Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;3.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/091/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/330/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRosmariani ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 41Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR21.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;3.

Eksepsi Kurang Pihak (Plurius litis consortium) ; Bahwa permasalahan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan merupakan permasalahan nasional yang tidak hanyaterjadi/dinadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan dihadapipula oleh Kementerian/Lembaga ,Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dandiperbaharul dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (VideBukti P13).; Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah); Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepadaPenggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulanJuni 2015, maka Pemohon dr. memohon kepada Majelis Hakim yang muliaagar Tergugat dr.

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), tujuan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannyasebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) akan dibuktikandipersidangan, maka oleh karena itu tuntutantuntutan Penggugatdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/122/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/418/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmah.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/054/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/180/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Asikin.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 130/G/2017/PTUNMTR Hal : 69 dari 88. halamanBahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Pemeriksaan, menentukanprosedur pemeriksaan sebagai berikut:Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atautim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksamalaporanlaporan atau bahanbahan mengenai pelanggarandisiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadirioleh Pegawai Negeri sipil yang diperiksa dan pemeriksa.4444angka 14:Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai Negeri

Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dankemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat beratdapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya olehatasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksasampai dengan ditetapkannya keputusan hukumandisiplin.angka 16: 222222 nnePegawai Negeri sipil yang dibebaskan sementara daritugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturanperundangundangan.angka 20: 2222222 onan nnn nnn nnn nnn nnn nnnPegawai

Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhlis, S.Pdl;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhlis,S.Pdl;3.

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;3.

Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHalaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgtterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi HukumIslam dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai

Tergugat dinilai telah melakukan manipulasi hukumdalam melakukan pemberhentian Penggugat, maka SuratKeputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik :Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 secara utuh, komprehensip karena jikadiamati di dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan PemerintahNomor : 32 Tahun 1979 menjelaskan Pegawai Negeri Sipilyang

Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu. korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdimuka persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian PropinsiSulawesi Tenggara, pada tahun 2008 terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaanPengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapibetina

Bukan merupakan sengketa Hukum Kepegawaian sebagaimanadiatur dalam UU No.43/1999 karena Tergugat maupunPenggugat tidak termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada UU No.43/1999;b. Sengketa antara Tergugat dan Penggugat merupakanperselisinan hubungan industrial;c. Perselisihan hubungan industrial antara Tergugat selaku SMEmployee Services PT.

M.Si, selain bertentangan dengan perundangundangan berlaku, jelasjelas telah menimbulkan Kerugian kepada ParaPenggugat yaitu :3.1 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutPara Penggugat tidak lagi menerima tunjangan kelancaran tugasyang sebelumnya diterima oleh Para Penggugat ;3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebutjelasjelas bertujuan untuk menghambat Para Penggugat dalamusaha untuk mengembangkan karirnya selaku Pegawai Negeri Sipilyang selama ini telah

dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurHlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.MksMediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, makaterlebin dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipilyang