Ditemukan 2075994 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak paten ; hak cipta Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penggugat:
INDRA LESMANA
Tergugat:
1.UNION ARTIS
2.PT Pelangi Prima Sejati atau SMD Records
133 — 0
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 20-06-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Gsk
Tanggal 5 September 2022 — Penggugat:
Kartika Yudasari Susilo Putri
Tergugat:
Wom Finance Cab. Gresik, PT Wahana Ottomitra Multiartha
118 — 38
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07112013_PenyalahgunaanHak
Tanggal 7 Nopember 2013 — Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)
311 — 164
  • pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi,pada Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara danbermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib: (f) Menjunjung tinggi hak
    Menaati segala peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip DanStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia.
    MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi inipun harus ditolak;3 Gugatan kurang pihak ( Plurium litis concortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap' eksepsi Tergugat I tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatugugatan adalah hak
    pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab IT Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, padaPasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f)Menjunjung tinggi hak
    Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikansecara luas, yaitu: meliputi : (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, hal 117):1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;3 Bertentangan dengan kesusilaan;4 Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorangmelakukan salah satu atau
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 13-02-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN BAJAWA Nomor 5/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 22 April 2014 — Penggugat:
ABDUL SYUKUR GASIM
Tergugat:
1.AHMAD DHAWE
2.CLEMENS ARIBAPA
3.AHMAD TUJU
4.HERMAN NGEBU
5.ABDULGADIR SEPI LALO
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NGADA
7.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKEO
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Nagekeo, Cq. CAMAT AESESA
9.Ayub Amir
10.Kiflin Saleh
24 — 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767K/PDT.SUS/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE ; Sdr. BUDI SUBRATA.
152 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/PID.SUS/2011
Para Terdakwa; Antonius Ngelo, dk
690 — 716 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUJI (diajukandalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pastipada bulan Desember 2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulanDesember 2007, bertempat di Jalan Semarang No. 31 Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggarhak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan
    sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 yaitu pemegang paten memiliki hak ekslusif untukHal. 1 dari 8 hal.
    DENNYJOHANSYAH bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengansengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitupemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten yangdimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam halpaten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakanatau menyediakan untuk dijual atau
    ANTONIUS NGELO, dan Terdakwa ll.DENNY JOHANSYAH membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3778/PID.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANTONIUS NGELO dan Terdakwa DENNYYOHANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Tanpa hak telah membuat barang produk selang lentur tahan panasdan dingin, yang telah memperoleh paten ;.
    Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya hal 16 bahwa hukum yang dijatuhkan ini adalah hanyamerupakan pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhatihati danmenghargai hak orang lain, sehingga Hakim Tingkat Pertamamenjatunkan hukuman berupa pidana penjara berupa hukumanpercobaan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwakarena dalam putusannya Majelis Hakim PT.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-03-2022
Putusan PN POSO Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
DR.CHRISTINA MBAYOWOS.,S.Sos.,Msi
Tergugat:
YAYASAN AL KHAIRAT KABUPATEN POSO
43 — 10
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 380/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
Tuan BUDI LAWIN
Tergugat:
1.PT. BANK HSBC INDONESIA
2.PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
132 — 58
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — ARIE INDRA MANURUNG VS PT. PEGADAIAN (Persero),
909 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 — HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY
298 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, KabupatenKonawe Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAndolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KonaweSelatan Nomor 66/Rp9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias =HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukanpenggandaan dan pendistribusian ciptaan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a,Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri AndoloNomor69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaansecara komersial;Menjatuhkan pidana
    Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaranhak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untukpenggunaan secara komersial;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4.
    Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enambelas) ribu buku/eksemplar;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa a quo, pihak pemilik hak penciptaSaudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 30-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 73/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 6 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : MELKIANUS MANDERI
Terbanding/Tergugat IV : HELENA MANDERI/YEBI-YEBI Cq Ahli waris YANCE YEBI-YEBI
Terbanding/Tergugat II : YUDIARTO SUHARTO
Terbanding/Tergugat III : ABUBAKAR ARMAN
Terbanding/Tergugat I : ADHAM ARMAN
284 — 398
  • ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten YapenWaropen waktu itu, (Sekarang Kantor Agraria dan Tata Ruang) maka terbitlahSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.
    yangterletak di Jalan Frans Kasiepo, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Serui dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (ABDSAMAD); Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris adat Penggugat (IMAM); Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Frans Kaisepo; Sebalan Selatan berbatasan dengan tanah waris adat Penggugatadalah hak milik adat Penggugat yang sah;Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.B.21/SK atas namaTergugat
    Guna Bangunan kepada YUDIARTOSUHARTO pada objek tanah yang dimaksud dan berlaku terhitung sejakdidaftarkannya pada Kantor Direktorat Agraria Subdit Pendaftaran Tanah diJayapura lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14081981Nomor : 92/1981, kesemua bukti tersebut diatas adalah bukti tanda hak yangsah menurut hukum jadi tindakan peralihan hak dari Tergugat II ke Tergugat IIIsampai ke Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum;Bahwa pada tahun 1982 Penggugat berangkat ke Jayapura untuk
    melanjutkanpendidikan pada Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jayapura, disini pertandaHalaman 7adalah benar bahwa Penggugat masih berada di Serui karena proses peralihanHak Tergugat II pada tahun 1981 dibuktikan dengan surat bukti kepemilikantanah adat tanggal : 16071981 Nomor : 019.DSK/SBT/7/1987, kemudiandiperkuat dengan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 16071981 kemudian surat keterangan penyerahan Hak atas Tanah Adat 16071981, kesemua Suratsurat tersebut tercantum dalam surat
    Jadisemua transaksi yang terjadi antara Tergugat II ke Tergugat III sampai Tergugat adalah menurut kami sah dan benar menurut hukum;Dalam surat gugatan Penggugat, menyebutkan Tergugat Il yang dengansengaja secara diamdiam melakukan permohonan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen waktu itu, sekarang menjadi Kantor Agrariadan Tata Ruang adalah tidak benar karena proses perolehan hak dilakukansesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku karena Kantor BadanPertanahan Kabupaten Waropen pada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1079 — 426
  • . 008512 tertanggal 17 Juli 1993 berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN tersebut;
  • Menyatakan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah No. 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan memiliki persamaan dengan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN yang Hak
    Manggala Putra PerkasaPemegang Hak Cipta PT.
    Hak Cipta menjadi tidakterlindungi;:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UndangUndang Hak CiptaPenggugat sebagai Pemegang Hak Cipta yang seharusnya dilindungi hakeksklusifnya sebagaimana diatur di bawah ini:Pasal 4:Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hakeksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.Pasal 8:Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.Bahwa dengan Pencatatan Ciptaan di bawah Daftar Nomor 0008512 tertanggal17 Juli 1993 tersebut
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:1.
    hak eksklusifyang terdiri atas hak moral dan hak ekonomiPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaberbunyi:Yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkanbagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dimanfaatkan haktersebut tanpa izin Pencipta.
    Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-11-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2556 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Nopember 2012 — PANTAS PARMONANGAN SIREGAR bin SYARIFUDIN SIREGAR
178 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkait.
    No. 2556 K/Pid.Sus/201 1Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap undangundang hak cipta;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat 2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 55 Ayat
    laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.
    menerangkan bahwa programWindows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (3) UndangUndang No. 19 tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56
    dariKepolisian seharusnya menegakkan hukum dan keadilan dankarenanya perbuatan yang bersifat mendorong terjadinyapelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum;e Hukum yang mana yang dianut Majelis Hakim karena menurutJudex Facti bahwa UndangUndang Hak Cipta tidak mengaturtentang operasi penindakan pelanggaran hak cipta dengan caraUnder Cover Boy, kejahatan hak cipta adalah kejahatanterselubung sehingga penegak hukum dalam hak ini saksi Saprialdari Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 16-04-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PDT/2014/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2014 — Pembanding/Penggugat : DAVID CHANDRA
Terbanding/Tergugat : JOHANIS MILA
Terbanding/Tergugat : LINDAWATI LIE
Terbanding/Tergugat : HARTANTO TANU WIJAYA
Terbanding/Tergugat : ROSALIA KUKI NURAK,S.H.MKn.
Terbanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
27 — 3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597 K/PID/2009
Jaksa pada Kejari; Jaksa pada Kejari; Yohanis Sari Ramba
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) keeping papan bagian daripondok dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukanharkat dan martabatnya ;Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika daritahanan segera sesudah putusan ini diucapkan ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.79/Pid.B/2009/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2009 Jaksa/PenuntutUmum
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 28-08-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 307/PDT/2012/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2012 — Pembanding/Tergugat : NUR’AINI
Terbanding/Penggugat : HENDRA SAPUTRA Diwakili Oleh : GUNTOYO, SH ,dk
Turut Terbanding/Tergugat : H. MUHAMMAD NASIR MA'RUF Diwakili Oleh : ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag, SH
Turut Terbanding/Tergugat : SOEWARGADI
Turut Terbanding/Tergugat : MANSYUR
Turut Terbanding/Tergugat : SUPRIHATIN Alias TITIN
Turut Terbanding/Tergugat : SUGENG SYAIBANI
Turut Terbanding/Tergugat : IBADURAHMAN Alias BADUR
Turut Terbanding/Tergugat : SRI SUYATMI
Turut Terbanding/Tergugat : CARLAWATI BADRIYATUL MUNAWAROH
Turut Terbanding/Tergugat : CAHYA PUTRA ADELANA
Turut Terbanding/Tergugat : BASYARUDIN
Turut Terbanding/Tergugat : SUPRIONO
Turut Terbanding/Tergugat : SUHARTI
Turut Terbanding/Tergugat : M. AGUNG PRASETYO
Turut Terbanding/Tergugat : HERLIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : SUPANJI
Turut Terbanding/Tergugat : NIA
Turut Terbanding/Tergugat : SLAMET
Turut Terbanding/Tergugat : SUNARDI
50 — 48
  • Marjito ; Sebelah Barat : B. 00613 :Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual BeliNo. 156/Kartasura/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumarsono, SarjanaSosialNo. 24/19/KTSR/II/2008 tanggal 2 Pebruari 2008 yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah WAGIYANTO, SH ;Menyatakan menurut hukum penerbitan dan atau perubahan SertipikatHak Milik dan atau Buku Tanah No. 5186 dari atas nama HajiMuhammad Nasir Maruf berubah menjadi atas nama HENDRASAPUTRA dan Sertipikat Hak
    Milik dan atau Buku Tanah No. 5187 dariatas nama Nyonya WIRJOWIDARSO berubah menjadi atas namaHENDRA SAPUTRA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan menurut hukum penghunian dan atau penempatan ParaTergugat ( Tergugat II sampai dengan Tergugat XX) atau siapa sajayang memperoleh hak darinya adalah tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum :Hal 8 dari 12 hal. putusan.
    No. 307/Pdt/2012/PT.Smg.Menghukum Para Tergugat ( Tergugat sampai dengan Tergugat XX )atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkanserta menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi obyeksengketa (benda yang menjadi sengketa) dalam keadaan kosong danutuh kepada Penggugat tanpa syarat apapun kalau perlu denganbantuan pihak yang berwenang :Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 8.064.000,00(delapan juta enam puluh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PID/2010
Jaksa pada Kejari; Ahmad Kasmadi
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Notaris No. 114 adalah termasuk tanah hak milik yayasan yangtelah dilepaskan haknya kepada PT.
    akta notaries no. 114 adalahtermasuk tanah hak milik yayasan yang telah dilepaskan haknya kepadaPT.
    Bahwa tentang kedudukan sertipikat sebagai tanda bukti hak kepemilikanatas tanah, menurut Pendapat Ahli adalah sebagai berikut :1.Menurut Adrian Sutedi (Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Maret 2009, hlm. 80), menyatakan :"Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya.Tanda bukti hak itu disebut sertifikat hak tanah yang terdiri atas salinanbuku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul.Sertifikat itu merupakan alat
    Prawoto, dan disaksikan oleh Sekretaris LurahSuwandi, tertanggal 2 & 3 Juli 1985 tersebut di atas, dimana aktaaktatersebut adalah terdiri dari :Akta No.7, pelepasan oleh Usman Dinata;Akta No.I1, pelepasan hak oleh Soeprojo;Akta No. 12, pelepasan hak oleh Alie Soenarto;Akta No. 25, pelepasan hak oleh Alie Soenarto;Akta No. 113, pelepasan hak oleh Mochammad Chozin;Pare f/f =Akta No. 114, pelepasan hak oleh Soeprojo;Ditambah Tukar Guling terhadap Tanah Ganjaran Kel. Bulak dengan tanahmilik PT.
    membenarkan hak pemohon atas tanah itu.Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangun No. 96/Kel.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN MAGELANG Nomor 18/Pdt.Bth/2020/PN Mgg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
RINA PUJI ASTUTI
Tergugat:
1.SUCIPTO ADIKUSUMO
2.WIDY ASTUTI
3.Koperaasi Simpan Pinjam KUSUMA ARTHA JAYA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG
111 — 39
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.Rachmad Nurhadi
2.Widayati
Tergugat:
1.Cicilia Erviyanti
2.Andy Pratama Soetama
3.Hendrika Suwarti Sugiono,SH,.Mkn
4.Rachmah Hidayati,SH,.Mkn
5.Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Gresik
104 — 0
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rkb
Tanggal 11 Juli 2019 — Penggugat:
MULYADI
Tergugat:
1.MUHAMMAD RESTU SANTOSO
2.NY. TITIK SUTIJAH
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN PUSAT Cq. BPN PROPINSI, Cq KEPALA BPN LEBAK
161 — 47
  • Bahwa TERGUGAT III memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 2,Tahun 2008 yang lebih kurang telah 10 (sepuluh) tahun karenaSertifikat Hak Pakai diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan gugatandiajukan 6 Desember 2018, sehingga gugatan penggugat telahlampau waktu/daluarsa (verjaring);3.
    atastanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut;Menimbang, bahwa mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat makadasar gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh paraTergugat hingga terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2008.
    KetentuanPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah diterapkan terhadap orang atau badan hukum yangmenuntut penerbitan suatu hak yang mana diatasnya telah terbit suatu haksehingga orang atau badan hukum tersebut tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat tersebut.
    (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwaSertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut Sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti bertanda T.Ill11 dan buktibertanda T.IV3 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 yang merupakanasal hak atas
    tanah yang bersangkutan diterbitkan karena pemberian hak, yangsebelumnya telah diawali dengan tahapantahapan diantaranya adanyapermohonan dari Tergugat III yang diwakili oleh Saksi Tergugat yaitu GampangSusilo yang mana telah nyata bahwa terhadap tanah yang dimohon telahdilakukan pengukuran kadasteral dan tidak ada keberatan dari pihak lain; Danpada akhirnya terhadap tanah yang dimohon setuju dikabulkan untuk diusulkanpemberian Hak Pakai, yang akhirnya benar diberikan Hak Pakai Nomor 2 atasnama