Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai seorang karyawan swastadengan penghasil Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;9. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudahdemikian erat sehingga harus segera dinikahkan, karena jika tidakdikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut:1.

Jones (1945), jika suatu sengketa wilayah perbatasanterjadi pada persoalan demarkasi, maka sebagai rujukan utamanyaadalah perjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh parapihak ketika dulu bersamasama melakukan survei dan pemetaan batasbatas wilayah, oleh karena itu Penggugat ingin mengingatkan kembalikepada Majelis Hakim Yang Terhormat, atas histori lahirnya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan MusiRawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4

Hasil tersebut kemudian diproses lebih lanjutoleh Direktorat Jenderal BAKD kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan PeraturanMenteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 tentangPenetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil SumurGas Bumi Suban 4.

Dengan kata lain Permendagri Nomor 63 Tahun2007 merupakan sandaran yuridis yang tidak dapat ditafsirkan lainkecuali menyatakan secara tegas bahwa Daerah Penghasil Sumur GasBumi Suban 4 merupakan wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas;. Bahwa disamping itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat )juga telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum dengan melakukantindakantindakan hukum konkrit yaitu melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan H.

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahanbaku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi,. TBS dari hasil kebun sendiri tidak ada yang dijual kepada pihak manapun, semuanya diolahlebih lanjut untuk menghasilkan CPO yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saatpenyerahannya kepada pihak pembeli dikenakan PPN,.

Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus disebabkan Termohon kurang menerimakan nafkah (uang belanja) yangdiberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja semaksimal mungkinmempunyai penghasil perminggunya Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan telahdiberikan kepada Termohon semua ;Menimbang, dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dibantah olehTermohon, tetapi Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, olehkarena itu Termohon tidak mengajukan

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak DapatTaS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 30 Netta 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraHalaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 1396/B/PK/PJK/2017 perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Tidak Dapat Tidak DapatPupuk a Dikreditkan Dikreditkan Tidak DapatDibebaskan 400 DikreditkanTBS 40a CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam

Nomor pendaftaranIDM000355107, dalam kelas 11, untuk melindungi jenis barang: "lampulampu, instalasiinstalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap,pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian airdan instalasiinstalasi kesehatan; Merek INDEX dan Lukisan dengan tanggal penerimaan permintaan 5Januari 2011, tanggal pendaftaran 2 April 2012.

Nomor pendaftaranIDM000355107, dalam kelas 11, untuk melindungi jenis barang: "lampulampu, instalasiinstalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap,pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian airdan instalasiinstalasi kesehatan"; Merek INDEX dan Lukisan dengan tanggal penerimaan permintaan 5Januari 2011, tanggal pendaftaran 2 April 2012.

PutusanPengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt.SusMerek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memperkarakan objek yangsama baru diputuskan pada tanggal 17 Juni 2015 yangmelegitimasi Pemohon Kasasi /Tergugat sebagai pemilik atasmerekmerek yang saat ini disengketakan yakni: Merek Index dan Lukisan dengan tanggal penerimaanpermintaan 5 Januari 2011, tanggal pendaftaran 4 Mei 2012,Nomor pendaftaran IDM000355107, dalam kelas 11, untukmelindungi jenis barang: "lampulampu, instalasiinstalasipenerangan, pemanasan, penghasil

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan gugatannyapada tanggal 8 Juli 2015, dengan register Perkara Nomor45/Pdt.SusMerek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., guna keperluanpembatalan merek Index & Lukisan, masingmasing sebagaiberikut: Merek Index dan Lukisan dengan tanggal penerimaanpermintaan 5 Januari 2011, tanggal pendaftaran 4 Mei 2012,Nomor pendaftaran IDM000355107, dalam kelas 11, untukmelindungi jenis barang: lampulampu, instalasiinstalasipenerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan,pendinginan

Y Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada

Pengolahan Kelapa Sawit Uraian Beban Pajakppppm pDpPPK PPN ppppm DPPPK PPNTidak Dapat Tidak Dapatnee = Dikreditkan DikreditkanTES 400 Dibebaskan 400 LacesDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 (satu

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPH DPP PM DPP PK PPHPupuk 100 10 10me Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 900 90 90Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanHalaman 34 dari 47 halaman Putusan

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 100Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlinat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam

(non integrated);Bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanyakeadilan pembebanan pajak;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PajakMasukan sebesar Rp 453.045.515 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil

minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan PPN;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkansangat

jelas terkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Bandingsebagai penghasil CPO;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa PemohonBanding tidak menjual TBS kepada pihak manapun, yang berarti tidakada penyerahan TBS dari perusahaan Pemohon Banding kepada pihakluar;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yangmerupakan BKP yang dikenakan PPN sebesar 10%.

Hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebunmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOHalaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2016yang merupakan BKP dan objek PPN.

dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah industri penghasil

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang Sembako di Desa XXXXXserta memiliki penghasil bulannya;12. Bahwa Calon Suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;13. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supayarumah tangganya rukun dan harmonis;14.

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang Sembako di Desa XXXXXdan memiliki penghasil ratarata Rp. 3.000.000,/bulan;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti tertulis berupa:Bukti Surat1.

bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6, serta keterangan 2 (dua)orang saksi tersebut diatas, telah temyata antara XX XX dengan XXXX XXXX tidakada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebabsebab lain yangmenghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan ;Menimbang, bahwa anak Pemohon, XXXX, dipandang telah cukup matangbaik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami, dan ia telah menyatakansanggup dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan telahmempunyai penghasil

Bojonegoro telahdiserahkan kepada Koperasi di Desa setempat penghasil tambang minyaktradisional ;4. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena terkait denganhasil penambangan minyak tradisional di Desa Wonocolo Kecamatan KedewanKabupaten Bojonegoro pada saat pengangkutan minyak bumi atau gas bumiberupa minyak mentah/minyak sulingan secara tradisional dilakukan, masihterjadi polemik tentang Kewenangannya apakah menjadi kewenangan Pertamina/ Pemerintah MP.

terpadu (non integratea);Bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanyakeadilan pembebanan pajak;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan sebesar Rp 75.114.703 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil

minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihakpembeli dikenakan PPN;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkansangat

jelas terkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Bandingsebagai penghasil CPO;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula Bahwa PemohonBanding tidak menjual TBS kepada pihak manapun, yang berarti tidakada penyerahan TBS dari perusahaan Pemohon Banding kepada pihakluar;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya Bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yangmerupakan BKP yang dikenakan PPN sebesar 10%.

tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Pemohon banding sekarang Termohon PeninjauanKembali merupakan Sawit terpadu (integrated) berdasarkan Surat IzinMenteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 361/T/Kehutanan/Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2017Perkebunan/1999 tanggal 1 Juli 1999 dengan unit pengolahannya yangmerupakan perusahaan penghasil

Cidera ini membawa masalah yaitu,yaltu:Tergugat dikeluarkan dari tempat bekerja /nenganggur.Istri menjadi soko guru rumah tangga sebagai sumber penghasil nafkahuntuk keluarga.Suami/Tergugat beberapa tahun belakangan ini mengalami masalahkejiwaan, sikap temperamental/pemarah.Suami /Tergugat apabila marah menampilkan kebiasaan jelekmerusak/memecahkan harta benda/perabot rumah tangga yangdikumpulkan Penggugat dengan susah payah;Tergugat suka melecehkan dan mencaci maki Penggugat dengan katakata kasar.Hal

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPH DPP PM DPP PK PPH Pupuk 100 10 10 Tidak Dapatba = DikreditkanoDibebaskan 400 CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaHalaman 30 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 201/B/PK/PJK/2017perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);3) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehnan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimanapendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPH Tidak Dapat Tidak DapatPupuk im Dikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha

dengan anak para Pemohon tersebut; Bahwa Calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anakpara Pemohon selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, pernah melakukanhubungan badan layaknya suami dan isteri, bahkan anak para Pemohonhamil karena hubungan badan tersebut; Bahwa anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak hasil darihubungan badan dengan Agus Setyawan bin Giyat; Bahwa Agus Setyawan bin Giyat sudah putus sekolah sejak lulus SDdan saat ini bekerja membantu orang tuanya di kebun dengan penghasil

Calon suami anak paraPemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau kerabat dengan anak paraPemohon,Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dalampersidangan menyatakan mantap ingin menikahkan anaknya dengan ank paraPemohon karena sudah menjalin hubungan dekat bahkan sudah punya anak.Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja membantu orang tua di kebundengan penghasil Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

jumlah limbah B3 ( untuk perjenislimbah ) yang akan dikelola, karakteristik per jenis limbah B3 yang akandikelola, Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan, Flowsheetlengkap proses pengelolaan limbah B3, Uraian jenis dan spesifikasi teknispengolahan dan peralatan yang digunakan, perlengkapan system tanggapdarurat, tata letak saluran drainase;Bahwa berdasarkan PP No.18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3bahwa prosedur dalam melakukan pengelolaan limbah B3 meliputi unsur unsur yaitu penghasil

limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbahB3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, penimbun limbah B3,perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampaipenimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dikendalikan dengan systemmanifest berupa dokumen limbah B3 sehingga dapat diketahui jumlah limbahB3 yang dihasilkan ke dalam proses pengolahan / penimbunan akhir yang telahmemiliki persyaratan lingkungan;Bahwa manifest ( dokumen limbah B3 ) dibuat dan dicetak oleh perusahaanpengangkut

suami istri, bahkan Tergugattelah meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 dan memilihpulang kerumah orang tuanya, dan terkahir malah tinggal di wilayahGamping, Kabupaten Sleman;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebutdi atas telah dimukan faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah tetapi tidak datangmenghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah;11e Bahwa selama menjalankan rumah tangga Tergugat tidakmempunyai pekerjaan tetap dan tidak punya penghasil

Begitupuncalon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan/atau kepala keluargaserta telah bekerja sebagai petani dengan penghasil tetap setiap bulannyaRp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnyayang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kolaka c.g.