Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon:
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perbaikan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.KAG Tanggal 11 Oktober 2016 — Pemohon vs Termohon
11 — 7
11 — 7
Pat.G/2016/PA.KAGBahwa, seluruh kata Penggugat dan Tergugat pada permohonanPemohon dirubah dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa, pada alamat tempat tinggal Termohon semula di Jalan PahlawanRevolusi, Apartemen Casablanca East Residence, Nomor 02 PondokBambu, Tower B nomor 21 (B21) Klender Jakarta Timur, menjadi tidakdiketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepadaperaturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Pspk Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
78 — 28
78 — 28
Sari Daulayadalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006, halini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengakusebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Upload : 25-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/PDT.SUS/2010 NOVIAR HAMZAH; PT. POS INDONESIA (PERSERO), DKK.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Tergugat berkepanjangan oleh akibat jawaban surat Termohon Kasasi/Tergugat melaluiKepala Kantor Pos Makassar ke Panwaslu Kota Makassar tanggal 28 Januari 2009 No. 180/Set1/0109 Perihal Klarifikasi caleg Atas Nama Noviar Hamzah, menyampaikan bahwaSaudara Noviar Hamzah adalah pegawai Kantor Pos Makassar dengan pangkat Papos danNomor Induk Pegawai Pos 964234956 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas olehkarena inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat diduga Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-10-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5664/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang
Register : 02-05-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 14 Mei 2012 — Pemohon : RAKHMAT WARDANI
36 — 6
36 — 6
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — Terdakwa Anak
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1100 K/PID.SUS/2016membiarkan dilakukan perobuatan cabul anak yaitu saksi korban 1 umur 6(enam) tahun 5 (lima) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDrs. H.
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkret, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dandapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam aquo yaitu;(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari danmenjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Srp Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 16
57 — 16
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 15-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Jmb Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.
dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 13-11-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 11-KPMT-I/BDG/AD/I/2016 Tanggal 13 April 2016 — Kapten Chk (K) Lismawati NRP 21930148551272
114 — 49
114 — 49
Bahwa benar alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebutkarena Terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagidengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orangorang sipilyang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangunbeberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis olehorang Cina disamping itu juga untuk membayar pembantu Terdakwayang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu danbiaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagidengan
Register : 04-03-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
LUKMAN WAHYUDI, ST.,MT. Bin Drs. H. Racmad Bakri, M.Si
Termohon:
IRMA SOFYATI, S.KG Binti Drs. Amin Sukri
23 — 1
LUKMAN WAHYUDI, ST.,MT. Bin Drs. H. Racmad Bakri, M.Si
Termohon:
IRMA SOFYATI, S.KG Binti Drs. Amin Sukri
23 — 1
Sejak berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tinggal saturumah dikarenakan Pemohon dan Termohon sebagai pegawai negeri sipilyang ditempatkan di daerah yang berbeda. Pemohon bertugas di Sumenepdan Termohon bertugas di Surabaya.3. Dua tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal.A. Selama kurang lebih satu tahun ini, Pemohon dan Termohon tidakpernah lagi bertemu.5.
Register : 23-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Pspk Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Nomor 9 Tahun 1975;Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs NASLIPAN
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah memberlakukanhukum secara surut;Bahwa, Surat Keputusan Walikota Surabaya NomorX.188.45/5290/436.7.6/2010 tanggal 12 oktober 2010 telah mencideraidan tidak menjunjung tinggi asas keadilan, hal ini dapat kita lihat denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL yang jelas menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 4 Mei 2017 — MUCHTAR SUTANTO, S.T, M.Si.,
MELAWAN:
GUBERNUR BANTEN
113 — 68
113 — 68
melakukan suatu tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4(empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 huruf b tersebut dijelaskanBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat perkara pidanaharuslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilanatas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Objek Sengketa yang ditetapkanpada tanggal 29 April 2019, dengan putusan pidana penggugat yang telahberkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 maret 2009;Bahwa seharusnya jika Tergugat
atau terabaikannya hakmasyarakatBahwa terhadap hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian terhadap waktupemberlakuan sanksi hukum, yang mana Putusan atas tindak pidana yangdilakukan Penggugat di pengadilan Negeri Selong telah incraht pada tahun2009, sedangkan Tergugat menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 87 ayat(4) Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangdisahkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2015 dan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA CIANJUR Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.CJR Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
satu) orang anak;e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugatrukunrukun saja, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugatdan Penggugat;e Bahwa pada bulan Maret 2016 saksi mendapat laporan dari anakTergugat bahwa Penggugat dijemput pakai mobil oleh seorang lakilaki, dimanapada waktu itu Tergugat sedang berada di kantornya;e Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumahnyadi Cipanas;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
tersebut dari anaknya, bahwa Penggugat dijemput pakai mobil olehseorang lakilaki;e Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanyadi Cibeber lebih dari 3 kali, namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat,dan menurut orang tuanya Penggugat ada di luar kota, dan terakhir Penggugatada di Ciamis di neneknya, namun setelah dijemput ke Ciamis, Penggugatsudah pulang ke Bandung, dimana di Bandung Tergugat tidak mengetahuialamatnya;e Bahwa menurut saksi, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 2 Nopember 2011 — MUHAMMAD YUN ALKHAFI VS WALIKOTA PALEMBANG
77 — 36
77 — 36
Berdasarkan ketentuan tersebut, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan ituakan diberhentikan atau tidak atau apakah akandiberhentikan dengan hormat atau tidak denganhormat, haruslah dipertimbangkan faktor faktor yangmendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanmelakukan tindak pidana kejahatan itu serta haruspula dipertimbangkan berat ringannya putusanpengadilan yang dijatuhkan ; 6.
Bahwa Penggugat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Pejaga Sekolah SDN 584Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palembang Nomor : 823/118/BKD/2003 pada tanggal 25 Pebruari 2003 (Bukti Phalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG50. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalembang Nomor :821/115/BKD/2004 pada tanggal 3Maret 2004 (Bukti P.