SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) juncto ayat (4) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, maka Pemohonselaku pemegang saham dan pun sebagai Direksi selanjutnya mengirikanundang kembali pada tanggal kepada para Pemegang Saham tanggal 27November 2017 untuk mengahadiri sidang RUPSLB yang akandilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan agenda yang sama.Undangan ini dipublish pada media cetak regional pada tanggal 29November 2017.

Harifuddin Fahmi (wakil/kuasanya) menghadirisidang RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 tersebut telah mewakili, makaPemohon selaku pimpinan dalam pertemuan tersebut menetapkan danmemutuskan bahwa RUPSLB tanggal 4 Desember 2017 sepakat untukmengambil keputusan sebagai berikut:1) Menetapkan persetujuan perubahan Pengurus dengan komposisiDireksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian tertanggal12 Januari 2010 Nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti,SH;2) Menetapkan persetujuan pembatalan

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yangdidasarkan pada RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006yaitu Akta No 29 tanggal 25 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.6. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT IDOLA TUNGGAL tanggal 10Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya.7.

RUPSLB tersebut.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25 Agustus2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalam kedudukanhalaman 42 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.sebagai KOMISARIS PT.

PENETAPAN PN JAKARTA BARAT NO. 921/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR.TANGGAL 16 FEBRUARI 2012, BESERTA RUPSLB PT.

2012, yang hanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensisendiri. dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.12.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis

Terbanding , Terbanding II, dan Terbanding III yang dibantu olehTerbanding IV melaksanakan RUPSLB tanpa melakukan pemberitahuankepada pewaris Para Pembanding selaku pemegang saham dan komisarisPT. Idola Tunggal.2. Agenda RUPSLB tanggal 25 Agustus 2006 diselenggarakan dengantanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas.3.

Castaway Life mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office jalan Parungik No. 37 PuncangHijau Sandik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Terdakwajuga mengundang Nadine Marie Mc.Queen sebagai pemegang 50 % sahamsekaligus Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc.Queen tidakhadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut.Di dalam rapat tersebut dihadiri :a.

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuatdan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tandatangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyakmengeluarkan uang kemudian

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat danditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yangpenting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkanuang kemudian

Castaway Lifetertanggal 2 Oktober 2014;Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc.QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPSLB tertanggal 3 Oktober2014;Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc.QUEEN perihaldiadakannya RUPSLB PT.

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari Jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melaluiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7September 2002 adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002No. 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2002adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengansegala akibat hukumnya .Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002 No.081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar Taxi Kalimantantentang pemberitahuan Abdul Rahim Muhammad yang dilegalisir PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan ;1(satu) bundel foto kopi salinan putusan MARI yang dilegalisir Nomor : 975K/Pdt/2007 tertanggal 11 September 2008 ;Surat Keputusan Pemberhentian (SMT) No. 72 tanggal 14 September2002 ;1(satu) buah Akte Pernyataan Keputusan RUPSLB No: 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 tanggal 7 September 2002 ;Surat Penunjukan Gesta Padang, SH dan Henny A.

Rasyid Umar, SH Notaris PPAT di Balikpapan adalahsah dan berharga ;e Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 500 lembar sahambemilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT.Mawar Taxi Kalimantan ;e Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat /memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannya selakuDirektur tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum ( onrechtmatige daad ) dengan

Amin Kadir yang telah memecat memperhentikan korban dari Jabatandan kedudukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Bahwa temyata dalam putusan Kasasi saksi korban (Abdul RahimMuhammad), jelas perbuatan para Tergugat, termasuk Terdakwa Hj.Rosita AK Binti Amin Kadir yang telah memecat / memberhentikan korbandari Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September2002 adalah

CIU Insurancesejak tanggal 05 Februari 2007 dengan jabatan sebagai Direktur Perseroandan sejak tanggal 01 Nopember 2007 Simon Parluhutan Panggabeandiberhentikan sebagai Direktur Perseroan berdasarkan melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 31 Oktober 2007 ;Bahwa kemudian PT. CIU Internasional melalui surat No.

Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tertanggal 31 Oktober 2007 yang ditujukankepada Simon Parluhutan Panggabean dan Yulita Wadyadhari, SH.CHB.meminta kepda Simon Parluhutan Panggabean untuk melakukan serahterima jabatan paling lambat tanggal 19 Nopember 2007 ;Bahwa atas surat dari PT. CIU Internasional tanggal 31 Oktober 2007tersebut, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2007 sekitar jam 12.45datang ke PT.

CitraInternasional Underwriters No. 38 tanggal 22 Maret 2007 ;1 (satu) lembar foto copy Undangan RUPSLB Perseroan PT. CitraInternasional Underwriters tanggal 11 Oktober 2007 berikut tanda terimaUndangan RUPSLB tanggal 18 Oktober 2007 yang ditanda tangani olehSimon Parluhutan Panggabean ;1 (satu) lembar copy hasil Keputusan RUPSLB No. Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Luki Hermanto Wahyoe selaku Direktur Utama PT.

CitraInternasional Underwriters No. 38 tanggal 23 Maret 2007 ; 1 (satu) lembar copy undangan RUPSLB Perseroan PT. CitraInternasional Underwriters, tanggal 11 Oktober 2007, berikut tanda terimaundangan RUPSLB, tanggal 18 Oktober 2007, yang ditanda tangani olehSdr. Simon Parluhutan Panggabean ; 1 (satu) lembar copy hasil Keputusan RUPSLB No. Reff : 034/RUPSLB/DirLHWLgI/X/07 tanggal 31 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh : Luki Hermanto Wahyoe, selaku Direktur Utama PT.

Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB

tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut hadir dan diwakili sebanyak 1.245.930 (satujuta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh) saham yangmerupakan keseluruhan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat IVsampai dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut sesuai dengan Bukti TIV2di atas, sehingga sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar Tergugat I,RUPSLB tersebut dapat mengambil semua keputusan yang sah dan mengikat;v.

Bahwa dalam RUPSLB Tergugat I di atas, semua pemegang saham dengan haksuara yang sah, TERMASUK PENGGUGAT, DENGAN SUARA BULAT TELAHMENGAMBIL KEPUTUSAN MENYETUJUI MENJAMINKAN SELURUHASET PERSEROAN (Tergugat I)..

RUPSLB) Tergugat I tanggal 2 Juli 2010, namun di sisi lain, Penggugatmenyatakan akta tertanggal 3 Juli 2010, No. 01 yang dibuat oleh Turut Tergugat IVadalah cacat dan batal demi hukum.Bahwa hal ini membuktikan Penggugat tidak memahami hukum dan salahmenerapkan hukum; karena pernyataan cacat dan batal demi hukum serta tidakmepunyai kekuatan hukum seharusnya ditujukan kepada RUPSLB tersebut dan/atau keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, BUKAN TERHADAPAKTA TERTANGGAL 3 JULI 2010, No. 01 di atas

, dengan agenda peningkatan modal dan perubahankomposisi saham tanpa mengikut sertakan Penggugat tidak terbukti karena Penggugattelah diundang dalam acara RUPSLB tersebut tetapi Penggugat tidak menghadirinya,dan oleh karena didalam RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum, sehinggakeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut sah secara hukum, dengan demikiantindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI mengikuti RUPSLB dengan agendapeningkatan modal dan perubahan komposisi saham tidak dapat dikwalifikasi

Dimana didalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh seluruh PemagangSaham Perseroan Terbatas PT.

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

Gusher Tarakan, telah memberikanpertimbangan hukum mengenai siapa yang berwenang melaksanakan RUPSLB PT.Gusher Tarakan, dengan maksud apa diselenggarakan RUPSLB tersebut serta apakahPengadilan berwenang menetapkan kuorum dalam RUPSLB tersebut.12.20.ZLDdsBahwa Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan sesuai ketentuan pasal19 ayat (1) Anggaran dasar Perseroan, Direksi atau Komisaris berwenangmenyelenggarakan RUPSLB.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebutadalah untuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagi pula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yang diselenggarakanPARA TERGUGAT adalah sah.Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah mempertimbangkan RUPSLBPertama PT.

Walaupun RUPSLB Pertamadan RUPSLB Kedua tidak mencapai korum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuaidengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan23.24.25.dan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebutadalah sah menurut hukum.Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan setelahRUPSLB Pertama dan Kedua yang tidak kuorum, maka sesuai dengan ketentuan pasal73 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam

Bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, terbukti secara hukumKeputusan RUPSLB PT.

Gusher Tarakan, telah memberikanpertimbangan hukum mengenai siapa yang berwenang melaksanakan RUPSLB PT.Gusher Tarakan, dengan maksud apa diselenggarakan RUPSLB tersebut serta apakahPengadilan berwenang menetapkan kuorum dalam RUPSLB tersebut.Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan setelahRUPSLB Pertama dan Kedua yang tidak kuorum, maka sesuai dengan ketentuan pasal73 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam halkuorum RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secara sepihakmengesampingkan Berita Acara RUPSLB Penggugat Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuai ketentuan undangundang yaituAnggaran Dasar Akta Pendirian Penggugat ;3.

Rapattersebut tidak mencapai Kuorum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat1.e Anggaran Dasar Penggugat ditetapbkan RUPSLB yang keduadiadakan pada tanggal 22 Maret 2008, yang kemudian telahditetapkan telah menjadi Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ AktaNomor 09 tanggal 22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. SuryatiMoerwibowo, S.H., yang menetapkan perubahan permodalan danbesaran saham dengan susunan pengurus sebagai berikut : Direktur Utama : dr. Suprijanto Rijadi, MPA, PhD ; Direktur : dr.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yang diadakanoleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama, Sabtu, tanggal 22Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jalan HR.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan dipertimbangkan dengandasar hukum dari peraturan yang berlaku, maka hasil RUPSLB yangtelah dilakukan pada Sabtu, 22 Maret 2008 oleh Direksi PenggugatHal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 441 K/TUN/2009sebagaimana Berita Acara RUPSLB PT. RSHJ Akta Nomor 09 tanggal22 Maret 2008 oleh Notaris Jakarta Ny. Suryati Moerwibowo, S.H.

Apalagi MajelisHakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quoberdasarkan Bukti P6 sudah mengetahui mengenai adanya sengketaperdata mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB sesuai denganBukti T.ll.Int4=P3a, Bukti T.ll.Int5=P3b ;.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

(Bukti P3)Bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Il yang dihadiri oleh seluruhpemegang saham dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan DewanKomisaris) termasuk PENGGUGAT dengan Keputusan RUPSLB tersebutadalah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula berjumlahRp8.425.000.000,00(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)(Bukti P4)Bahwa keputusan RUPSLB tersebut belum

dapat ditindaklanjutidikarenakan TERGUGAT , TIDAK BERSEDIA menanda tangani BeritaAcara RUPSLB untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlakudengan alas an harus mendapatkan persetujuan dahulu dari KementrianBUMN;Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari TERGUGAT , TERGUGATll mengirim surat kepada Kementrian BUMN, dengan Nomor 014/PPHTVDIR/WV2014, tanggal 25 Pebruari 2014 perihal Mohon FasilitasiPenyelesaian Masalah Keuangan TERGUGAT Il (terkait Keputusan RUPSLB tanggal 11 Nopember

Purwa Permai merupakan kewenangan ParaPemegang Sahamnya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) (Bukti P6);Bahwa berdasarkan Surat dengan Nomor S66/D1.MBU/2014 tanggal 01April 2014 atas persetujuan dari PENGGUGAT , kembali TERGUGAT IImengadakan RUPSLB pada tanggal 16 Juli 2014 dengan agendaPeningkatan Modal Dasar, tetapi oleh TERGUGAT RUPSLB dimintakanuntuk tunda pelaksanaannya tanpa alasan yang jelas ;Bahwa kembali pada tanggal 30 September 2014 (BuktiP7) di adakanRUPSLB TERGUGAT Il danPENGGUGAT menyetujuiuntukdiadakanRUPSLB

Perum Perhutani Ill mengenai hasil RUPSLB PT. Purwakepada pemegang saham PT. Inhutani Ill, hal ini membuktikan bahwaTERGUGAT sampai dengan saat ini, belum pernah meminta persetujuandari PT. PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT.

(Vide Bukti P5)Bahwa apa yang dilakukanoleh PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPSLB pada tanggal tanggal 11 Nopember 2013 dan RUPSLBpada tanggal 16 Juli 2014 dan 30 September 2014 adalah telah sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/ MenhutI/2004tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (Vide Bukti P.8) Akan tetapi hasil dariRUPS LB tersebut tidak disetujui oleh TERGUGAT , hal mana jelasjelasHalaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT.

Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untukhadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMARKENCANA;6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB);7.

dalam isinya meminta pula agar DireksiTergugat Il melaksanakan RUPSLB maka dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa itu tidak benar.

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karenamengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai Terbanding (/n casu: Linda Octora) yangdalam penyelenggaraan RUPSLB Terbanding II telah membuatpermohonan RUPSLB yang melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7UU Perseroan Terbatas, sebagaimana Surat PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Pembanding, namunjustru meminta Direksi Terbanding II (/n casu: Mitra Rahardja) untukmelakukan

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

No. 2166 K/Pdt/2010Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTHoras Insani Abadi (HIA) dimana penyelenggaraan RUPSLB tersebutPemohon rencanakan digelar awal bulan Januari 2010 dengan agendaRUPSLB PT. HIA, yakni :1. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham PT. HIA, izin menggelar RUPSLB untuk melakukanpergantian personil organ PT. HIA (personil Direktur dan DewanKomisaris) ;2. Menyatakan bahwa personil organ PT.

HIA, maka Pemohonmengajukan permohonan untuk menggelar RUPSLB PT. HIA dan halini tidak disikapi, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonanpenetapan menggelar RUPSLB tahun 2007 kepada PNPMS,ironisnya TermohonTermohon itu menunjuk Marulam Pandiangan,SH kuasa hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kuasamengajukan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dantidak ada merugikan pemegang saham PT.

HIA telah selesai melaksanakan pelaporan (BP.08)sehingga keabsahan Pengurus PT.HIA hasil RUPS tanggal 27 Pebruari2007 menjadi tidak sah (ongeldig);Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim pada halaman 28, yangmengutarakan (BP.14) dan (BP.15) tidak dapat digunakan sebagai buktibahwa pemohon telah mengajukan permintaan RUPSLB kepadaDirektur PT.

HIA ( Direksi dan Dewan Komisaris) sehinggadasar Hakim yang menyatakan permohonan RUPSLB harus terlebihdahulu diajukan kepada Direksi dan Komisaris PT. HIA adalah tidakberdasar kepada kebenaran karena jauhjauh sebelumnya Pemohon IIsudah menyatakan mosi tidak percaya (cootie van wantrouwen) dan telahbermohon kepada Direksi dan Komisaris RUPSLB tidak disikapisehingga kemudian bermohon ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar,ironisnya ditolak seperti ada kepentingan lain;13.

HIA,karenanya berdasarkan alasan tersebut Pemohon dan II mempunyaikepentingan supaya diselenggarakan RUPSLB sesegera mungkin;15.

., Notarisdi Jakarta (RUPSLB 19 Juni 2009). Adapun keputusandari RUPSLB 19 Juni 2009 aquo dihadiri oleh 100(seratus persen) pemegang saham Penggugat dan dengansuara bulat menyetujui untuki) Memberhentikan DR.

Griyapesona Mentari berdasarkanhukum yang berlaku ;Bahwa, Tergugat dalam Surat Dirjen AHU yang menjadiObjek Sengketa dalam Gugatan aquo, menjelaskan padapoin 1 Surat Dirjen AHU, bahwa alasan/ dasar dariHalaman 19 dari 59 halaman Putusan Pkr No.01/G/2010/PTUN JKT14.dikeluarkannya Surat Dirjen AHU adalah surat darikuasa hukum Saudara Viriyawan Murti (direktur lamayang diberhentikan berdasarkan RUPSLB 19 Juni 2009),Surat No.

sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009tetap dapat mewakili Penggugat dalam mengajukanPermohonan Perubahan Anggaran Dasar danPemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Ref. 254/Vi/shmp/Itr/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan Surat No.296/VIl/shmp/Itr/2009 tanggal 15 Juli 2009, permintaankepada Dirjen AHU/Tergugat adalah hanya sebatas untuk tidakmenerima laporan / pemberitahuan keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Direksi dan Komisaris BaruPenggugat berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Juni2009 untuk melakukan akses kepada Tergugat, akan tetapiterhadap Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat yang lama,sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19 Juni 2009 tetap dapatmewakili Penggugat dalam mengajukan Permohonan PerubahanAnggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ;Menimbang, bahwa Penggugat / PT.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Pardede 320 saham dan Sariaty Pardede 15 saham ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan PT. J. SURYA SAKTI yang berlangsung tanggal 10Agustus 2009 tersebut dituangkan ke dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J.

., Notaris di Medan (P4), yangmana pembuatan Akta tersebut melanggar hukum karenaRUPSLB berlangsung tanggal 10 Agustus 2009, namun AktaBerita Acara RUPSLB dibuat pada tanggal 11 Agustus 2009.Padahal mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2004,secara hukum Akte Berita Acara harus dibuat seketikapada saat RUPSLB berlangsung dan harus puladihadiri/disaksikan oleh Notaris yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor77/G/2010/PTUNJKT.10.11.12.13.Bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009 tersebut

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI(PT. J. SURYA SAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan ERICKSON NAPITUPULU, S.H.disebutkan bahwa Rapat dibuka oleh Komisaris Utamayaitu. Drs. Rudolf M.

Pardede, sedangkan PENGGUGATmendalilkan bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009tersebut jelas jelas hanya dihadiri oleh 8(delapan)orang pemegang saham yang notabene merupakanrepresentatif 165 kepemilikan saham dari 500 sahamperseroan.

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J. SURYASAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapanERICKSON NAPITUPULU, S.H. disebutkan bahwa Rapat dibukaoleh Komisaris Utama yaitu) Drs. Rudolf M. Pardede, olehPENGGUGAT didalilkan bahwa Penggugat sebagai PresidenKomisaris dan RUPSLB PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYASAKTI (PT. J.

) pada 12Januari 1998, tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karenaPara Penggugat sama sekali tidak menerima panggilan RUPSLB.

Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilandi surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanyaberselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari1998).

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan TergugatII telah beritikad buruk dengan tidak melakukan pemanggilan secara sahdan patut kepada Para Penggugat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 12dan 23 Januari 1998, dengan tujuan agar Para Penggugat tidakmengetahui pelaksanaan RUPSLB, tidak menghadiri dan tidakmenggunakan hak suaranya pada RUPSLB, sehingga Tergugat I, II, III,dan IV dapat menghadiri dan menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengankeinginannya.4 Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

Apalagi didalam RUPSLB disebutkan si penerima kuasa (Tergugat IV) diberikankewenangan untuk menggunakan Surat Kuasa untuk menentukan hargadan penggunaan hasil penjualannya.

Apalagi Surat Kuasa tersebut disebutkan diberikan oleh orangperorang, bukan RUPSLB sehingga seharusnya Tergugat Vmengingatkan adanya pelampauan kewenangan oleh RUPSLB.