Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujul Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PimpinanDPRD Kabupaten Bengkalis Nomor

Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara /Dearah ;Hal 26 dari 39 Hal Putusan No. 426/Pdt.G/2014/PN.Mdne.

dijatuhi pidana penjara, tetapisependapat dengan uraian Juridis yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa di dalam Pembelaan (Pledooinya) tersebut yaitu terhadapterdakwa haruslah menjalani perawatan/pengobatan dengan jalandirehabilitasi ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untukdilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi/ pengobatan danatau perawatan hingga benarbenar dinyatakan sembuh total, makaperlu. dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi / pengobatandimaksud yaitu Rumah Sakit Kusus Dearah

Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwyjudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwyjudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PimpinanDPRD Kabupaten Bengkalis Nomor

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.00 WIB saat Saksidan Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di dearah Karawang, Terdakwa mendapattelepon dari seseorang yang tidak Saksi kenal.3. Bahwa selanjutnya setelah mendengar telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksiberangkat ke PT Honda Prospek Motor (HPM) dikawasan KIM Karawang denganmengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam nopol lupa yang dikendarai oleh Saksi.4.

Geonet Infimedia;2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen diDesa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma PropinsiBengkulu;1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma Kec. SelumaKab. Seluma Prov.

No.80 PK/PID.SUS/2016Bupati selaku Ketua ;Wakil Bupati selaku Ketua II;Sekretariat Dearah selaku Wakil Ketua 1;Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma selaku Wakil Ketua II;Asisten Bidang Pemerintahan selaku Sekretaris bukan Anggota;ao fF wo NMKasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKabupaten Seluma selaku Sekretaris Il bukan Anggota;7. Kepala Bappeda selaku Anggota;8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota;9. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan selaku Anggota;10.

ratus juta rupiah) sehingga akibatperbuatan terdakwa Erifal Zeskin, SE telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah).Perbuatan Terdakwa Erifal Zeskin, SE melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut :1Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :e Pasal 192 ayat (3) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaranbelanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia dan tidak cukuptersedia dalam APBD ;e = Pasal 192 ayat (4) : Kepala Dearah

lima ratus juta rupiah) sehingga akibatperbuatan terdakwa Erifal Zeskin, SE telah memperkaya terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa Erifal Zeskin, SE melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut :1Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :27e Pasal 192 ayat (3) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaranbelanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia dan tidak cukuptersedia dalam APBDe Pasal 192 ayat (4) : Kepala Dearah

(satu milyar limaratus juta) bertentangan dengan Undangundang Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 192 ayat (4) : Kepala Dearah, WakilKepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah lain dilarang melakukan pengeluaranatas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalamAPBD.

Kedungjajang Bukti T2 : Foto copy, Peraturan Dearah Kabupaten Lumajang No. 24 Tahun 2007, tgl9 Nopember 2007 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan TerpaduKabupaten Lumajang Bukti T3 : Foto copy, Peraturan Bupati Lumajang No. 24 Tahun 2008, tgl 3 Maret2008 ttg Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Terpadu KabupatenLumajang 281011Bukti T4 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati LumajangNo. 188.45/448/427.12/2006, tgl 5 September 2006 ttg Tim pertimbangan perijinan

terhadap saksi YUDIANSYAH BIN MATSANI yang dilakukan oleh terdakwa dan bapaknya HAIRUL GANI BINIMRON;Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat kejadiansaksi berada di rumah kemudian saksi mengetahui dari saksi YUHANAibunya saksi YUDIANSYAH yang memberitahu bahwa saksi YUDIANSYAHmengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke Puskesmas, lalu saksi bersamasaksi WEDI SANDRA SAPUTRA pergi ke Puskemas Gunung Megangselanjutnya saksi naik ojek untuk menjemput MAT SANI BIN NIDIN dikebunnya di dearah

Sesuai ketentuan perundangundangan = yakniPeraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata CaraPencalonan Pemilu Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 32huruf (c) yakni sebagai berikut :Huruf (c) : Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan,syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangancalon tidak dibenarkan menambah dukungan Partai Politik,apabila ternyata Partai Politik tersebut tidak menggunakanhaknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangancalon

MAGNUM GLOBAL MANDIRI, legalisasi PengadilanNegeri Padangsidimpuan Nomor : 414/2013/Leg tanggal 352013.1 (satu) lembar copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangandan Asset Dearah Kab. Padang Lawas Utara Nomor : 900/3265/2012,tanggal 28 Desember 2012 perihal : Pengantar SP2D yang ditujukankepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Gunungtua, legalisasi KantorPos Padangsidimpuan.1 (satu) lembar copy Surat Panitia Pengadaan barang/Jasa RSUDGunungtua Kab.

MAGNUM GLOBAL MANDIRI, legalisasi Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Nomor : 414/2013/Leg tanggal 352013.34) 1 (satu) lembar copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAsset Dearah Kab. Padang Lawas Utara Nomor : 900/3265/2012, tanggal 28Desember 2012 perihal : Pengantar SP2D yang ditujukan kepada PimpinanPT. Bank Sumut Cabang Gunungtua, legalisasi Kantor Pos Padangsidimpuan.35) 1 (satu) lembar copy Surat Panitia Pengadaan barang/Jasa RSUD GunungtuaKab.

MAGNUM GLOBAL MANDIRI, legalisasiHal 134Putusan Pengadilan TIPIKORNo.06/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn34)35)36)37)38)39)Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 414/2013/Leg tanggal 352013.1 (satu) lembar copy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangandan Asset Dearah Kab. Padang Lawas Utara Nomor : 900/3265/2012,tanggal 28 Desember 2012 perihal : Pengantar SP2D yang ditujukankepada Pimpinan PT.

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utaradengan dan Peralihnan Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang PembentukanPerusahaan Umum Daerah Benuo Taka sebagaimana diaturpada BAB VIIl KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 yangmenyatakan:Pasal 22:Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:a.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah

KabpatenPenajam Paser Utara Nomor 2); danb.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 4 tahun 2003 tentangPerusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Dearah KabupatenHalaman 44 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDPenajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Bahwa dengan pengaturan tersebut

. /1.711, April 1994yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Dearah Khusus loukota Jakarta,khususnya pada butir (3) Kesimpulannya, telah menegaskan bahwaPengakuan pemilikan tanah Girik C.103 atas nama Ripun bin Remis dantanah Girik C. 480 atas nama Muhiji bin Saan adalah pengakuan yangtidak didukung data juridis yang kuat atau setidaktidaknya tanahdimaksud pernah dikuasai secara terus menerus dalam jangka waktuyang cukup panjang dan atau misalnya bahkan telah pernah dialihkankepada pihak lain, oleh

Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1, bahwabisa saja benar Para Penggugat dalam perkara ini adalah berkedudukansebagai warga Transmigrasiberdasarkan Berita Acara Serah TerimaPemukiman Transmigrasi di daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dariMenteri Transmgrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada GubernurKepala Dearah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur nomorHal10 dari 40 hal, Putusan No.108/PDT/2019/PT.SMR3607.SB.04.43.00, tanggal 2191999, namun tidak benar kalau dikatakanbahwa

ongkos perkara;Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraAquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aquo etbono).Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti surat :BUKTI PENGGUGATP1:P2:P3:P4:P5:P6:P8:P9:P10:P11:P12:P13:P14:P15:Surat panggilan tertanggal 15 September 2009 Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar;Surat panggilan tertanggal 27 Otober 2009 Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Dearah

SULAIMAN berkumpul dan kami menggunakan uangpalsu tersebut di Dearah Tangerang, Banten, Kemudian sore harinyaTerdakwa Il dan DENI diantar oleh SULAIMAN dan DWI ADE, keterminalKampung Rambutan, sedangkan saudara DWI ADE dan saudaraSULAIMAN tidak ikut ke Yogyakarta karena belum mendapatkan ijin dariorang tuannya dan akan menyusul keesoharinya, lalu Terdakwa Il dansaudara DENI naik bus menuju ke terminal Yogyakarta, dan Terdakwa sesampainya di terminal Giwangan Yogyakarta Terdakwa memesan GrabCar untuk

Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : Pasal 192 ayat (3) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjadaerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia dan tidak cukup tersedia dalamAPBDPutusan Nomor. 21/Pid.Pus/TPK/2014.PN.Pdg Halaman 10 dari 94 hal Pasal 192 ayat (4) : Kepala Dearah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD danPejabat Daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD2.

Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : Pasal 192 ayat (3) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjadaerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia dan tidak cukup tersedia dalamAPBD ; Pasal 192 ayat (4) : Kepala Dearah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD danPejabat Daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;2.

Anggota : SUTIYONO;AHMAD RIFA'I.Bahwa Tanah Kas Desa yang dilelang yaitu seluas 12 Ha disebelah timurdan seluas 600 ru (1 Ru= 14 m2) disebelah barat, yang tercantum dalamPeraturan Dearah No. 02 tahun 2005 tentang tambahan tanah Hak Garapsebagai tanah kas desa murni dan tanah Ganjaran Desa PlosokidulKecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean/PemanfaatanJKP dari Luar Dearah Pabean/ Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak/ Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan: d.1. Impor BKP d.2.

Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, perlu untuk Majelis Hakimketahui bahwa Penggugat adalah terlapor pada perkara Pidana dengansurat tanda penerimaan laporan: STPL/147A/V/2012/SPKT padaKepolisian Daerah Daerah Kalimatan Timur sehingga dengandiajukanya Gugatan ini, maka Presiden Repuklik Indonesia Cq KepalaKepolisian Repuklik Cq Kepala Kepolisian Dearah KalimantanTimur, yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Balik Papan76115 harus disertakan sebagai pihak yang seharusnya juga wayibuntuk