• 5/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd

• 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  diselesaikan dengan mediasi dimana produknya berupaperjanjian yang disepakati para pihak dan disahkan oleh BPSK Meda,hal mana lebih menguntungkan kedua belah pihak;Halaman 5 dari 46 hal.

  Olen karenanyaputusan BPSK tersebut sangat cacat hukum, karenanya Putusan BPSKNomor 145/ARB/XII/2016/ BPSKMdn. merupakan putusan yang ultrapetita" atau melebihi apa yang dituntut dan demi hukum harus dibatalkan;2.23. Bahwa juga tentang kaburnya putusan Majelis Hakim BPSK dapat dilihatdari BPSK Kota Medan telah melanggar prinsip dasar dalam pemeriksaanperkara.

  Fotofoto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada;BPSK wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan atau proses dismissaluntuk menentukan apakah prosedur formil pengajuan sengketa ke BPSKtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danapakah sengketa yang dimasukkan ke BPSK merupakan sengketaKonsumen yang merupakan kewenangan BPSK (Pasal 17Kepmenperindag Nomor 350/2001);Ternyata proses pemeriksaan pendahuluan sama sekali tidak dilakukandan konsumen sama sekali tidak dapat menentukan

  perkara a quo oleh BPSK adalahHalaman 22 dari 46 hal.

  Oleh karenanya putusan BPSK Kota Medan tersebutadalah cacat hukum, karenaya merupakan putusan yang ultra petita",melebihi apa yang dituntut, maka karenanya putusan tersebut adalah cacathukum;Bahwa putusan BPSK Medan juga secara formal cacat hukum dan tidakmencerminkan putusan abitrase yang berwibawa dan dihasilkan oleh Majelisyang profesional. Dalam putusannya BPSK Medan menggunakan katakatayang sifatnya perkiraan, bukan sesuatu yang sudah pasti (lebih kurang23.124.000,00).

• 128 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  Sengketa Konsumen (BPSK).

  Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadilidan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 230/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016, tanggal28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa perkara a quo;B.

  Nomor 128 K/Pdt.SusBPSK/2017Bangkinang dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada padaPengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu BaraNomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;b.

  Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara a quo.

  Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalahberada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara lagilagi telah mengambil alin kewenangan yangada pada Pengadilan Negeri.

• 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

  sejumlah Rp2.200.000.000,00(duamiliar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang termaslahat sebagaipenerima klaim;Menimbang, bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikanputusan sebagai berikut:i:2,Menerima seluruh keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beriktikadbaik;Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

• Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikampek;

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor : Arbitrase/10/BPSK-KRWII/2021 tanggal 15 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
• Menolak gugatan selebihnya;
• Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya

  30/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

• Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

  Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor: 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

  KewenanganHalaman 12 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagitelah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

  Olehkarenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor: 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017tersebut;7.

  Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016,tanggal 09 Maret 2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Halaman 13 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap3.

  33 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

• • Menerima Permohonan Perkara Keberatan dari Pemohon;

  Dalam Pokok Perkara;

  • Menolak Keberatan dari Pemohon;
  • Memperbaiki Putusan BPSK Kota Tasikmalaya tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor. 09/A/BPSK-Kota.Tsm/II/2018, sepanjang mengenai kompensasi yang dijatuhkan terhadap Termohon Keberatan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

  1. Mengabulkan tuntutan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menghukum Teradu membayar ganti rugi kepada

  10/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm

  Bahwa, Permohonan Keberatan diajukan setelah melewati prosesPersidangan yang dilakukan di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Tasikmalaya.2.

  , Saya menggugat berupa kompensasi sebagai ganti rugi materidan efek jera, karena masalah ini yang dalam mediasi BPSK pihak Cleotetap memberikan kompensasi penggantian produk, sehingga dalamHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.SusBPSK/2019/PN Tsmarbitrase mejelis BPSK memutuskan tergugat membayar kompensasikepada penggugat;Saya percaya dengan adanya bukti air galon tidak layak konsumsi denganproduk yang masih disegel dan bukti transaksi pembelian, saya gugatkompensasi awalnya nominal

  Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dandiputuskan oleh BPSK melalui sidang arbitrase menjadi Rp. 20.100.000 (duapuluh juta seratus ribu rupiah);Dengan barang bukti berupa 3 galon yang bermasalah1.

  dibuat tanggal 7, 14, 21 Januari 2019)kami bertemu dengan pihak Indomart di persidangan BPSK, pada tanggal 14Januari 2019, 21 Januari 2019, 28 Januari 2019 bahkan pada waktu tanggal14 dari pihak Cleo tidak hadir dalam persidangan.

  Dalam keteranganIndomart di sidang BPSK, pihak Indomart tidak terindikasi sebagai pihakbersalah, karena Indomart dan Cleo bekerja sama dan hanya sebagaiHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.SusBPSK/2019/PN Tsmreseller, prosedur penyimpanan Cleo di letakkan di rak, tidak seperti galonyang lainnya. Bukti foto ada di halaman 7;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut,Pemohon keberatan mengajukan bukti Surat sebagai berikut:1.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara No : 032/PK-2.03/BPSK/VII/2019;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;
  4. Menolak Keberatan Pemohon dalam Mengadili Sendiri untuk seluruhnya

  31/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor : 1136/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, tanggal 18 Oktober 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatanuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.256.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VIIV/2016,tanggal 18 Oktober 2016 karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahkeliru dalam memberikan pertimbangannya.

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016,tanggal 18 Oktober 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

  Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 18 Oktober 2016 atau setidaktidaknya menyatakanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.3.

  DSP UNIT PASAR BARU BANTAU PRAPAT, yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK,) Kabupaten Batu Bara Nomor ; 249/P3K/ISlil/BPSK/BB/V1/2016 tanggal 161uni 2016; PutusanPengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TJB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ULaMM TANJUNGBALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 30/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 20 Maret 2017;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumenuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000(empat ratus enam belas ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

  Konsumen menyatakan bahwa Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri., sehinggaHalaman 12 dari 64.

  Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut..b.

  Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan olen Mahkamah Agung R.l.Khusus putusan MahkamahAgung R.I No. 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No.250/Arbitrase /BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK BatuBara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar MitraSepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan)dengan Sdr. Agus Salimyang disebabkan Sdr.

  Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.4.

  Tanda terima Putusan BPSK dari Kantor Pos Nomor Resi15163396479 tertanggal 23032017, telah dinazegelen untukselanjutnya diberitanda........

• 698 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  Nomor 698 K/Padt.SusBPSK/2017Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusannyaNomor 149/PtsArb/BPSK/BB/XI/2016 Selasa 20 Desember 2016 telahmelebihi kewenangannya dalam memutus (ultra vires) dimana mengacupada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 juncto Pasal 12ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1)

  Putusan BPSK dapat berupa:a.

  Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara a quo;4. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 149/Pts.Arob/BPSKBB/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;5. Menyatakan Pengggugat/Pemohon Keberatan berhak untuk melaksanakanhaknya untuk melakukan lelang atas agunan baik secara sukarela maupunmelalui lelang;6.

  dari Pemohon Keberatan untuksebagian; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang mengadili perkara ini;Halaman 10 dari 21 hal.

  Nomor 698 K/Pdt.SusBPSK/2017b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa, sedangkan Judex Facti membatalkankeputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MajelisHakim dapat "Mengadili Sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan,akan tetapi Judex Facti tidak membuat Mengadili Sendiri dalamkeputusannya.

• Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo;2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

  dan berkasperkara BPSK, oleh karenanya Tergugat menolak dan sepatutnyadikesampingkan karena hal tersebut bukan merupakan bagian dari berkas perkarayang diperiksa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaTasikmalaya sehingga tidaklah dapat pula diputuskan dalam dipersidangangugatan keberatan atas suatu putusaan BPSK incasu putusan BPSK KotaTasikmalaya Nomor : 017/BPSKKota.Tsm/VI/2015 oleh karena sebagaimanaberdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Carapengajuan keberatan

  Arjuna Financedianggap tidak hadir ;bahwa ketika itu Majelis Hakim BPSK tahu Sdr. sebagai Kepala PT.

  Arjuna Finance dengan menjaminkan BPKB mobil lalu AdeSopian mengadu ke BPSK Tasikmalaya;e Bahwa saksi tahu kalau Ade Sopian mengadu ke BPSK karena saksimendampingi isteri saksi yang mengantar Ade Sopian untuk mengadu danmenghadiri persidangan di BPSK ;e Bahwa saksi ikut menyaksikan persidangan di BPSK tapi saksi bukansebagai saksi dari Ade Sopian ;e Bahwa yang saksi ketahui ketika menyaksikan persidangan di BPSK:Pada sidang ke1 (satu) tanggal 04 Mei 2015 Ade Sopian hadir dan dariPT.

  sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) ;Bahwa saksi ketemu dengan Ade Sopian di BPSK pada tanggal 04 Mei2015 ;Bahwa saksi melihat sidang di BPSK karena ingin tahu ada permasalahanapa antara Ade Sopian dengan PT.

  Bahwa pada sidang ke4 (empat) di BPSK ada perwakilan dari PT.

• MENGADILI SENDIRI- Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara a quo;- Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus ribu seribu rupiah)

  Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Garut secara relatifmaupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap PutusanBPSK Kota Tasikmalaya.Wt ALASANALASAN KEBERATAN1 Bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan ini menolak dengan tegas dalildalilpermohonan TERMOHON KEBERATAN yang disampaikan kepada BPSK KotaTasikmalaya, serta pertimbangan dan amar putusan BPSK kota TasikmalayaNomor. 49/A/BPSKKota.Tsm/XI/ 2014/BPSK.KT.TSM tanggal 26 November2014, kecuali terhadap halhal yang diakui dan diterima

  ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakangugur demi hukum ......... dst Bahwa pengertian Pengadu dalam perkara aquo adalah Konsumen/Asep Sudrajat,telah tidak menghadiri melebihi 2 (dua) kali persidangan, sehingga dengan dasar pertimbangan hukum dari BPSK tersebut telah terbukti menjadikan gugatanPengadu dinyatakan gugur demi hukum.4 Bahwa terhadap pertimbangan hukum BPSK lainnya, PEMOHOHONKEBERATAN tidak perlu menanggapi karena dengan pertimbangan hukum yangtelah dinyatakan

  oleh BPSK sendiri, bahwa pengaduan / gugatan dariTERMOHON KEBERATAN telah dinyatakan gugur demi hukum.5 Bahwa mengenai tingkat kehadiran dari PEMOHON KEBERATAN dalampersidangan di BPSK, tanggal 3 November 2014 ijin karena berhalangan, tanggal6 November 2014 hadir dipersidangan namun tidak diterima karena surat kuasaDireksi belum selesai, tanggal 12 November 2014 ijin karena berhalangan, namunpada tanggal 26 November 2014 pada saat surat kuasa Direksi akan didaftarkanserta memberikan surat Jawaban

  / tanggapan dari Pengaduan dari pengadu/TERMOHON KEBERATAN, mendapatkan informasi bahwa tanggal 26November 2014 sudah tidak ada agenda untuk penyerahan surat kuasa danJawaban/ tanggapan, namun agenda putusan.Dengan adanya sikap dari BPSK kota Tasikmalaya yang tidak memberikankesempatan bagi PEMOHON KEBERATAN/ Teradu untuk mengajukan jawaban/tanggapan, maka terlihat keberpihakan Majelis BPSK kepada TERMOHONKEBERATAN sehingga prinsip keadilan dalam hukum dalam memeriksa danmemutus perkara aquo tidak

  diatas maka Pengadilan Negeri Garutsepatutnya dinyatakan tidak berwenang untuk menangani dan mengadili Perkara Nomor :45/PDT.SUS/2014/PN.GRT.EKSEPSI OBSCUUR LIBELBahwa oleh karena Gugatan Keberatan Terhadap Putusan BPSK KotaTasikmalaya nomor : 49/A/BPSKKota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM yang diajukan olehPemohon Keberatan ini merupakan bentuk penggabungan gugatan yang objek gugatanyang berbeda, yang mana Gugatan Keberatan terhadap putusan BPSK objek Gugatannyaadalah putusan BPSK sedangkan Gugatan Wanprestasi

• Menyatakan Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon keberatan/pelaku usaha dan Termohon keberatan/Konsumen

  4. Menyatakan Putusan Nomor 1275/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 antara BADRUN lawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk tanggal 26 Oktober 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum

  5. Menolak gugatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha selain dan selebihnya

  6.

  28/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Rgt

• 1.MENYATAKAN PERMOHANAN PEMOHON KEBERATAN DAPAT DI KABULKAN UNTUK SELURUHNYA;

  2.MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 07/BPSK -KS/ARBT/V/2015 TANGGAL 15 MEI 2015;

  3.MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA TERMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI BERJUMLAH SEBESAR Rp.991.000,- (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH) ;

• 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  Sehingga putusan BPSK Batu Bara NomorHalaman 20 dari 54 hal. Put.

  BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demihukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan;Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangantersebut;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalamhuruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidakadanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan

  rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki Kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui Kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan

  batal demi hukum;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakanpada intinya sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 hal.

  Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

• 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggitidak berwenang memeriksa permohonan sengketa nomor register perkara 08/P/2019/BPSK.BKT;

  3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota BukittinggiNomor08/P/2019/BPSK.BKT;

  4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan, sejumlah Rp.446.000,00(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

  5.

  15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bkt

  Setelan Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

  gugatan perdata dalamkonteks Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ke Pengadilan yangberwenang untuk itu;Bahwa bila mencermati amar Putusan BPSK Kota Buittinggi maka akan terlihatsecara jelas kekeliruannya, dimana BPSK Kota Bukittinggi tidak menggalisecara benar tentang legal standing dan kepentingan hukum HAMNAH/Tergugat dalam mengajukan sengketa, BPSK Kota Bukittinggi telan membuatputusan arbitrase diluar ketentuan didalam Undangundang PerlindunganKonsumen, BPSK Kota Bukittinggi melaksanakan

  Keputusan Presiden no 18 Tahun 2010 mengatur, Setiap konsumen yangdirugikan atau Ahli Warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumenatau BPSK setempat.3.

  Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittingg!berwenang memeriksa permohonan sengketa register no 08/P/2019/BPSKBukittinggi3. Menyatakan sah ats putusan BPSK Bukittinggi no 08/P/2019/BPSK Bukittinggi4.

  Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor: Arbitrase/41/BPSK-KRW/X/2020 batal dan tidak berkekuatan hukum ;
  3. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

  109/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Kwg