Gowa atau setidaktidaknya padaHal.5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2014/PN.SUNGGsuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSungguminasa, telah melakukan mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit sepedamotor merit.

.: 821.23.342015,tanggal 12 Februari 2015 telah menyalahgunakankewenangan yang ada padanya dengan bertindaksewenangwenang dengan memberhentikan ParaPenggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasandan pelanggaran disiplin yang jelas dan mendudukkanPara Penggugat dalam jabatan non struktural sebagaianggota KP3S yang tidak jelas dasar hukumnya, sertamengabaikan prinsipprinsip sistim merit dalam prosespengisian dan rekruitmen jabatan pimpinan tinggi,sebagaimana dimaksud UU No.5 Tahun 2014 tentangAparatur

ada juga dilantik untuk jabatan lain ;Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Budi Santosodilantik dalam JabatanBahwa Jabatan KP3S bukan Struktural ;96Bahwa saksi tidak tahu, apakah KP3S ada Eselon atauBahwa Penggugat' dirugikan karena tidak adatunjangan ;Bahwa KP3S hanya berupa honor yang dapatditerima ;Bahwa KP3S bukan pejabat struktural dan bukanfungsional ; Bahwa Tergugat melanggar peraturan dalammerekrutmen pejabat di Pemkot Makassar dan jugamelanggar PP.100 dan UU No.5 tahun 2014 ;Bahwa Sistem Merit

yang diutamakan prinsip keahlianbagi Aparatur Sipil Negara Kwalifikasi, Kompetensi ;Bahwa Tergugat dalam pengisian jabatan tidakdilakukan secara sistem Merit dan melanggarPermenpan No.13 tahun 2014 ;Bahwa saksi mempersiapkan diri ikut seleksi namunTergugat tidak melakukan pengumuman secaraterbuka, yang ada hanya undangan ; Bahwa untuk pejabat madya dan pratamaharusBahwa saksi tidak melihat SK Penggugat dalamAnggota KP3S ;Bahwa Saksi tidak ikut seleksi ;Bahwa tidak pernah mendaftar karena tidak adapengumumaan

Bahwa selain mendapat gaji tiap bulannya termohon rekonvensi sebagaipegawai PT PLN tiap tahunnya mendapatkan tunjangan antara lain: Dapat kenaikan Gaji setiap tahunnya kenaikan gaji tersebutdidasari dengan Merit Systiem.

Untuk itu sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mutasi haruslah berdasarkanpengembangan diri dan terwujudnya sistim merit dalam kebijakan danmanjemen ANS berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas,proporsionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, keadilan,kesetaraan dan kesejahteraan ; Halaman 23 dari 18 halaman, Putusan Nomor 237/G/2015/PTUNJKT2424UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan

sampai di saksi saja yang selaku bandar dan yang di sita dari tangansaksi oleh petugas yaitu 1 buah hp NOKIA , sedangkan ADRIANUS JAMIN uang sebanyakRp.160.000 (seratus Enam puluh Ribu Rupiah), 2 lembar rekapan kupon putih, STANIS LAUSDARWIS uang sebanyak Rp. 465.000 (Empat Ratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 lembarrekapan kupon putih, 1 bush tas pinggang wama hitam, YOSEF AGUNG uang sebanyak Rp.342.000 (tiga ratus Empat Puluh Dua ribu rupiah) dan 5 lembar rekapan kupon putih, dan satu buahHP Merit

bekerja dan yang berhak perekrutan calon TKIadalah PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)atau PUTKI (Penempatan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) atau Kantor CabangPPTKIS atau Kantor Cabang PJTKI.Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi saksi dibawah sumpahdan Terdakwa tersebut diatas dihadapan sidang telah diajukan barang barangbukti berupa :e Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Uangsejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)1 (satu) buah HP Merit

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastikwarna putih bening dengan berat 1,00 (Satu koma nol nol) gram;1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna hitam dengan nomorImei 862113041391895;1 (Satu) set alat hisap Sabu rakitan (bong);(Masingmasing dirampas untuk dimusnahkan);1 (Satu) unit sepeda motor merit Yamaha Mio warna merah dengan platnomor Polisi BL 4186 BB, nomor Rangka: MH328D4DDBJ26447, nomormesin 28D/3262333;(Dirampas untuk negara)

sooo4e UETRO TE 65 TIN 1,839,990311 vaya 19:12.2012 31159449 2t144g33 ) 11085331 sooo4g YETRO TE 65 TIN 21,839,990312 dapiana 19122012 31150450 21144937 11085331 sooooas METROW IE 65 TIN 1,839,990313 amiana 1912.2012 31150452 21144030 11085331 soooo4s METROWIE 65 TIN 21.839.990314 dapiaya 19:12.2012 31150453 21144042 14085331 sooood4s METROWIE 64 TIN 21.503.990315 onan 19:12.2012 31159455 2tia4e71 11085331 sooooar2 UETROUT 80 TIN 26.879.987316 lanaya 19:12.2012 31159456 21144986 ) 11085331 soono4sa MERIT

terhadap syarat Promosi, mutasi dan penghargaan selain diaturdalam pasal 82 dan pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor:96/G/2021/PTUN.JKTTentang Aparatur Sipil Negara, juga ditegaskan dalam Pasal 162Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa pengembangan karier,pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosimerupakan Manajemen karier PNS yang harus dilakukan denganmenerapkan prinsip Sistem Merit

AgRin MANSLUR ade kendarmm tuk merk ALDC yang ngebut dae lewat depannimah saksi SUHAIMES: Ag Bin MANSUR,Hohiwa jarnk lokast kejadian kecelakaan lulu lintas dengan posts rural sakniSUHAIMI Ag Gin MANSUR ada sekitar + 100 M yukni sekitar 7 (tujuh)merit perp ialrriare:Hahwa sakei sudah kenal dengan sake) SUMAIMI S. Ag Bin MANSURsebelum keyadian ini sebagar penyual ikan dan powis) berfualan ikarn sakeiSUMAIMIS.

Anugrah Mitra Sena;16. 1(satu) bundel asli Hasil Perhitungan Merit Point Pengadaan Barang untuk Pengadaan Alat Laboratorium (sumber dana APBN-P TA 2010) Pascakualifikasi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Anugrah Mitra Sena;1(satu) bundel asli Hasil Perhitungan Merit Point Pengadaan Barang untukPengadaan Alat Laboratorium (sumber dana APBNP TA 2010)Pascakualifikasi;Tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

acara tersebut; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasakepada kuasa pengguna anggaran;Bahwa saksi tidak tahu,metode apa yang dipakai dalam proyek pengadaanlaboratotium tersebut,sebab saksi tidak pernah dilibatkan dalam proyekpengadaan tersebut;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti semua tahapantahapan dalam prosespengadaan tersebut dan saksi tidak pernah dilibatkan;Bahwa yang saksi tandatangani, adalah Berita Acara Hasil Pelelangan danBerita Acara Rekapitulasi perhitungan merit

;Bahwa metode yang dipakai dalam proses pengadaan peralatan laboratoriumadalah metode pelelangan umum dengan menggunakan metode penyampaiandokumen penawaran 1 sampul dengan system evaluasi penawaran penilaian(merit poin) berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003;Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan 2(dua) kali, karena lelang pertamaperusahaan yang mendaftar tidak memenuhi persyaratan;Bahwa PT. Anugerah Mitra Sena pada saat lelang yang pertama ikut sebagaipeserta lelang dan gagal kemudian PT.

Anugerah Mitra Sena pada lelang yangkedua ditetapkan sebagai pemenang;Bahwa saksi ikut dalam mengevaluasi penilaian (merit poin)bersama denganKetua Panitia yakni Fagin Husnan, akan tetapi tidak secara keseluruhan tahapevaluasi, saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen penawaran danevaluasi selanjutnya sampai tahapan terakhir diambil oleh Ketua Panitia FagihHusnan;Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Alat Laboratorium UNG Tahun Anggaran2010, yakni Fagih Husnan;Bahwa saksi pernah melihat dokumen penawaran

Anugrah Mitra Sena;16. 1(satu) bundel asli Hasil Perhitungan Merit Point Pengadaan Baranguntuk Pengadaan Alat Laboratorium (Sumber dana APBNP TA 2010)Pascakualifikasi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara lain.6.

Dan ketika di cek di Bank oleh pemilik perusahaan,ternyata transferan tersebut tidak ada.Bahwa Awal mula kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapanterhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 unit sepeda motor merkHonda Vario techno CBS ISS, warna Biru, Noka: MHIJFK115EK243511,Nosin: JFK1E1238378, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merit Honda CB 150 R,Warna Merah, Noka : MH1KC4116EK362855, Nosin : KC41E1361286 terjadipada tanggal 02 November 2014 sekira Jam 10.00 wib yang ketika

Kalau dipemerintah pusat itu menterimenteri kabinet diangkat oleh Presiden atashak prerogatif Presiden, di daerah terutama pasca berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN posisi Kepala Daerah dipilihsecara langsung;Bahwa, posisi Sekda itu ditempatkan dalam UndangUndang ASNsebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 ini memperkenalkan sebuah paradigma baru di dalammanajemen ASN, salah satu paradigma baru itu adalah sistem merit didalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, di dalam kontekspenyelenggaraan pemerintah daerah Sekda adalah membantu tugastugas Kepala Daerah dalam hal ini kalau di kabupaten adalah Bupati;Bahwa, karena merit sistem di dalam norma yang Ahli pahami, prosespemilinan Sekda dalam hal ini JPT Pratama itu tentu oleh pembinakepegawaian di daerah dalam hal ini Bupati, kaitannya dengan Gubernuritu wakil dari pemerintah pusat di daerah dalam konteks penyelenggaraanPemda;Bahwa, JPT adalah implikasi dari dianutnya merit sistem di dalammanajemen

ASN, sehingga kemudian ada perubahanperubahan yangHalaman 60 dari 109 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2021/PTUN.SBYtidak segera diikuti oleh peraturan yang baru karena berdasarkan padaketentuan peralihan tadi aturan disiplin itu memang Gubernur punyakewenangan untuk urusan disiplin tapi harus dipilah apakah ASN inimasuk kategori JPT atau tidak, kalau masuk kategori JPT maka Gubernurmenunjuk ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 terkait dengan manajemenASN karena ini implikasi dari merit sistem,

terdaftar pada Letter C Desa Girirejo Nomor 1179, atas nama Marji bin Supriono, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan: Tanah pak Supriyoni

- Sebelah Tirnur: Tanak milik pak Daryadi sama pak Suyanto

- Sebelah Utara: Tanah milik pak Muklasin/pak Jono Nugroho

- Sebelah Barat: Bangunan milik PT Capung/Merit

Dimana karena dukungan dariTergugat Rekonvensi terlambat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, makaPenggugat Rekonvensi tidak maksimal mendapatkan nilai merit point sesuaipassing grade.

Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh tindakan TergugatRekonvensi karena surat dukungan dari Tergugat Rekonvensi terlambatdiberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidakmaksimal mendapatkan nilai merit

perintahpenangakapan dan penahanan kepada Pemohon saat itu dan keluraganyapada tanggal 19 September 2017;Bahwa terhadap posifa permohonan pada angka 8, 9 dan 10, perluTermohon pertegas bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yangberteletele karena hanya mengulangi kembali apaapa yang telahdidalilkan sebelumnya dengan substansi yang sama, maka Termohonpertegas bahwa terhadap posita Pemohon tersebut telah Termohonjelaskan/jawab pada poin sebelumnya di atas........Halaman 11 Hadart 76: PatusGre peapiard iam No merit

sesuai sesuai pengumuman Nomor : 020/PPSorong/Konstr/V/PPSDM/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalah PT NINDYAKARYA, PT PANCA DUTA KARYA ABADI dan PT HUTAMA KARYA.e Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa, PT HUTAMA KARYAdiamankan tersebut, selanjutnya oleh IRAWAN dilakukan perubahan metodepenilaian secara sepihak tidak sesuai dengan RKS, walaupun pada RKS seharusnyadilakukan evaluasi penilaian dengan sistem gugur kemudian melakukan perubahandengan cara penilaian evaluasi pengadaan tersebut dengan system merit

point.e Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2011, oleh panitia pengadaan dilakukan evaluasilelang sistem nilai (merit point system), melalui surat nomor 025/PPSOR/Konstr/VI/PPSDML11 tanggal 14 Juni 2011, atas proyek tersebut dengan komposisi :1.

PANCA DUTA ABADI KARYA sebagaipenawar terendah sebagai pemenang lelang, namun oleh IRAWAN untuk mengakomodirpermintaan Terdakwa agar PT HUTAMA KARYA dimenangkan dan Terdakwa melalui INYOMAN SUJAYA juga telah membayar pembelian Owner Estimate kepada IRAWANsenilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijadikan dasar dalammengajukan penawaran oleh PIT HUTAMA KARYA tersebut, selanjutnya ataspermintaan Terdakwa tersebut IRAWAN merubah sistem evaluasi penilaian dari sistemgugur dengan system merit

Konstr/V/PPSDM/2011 tanggal 9 Mei 2011 adalah PT NINDYAKARYA, PT PANCA DUTA KARYA ABADI dan PT HUTAMA KARYA.Hal. 35 Perkara No. 34/PID/TPK/201 6/PT.DKI36e Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa, PT HUTAMA KARYAdiamankan tersebut, selanjutnya oleh IRAWAN dilakukan perubahan metodepenilaian secara sepihak tidak sesuai dengan RKS, walaupun pada RKS seharusnyadilakukan evaluasi penilaian dengan sistem gugur kemudian melakukan perubahandengan cara penilaian evaluasi pengadaan tersebut dengan system merit

point.e Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2011, oleh panitia pengadaan dilakukan evaluasilelang sistem nilai (merit point system), melalui surat nomor 025/PPSOR/Konstr/VI/PPSDML11 tanggal 14 Juni 2011, atas proyek tersebut dengan komposisi :I PT HUTAMA KARYA sebagai Pemenang Lelang dengannilai penawaran Rp.92.020.070.000,00(sembilan puluh duamilyar dua puluh ribu juta tujuh puluh ribu rupiah).2 PT PANCA DUTA KARYA ABADI sebagai Cadangan Idengan nilai penawaran Rp.84.204.308.000,00 (delapanpuluh empat

H 4 DY1 (satu) unit mobil mark Suzuki Ertiga warna putin tahun 2015 No.Pol DK1546 FF1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.N 4567 AH warna putihTahun 20151 (satu) unit sepeda motor merit Honda Karisma No.Pol.N 5678 ABC warnaputin Tahun 2004Perhiasan etnas terdiri dari gelang seberat 25 gram, cincin, kalung seberat 35gram1 Satu) buah laptop merk HP wama merah seharga Rp. 25.000.000,1 (Satu) buah kamera mark Canon warna hitam seharga Rp. 17.000.000,HP merk Samsung warna hitam type S 10

Tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada bagian penutupyang disampaikan KASN sesuai ketentuan UndangundangNomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjutiHalaman 27 dari 116 halamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JBIoleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yangberwenang, atas hasil pengawasan yang di tindaklanjuti KASNdapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkansanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yangberwenang atas pelanggaran prinsip Sistem Merit

R2286/KASN/10/2018 yang di keluarkan oleh Komisi AparaturSipil Negara Tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada bagianpenutup yang disampaikan KASN sesuai ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajibditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang, atas hasil pengawasan yang ditindaklanjutit KASN dapat merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PejabatPembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang ataspelanggaran prinsip Sistem Merit

seseorang yang lepas darijabatan tidak lagi berhak mendapattunjangan jabatan ;90Bahwa selain tunjangan jabatan, adatunjangan lain dan sudah diatur olehUndangundang selaku PNS ada hak ;Bahwa benar Penggugat mendapattunjangan umunM ; Bahwa semua sekretaris ada diseleksidan ada tidak diseleksi, yang tidakdiseleksi di non jobkan termasukSekretaris Bidang Infokom ;Bahwa saksi tahu Undang undang No.5Tahun 2014 tentang Aparatur = SipilNegaraBahwa saksi tahu bahwa Undangundang No.5 Tahun 2014 mengenaisistim merit

DinasPendapatan Daerah Kota Makassar; (vide bukti P1=TMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum danalat bukti yang terungkap dipersidangan Majelis hakimmenilai bahwa pemberhentian atau penempatan penggugatyang sebelumnya sebagai kepala bidang pajak reklame danpajak lainnya pada dinas pendapatan daerah kota Makassaryang kemudian dimutasi pada staf bagian umum Dpb pada156asisten bidang pemerintahan sekertariat daerah kotaMakassar adalah berdasarkan hasil seleksi terobuka denganmenggunakan sistem merit

yang dimaksud undangundangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipilMenimbang, bahwa ketentuan tentang sistem seleksiterbuka yang menggunakan sistem merit diatur dalamketentuan pasal 108 dan pasal 116 UundangundangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Bagian KesatuUmum Pasal 108 (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggiutama dan madya pada kementerian, kesekretariatanlembaga negara, lembaga nonstruktural, dan InstansiDaerah dilakukan secara terbuka dan