Ditemukan 523 data
44 — 6
hukum.e Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus No.62 tanggal 23 Djuli 1975 batal demihukum dan tidak berlaku, maka dengan sendirinya segala perbuatan hukum dansegala akibat hukumnya yang dilakukan oleh Agustinus Hartono, menjadi bataldemi hukum dan segala keputusan hukum yang ditimbulkan adalah menjadi tidaksah dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum.e Bahwa berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 jo.KEPPRES No.32 Tahun 1979 pasal 5 jo. pasal 12 (1) Peraturan Mendagri No.3Tahun 1979 jo.PP
77 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTDjabesmen telah melanggar Kepres Nomor 32 Tahun 1979 junctoPMDN Nomor 3 Tahun 1979, dan juga tidak memenuhi peraturan diBidang Pertanahan lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.PP Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPNNomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor9 Tahun 1999;Bahwa adalah suatu kewajiban dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Halaman 40 dari 53 hal. Put.
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Direktur JenderalPemasyarakatan Nomor MA/PAN/368/XI/1983 dan E1UM.04.11.227Tentang Kesatuan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 jo.PP 27 Tahun 1983 membenarkan penahan a quo berdasarkan amarputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Tetap Ditahan atau BeradaDalam Tahanan, namun tidak lah pula dasar penahanan Terdakwatersebut dapat dibenarkan jika bertentangan dengan undangundang yangHal. 45 dari 55 hal. Put.
81 — 78
nomor hak pada Sertipikat Hak Milik No.2O/Suntermenjadi Sertipikat Hak Milik No. 9093/Surat Jaya berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepala DKI Jakarta No. 1251 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentangperubahan wilayah , dimana Kelurahan Sunter dirubah /dimekarkan menjadi duakelurahan yaitu Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Sunter Agung, denganadanya perubahan wilayah secara administrsi nomor hak atas tanah juga berubah.Bahwa masalah pemecahan hak telah diatur dalam Undangundang No. 5Tahun 1960 Jo.PP
42 — 22
bahwaPara Penggugat memiliki objek sengketa berdasarkan Surat AktaPemindahan Hak Tanggal 24vDesember 1969 yang diketahui AsistenWedana Kecamatan Deli Tua Ditunjuk Menteri Agraria RI yangdimaksud dalam pasal 19 PP No.10 Tahun 1961.LN.196128 tentangPendaftaran Tanah Jo.Surat Panitia Landreform No.5292/LR/II/8/1965tanggal 20 Mei 1965 atas nama Mino.16 Bahwa dalil alas hak yang didalilkan Para Penggugat tersebutbukanlah termasuk alas hak yang diatur sesuai dengan ketentuan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP
Soebiati
Tergugat:
1.PT Bank Intan Bank Beku Kegiatan Usaha
2.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.Badan Pengawas Obat dan Makanan
100 — 70
diikuti denganserah terima dokumen sebagaimana tertuang dalam BASTDokumen PT Bank Intan dari Bank Indonesia kepada BPPNtanggal 28 Oktober 1999;Bahwa perlu disampaikan, seluruh proses peralihan pengelolaantersebut, tdak dapat sematamata dilihat sebagai peristiwaperdata biasa, karena hal tersebut dilakukan dalam rangkamenjalankan program Pemerintah untuk mengatasi krisisekonomi dan moneter khususnya dalam rangka programpenyehatan perbankan yang dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 37A UU Perbankan jo.PP
392 — 330
Diskresi merugikan kepada orang lain dan soal dekresikeputusan TUN adalah kewenangan pengadilane Bahwa yang dimaksud Erga Omnes adalah suatu keputusanyang diumumkan dan mengikat secarae Bahwa orang yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkaratidak bisa perkara tersebutdieksekusi ;2 Ahli kedua Tergugat II Intervensi bernama Aarce Tehupeiory, SH.MH,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : identitas pemohon;Bahwa prosedur permohonan hak atas tanah diatur dalam PPNo.10 tahun 1961 jo.PP
cacatadministratif seperti salah redaksinya atau salahpertimbangannya karena tindakan BPN, tindakan BPNKanwil tersebut harus diganti;Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah ingkra baik putusanPengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara, hal demikian permohon harus kembali bermohon danmerujuk pada permohonan yangpertama; e Bahwa Kakanwil BPN tidak memiliki hak secara hukumuntuk menyatakan sertipikat hak milik cacat hukumadministrasi tentang hukum pertanahan sesuai PP No.10tahun 1960 jo.PP
150 — 98
perjanjiansewa menyewa maupun Akta Kuasa serta Kuasa untuk menjual tidakmernberikan kKewenangan kepada Penggugat/Tergugat dalam Intervensi untukmemiliki hak milik obyek sengketa dimana perjanjian tersebut adalah perjanjianyang batal demi hukum karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjamnama (nominee agreement) dimana hal tersebut adalah suatu hal yangterlarang untuk dilakukan dan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan di Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria jo.PP
IRSYAD ARIEF M OEMATAN
Tergugat:
PT CEVA LOGISTIK INDONESIA
144 — 57
Uang Perumahan, 15% x Rp.418.620.290 =Rp. 62.793.043pengobatan danperawatanJumlah = Rp. 481.413.333Tunjangan Hari Raya tahun 2017 dan 2018 =Rp. 59.802.860Bonus tahun 2017 dan 2018 = Rp 59.802.860.Jumlah Keseluruhan = Rp 601.019.053(enam ratus satu juta sembilan belas ribu lima puluh tiga rupiah)Bahwa berdasarkan PP No. 8 tahun 1981 Pasal 19 Ayat (1) Jo.PP No. 78 Tahun2015 tentang Pengupahan bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka untukdenda keterlambatan 50 % dari upah dan hakhak lainnya yang
136 — 39
pasal ini, makapenyelesaian dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini PejabatDepartemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.3 Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, makapenyelesaiannya harus dilakukan menurut saluran hukum.Bahwa, pemberian kredit kepada Tergugat I dengan persetujuan Lasmi Kartodjojodengan jaminan obyek sengketa, tidak sesuai dan menyalahi prosedur dan syaratsayarat yang telah digariskan oleh UndangUndang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Jo.PP
90 — 77
Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi IImenginginkan terhadap tanah sengketa tersebutmempunyai suatu kepastian hukumsebagaimana.........85sebagaimana amanat Undang Undang No.5 Tahun 1960 Jo.PP No.10 Tahun 1961 Jo. Undang Undang No.24 Tahun1997, maka Tergugat II Intervensi II mengurus surattanah kepada pemerintah ic.
112 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soetidjab Tjitrosoemarto diterbitkan tahun1971 padahal Surat Girik yang diterbitkan dibawah tahun 1960 selainuntuk pembayaran pajak juga sebagai bukti hak milik untuk tanahtanahadat dan dengan berlakunya UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 Jo.PP 10/1961 Jo. PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, Surat Girikyang diterbitkan diatas tahun 1960 adalah sebagai pembayaran pajakdan tidak sebagai bukti hak milik tanahtanah adat.
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan, pemeriksaan dokumendan faktafakta dalam persidangan serta keterangan para pihakdalam persidangan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan MasaPajak Maret 2011 sebesar Rp117.318.589,00 "dipertahankan"karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 jo.PP
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalampenanganan BPLS dan yang dimaksud masalah sosialkemasyarakatan adalah antara lain pembelian tanah;Pasal 1 angka 5 dan 6 bahwa tim verifikasi adalah alat kelengkapanBPLS yang melaksanakan pembelian tanah dan bangunan;Pasal 1 angka 10 mengatur tentang apaapa yang masuk suratbukti kepemilikan tanah, yaitu ada 3 (tiga) klasifikasi;Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa pembelian tanah didasarkanpada ketentuan jual beli dan dilakukan secara khusus dan tidaktunduk pada ketentuan perhitungan PP Nomor 36 Tahun 2005, jo.PP
133 — 39
TergugatIV);Bahwa oleh karena itu telah jelas bahwa penguasaan dan kepemilikanTergugatIV atas objek perkara a quo didasarkan pada suatu perolehan dankepemilikan yang legal / sah sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.PP No. 1961 jo. Kepres No. 26 Tahun 1988 jo. Permenagraria No. 10 Tahun 1965,jo. Permendagri No. 6 Tahun 1972, jo. Pemendagri No. 5 Tahun 1974, jo.Permendagri No. 1 Tahun 1975, jo.
74 — 38
Almarhum SITTIadalah Ahli Warisnya, oleh karenanya Tanah Obyek Sengketa beserta rumah adalahwarisan dari orang tua Tergugat III, U1,IV,V,VI sedangkan Tergugat VII membantahbahwa Sertifikat Tanah Obyek Sengketa No.605 dengan surat ukur sementara tanggal19 Juni 1982 GS No.1454/1982 yang tercatat nama SITTI tersebut penerbitannyatelah didasarkan atas data fisik dan data yuridis sesuai dengan ketentuan UndangUndang Agraria dan Peraturan Pertanahan yaitu PP No.10 Tahun 1961 tentangpendaftaran tanah Jo.PP
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmerupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaanPPN sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan jo.PP
106 — 34
pasal ini, makapenyelesaian dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini PejabatDepartemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.3 Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, makapenyelesaiannya harus dilakukan menurut saluran hukum.Bahwa, pemberian kredit kepada Tergugat I dengan persetujuan Lasmi Kartodjojodengan jaminan obyek sengketa, tidak sesuai dan menyalahi prosedur dan syaratsayarat yang telah digariskan oleh UndangUndang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Jo.PP
PT. JAYALAND
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
223 — 161
hukum incumbit illi qui agit dan berdasarkan asas Dilliikheid beginsel, Penggugat dibebani wajib bukti untukmembuktikan dalil gugatannya, yaitu, subyek hukum yang bertindakselaku pihak pembeli dalam akta otentik a quo adalah penjabat organDireksinya;Bahwa dengan mengingat bidang usahanya sebagai perusahaan pembangunan perumahan, maka perolehan tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 1 Gugatannya, harus juga dibuktikan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPA jo.PP
Terbanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
83 — 46
.06KEPMENKUMHAMAHU No.0046003 AH 01 04.TH.2016Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2020/PT MNDterdaftar Tanggal 14 Desember 2016, dan Telah di Daftar pada DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Manado dengan TDLPKNo.289/D.18/Perindag/VIII/2019, yang tujuan berdirinya adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan ini bertindak atas namaLPKSM yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Jo.PP