Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
76 — 27
76 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Hal ini dapat kita linat dalam Putusan Hakim yangmengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan HukumanTambahan berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan MahkamahAgung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015).Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukanseorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannyaHakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalamHukuman Tambahan
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.Mtr Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
32 — 13
32 — 13
Disamping itu Tergugat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraiandari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbun yi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangandari pejabat,Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lpk Tanggal 27 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
22 — 15
Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Pemohon telah memperoleh
Register : 18-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
136 — 93
136 — 93
Ada punObjek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karenaHalaman 36 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAmenurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaranyang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipilyang terkena impas dalamTugas, Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margadan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah;V.
Register : 29-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 222-K/PM.III-12/AD/XI/2018 Tanggal 24 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sim Tanggal 17 Juni 2016 — Drs ZANNAS MALAU
LAWAN
RISNAWATY PURBA
63 — 8
63 — 8
sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
100 — 74
100 — 74
Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan: Memberikan delegasiwewenang kepada pejabatpejabat yang tersebut dalam kolom 2(dua) untuk menyelenggarakan dan menandatangani SuratKeputusan Mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga)terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran II keputusanRil fannm ann n nn nennnnnnmnnnnn nn nnn tenene manana nanenan.
Register : 06-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Spt Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan peraturan sebagaimanatersebut di atas sudah merupakan aturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang dimaksudkan dalam peraturan tersebut sehingga dengan sendirinya berlakubagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perceraian atas kehendaknya,sebagaimana dalam ketentuan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 304/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2017 — MARWANTO LINGGA., S.H ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
74 — 52
74 — 52
Aturan pelaksanaanuntuk melakukan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana jabatan mengacu padaPasal 7 ayat (2) huruf a PP Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriHalaman 18 dari 39 halaman.
Register : 15-08-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 10 Desember 2012 — Sukamdi;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
59 — 35
59 — 35
Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatanatau yang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakanberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, adalah mengacu kepada penjelasan BadanKepegawaian Nasional (BKN) yang ftelah beberapa kalimemberikan pendapatnya dalam bentuk surat maupun fatwa1.
Register : 03-03-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 9 Juni 2010 — Selamat Purba Siboro;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
39 — 23
39 — 23
pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 20-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 30 Juli 2015 — Drs. R. AGUS ILHAM SUDRAJAT, M.Pd;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
69 — 44
69 — 44
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.
Register : 21-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PATI Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Pt Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
. , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014 Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
79 — 37
79 — 37
bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang
Register : 16-02-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2015/PTUN.SBY Tanggal 30 Juni 2015 — INDAH SUSILOWATI, S.Pd.SD. vs WALIKOTA PROBOLINGGO
74 — 40
74 — 40
Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang