada yang namanya Predicat Crime (tidak pidanaasal).