Ditemukan 3101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bp3k bppk bpk bps bsk
Penelusuran terkait : - bpsk
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 145/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat I : YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL RIDWAN
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG KARYONO RIYADI SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ACHMAD SOFIAN
59 — 49
  • PT.SMRuntuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atauyang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelakuusaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 36
  • Apabila perselisinan atas perbedaan pendapat dalam ayat (1) tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah mufakat, Para Pihak setuju untukmenunjuk pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkanrekomendasi dari Hakim Mediator seperti KPAI/ BPSK, sebagai pihak yangmembantu menyelesaikan perselisinan setelah mendengarkan argumentasidan dasar alasan dari Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk membagisecara rata biaya yang timbul atas pihak ketiga tersebut, apabila ada;3.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 29-12-2016 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 19
  • liability principle) atau yang biasa dikenaldengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur padaBab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi gantirugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalului Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
168 — 58
  • liability principle) atau yang biasa dikenaldengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diaturpada Bab VI tentang Tanggung Jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usahayang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhiganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalului BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 21-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Tlg
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
NUR MUAWANAH
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Jakarta
2.Setyo Yuwono,SH.
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
77 — 16
  • azaz pembuktian terbalik yaitu tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelakuusaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberitanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat (4) dapat digugat melalului Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenHalaman 22 dari 63 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Tlg(BPSK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 722/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel.
Tanggal 6 April 2020 — Arianto, bertempat tinggal di Jl. Casablanca Twr Alamanda, Apt.Puri Casablanca Lt. 8, No. 2, Rt 004, Rw 012, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Finsensius F. Mendrofa., S.H., M.H., C.LA., C3PCLE dkk, Advokat yang berkantor di WFA & Associates, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Lt. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai ……………. Penggugat; Lawan: 1. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cq. CIMB ICON Pondok Indah, berkedudukan di Jln. Metro Duta Niaga, Pondok Indah, selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………… Tergugat I; 2. PT. Inti Gria Perdana, berkedudukan di Intiland Tower Penthouse Floor Jln. Jendral Sudirman 32 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai………………………………………………….. Tergugat II; 3. Mahendra Adinegara, SH.,MKn, Notaris/PPAT, berkedudukan di Gandaria 8 Office Tower, Jln. Sultan Iskandar Muda, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ………. Turut Tergugat;
308 — 144
  • didasarkankepada perbuatan melawan hukum juga didasarkan kepada UndangHalaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 722/Pat.G/2019/PN Jkt.Sel20.21.Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimanahal ini telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kaburatau tidak jelas (obscuur libel) dan juga keliru karena apabilaGugatan Penggugat didasarkan kepada UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Gugatan Pengugatsehrusnya diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 502/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Diwakili Oleh : MURYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL MALANG
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
31 — 25
  • presumptionof liability principle) atau yang biasa dikenal dengan azazpembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat halmana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usahapasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberitanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 18 April 2017 — Tergugat REDY JURMONO SELAMET Penggugat 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan
153 — 106
  • bertanggung jawab (presumption of liability principle) atauyang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugatmembuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada si Tergugat hal mana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab PelakuUsaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan /atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atastuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat(2) ayat (83) dan (4) dapat digugat melalui BPSK
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
136 — 41
  • Bahkan Badan yangmenyelesaikan sengketa konsumen dalam hal ini BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sajahanyabertindak didalam wilayahnya.e. Berdasar Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 24
  • of liability principle) atau yangbiasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikanbahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugathal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapatdigugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
71 — 27
  • of liability principle) atau yang biasa dikenaldengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugattidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur padaBab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugiatas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Smg
Tanggal 17 Juli 2017 — Tuan Satya Laksana PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bank Jateng,dkk
167 — 69
  • Surat Jawaban TERGUGAT kepada Ketua Badan Penyelesaaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kota Semarang yang berisi fitnah danmenyerang kehormatan dengan menuduh PENGGUGAT melakukankonspirasi/oersekongkol dengan TERGUGAT Il dan Bagus Joko Surantountuk merugikan Pelaku Usaha, diberi Tanda P8 ;9. Rekapitulasi prosentase keuntungan PENGGUGAT sebagai PialangSaham/Jual beli Saham, diberi tanda P9 ;10. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P10a ;11.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
BRIAN HARTANTO L
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
101 — 59
  • liability principle) atau yang biasa dikenaldengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidakbersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VItentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak danatau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tlg
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Eko Santoso
Tergugat:
1.PT BRI. Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT BRI Kantor Cabang Trenggalek
2.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI,Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Tulungagung
4.Siti Aspah
Turut Tergugat:
Kompleks Perkantoran BI Jl MH Thamrin dua Jakpus Cq Pimpinan OJK kantor Kediri
67 — 19
  • Tergugatmembuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah.Jadi beban pembuktian adapada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab PelakuUsaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan /atau tidakmember tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2),ayat(3),dan ayat (4),dapat di gugat melalui BPSK ATAU MENGAJUKAN KEBadan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan padapasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
98 — 37
  • of liability principle) atauyang biasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu. tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawabpelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan PN DEPOK
Putus : 15-03-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 15 Maret 2012 —
115 — 81
  • penggugat hanyasebagai dalil saja untuk tidak melakukan kewajibannya dan yang benaradalah tergugat selalu memberikan jawaban setiap keluhan/complain daripara penggugat namun pelaksanaan dilapangan tergugat lakukan secarabertahap dan berkelanjutan namun karena para penggugat tidak sabarsehingga melakukan gugatan ke Pengadilan padahal masih ada instansilain yang juga berhak dan berwenang menerima keluhan/complain parapenggugat sebelum menggugat ke Pengadilan yaitu BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-09-2012 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Oktober 2013 — DAVID M.L TOBING, S.H. M.KN. Lawan 1. PT PLN (PERSERO). 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
114 — 100
  • .;22.Putusan Pengadilan Negeri padang No. 82 / Pdt.G/ BPSK / 2012 /PN.PDG , copy dari copy ( Bukti T 22).;23.bukti Foto Area kantor Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik / PLN Non Administrasi (Loket PPOB Non Admin) , ada aslinya( Bukti T 23).;24.Struk Pembayaran Tagihan Listrik Non Administrasi BankBukopinKSU Cabang PLN Ciledug (Bintaro) tanggal 02 April 2013,ada aslinya (Bukti T 24).;25.Bukti Foto area Kantor pembayaran Tagihan listrik / PLN NonAdministrasi Area Bandengan Kantor Pelayanan Bandengan
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 68/Pdt.G/Plw/2016/PN Pkl
Tanggal 16 Februari 2017 — MOHAMAD MACHFUDZ (PELAWAN) MELAWAN OEMAR SAID HADY (TERLAWAN I), PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (TERLAWAN II), Departemen Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah IX Semarang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERLAWAN III)
72 — 24
  • Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
61 — 21
  • ;Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Berdikari sejak tahun2013sampai dengan sekarang ;Bahwa saksi mengetahui tentang bantuan Hortikultura Tanaman Cabedi Lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten PulangPisau tahun 2015, berdasarkan informasi dari BPSK (BadanPenyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan) yangmengundang semua Ketua Kelompok tani yang berjumlah 8 KelompokTani pada bulan Desember tahun 2014 untuk berembuk menentukansiapa yang bersedia menerima bantuan Hortikultura
    tandatangani tersebut dipegang oleh Ibu Santika(PMD) ;Baha untuk tanda terima barang tersebut kami hanya dimintamenandatangani namun kami tidak memegang tanda terima tersebut,karena tanda terima seluruhnya dipegang oleh PMD yaitu ibu Santika ;Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima HasilPekerjaan tersebut yang menandatangani adalah saksi sendiri danpada saat penandatanganan tersebut di Kantor BP3K Desa Jabirentidak ada Pak Sentot Lamidi dan Pak Godfridson yang ada hanyapegawai kantor BPSK
    dengan perjanjian kerjasama dan apabilaterdapat dana yang tidak sesuai dengan perjanjian maka bersediauntuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akantetapi kami cuma menandatangani saja, yang membuatnya PMD PakSyaiful bersama pendampingnya ibu Santika ;Bahwa dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau atau dariKementan pernah melakukan survey lahan pada kelompok tani GarongMandiri sebanyak satu kali akan tetapi saya lupa waktunya, ada 2orang yang datang dan didampingi dari Kantor BPSK
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - Sugiyati als Ugik Binti Sudar
69 — 28
  • mempunyai Pengakuan.Bahwa berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian, Pasal 39 menyatakan tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tandaregistrasi dan izin/kewenangan dari pemerintah, yang jenis izinnyadisesuaikan dengan tempat masingmasing tenaga kefarmasianbekerja.2 Ahli AMAN SINAGA (Ahli Perlindungan Konsumen), di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK