Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn
Tanggal 31 Juli 2018 —
29 — 21
  • Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
158 — 102
  • 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorangPegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yangharus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, apabila kemudian seorangPegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Sedangkan tidaktermasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Pasal 27 Kepala Badan Kepegaveian Negara menetapkan Pemberhentian danPemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegavaiNegeri Sipil Daerah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juli 2013 — HADI SOENYOTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
50 — 28
  • Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/AnumertaSerta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5,dengan gaji pokok dari
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
144 — 103
  • Pasal 250Halaman 52Putusan No.120/G/2019/PTUNMDNPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2013 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 26-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 30
  • Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaansengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegwai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI
Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
204 — 129
  • POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
96 — 183
  • Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
44 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012
Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
156 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
212 — 78
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 84
  • Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358 — 187
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXV1I/2018.frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 25/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
196 — 118
  • (fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dljatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan .
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
  • pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenJayapura dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakanwewenang Bupati Jayapura sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2007
Tanggal 23 Nopember 2009 —
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 01 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, serta dasardasar hukum permohonan yang telah pula Pemohon paparkan, makaterhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan DanTata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan peraturan diatasnya dapat diajukan permohonankeberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung ;Bahwa pengajuan permohonan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
HARIYANTO bin UNTUNG alm
93 — 73
  • HeldaRianasari Subekti telah berkalikali dipanggil namun tidak datang dikarenakansudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahlipindah ke jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipilyang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan