Yasin & Rekansesual surat perjanjian memperoleh honorium sebesar 20% dariRp5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp1.193.574.876.00 ;14.Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat KeputusanNomor R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja TahunAnggaran 2003 sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tanggal 22 Juli2003 Drs.

Dari jumlah tersebutalokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 bertambahRp800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 danpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor R/935/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaTahun Anggaran 2003 sebesar Rp800.000.000,00 ;17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat saksi Yantini Syafriani mengajukan SPPuntuk Biaya Pengurusan PPh Pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembarsejumlah

Yasin & Rekan sesuai suratperjanjian memperoleh honorium sebesar 20% dari Rp5.967.874.380,00yaitu sebesar Rp1.193.574.876,00 ;14.Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat KeputusanNomor R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja TahunAnggaran 2003 sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tanggal 22 Juli2003 Drs.

Dari jumlah tersebutalokasi anggaran biaya pengurusan PPh Pasal 21 bertambahRp800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00, danpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor R/935/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaTahun Anggaran 2003 sebesar Rp800.000.000,00 ;17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat Sdri.

Nomor R645/KEU/2003 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin TA2003 tertanggal 18 Juli 2003;Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor R1556/Perb/2003/tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) ;Kuitansi Nomor 030/PJK/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 untukpembayaran pelunasan pembayaran pengurus restitusi /kompensasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 tahun 2001 sebesarRp793.574.876,00 ;Keputusan Bupati Langkat Nomor R/936/KEU/2003 tanggal 10November 2003 tentang Otorisasi

BTPN BSD setiap hari kerja;Otorisasi dalam transaksi di teller dan Customer Service;Double cek, melakukan pengecekan ulang terhadap transaksinasabah yang sebelumnya dilakukan oleh teller, jadi ada kewajibanYULIETTY RAJAGUKGUK melakukan pengcekan ulang terhadapsemua transaksi keuangan yang sebelumnya dilakukan di teller;Melakukan follow up terhadap operasional issu, yaitu melakukansosialisasi terhadap aturanaturan tentang operasional perbankanyang terbaru;Memastikan kegiatan operasional berjalan dengan

BSD;Bahwa, saksi pernah melakukan otorisasi transaksi transferan.

BTPN cab BSD dengan No.Rek. 04610005239, memalsukan tanda tangannasabah IKA KARTIKA dan selanjutnya pada kolom berita / keteranganmessage terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK selalu menuliskan dengan katakata SUDAH KONFIRMASI KE YBS dengan disertai jam yang tujuannyaadalah untuk mengelabuhi petugas teller. sehingga pada saat petugas teller inginmeminta otorisasi kepada terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK terdakwaYULIETTY RAJAGUKGUK selalu mengatakan kepada teller bahwa saya sudahkonfirmasi kepada yang bersangkutan

dengan mengambil alih dari petugasteller sebagaimana yangyang dilakukan saksi Dian Alina Dwi Wahyuni selaku teller diBank BTPN Cabang BSD maupun saksisaksi lain selaku petugas teller yang beradadibawah otorisasi terdakwa;Bahwa terdakwa pun menerangkan dalam tugas dan kewenangannya sebagaiService Supervisor tersebut ia ada mengambil alih pembukuan dan penempatan uang yangada direkening saksi Ika Akrtika Nomor 04610005239 sebesar Rp.9.750.000.000, danmenggunakannya yang dilakukan terdakwa menulis

Simbala, Dewi Ratnasari yaitu terdakwa mengelabuhi bagian tellerdengan otorisasi yang ada padanya terdakwa mengambil alih dan pembukuan dari depositosaksi Ika Kartika dan saksisaksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebutdengan membubuhi tanda tangan palsu pada form aplikasi transfer. Dengan telah terdakwaselesai memindahkan uang Ika Kartika secara bertahap terdakwa menerangkan iamenghubungi ERNES REZA (belum tertangkap) untuk mengatur penempatan uang saksiIka Kartika.

lama (satu) bulansetelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita dan di jual dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut,dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidanadengan pidana penjara selama (satu) tahun kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :SPM Nomor : 04933 / BOPM / PK / 2005 tanggal 30 Desember 2005sebesar Rp. 750.000.000,Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 2121 / 01005.03.03 / XII / 2005tanggal 15 Desember 2005 tentang Otorisasi

Sekretaris Daerahkepada Bupati Bulukumba Nomor : 142/Dispenda/XII/2005 tanggal 08Desember 2005 ;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0132/KM.343/SKO/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Otorisasi anggaran danaperimbangan tahun 2005 Menteri Keuangan Republik Indonesia, lampiranHal. 49 dari 60 hal. Put.

SALMAN NUR dari segalatuntutan hukum tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1 SPM Nomor : 04933 / BOPM / PK / 2005 tanggal 30 Desember 2005sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;2 Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 2121 /01005.03.03 / XII /2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Otorisasi anggaran belanjadaerah tahun anggaran 2005 ;3 Persetujuan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah tanggal

putusan mempunyai kekuatan6810111213141516hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidakmempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti,maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;7 Menetapkan barang bukti berupa :SPM Nomor : 04933 / BOPM / PK / 2005 tanggal 30 Desember 2005 sebesar Rp.750.000.000, ;Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 2121 / 01005.03.03 / XII / 2005 tanggal 15Desember 2005 tentang Otorisasi

Sekretaris Daerahkepada Bupati Bulukumba Nomor : 142/Dispenda/XII/2005 tanggal 08 Desember2005 ;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0132/KM.343/SKO/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Otorisasi anggaran danaperimbangan tahun 2005 Menteri Keuangan Republik Indonesia, lampiran II SuratKeputusan tersebut Kabupaten Bulukumba mendapat Insentif PBB sebesar Rp.778.107.083,;Rekapitulasi laporan penerimaan PBB serta tunggakan pembayaran PBB dariDesaDesa tahun anggaran 2005 yang dikeluarkan

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11) 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV ( DIPDA MURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12) Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13) 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Pembangunan

Teweh Tengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.58) Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19 Nopember 2003.59) Berita acara kemajuan fisik asli.60) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18 Nopember 2003. 61) Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 beserta lampirannya.62) SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.

RHL DAK / XII / 2003 tanggal 22 Desember 2003.70) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.71) Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.72) Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.73) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003.74) Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71%.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNT ), III dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec.

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.121314151617Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P/ IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYKRHLDAK / X/ 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 /PYKRHLDAK /X/ 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran BebanTetap Anggaran Pembangunan Nomor

TewehTengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal19 Nopember 2003.Berita acara kemajuan fisik asli.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18Nopember 2003.Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 besertalampirannya.SPMU asli No. 820/ PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.Kwitansi Bank Pembangunan Kalteng.Bend. 2 asli (surat permintaan pembayaran beban tetap

PYK RHL DAK / XII/ 2003tanggal 22 Desember 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 113 / PYK RHL DAK / XII / 2003 tanggal22 Desember 2003.117071727374757677787980Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI/ 2003tanggal 21 Nopember 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 111 /PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal21 Nopember 2003.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09Desember 2003.Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan ITV (DIPDAMURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan diKec.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capem;h. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capem;i. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkanoleh manajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkan;j. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksi;k.

123 Tahun 2002tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentangPembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRDkabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRDKabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1Oktober 2002 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja RutinTahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP14101112131415161718Triwulan ITV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp. 1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransikepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima danaasuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja

Atas dasar Nota Dinas tersebut, pada tanggal 2 Januari2007 Walikota binjai membuat surat Keputusan Nomor: 92044/BL/2007tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007 sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).Bahwa pada tanggal 18 Januri 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaluDirektur Utama PD Pembangunan Kota Binjai atas nama Direksi PembangunanKota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Direksi Pembangunan tentangPengangkatan Bendahara Umum Pemegang Kas Pembangunan Kota Binjai13pada Pembangunan

Kota Binjai Rp.100.000.000.Surat Perintah Pencairan Dana No. 002703 / LS BJ / 2009 tanggal 12April 2010 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PDPembangunan Kota Binjai Rp.500.000.000.1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNomor : 910 57 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Mohon PencairanDana P.APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq KabagKeuangan.1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 2981 / BL /2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Otorisasi

Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2007.1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNomor : 910 08 / PD / 2007 tanggal 2 Januari 2007 Perihal MohonPersetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 44 / BL /2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran 2007.1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama

Kota Binjai Rp.100.000.000.Surat Perintah Pencairan Dana No. 002703 / LS BJ / 2009 tanggal 12April 2010 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD PembangunanKota Binjai Rp.500.000.000.1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNomor : 910 57 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Mohon Pencairan DanaP.APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq KabagKeuangan.1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 2981 / BL /2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran 2007.1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNomor : 910 08 / PD / 2007 tanggal 2 Januari 2007 Perihal MohonPersetujuan ..........72.73.74.15s76.77.78.79.80.8182.83.39Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2007yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 44 / BL /2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran

memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten SitubondoTahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi

Menetapkan kebijakan PSSS ;Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun2006 dan sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi APBD Kabupaten Situbondo Tahun2006 organisasi KONI mendapatkan bantuan profesi sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) atas beban rekening2.01.0003.6.10.2 dan berdasarkan program kerja KONI tahun 2006bahwa anggaran bantuan keuangan KONI sebesar

atau daerah dan berdasarkanrapat formatur Musyawarah Cabang PSSS tahun 2005 Terdakwamenjabat sebagai Ketua PSSS periode 2005 sampai dengan 2010sehingga Terdakwa adalah orang selain pegawai negeri yang14ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementara waktu ;Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang APBD KabupatenSitubondo Tahun 2006 dan sesuai Keputusan Bupati SitubondoNomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Otorisasi

atau daerah dan berdasarkan rapat formatur Musyawarah CabangPSSS tahun 2005 Terdakwa menjabat sebagai Ketua PSSS periode 200520sampai dengan 2010 sehingga Terdakwa adalah orang selain pegawainegeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementara waktu ;Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006tanggal 25 April 2006 tentang APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2006 dansesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 8 Mei2006 tentang Otorisasi

No. 73 PK/Pid.Sus/201 1166148. 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaanpembayaran nomor : 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006149. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran beban tetapanggaran 2006 No. 02/0003/4.6.10.2/V/2006 tanggal 3 Juni 2006150. 1 (satu) lembar rincian penggunaan anggaran belanjakode unit Organisasi 0003.151. 1 (satu) lembar surat otorisasi anggaran belanja daerahtahun anggaran 2006.152. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 27 Mei 2006.153. 1 (satu) lembar nota

Keputusan Walikota Jambi Nomor : 921/141/2004 tanggal 30-08-2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. Surat Nomor : 900/321/Damkar 2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal permohonan penerbitan SKO Triwulan III (Juli s/d September 2004) yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi beserta lampiran.

Istana Saranaraya; 8(delapan) lembar photo copy legalisir surat dari kantor pemadam kebakaran kepada walikota Jambi nomor 900/321/Damkar-2004 tanggal 12 agustus 2004 perihal permohonan penerbitan SKO triwulan III (juli s/d September 2004); 2(dua) lembar photo copy legalisir Keputusan Walikota Jambi nomor 921/141/ 2004 tanggal 30 agustus 2004 tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah TA. 2004; 1(satu) lembar photo copy legalisir daftar pengantar surat permintaan

Pemadam Kebakaran Jambi Nomor 02Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penunjukkan pejabatpelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan buktipemungutan pendapatan daerah, pejabat penandatanganan buktipenerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya pembantuHalaman 5 dari 141 halaman, Putusan No.49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.pembantu bendahara di lingkungan instansi pemadam kebakarankota Jambi TA 2007 beserta 1 (satu) lembar lampiran.e Keputusan Walikota Jambi Nomor : 921/141/2004 tanggal30082004 tentang Otorisasi

Istana Saranaraya;8(delapan) lembar photo copy legalisir surat dari kantor pemadamkebakaran kepada walikota Jambi nomor 900/321/Damkar2004tanggal 12 agustus 2004 perihal permohonan penerbitan SKOtriwulan HI (uli s/d September 2004);2(dua) lembar photo copy legalisir Keputusan Walikota Jambi nomor921/141/ 2004 tanggal 30 agustus 2004 tentang Otorisasi Anggaranbelanja daerah TA. 2004;Halaman 11 dari 141 halaman, Putusan No.49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.

dua) unit mobilpemadam kebakaran pada Kantor Damkar Kota Jambi, karena seluruhadministrasi pengadaan hanya bersifat formalitas, disebabkan 2 (dua) unitmobil Damkar Type V 80 ASM, telah diterima pada tanggal 23 Juni 2004,sehingga panitia pengadaan hanya melaksanakan perintah H.Arifuddin Yassakuntuk menandatangani dokumendokumen pengadaan walaupun kegiatantersebut tidak pernah dilaksanakan.Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004, H.Arifuddin Yassak menerbitkan suratpermohonan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi

Arifien Manap menerbitkan surat Keputusan Walikota Jambinomor :921/141/2004tanggal 30 Agustus 2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004.Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor: 01/SPJ.B/Damkar/2004 tanggal 19 Agustus 2004 untuk pengadaan 2 (dua) unitmobil pemadam kebakaran dengan nilai Rp.2.397.500.000, (dua miliyar tigaratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara saksi H.Arifuddin Yassak dengan HS Daud MBA selaku Direktur PT Istana

Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat KeputusanNomor : R/ 645/ Keu / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja TahunAnggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00, dan pada tanggal 22 Juli2003 terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian KeunganSekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R / 1556 /n/ Perb /2003 sebesar Rp. 400.000.000,00 atas nama Drs. H. Hasnil, MMpimpinan KAP Hasnil M.

Mdnpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : R / 935 / Keu / 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00, ;17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat Sdri.

Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat KeputusanNomor : R/ 645/ Keu / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja TahunAnggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00, dan pada tanggal 22 Juli2003 Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala BagianKeungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R/ 1556/n/Perb / 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00 atas nama Drs. H. Hasnil, MMpimpinan KAP Hasnil M.

Mdn800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00, danpada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : R / 935 / Keu / 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00, ;17.Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP SekretariatDaerah Kabupaten Langkat Sdri.

Ishak Tumengkol yangselanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Otorisasi oleh Bupati Langkatyang selanjutnya terdakwa selaku Kepala bagian Keuangan mengeluarkanSurat Perintah Membayar uang (SPMU) selanjutnya SPMU diserahkankepada Pemegang Kas Daerah Buyung Ritonga untuk menerbitkan giroatau cek yang akan ditandatangani olen Pemegang kas daerah bersamadengan Bupati, kemudian cek / giro diserahkan kepada BendaharaSekretariat YANTINI SYAFRIANI untuk dibayarkan kepada Drs.

Bila dinyatakan layak, fungsi PKBL Korporat memberikanpersetujuan sesuai otorisasi dan mengirimkan kembalikepada PKBL Region untuk proses lebih lanjut;9.

Koordinator PKBL Region menandatangani persetujuanproposal dan untuk proposal yang nilainya diatas otorisasi makaKoordinator PKBL Region membuat rekapitulasi permohonanpinjaman dan dikirim fungsi PKBL Korporat untuk mendapatkanpersetujuan;7. Fungsi PKBL Korporat menerima dan mengevaluasi usulandari fungsi PKBL Region (sesuai butir 6) dan bila diperlukandapat melakukan survey lapangan secara sampling.

Bila dinyatakan layak, fungsi PKBL Korporat memberikanpersetujuan sesuai otorisasi dan mengirimkan kembali kepadaPKBL Region untuk proses lebih lanjut;9. Fungsi PKBL Region membuat permintaan dropping dana(cash requirement) ke fungsi PKBL Korporat denganmemperhitungkan saldo dana yang tersedia;10. Fungsi PKBL Korporat memproses permintaan dropping danadan melaksanakan dropping dana kepada fungsi PKBL Region;11. Fungsi PKBL Region menerima dropping dana dan membuatSurat perjanjian pinjaman;12.

Pertamina (Persero)Him 26 dari 59 him, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLGRegion Il SUMBAGSEL dengan Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat (Agrim) tentang Pembinaan Mitra Binaan Tanggal 30 April2009.41.Asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perberdayaan MasyarakatAgribisnis (AGRIM) No: 80 tanggal 29 April 2009 Notaris Mardaliani,SH.M.Kn42.Fotocopy MEMORANDUM No. 05/H00630/2008SO Jakarta tanggal09 Juni 2008 perihal Revisi Expenditure & Payment Authority danRevisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pertamina(Persero) Region Il SUMBAGSEL dengan Yayasan LembagaPemberdayaan Masyarakat (Agrim) tentang Pembinaan Mitra BinaanTanggal 30 April 2009.Him 39 dari 59 him, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG41.Asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perberdayaan MasyarakatAgribisnis (AGRIM) No: 80 tanggal 29 April 2009 Notaris Mardaliani,SH.M.Kn42.Fotocopy MEMORANDUM No. 05/H00630/2008SO Jakarta tanggal09 Juni 2008 perihal Revisi Expenditure & Payment Authority danRevisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah; Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusanlainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang; Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pembebanan APBD harusdidukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih, Pasal 27 ayat

Djoewito,MM selaku Pejabat Sekda Kabupaten Jember secara berturutturut telah menerbitkandan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jember tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun 2005 kemudian dengan SKO tersebut diajukan SPP tetap danditerbitkan SPM lalu dicairkan keuangannya dengan menggunakan dana yangberasal dari Dana Alokasi Umum dengan perincian sebagai berikut : Jenis Kegiatan SKO SPP SPM Jumlah (Rp) KeteranganNo Nomor/Tgl Nomor/Tgl Nomor/Tgl1.

Mudjoko, SH.MH, benar.Bahwa, SKO No. 1052 tentang otorisasi Belanja Daerah tahun 2005, benar tandatangan saksi tanggal 5 Oktober 2005, sebesar Rp.700.000.000, SPP tanggal 6Oktober 2005, Lalu terbit 2 SPMU No. 3281/BT/2005, cair 6 Oktober 2005Rp.250.000.000, dan No. 4610/BT/2005 sebesar Rp. 200.000.000, cair tanggal9 Desember 2005, yang menerima Nurul Herlina.Bahwa setelah saksi menerbitkan SKO dan dana bantuan hukum direalisasikansebesar Rp. 250.0000.000, dan Rp. 200.000.000 saksi tidak tahu sejauh

Djoewito, MM selaku Pejabat SekdaKabupaten Jember secara berturutturut telah menerbitkan dan menandatangani SuratKeputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2005,84hukum, dan bertentangan dengan ketentuan. Dengan tegas dan spesifik disebutkan dalamdakwaanya , perundangundangan yang telah dilanggar oleh terdakwa Drs. H.

Djoewito, MM selaku Pejabat Sekda Kabupaten Jember secara berturutturut telah menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun 2005, dan hal ini akan dipertimbangkan sesuai fakta persidangan sebagai berikut ;1 Terdakwa sudah tidak menjabat Pj.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel fotocopy RASK tahun 2004.2. 1 (satu) bendel fotocopy Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Batang tahun 2004 tanggal 13 Januarai 2004.3. 1 (satu) bendel fotocopy DASK tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004. 4.1 (satu).........68/4. 1 (satu) bendel fotocopy SKO Nomor 6 tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2004 tanggal 23 Januari

cairnya tahun berikutnya ;Bahwa untuk usulan perubahan anggaran untuk tahun 2004 ada tetapitidak ingatmengeni pembahasan dana pensiun ;Bahwa uang dana pensiun untuk Dewan setiap anggota mendapatRp. 25.000.000,00 saksi tidak tahu diambilkan dari pos mana ;Bahwa proses pencairan dana setelah ditetapkan dalam APBD yaitumasingmasing satuan kerja membuat dokumen anggaran satuan kerja(DASK) yang ditandatangani oleh satuan kerja masingmasing sebagaipengguna anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Keputusan Otorisasi

dengan memasukkan dalam RASK.Bahwa setelah diproses dimasukkan dalam DASK tahun 2004 Nomor915/06/2004 tanggal 20 januari 2004 dan dimasukkan dalam APBDtahun 2004 dengan jumlah anggaran seluruhnya untuk Bagian keuanganSetda Kabupaten batang sebesar Rp. 43.743.420.250,00 dari jumlahtersebut sebesar Rp.1.750.000.000,00 diantaranya adalah diperuntukananggaran lainlain (Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun), DASKtersebut disahkan oleh Bupati Batang dengan Surat keputusan Nomor06/tahun 2004 tentang Otorisasi

02/BTL tanggal 14 Januari 2004 gunabelanja tidak langsung Bagian keuangan Setda Batang sebesarRp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada terdakwaSri Sugiyanti SE MSi selaku Kepala Bagian keuangan Setda KabupatenBatang.Selanjutnya Kepala Bagian keuangan Setda Kabupaten Batang ( SriSugiyanti SE MSi) menyetujui SPP dimaksud dan menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) Nomor 0003/BTL tanggal 14 januari 2004,walaupun pada pada saat itu Bupati Batang belum mengeluarkan SuratKuasa Otorisasi

Batangselanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Anggraeni untuk membuat SuratPermohonan Pembayaran dan Terdakwa menerbitkan Surat PerintahMembayar No. 003/BTL tanggal 14 Januari 2004 meskipun pada saat itu BupatiBatang belum mengeluarkan Surat Otorisasi (SKO) karena SKO barudikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2004, hingga akhirnya uang sebesarRp. 1.200.000, dapat dicairkan untuk dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kb.Batang periode 19992004 sebagai uang tali asih dana pensiun anggota Dewanmasingmasing

dijatuhi pidana, berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang terdiri :. 1 (satu) bendel fotocopy RASK tahun 2004.1 (satu) bendel fotocopy Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang APBDnO Kabupaten Batang tahun 2004 tanggal 13 Januarai 2004.1 (satu) bendel fotocopy DASK tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004.1 (satu) bendel fotocopy SKO Nomor 6 tahun 2004 tentang Otorisasi

. ; 22222222 noone nn nnn nnn n nn nnennnneMenimbang, bahwa Surat Otorisasi tanggal 3 Januari 2011 yang dibuatdalam bahasa Korea dan bahasa Inggris dan dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama pada halaman 20 dinyatakan telah ditunjukkan di persidangan(terlampir dalam Memori Banding Terdakwa), menyatakan bahwa PT EverPioneer sebagai perwakilan dan Terdakwa ditugaskan di Indonesia dandiberikan kKewenangan untuk menandatangani dokumen dari semua proyek atasnama CEO dan Ever Pioneer Co.Ltd ;Menimbang

,bukan T erdakwa 5 2m nnn nnn nnn nn nn nnn cnn nen nace nnn nace nennnnanannananMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lee Kang Bok, ParkChanggo, Surat Otorisasi dan keterangan Terdakwa tersebut menunjukkanadanya hubungan dan saling persesuaian satu dengan lainnya, sehinggadiperoleh fakta hukum yaitu : 20202 2220202e Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. Ever Pioner di Indonesiayang berkantor di Menara Jamsostek JI.

DEWAN KOMISIONER OTORISASI JASAKEUANGAN (OJK) DIJAKARTA c/q KEPALACABANG OTORISASI JASA KEUANGAN (OJK) DIBANJARMASIN Jalan Lambung Mangkurat Nomor 15Kota Banjarmasin, selanjutnya sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BanjarmasinNomor 23/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 20 Maret 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan

Namun dalam pemberian keputusankredit terhadap 305 (tiga ratus lima) keputusan kredit nilai plafonnyadiatas Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tersebut tidak didasarkan suratizin dari Dewan Pengawas.PD.BPRnominatif kredit pensiun yang diotorisasi DireksiBUNGBULANG adalah sebagai berikut: Daftar 8DAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSIPD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO NO NA /ALA/OTORISASI /OTORISASI DIRUT OTORISAS!

Adapun berkas yang diotorisasi oleh terdakwaYUYAN TARYANA, Amd. dengan saksi DEDI RUSTANDI, S.sos kurang lebihsebanyak 304 (tiga ratus empat) buah berkas dengan plafon sebesar Rp.3.018.000.000, (tiga milyar delapan belas juta rupiah) sedangkanjumlah kredit yang diotorisasi oleh terdakwa YUYAN TARYANA, Amd.sendiri sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) buah berkas yangterdapat pada:a. 93 berkas otorisasi permohonan kreditb. 219 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran

Daftar nominatif kredit pensiun yang diotorisasi Direksi PD.BPRBUNGBULANG adalah sebagai berikut : DAFTAR 49DAFTAR NOMINATIF KREDITPENSIUNAN YANG DIOTORISASIDIREKSIPD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG (DL)NO NO NA ALAOTORISASI OTORISASI DIRUT OTORISASI PLASALTU SIM JUMMA MA DIREKTURFO DO NG PA LAPK T DIREKSI ND KREGA NA HKREDIT KA NPERBU PEJ SET TOTPERRIN DIT N WAJMO KTI AN/OR AL MO CIA BU IB PE JIA AN N NGHO M N PO HO PE ANA BAYKRETO NA NEN AR DIT NG N RIMKREAN AN KREAADIT KRE KRE DIT NDIT DITTOTAL2

Dari jumlah 69 11.Dari jumlah berkas surat perjanjian kredit (SPK) diatas,seluruhnya telah dilakukan otorisasi berupa tanda tangan/parafoleh Terdakwa YUYAN TURYANA,Amd selaku Direktur PD.BPRBungbulang bersamasama dengan saksi DEDI RUSTANDI, S.sosselaku Direktur Utama PD.BPR Bungbulang, yang kemudianformulir rincian penerimaan yang telah diotorisasi oleh terdakwabersama saksi DEDI RUSTANDI, S.sos tersebut digunakan dalamproses persetujuan kredit di PD.BPR Bungbulang.

Adapun berkasyang diotorisasi oleh terdakwa dengan saksi DEDI RUSTANDI,S.sos sebanyak 304 berkas dengan plafon sebesarRp.3.018.000.000,, sedangkan jumlah kredit yang diotorisasi olehterdakwa sebanyak 261 berkas terdiri dari:a. 93 berkas otorisasi permohonan kredit,b. 216 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran potongan kredit.dengan rincian sebagai berikut :DAFTAR 67DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKTUR (YUYAN TURYANA)PD BPR BUNGBULANGPD BPR BUNGBULANG

Desember 2006 ; 16)Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSPTT/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;17)Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSPTT 2006 tanggal20 Desember 2006 ;18)Daftar lampiran kemajuan pekerjaan ;19)Nota Dinas Nomor : 900/1.291 /PSPTT/2006, tanggal 20 Desember2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ; 20)Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPPPK Nomor : 310/BL/2006 tentang Otorisasi

,Tanggal 18 Desember 2006 ; Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSPTT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSPTT/2006 tanggal20 Desember 2006 ; Daftar lampiran kemajuan pekerjaan :Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSPTT/2006, Tanggal 20 Desember2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 %; Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPPPKNomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi

Desember 2006 ;16.Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSPTT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;17.Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSPTT/2006 tanggal 20Desember 2006 ;18.Daftar lampiran kemajuan pekerjaan :19.Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSPTT/2006, Tanggal 20 Desember 2006tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ; 20.Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPPPK Nomor :310/BL/2006 tentang otorisasi

Panitia Pengadaan Tanah tersebut dibentuk olehterdakwa dengan Surat Keputusan Bupati Tegal No.590/0043.A/2006tanggal 12 Januari 2006 tentang Perubahan Lampiran Peraturan BupatiTegal No.590/0168/2005 tanggal 16 Maret 2005 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum di Kabupaten Tegal.Bahkan terdakwa juga mengeluarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No.920/519/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Otorisasi APBD TA. 2006yang menentukan jumlah uang yang

harus dibayarkan untuk keperluankegiatan pengadaan tanah dJalingkos Tahun 2006 sebesarRp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah), Surat Keputusan Otorisasi(SKO) tersebut merupakan dasar bisa dicairkannya anggaran pengadaantanah Jalingkos yang sudah ditetapkan dalam APBD TA. 2006 tersebut.Bahwa berkaitan dengan pengelolaan anggaran pengadaan tanah Jalingkostersebut, meskipun belum ada pelaksanaan pengadaan tanah, terdakwabersama Edy Prayitno,SH.MHum bersepakat untuk mencairkan anggaranpengadaan

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bupati Tegal No.g.920/519/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Otorisasi APBD TA. 2006 atasanggaran pengadaan tanah Jalingkos Tahun 2006 dan Surat Bupati Tegal No.050/02326 tanggal 13 Juli 2006 perihal Persetujuan Pengalihan PembayaranBeban Tetap Menjadi Pengisian Kas tersebut, Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) No. 426/PK/2006 tanggal 2 Agustus 2006 dengan nilaiRp.8.000.000.000

Terdakwa selaku Bupati menandatangani SKO (Surat Keputusan Otorisasi)untuk dapat dicairkannya mata anggaran Jalinkos dalam dana APBD;Berkenaan dengan SKO, dapat diterangkan bahwa SKO merupakan syaratadministratif yang mutlak diperlukan agar dana dari kas daerah bisadicairkan untuk pembangunan aquo.

Surat Keputusan Otorisasi tahun 2002 untuk Sekretariat Dewan :Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 174 PK/PID.SUS/2012i) No. 1/R/2002 tanggal 04 Maret 2002 ;ii) No. 188/R/2002 tanggal 01 April 2002 ;ili) No. 375/R/2002 tanggal 01 Juli 2002 ;iv) No. 562/R/2002 tanggal 01 Oktober 2002 ;.

Surat Keputusan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)TahunAnggaran 2004 diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO);No. 914.413.008/1/2004 tanggal 01 Januari 2004 isinya pada diktumPERTAMA angka 7...memutuskan Pejabat yang bertanggungjawabadalah : Pengelola Keuangan (Mudji Rahayu) dan Pemegang Kas (SriWidiastini, S.Sos.).

Jawabnya ada pada Pasal 26 yang menyatakan"Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yangdipersamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Siapa*Pejabat yang berwenang ini ?. Peraturan Pemerintah No. 105Tahun 2000 tidak memberi ketegasan.

Bahwa kemudian berdasarkan bukti Surat Keputusan Otorisasiyang diterbitkan oleh Walikota Madiun yang secara khilaf tidakpernah dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti danJudex Juris yaitu : Surat Keputusan Otorisasi tahun 2002 untuk SekretariatDewan :Hal. 70 dari 84 hal. Put.

dan ataumengelola dan mempertanggung jawabkan adalahBendahara Rutin dan atasan langsung Bendaharawan ; Surat Keputusan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)Tahun Anggaran 2004 yang diberlakukan sebagai SuratKeputusan Otorisasi (SKO) :No. 914.413.008/1/2004 tanggal 01 Januari 2004 IsinyaMEMUTUSKAN : PERTAMA angka /7...Pejabat yangbertanggung Jawab adalah : Pengelola Keuangan (MudjiRahayu) dan Pemegang Kas (Sri Widiastini, S.Sos.) ;4.

Sekdakab Rokan Hulu telah menerbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP/II/2006 tgl. 16Pebruari 2006 sebesar Rp. 45.000.000.000, untuk Penyertaan Modalpada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, selanjutnya pada tanggalyang sama Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut meskipuntidak ada Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) namun diproses olehTENGKU AZUWIR, SE., selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Huludengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor :Hal. 2 dari 91 hal. Put.

Tiga Bintang Mas Abadi akibat daripembayaran yang telah jatuh tempo dan menurut Peraturan Perundangundangan memungkinkan untuk dicairkan Pos Penyertaan Modal padaPerusahaan Daerah maka dapat kiranya bapak mencairkan danadimaksud;Saran tindak telaah staf : terdapat azas kepatutan untuk dicairkan danadari Pos Penyertaan yang sesuai dengan Pos Anggaran yang ada di RAPBDKabupaten Rokan Hulu TA. 2006.Bahwa meskipun belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam pasal 11

Sekdakab Rokan Hulu telah menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP/II/2006 tgl. 16 Pebruari2006 sebesar Rp. 45.000.000.000, untuk Penyertaan Modal padaPerusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, selanjutnya pada tanggal yang samaSurat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut meskipun tidak ada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) namun diproses oleh TENGKU AZUWIR, SE.

Uraian tentang Penatausahaan Keuangan Daerah termasuk AsasUmum Penatausahaan Keuangan Daerah dalam pointer 4 berbunyi :Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harusditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerahatau Surat Keputusan lain yang berlaku sebagai SuratKeputusan Otorisasi;Maka dari analisis yuridis aspek Surat Keputusan Lain. yang berlaku sebagaiSurat Keputusan Otorisasi menurut keterangan ahli Drs.