Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PA KENDARI Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 11 Mei 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 21
59 — 21
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena
Register : 06-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/2017 Tanggal 17 April 2017 — ITMADI AZIZ, SKM VS MENTERI KESEHATAN RI;
57 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
tindak pidana sengaja turut campur dalamperusahaan judi biar ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu dan dinukum pidana selama 2(dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sesuai petikanputusan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 632/PID.B/2013/.PN.PDG tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (/nkracht);Memperhatikan hal tersebut diatas maka Pemberhentian DenganHormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 0002/Pdt.P/2016/MS.KSG Tanggal 17 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
30 — 8
30 — 8
IImasingmasing berbadan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P11 berupa Surat KeteranganCatatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang tersangkutperkara pidana atau gerakan terlarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12 berupa Surat TandaTamat Belajar, maka terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari1983 dan saat ini telah berumur 33 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13 berupa PerincianPenghasilan Pegawai, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA SORONG Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Srog Tanggal 7 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 19
34 — 19
anak angkatbernama Akmal Dzakwan Hafidzuddin adalah benar anak kandung dariKristanto dan Lina Ningtias yang lahir di Sorong pada tanggal 14 Maret 2018.Dengan diajukannya bukti P.7 tersebut, maka ketentuan yang diatur dalamSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentangKewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan AktaKelahiran dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.8 dan P.9 dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 12/Pid.B/2017/PN Dgl Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Alias PAPA FIKI Vs JPU
69 — 23
69 — 23
tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untukpembelian racun tanaman tomat.6) tanggal 27 Oktober 2014 sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untukpembayaran sebagai panjar masuk PNS.7) tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp.2.570.000 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran membeli baju dinas 4 pasanguntuk dua orang anak.Namun setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sampai sekaranganak dari saksi korban ABDI belum terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06K/PID.HAM.AD.HOC/2005 Tanggal 8 Maret 2006 — Eurico Guterres
1316 — 6179 — Berkekuatan Hukum Tetap
1316 — 6179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masyhur Effendi, SH.berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dandiberikan rehabilitasi, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa Rapat Akbar tanggal 17 Juli 1999 merupakan awal sekaligus dasaryang memicu warga masyarakat Dili melakukan penyerbuan ke rumahManuel Viegas Carascalao yang mengakibatkan terbunuhnya 12 warga sipilyang
Putus : 17-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tanggal 17 Desember 2015 —
16 — 2
16 — 2
tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat" ;Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini berlakubagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagiPegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan DILMILTAMA Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/V/219 Tanggal 22 Juli 2019 — Letkol Inf Budi Mawardi Syam
332 — 83
332 — 83
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusanaquo keterangan Saksi1 bersesuaian dengan keterangansaksisaksi yang lainnya bahwa Saksi1 diamankan dandimasukan keruang tahanan Kodim 0605/Subang, olehkarena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwadikesampingkan.Keberatan Ke IlBahwa keberatan kedua Tim Penasihat HukumTerdakwa pada intinya mengenai Razia miras yangdilakukan oleh Terdakwa dan anak buah Terdakwa didaerah Subang terhadap Saksi1 dan orangorang sipilyang
Bahwa benar Terdakwa datang ke Makodim 0605pada pukul 00.30 WIB, kKemudian memerintahkan kepadaPa Jaga untuk mengumpulkan semua orangorang sipilyang diamankan dalam operasi razia miras termasukSaksi1 untuk diberikan pengarahan oleh Terdakwa, setelahsemua berkumpul diberikan pengarahan pada pukul 01.30WIB tanggal 6 Juli 2016, semua orangorang sipil diijinkanuntuk pulang, tidak ada yang ditahan di Makodim0605/Subang.21.
Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
BKN sesuai PetikanKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/1/2005,tertanggal 01 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diterbitkan oleh Kepala BKN;h.
Bahwa Keputusan Tergugatyang tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat(1) dan (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan BKN merupakan pelanggaran terhadap Asas KepastianHukum dan Asas Keterbukaan karena tindakan pemberhentianPenggugat sebagai PNS tidak melalui prosedur hukum yang sah, saratdengan ketidakjujuran dan menciderai rasa keadilan dan kepatutan.Keputusan Tergugat tersebut juga telan melanggar Asas TertibPenyelenggaraan Negara karena
Pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Sub DirektoratPengendalian Kepegawaian A BKN terhitung mulai tanggal 9 Desember2005 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorUP.18/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006 Tentang PemberhentianSementara, menurut Majelis hakim adalah tidak berdasar karenaPemberhentian Sementara adalah sifatnya belum definitive permanen,sehingga sewaktuwaktu apabila dipandang tidak ada suatu kesalahanyang bisa dibuktikan maka sewaktuwaktu seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 528/Pdt.G /2012/PA.Ska Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
20 — 3
20 — 3
No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018 Tanggal 20 September 2018 —
35 — 19
35 — 19
Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.
Register : 06-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr Tanggal 16 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal
Register : 02-01-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Tmk Tanggal 3 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 4
55 — 4
) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pms Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
53 — 8
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
53 — 8
sering tidak ada dirumah danapabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat selalu marahmarah dan begitu seterusnya sikap Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar,maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 19 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Sgm Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
19 — 12
sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — RIDHANA BINTI RUSDI, vs Dra. Hj.SURIANI, Dkk
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 September 2019 — FERIYANTO, S.E., M.M. bin SAMIRI
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
92 — 36
92 — 36
sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
Register : 10-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 17-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1117/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 5 Oktober 2017 — Pemohon vs Termohon
16 — 7
16 — 7
sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut untukdikabulkan;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa karena permohonan Termohon dikabulkan, makaMajelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan olehPemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagianrekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadiTermohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagaiTermohon menjadi Pemohon Rekonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang