Ditemukan 6288 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1464 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — PT MUSIM MUSTIKAMAS, dk. VS JESSLYN ANN alias JESSLYN ANN LIE, dk.
4454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor LP. 94/III/2017/SPKT/Riau tanggal 1 Maret 2017;Menyatakan perbuatan Termohon II dan adalah melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga RUPS/Termohon yang ditandatanganioleh Termohon II dan Pemohon dan II tanggal 17 Oktober 2016 yangditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;6. Menghukum Termohon dan II dan Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;7.
    Menghukum Termohon II dan dan Pemohon dan II untuk patuh dantaat terhadap isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17 Oktober 2016ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/20188. Menetapkan PPAT/Notaris Hj. Rina Hamzah, S.H., M.Kn., Alamat JalanJend. Sudirman Nomor 125, Pekanbaru untuk menghadiri dan membuatBerita Acara Pelaksanaan isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;9.
    Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon yangditandatangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon dan II, Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober;5.
    kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
    ) tanggal 17 Oktober2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016 adalah sah karena RUPStelah dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon II dan amanat RUPS tidakbertentangan dengan kepentingan hukum Para Pihak;Bahwa amanat RUPS telah memerintahkan Termohon dan TermohonIl serta Para Pemohon untuk melaksanakan isi notulen RUPS karenaTermohon dan Termohon II tidak melaksanakan isi/notulen RUPS tersebut,maka Termohon dan Termohon Il harus dihukum untuk melaksanakanseluruh isi notulen RUPS tersebut;Menimbang
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 90/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
SYUKUR MURSID BROTOSEJATI, ST.
Tergugat:
1.RIZKI ARDIANSYAH P
2.ALFIAN BAGUS NURCAHYO
3.GAMAS ALDI KURNIAWAN
4.BAMBANG RIAWAN
Turut Tergugat:
1.SANDHI MUHAMMAD SHIDDIQ
2.AGUS SUGENG RIYADI
18041
  • IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.
    RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan
    kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang
    Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.
    Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/PID/2015
Tanggal 11 Maret 2015 — TING SHINTA HANDAYANI
6949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.
    Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan
    Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat
    ., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.
    Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1464 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — Drs. R. SOEPRIYADI, M.M., dkk VS IVAN DOLI GULTOM
10863 Berkekuatan Hukum Tetap
  • President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.
    sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.
    Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan
    Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.
    LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.
Register : 28-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : TJIA BENG JOENG Diwakili Oleh : B. Maruli H.P. Sitorus P., SH.,MHum.,
Terbanding/Tergugat I : HARY RIJANTO
Terbanding/Tergugat II : PT. SHEIRA SEMESTA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS MUSA MUAMARTA, SH.
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS MARYAM YASMIN, SH. Mkn.
15863
  • Desember 2017sedangkan data yang diperlukan untuk RUPS tersebut telah berkali kalidiminta oleh Penggugat tidak juga diberikan sesuai yang diperlukan olehPenggugat dan sebelum RUPS dilaksanakan Penggugat telah menolakdengan alasan tidak didapatkan data dalam melaksanakan RUPS tetapitanopa menghiraukan penolakan Penggugat ternyata Tergugat telahmelaksanakan sepihak RUPS tersebut (bukti P 4);.
    Termasuk penolakan RUPS oleh Penggugat, tetap saja Tergugat melaksanakan RUPS sendiri dengan rekayasa, oleh karena itu tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Pada prinsipnya Tergugat menghalang halangi Penggugat dalammendapatkan data dan dokumen dalam menghadapi RUPS dan tindakanyang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sehingga Tergugat dengankehendaknya sendiri melakukan RUPS dengan tidak memberikankesempatan kepada Penggugat melaksanakannya, oleh karena ituperbuatan
    Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa RUPSterdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimanaRUPS tahunan bukan hanya telah ditentukan waktu pelaksanaannyamelainkan juga isi dari RUPS tersebut juga sudah diatur dan tidak bolehkeluar dari ketentuan Pasal 66 UUNo. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yaitu:a.
    dalam RUPS Tahunan;Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan RUPS tanggal 8Desember 2017 bukanlah terkait dengan RUPS Tahunan melainkanterkait dengan RUPS lainnya, adapun dasar diadakannya RUPS lainnyapada tanggal 8 Desember 2017 tersebut adalahs esuai dengan ketentuanpasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmemperbolehkan Dewan komisaris untuk memberhentikan sementaraanggota direksi dengan menyebutkan alasan tertulis dan dalam 30 harisetelah tanggal pemberitahuan
    Sedangkan, hubunganhukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalahhubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), tidakada atasanbawahan;2. HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS.
Register : 12-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 474/Pdt.P/2020/PN Mdn
Tanggal 2 Maret 2021 — Pemohon:
ARCADIA ENERGY TRADING PTY LTD
Termohon:
1.NELSON SIHOTANG
2.BETESDA SITUMORANG
3.JAMES WILLIAM GILLARD
4.JAMES TIMOTHY DYER
5.HENDRY WIGIN
865276
  • yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.
    Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat
    ),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
    (Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.
    Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.
Register : 14-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 September 2019 — Pemohon:
YULIANTI DJOKO
11583
  • RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.
    Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.
    Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.
    Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.
    Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2801 K/Pdt/2014
Tanggal 26 Nopember 2015 — GUSTI SJAIFUDDIN, S.H, Dk vs HENDRIK HAKIM, Dkk
11862 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.
    tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling
    Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.
    Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.
    mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 155/PDT/2019/PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI, melawan 1. PT PANDAWA NUSA DUA
233186
  • 529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal
    Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.
    persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah
    Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.
    milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — HENDRA TANADI VS PT RINA CIPTA SAUDARA
10845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.
    Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.
    ;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.
    RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.
    RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — ANAND UMAR ADNAN, S.H.,M.H. VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
20001110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.
    Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat
    Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian
    Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.
    Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.
Register : 27-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl
Tanggal 2 April 2019 — Pemohon:
Cheng Sen Djiang, Gunawan C, M.Sc
13641
  • agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
    maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili
    ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan
    dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi
    , selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;
Register : 16-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
296206
  • RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.
    PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.
    Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan
    kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.
    PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.
Register : 11-08-2006 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb
Tanggal 7 Nopember 2017 — ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jl. Teluk Langsa 4 Blok C7 No. 14 Kav. AL Duren Sawit Jakarta 13440. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. A. H. TAHAPARY, S.H,M.H dan CAROLINA TAHAPARY, S.H, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di alamat Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, Jl. Martha Alfons, Kec. Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Juli 2016 . Selanjutnya disebut sebagai : ------- PENGGUGAT ----- ; Lawan : 1. ALEXANDER DONALD SITANALA, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; 2. ANDRE JEFRREY SITANALA, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura No. 90, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H, kedua-duanya Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H, di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Agustus 2016 ; 3. PT. ASTRINA MUTIA, berkedudukan DI Kota Ambon, Hotel Mutiara, Jalan. Pattimura No. 90 Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT III ------ ;
348166
  • Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.
    Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.
    Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu
    paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.
    Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.
    Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.
Register : 07-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 751/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Juli 2018 — 1.MARGO PUSPITO 2.SOEDIMAN Lawan PT SMARTINDO AUTOTAMA
15993
  • Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakandalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenaiagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
    SmartindoAutotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 denganPerihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
    Saham(RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksitelah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukanpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diterima;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal
    Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkanKomisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dimaksud;Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHONMempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibatDireksi dam Komisaris Perseroan
    .tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk PEMOHON atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua
Register : 20-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.B/2016/PN Plk
Tanggal 13 April 2016 — Adinata Tupel, S.H. Bin Tupel Anton
14160
  • Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.
    Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.
    ) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang
    ;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui
    proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
12770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.
    Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.
    Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.
    dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.
    Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.
Register : 20-12-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 128/Pdt.G/2018/PNSon
Tanggal 29 Agustus 2019 — Perdata : Tuan ANTONIUS TJANDRA THIO melawan Tuan PHILIP TIJAS BUANA
230112
  • Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat
    Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.
    Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.
    Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.
    kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Februari 2015 — PT SUTOMO AGRINDO MAS >< PT. DUTA SUMBER NABAAviantara, S.H., M.HumTI,Cs
13228
  • Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.
    Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.
    Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.
    Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.
    Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?
Register : 05-07-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 13 / Pdt. G / 2011/ PN.Trk
Tanggal 11 April 2012 — Penggugat I Penggugat II : GUSTI SYAIFUDDIN,SH DENNY MARDANI,BBA Tergugat I dan Tergugat II HENDRIK HAKIM STEVEN HAKIM
18685
  • Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.
    Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.
    Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;7.
    Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp. 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
    (lihat Undang Undang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.
    Tahun 1995 yang memberi penjelasantentang pengertian kuorum RUPS sebagai berikut :Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untukmufakat.
    Keputusan RUPS PT.
    PEMANGGILAN RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT GUSHERTARAKAN;27.
    Terbatas, telah diatur tentang tata cara dan penyelenggaraan RUPS;Bahwa pada dasarnya RUPS diselenggarakan dengan kehadiran pemegang saham (2+ 1 pemegang saham), akan tetapi jika agenda penyelenggaraan RUPS untukmerubah AD / ART maka pemegang saham yang hadir minimal 2/3 ;Bahwa jika tidak tercapai kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama,maka perseroan melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS yang keduadengan berita acara RUPS yang pertama tidak tercapai kuorum;Bahwa jika penyelenggaraan