Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 23 April 2012 — Ir. MUR ARIS SUTOTO bin SINGGIH MURJANTO (TERDAKWA)
154 — 46
  • tahun2003 harus memenuhi sistim gugur dan ekonomis misalnya kalau50tidak memenuhi syarat lelang harus digugurkan dan nilaiadministrasi gugur dulu tehnis / biaya harus memakai bobotpekerjaan ;Bahwa dalam kwalifikasi panitia tidak boleh ambil kebijakan ;Bahwa dokumen kwalifikasi berdasarkan dokumen kwalifikasiharus dibuktikan kwalifikasi nyata nyata sesuai alat, tenaga ahidan kantor ;Bahwa dari kwalifikasi harus ada pembuktian yang dilakukanpanitia yaitu seperti jenis barang atau merk dan typenya ;Bahwa sangsi
    pengguna barang bisa sanksi administrasi yaknidigugurkan sebagai pemenang ;Bahwa Kepres 80/2003 termasuk peraturan UU yang melanggarbisa dijatuhi sangsi ;Bahwa surat dari menteri benar secara substansi secaratemporer tenggang waktu surat salah karena terlambat ;Bahwa surat atas nama Menteri Keuangan bertentangan surat KPAmelaksanakan yang bikin surat yang jalankan ;Bahwa atasan KPA adalah PA dan atasan Sekjen adalah Menteri;Bahwa pengadaan lift harus diatur dalam kontrak sepertirencana kerja, klausula
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
336 — 236
  • MasaHalaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unrkampanye ada waktu pelaksaan kampanye yaitu masa kampanye 3 harisetelah DCT sampai 3 hari sebelum coblosan, diluar itu maka termasukpelanngaran pemilu sehingga ada sangsi administrasi dan pidananya.
    daripengawasan pasif berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan aktifberdasarkan temuan oleh panwaslu; Bahwa pemahaman definisi kampaye yang dipahami oleh masyarakatberbeda dengan pengertian kampanye peraturan perundangundangan.Dalam menentukan unsurunsur kampaye harus didasarkan pada definikampaye dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Untuk kampaye yang dilakukan diluar jadwal atau lokasi yangtelah dtentukan maka peyelengagran dan perserta pemilu. yangmelaksanakan kampaye dapat dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan' selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 07-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Februari 2017 —
104 — 61
  • Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonpensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja.Maka berdasarkan segala dalil yang terurai diatas, Tergugat /PenggugatRekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-05-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 18 September 2020 — Penggugat:
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
245 — 171
  • .> Tidak pernah di beri sangsi administratif dan/atau sejenisnya.> Tidak pernah di berhentikan sementara tetapi langsungdiberhentikan begitu saja.2. Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan inibertentangan dengan pasal 5 (lima red ) PERMENDAGRI NO. 67Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangakatdesa.> Pasal 2 berbunyi :a. Perangkat desa di angkat oleh kepala desa dari warga Desayang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.b.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
M DAMIRI MS
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Bina Marga Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
172 — 91
  • Bahwa apabila ada orang yang melakukan penggarapan dilokasi tanahdarat dan tanah rawa Pedukuhan dan sekitarnya tanpa seizin Pemukaadat dan Kepela Marga akan diberikan sangsi berupa denda uang, yangmana uang tersebut digunakan untuk keperluan adat sepertiPerlengkapan adat, Kesenian, Pakaian adat, termasuk bensin BapakFerry dari Tangerang ke Pengadilan Negeri ini menggunakan uang itupak;Bahwa mengenai batas tanah adat mara Tegamoan Pagar Dewa sudahada Penetapan tapal batas yang di Putuskan dan disahkan
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Bkt
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 14
  • Bahwa karena Pemohon dan keluarganya tidak maumenyelesikan permasalahan pada poin 10 di atas secara baikbaik,maka pada tanggal 10 Januari 2018, Termohon melayangkan suratpengaduan ke BKD Kota Payakumbuh, dan dalam hasil pemeriksaanBKD Kota Payakumbuh, Pemohon benar telah melakukan nikah sirridengan ISTERI SIRI PEMOHON dan ISTERI SIRI PEMOHON tersebutterkena sangsi dari BKD Kota Payakumbuh karena menikah tidaksesuai aturan perkawinan bagi PNS, maka karena itu lah sebenarnyaPemohon berkeinginan kuat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — SITI NURSEHATI, SE Binti ODJIM RODJAEIN
73 — 13
  • Setiap pelanggaran kode etik ini akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan yangDalam hal pengurus yang melakukan penyimpangan keuangan sampai batas yangditentukan belum dapat menyelesaikannnya, maka akan diselesaikan melalui prosesBahwa PNPMMP Kecamatan Pasawahan dari TA. 2009 s/d TA. 2012 mendapatkanAnggaran sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yangberasal dari APBN sebesar Rp. 2.800.000.000, (Dua milyar delapan ratus jutadari APBD sebesar Rp. 700.000.000, ( tujuh ratus juta
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
122 — 58
  • Tetapi perbuatanmelawan hukum materil tidak hanya terbatas undangundang yang bersifattertulis tetapi juga kaidah, norma yang terdapat dalam masyarakat; Bahwa perbedaan pokoknya adalah dalam perbuatan melawan hukumranah hukum pidana disertai dengan sangsi ancaman pidana yang diberikankepada pelaku tindak pidana; Bahwa kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana ada 3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-11-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
255 — 250
  • Oktober 2018 terdiri dari Sdr DasaS (Kabag TU), Setiawan W (Korwas Investigasi 2) dan Denny (KasubagKepegawaian) sedangkan Sdr Gumbira (Korwas Investigasi 1) tidaktercantum dalam surat tugas tersebut;Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 224/G/2019/PTUNJKT.Demikian juga tidak adanya Atasan Langsung saya (Sdr Jaya R selakuKorwas APD 1) dan unsur Pengawasan (Inspektorat BPKP) pada TimPemeriksa;Penetapan susunan Tim Pemeriksa oleh Kepala Perwakilan menunjukansubyektivitasnya untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 19-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VI/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Edi Suhaendi
288 — 194
  • ingkar sedangkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi8 diberikan di bawah sumpahdipersidangan.Bahwa parameter dalam menilai keterangan para saksi MajelisHakim mengacu kepada Pasal 173 Undangundang nomor 31Tahun 1997 , dengan dasar tersebut dari keterangan Saksi2yang mengakui perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwakepada Saksi1 selaku Suaminya dan juga kepada para saksiyang lain menunjukkan suatu perbuatan dari Saksi2 yangberani dan jujur, hal ini didukung dengan keadaan dimanaSaksi2 akan menerima sangsi
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 73/Pid.B/2019/PN Lmg
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terdakwa:
Hj. LIESWATI Binti KASMIJAN
149 — 28
  • hukum pidana, antara lain : Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan dimana maksudnyaperbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum/bertentangan dengan hokum; Unsur yang kedua bagi pembuat delik atau pelaku itu dapatmempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam arti bahwapelaku itu tidak masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapatbertanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalampasal 44 KUHP; Unsur Ketiga memiliki sebab akibat hokum; Unsur Keempat adanya sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
226 — 128
  • PTDH dengan cara membuka situs BKNdisitu ada pedoman mengenai format SK PTDH;Bahwa sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan oleh BKN,KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH PemerintahKabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan danMendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukan audit Pemkab KutaiKartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;Bahwa apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidak melaksanakanPTDH maka dikenakan sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 12-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018
Tanggal 11 Oktober 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Evander Febrianto Walanda
90 — 56
  • Nur Amalia yang direkam oleh Serma Achmadtidak diketahui oleh orang lain.Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan bersediamenerima sangsi hukum atas perbuatan yang telah Terdakwalakukan, serta Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.Bahwa Terdakwa belum pernah menemui keluarga korbanuntuk meminta maaf, karena sampai dengan sekarangTerdakwa masih dalam penahanan.Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidanamaupun hukuman disiplin.Bahwa barangbarang bukti yang diajukan oleh Oditur
    Nur Amalia yang direkam oleh SermaAchmad tidak diketahui oleh orang lain.Bahwa benar Terdakwa belum pernah menemui keluargaHal. 73 dari 100 hal Putusan Nomor 144K/PM.III12/AD/VII/2018MenimbangMenimbang70.71.korban untuk meminta maaf, karena sampai dengan sekarangTerdakwa masih dalam penahanan.Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidanamaupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal danbersedia menerima sangsi hukum atas perbuatan yangTerdakwa
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 10-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 35
  • sebagaimana Surat Panggilan NomorB/6066/XI/RES.1.24/ 2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018.Namun perkara tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengankeadaan yang sesungguhnya, dan dianggap tidak cukup bukti;Pemohon dilaporkan LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), kePerum Perhutani dengan surat tertanggal 28 Agustus 2018, perihalpemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada termohon,namun karena pemohon memiliki buktibukti kebalikan dari laporantersebut maka pemohon tidak mendapatkan sangsi
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 72
  • berkewajiban :a. bertindak jujur, seksama, mandini, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pat.G/2020/PN SrpDari fakta hukum tersebut, yang mana Penggugat MADE ARI WIBAWA,SH.M.Kn. selaku Notaris & PPAT, membuat pernyataan yang hanyamengadaada atau tanpa dasar hukum yang sah, maka sudahsepatutnya, dikenakan sangsi
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.Yusnaeni, S.H.
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
SUMARNI Binti LA SIHANA
125 — 66
  • Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN RahBahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajib untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sanksinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 30-05-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 361/PID.B/2012/PN.SMDA
MILDARIANI Binti H. SUHAEMI SULAIMAN
67 — 17
  • dilakukan setelahkridit pembiayaan cair, itu namanya bank kurang hati hati dan tidak prosodural ;Bahwa apabila kalau sudah tidak benar itu dilaporkan kedereksinya untukdiambil tindakan, dan kalau memang itu terjadi pencairan yang dirugikan adalahBank, dan itu tergantung Bank milk siapa, kalau ini Bank Unit usaha Syariahdibawah naungan Bank Pembangunan Daerah Kal Tim, maka itu yangdirugikan adalah Negara ;Bahwa apabila dari awalnya sudah bermasalah atau tidak sesuai denganprosedural, itu diberikan sangsi
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
135 — 34
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmembacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak dan Anak Anak II pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak untuk diberikan sangsi pidana dengan syaratPengawasan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernama Anak dan Anak
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL.
Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
  • Bahwa pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebutdiatas, menegaskan bahwa; tuntutan tambahan yangdi bolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi danhanya dalam sengketa kepegawaian saja, sertatuntutan tambahan lainnya yang dibolehkan berupatuntutan rehabilitasi; Berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan hukum diatas,sangatlah tidak beralasan bila Penggugat menambahkantuntutan berupa sangsi administratif dan di umumkan dimedia massa setempat.