Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/20132.

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena

Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/20132.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/201 4 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI

Perumahan Rakyat RI Nomor : 13Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan AtasanLangsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabatyang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran AnggaranBelanja/ PPK, Pejabat yang melakujkan pengujian dan Perintahpembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumahuntuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 besertalampirannya.Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisnoni kepda Julian FernandoNaiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 20132

Laporan progres/kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan kedepan awal bulan April 2013 s/d bulan Mei 20132. Laporan progres kemajuan pekerjaan berdasarkan realisasi fisik dankeuangan3. Laporan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan permasalahan dan tindaklanjut yang hasilhasil konkritnya sebagai berikut :a. Progres pelaksanaan kemajuan pekerjaan di Kabupaten Kupang danKota Kupang sangat lambatb.

Perumahan Rakyat RI Nomor :13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan AtasanLangsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran,Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan PengeluaranAnggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakujkan pengujian danPerintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker PenyediaanRumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 besertalampirannya.Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisnoni kepda Julian FernandoNaiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalah

No. 185 PK/PID.SUS/20132. Nomor seri Cepebri CPH 178776 s/d CPH 1788800 sebanyak 25 lembar@ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berjumlah Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta Rupiah);3.

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan moenterikeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK nomor106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UUhak tanggungan UU No 4 tahun 1996 yangmenyatakan agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut.

Tanggal Pajak1 73B/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/BIPKIPJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antaralain adalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atasPajak Masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali

Karya ini ditandatangani)adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, dimana di dalamPasal 28 nya diatur:(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari DaerahTingkat ke1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaanbanding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurutcara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan PemerintahDaerah bawahan dapat diajukan surat permintaan bandingkepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas;Halaman 6 dari 53 halaman.Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/20132

Asuransi bangun Askrida1 (satu) lembar Foto Copy Surat Datok Penghulu Kampung TanjungHalaman 9 dari 140 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Bna70.71.f2.73.7A.75.76.77.78.79.80.81.82.Keramat tentang surat Keterangan Usaha Nomor : 156/SKU/X/2013atas nama SURTINI, S.Pd tanggal 22 Oktober 20132 (dua) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ANDI LIANDINomor : 1116022910060060 tanggal 03 Maret 20101 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 900/152/SMP/2015 atasnama JULIANTI,S.Pd tanggal 15 Appril 2015

Asuransi bangun Askrida1 (satu) lembar Foto Copy Surat Datok Penghulu Kampung TanjungKeramat tentang surat Keterangan Usaha Nomor : 156/SKU/X/2013atas nama SURTINI, S.Pd tanggal 22 Oktober 20132 (dua) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ANDI LIANDINomor : 1116022910060060 tanggal 03 Maret 20101 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 900/152/SMP/2015 atasnama JULIANTI,S.Pd tanggal 15 Appril 2015 beserta Foto2 (dua) lembar Foto Copy KTP Atas Nama AZRIANI No NIK :111606621 16900014 (Empat) Lembar

Asuransi bangun Askrida1 (satu) lembar Foto Copy Surat Datok Penghulu Kampung TanjungKeramat tentang surat Keterangan Usaha Nomor : 156/SKU/X/2013atas nama SURTINI, S.Pd tanggal 22 Oktober 20132 (dua) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ANDI LIANDINomor : 1116022910060060 tanggal 03 Maret 20101 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 900/152/SMP/2015 atasnama JULIANTI,S.Pd tanggal 15 Appril 2015 beserta Foto2 (dua) lembar Foto Copy KTP Atas Nama AZRIANI No NIK :11160662116900014 (Empat) Lembar

Nomor : 01/ADMPUM/100/1/2013 Tanggal 02 Januari 20132. Nomor : 109/ADMPUM/100V/2013 Tanggal 17 Mei 2013Dokumentasi/ FotoFoto Kondisi Bentrok Fisik Antara Karyawan PerusahaanPT.

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak Putusan perkara perdata No. 120/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap.

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.V1/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI

Nomor 391 K/Sip/1969 tertanggal 30 April 20132/perihal Pemeriksaan/Penelitian Setempat guna menentukan letaklokasi, luas, batas batas, dokumen dokumen serta hal hal Jainyang berkaitan dengan objek sengketa.F. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2013 dilakukan pemeriksaansetempat yang dimana melibatkan instansi instansi pertanahanterkait diantaranya adalah BPN Kota Bandung, Distarcip KotaBandung, Camat Kecamatan Bojong Loa dan Lurah KelurahanSitusaeur.G.

yangmenjadi agunan/ jaminan konsumen/ Supoyo kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP dan Pasal 10 ayat (3) huruf bUU PPSP di atas, oleh karena Penanggung Pajak/Orang Tua Para19Penggugat (Peng Hock) masih belum melunasi utang pajaknya, makaTergugat menerbitkan Surat Paksa dengan rincian sebagai berikut: No Surat PaksaNomor Tanggal1 SP23 Juli 201300049/WPUJ.02/KP.1504/20132 SP23 Juli 201300050/WPUJ.02/KP.1504/20133 SP23 Juli 201300054/WPUJ.02/KP.1504/20134 SP11 September 201300063/WPUJ.02/KP.1504/20135 SP16 Oktober 201300065/WPUJ.02/KP.1504/20136

No. 35 K/Pid.Sus/20132,Foto copy surat Nomor : 095/520/PROKITRING JTBN/2007 tanggal 30November 2007 perihal Permintaan Droping kepada PT.

No. 35 K/Pid.Sus/20132. Dari H. CHAIRIS melalui H. ABDUL GHOFAR FADIL sebesarRp 16.000.000, ;Dirampas untuk Negara ;q. Disita dari ATM SUJANTO, S.Sos : Pengembalian uang pemberian dari H.ABDUL GHOFAR FADLIL sebesar Rp 15.000.000. ;Dirampas untuk Negara ;r. Disita dari Ir. MOCH. AGUNG NUGROHO :1.Foto copy surat Nomor : 259/520/PI KITRING JBN/2007R tanggal 3Desember 2007 perihal Permohonan penerbitan SKI/AT Murni Tahun 2007kepada PT.