No. 78/Pid.B/2018/PN Sktperusahan ini mempunyai suara untuk menyampaikan pendapatnya danbukannya malah diam;Menimbang, bahwa dari awalpun sebetulnya terdakwa sudah paham danmengetahui bahwa pengelolaan perusahaan ini tidaklah benar karena ketikapembentukan Perusahan aquo dewan Direksi didalam penyetoran nilai sahamnyahanya perfoma atau pura pura saja, didalam Perusahaan ini tidak ada AD/ARTsebagai landasan kerja dan arah Perusahaan, didalam Perusahaan tidak pernahada RUPS ditambah pula menurut keterangan

laporan keuangan yangdikelola oleh Direktur Keuangan tidak terbuka, pada hal dewan Direksi bertemudan rapat hampir setiap minggu maka dari hal seperti ini menurut hemat MajelisTerdakwa sadar kebijakan Direktur Utama tidak benar dan telah menjadikanterdakwa dianggap turut serta melakukan dan berkehendak, menyetujui akansemua kebijakan kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama tersebut karenalogikanya apabila terdakwa tidak setuju akan kebijakan dari Direktur Utamatentunya terdakwa akan meminta RUPS

Mahkota Citra Lestari memproses ada bahanyang diolah dan mencampur bahan kimia, mengganti kemasan(overpacking), sebagai distributor pelembut kain dan pewarna kain;Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN SktBahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa memimpin jalannyaperusahaan, selain itu Terdakwa juga mencari order karena perusahaanbelum memiliki tenaga pemasaran, terhadap tugas dan tanggungjawabTerdakwa sebagai Direktur Terdakwa bertanggungjawab kepada DewanDireksi ketika RUPS (Rapat Umum

Kepala Produksi : Kasmungi Riyadi;Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa memimpin jalannyaperusahaan, selain itu Terdakwa juga bertugas mencari order karenaperusahaan belum memiliki tenaga pemasaran, terhadap tugas dantanggungjawab Terdakwa sebagai Direktur Terdakwa bertanggungjawabkepada Dewan Direksi ketika RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN SktBahwa jin yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah SIUP, HO, TDP,SPPL untuk UKLUPL belum memiliki baru

Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam penyusunan visi, misi dannilaiNilai serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakandan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar Bank;2. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapatmemberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank ;3.

Comradindo Lintasnusa Perkasa ;Bahwa tugas pokok saksi sebagai Direktur Utama Bank BJB adalah :1) Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam penyusunan visi, misi dannilaiNilai serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakandan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar Bank;2) Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapatmemberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank ;3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar

Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggarandasar, Peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau berdasarkankeputusan RUPS;c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuananggaran dasar Perseroan dan keputusan RU PS;Sehubungan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat laporantentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampauuntuk disampaikan kepada RUPS1.

, maka jika RUPS menyetujui untukdilanjutkan proses hukumnya, maka PT tersebut berkewajiban untukmemanggil penegak hukum dan menyelesaikan perkara tersebut;Bahwa PT adalah subjek hukum swasta, dan jika suatu BUMD membentuksuatu unit usaha dalam bentuk PT, maka BUMD harus tunduk dalam hukumPT, sehingga ada kemungkinan untung dan tidak tertutup kKemungkinan terjadikerugian.

Jika terjadi kerugian, maka PT tersebut harusmempertanggungjawabkan dalam RUPS, dan hal ini tidak dapat disangkasebagai tindak pidana korupsi, karena jika PT tersebut terjadi kerugian, makahal tersebut merupakan suatu resiko bisnis;Bahwa secara teori, dalam proses menegakkan hukum, seorang penegakhukum harus memproses secara keseluruhan, jika Tersangka ada 5 (lima)orang, maka kelimanya harus diproses bersama jika dasarnya ada turutserta/penyertaan;Bahwa jika terbukti ada penyertaan, maka splitzing

PERTAMINA adalah tidak dibenarkan karena tidakpernah ada persetujuan secara tertulis atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN HARIANTO yang memproduksi danmemperdagangkan tabung baja LPG 3 Kg kepada selain PT.PERTAMINA, melainkan menjualnya kepada ke Agen atau Pangkalan,dengan mutu dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak adaNomor Register atau dibuat Nomor Register ganda, adalah tidakdibenarkan, karena PT.

PERTAMINA adalah tidak dibenarkan karena tidakpernah ada persetujuan secara tertulis atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN HARIANTO yang memproduksi danmemperdagangkan tabung baja LPG 3 Kg kepada selain PT.PERTAMINA, melainkan menjualnya kepada ke Agen atau Pangkalan,dengan mutu dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak adaNomor Register atau dibuat Nomor Register ganda, adalah tidakdibenarkan, karena PT.

Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan Dan Penyaluran / Pendistribusian GasBumi Nomor 515/443.115/2011 dan Nomor 027/RWLAIII/2011tanggal 25 Maret 2011;1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita Acara RUPS Luar BiasaPT Bangkalan Petrogas yang dibuat oleh Notaris HamdoenHamsyousa, SH, MH.

Prima Sarana Persada tentangPenyaluran Dan Pendistribusian Gas Bumi Nomor 540/163.1/433.115/2010 Nomor 2001/PSPPKS/VI/2010 tanggal 25 Juni2010;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Bangkalan Hulu Energi Nomor 141 tanggal 13 Mei 2013 yangdibuat oleh Notaris Muhammad, SH, MKn;1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU58065.AH.01.01 Tahun 2011tanggal 25 November 2011 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan PT Bangkalan Hulu Energi;1 (satu

) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU57663.AH.01.01 Tahun 2011tanggal 24 November 2011 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan PT Bangkalan Hilir Energi;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Bangkalan Hilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH,M.Kn tanggal 01 Juni;1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor13 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang PenyertaanModal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan Penyaluran / Pendistribusian Gas BumiNomor 515/443.115/2011 dan Nomor 027/RWLAIII/2011 tanggal 25Maret 2011 ;1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita Acara RUPS Luar Biasa PTBangkalan Petrogas yang dibuat oleh Notaris Hamdoen Hamsyousa,SH, MH.

Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan Penyaluran / Pendistribusian GasBumi Nomor 515/443.115/2011 dan Nomor 027/RWLAIII/2011tanggal 25 Maret 2011;1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita Acara RUPS Luar BiasaPT Bangkalan Petrogas yang dibuat oleh Notaris HamdoenHamsyousa, SH, MH.

berjanji untuk melunasi hutangnyaapabila dapat rejeki ; Bahwa,selama saksi bekerja di perusahaan ada mendapat bonusmelalui rapat dengan para manajer ; Bahwa,khusus untuk Dewan Redaksi karena mereka sifatnyadilapangan tidak perlu daftar kehadiran kerja dengan carapemantauanya melalui laporan yang mereka buat setiap hari ; Bahwa, jam kerja lewat WA tergantung pekerjaan karena untuktingkat Penggugat tidak ada aturannya mengenai jam kerja yang diaturdalam peraturan perusahaan; Bahwa, pada saat rapat RUPS

Keputusan pada RUPS tersebut mutlak dan tidak akan dibatalkna olehsalah satu pihak.Bahwa pendapat Prof R.

Petompon, atau setempat dikenal dengan Jl.Kelud Raya No. 19, bukti P UO & I27 ;Fotocopy Undangan RUPS tertanggal 7 April 2011 kepada parapemegang saham Penggugat II untuk hadir di ruang meetingPenggugat III pada hari senin tanggal 12 April 2011 pukul 09.00 WIB,293031323334353637383940Fotocopy Undangan RUPSLB tertanggal 13 April 2011 kepada parapemegang saham Penggugat II untuk hadir di ruang meetingPenggugat III pada hari senin tanggal 2 Mei 2011 pukul 15.00 WIB,bukti P I, I & III29 ;Fotocopy Keputusan

RUPS Penggugat HI yang dilaksanakan pada hariSenin tanggal 2 Agustus 2010 pukul 19.00 s/d 20.00 WIB yangdiadakan di ruang meeting Penggugat IJ, bukti P I, II & III30 ;Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 024/SLR/H/mr/2011, tanggal 21 Februari 2011, bukti P I, II & II32 ; Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 041/SLR/IV/ab/2011 tertanggal 12 April 2011, bukti P I, I & III33 ; Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 045/SLR/V/ab/2011 tertanggal 2 Mei 2011, bukti

., MKn.3) Bahwa sebab berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS Pasal 94ayat (1) menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.4) Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Jelas yang berhakmewakili Perseroan di dalam maupun di luar adalah Direksi dan Seorang Direksi harus diangkat melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Him. 75

Nomor 3806 K/Pdt/201620.21.22.berbunyi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPSpertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) harisetelah Perseroan memperoleh status badan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Penggantian Direksi Perseroanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harusdiselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroanmemperoleh status badan hukum.Bahwa Akta Notaris

Bahwa pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2015, para pemegangsaham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat olehNotaris Wachid Hasyim, SH, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sepakat meningkatkan modal setor dari Rp.9.000.000.000, (Sembilanmiliar rupiah) atau 9.000 (sembilan ribu) lembar saham menjadi Rp.12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah) atau 12.000, (dua belas ribu)lembar saham dengan komposisi saham dan perubahan kepengurusansebagai berikut:Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor : 14/Pat.G

Naga Intandan dokumen RUPS PT. Naga Intan terkait rencana ganti rugi tanah HGUNo. 2 Milik PT. Naga Intan oleh PT. PLN Pikitring Subagsel, tetapi Terdakwatidak menyerahkan NJOP tanah milik PT.

Naga Intandan dokumen RUPS PT. Naga Intan terkait rencana ganti rugi tanah HGUNo. 2 Milik PT. Naga Intan oleh PT. PLN Pikitring Subagsel, tetapi Terdakwatidak menyerahkan NJOP tanah milik PT. Naga Intan;Hal. 11 dari 81 hal.

(PERSERO)PELABUHAN INDONESIA II 180. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. PELINDO II (Persero) nomor: RIS35/D3.MBU/2013tanggal 2 Mei 2013 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan danPengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 yangditandatangani oleh IMAM APRIYANTO PUTRO selaku Plh. Deputi BidangUsaha Infrastruktur dan Logistik, JIMMY AB NIKIJULUW selaku Komisarisdan R.J.

PELINDO II(Persero) Tahun 2012182. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. PELINDO II (Persero) nomor: UM.335/9/6/3/PI.Il14 tanggal 9Juni 2014 tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahanatas Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang ditandatangani olehDWIJANTI TJIAHJANINGSIH selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistikdan Perhubungan, M. DJALI YUSUF selaku Komisaris dan R.J.

ada rekonpensi disitu ditolak, hyatanya duaduadinyatakan ditolak, berarti siapa yang sah disitu, jadi putusan itu menjadi membingungkan; Bahwa untuk menilai apakah ada neb/s jin idem yang harus dibaca suratgugatan, yaitu khususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimanakalau ada contoh : di dalam surat gugatan, yang digugat adalahmasalah BLBI, jadi dasar gugatannya itu alasannya hanya BLBI, akantetapi dalam pembuktian, dalam replik, menjalar kemanamana,misalnya ada dimasukkan tentang tidak ada RUPS

alasan alasan yangdigunakan sama dengan gugatan dalam perkara yang sudah mempunyai putusanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),Bahwa untuk menilai apakah ada nebis in idem yang harus dibaca surat gugatan, yaitukhususnya para pihak, posita, dan petitum, bagaimana kalau ada contoh : di dalamsurat gugatan, yang digugat adalah masalah BLBI, jadi dasar gugatannya itualasannya hanya BLBI, akan tetapi dalam pembuktian, dalam replik, menjalarkemanamana, misalnya ada dimasukkan tentang tidak ada RUPS

Mojoroto, Kota Kediri ;Bahwa, Terdakwa bekerja di PT Asia Finansial Consultan sejak tanggal 24Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015, awalnya sebagaiDirektur Utama dan sejak tanggal 3 Januari 2015 sebagai Komisaris II ;Bahwa, pergantian pengurus tersebut saat ada RUPS di Pandan Resto tanggal 03Januari 2015, pimpinan rapat hadir, orang suruhan Notaris juga hadir.

AFC ada office boy 2 (dua) orang, teller 2 (dua) orang, arsip,accounting dan sekretaris diberikan lowongan, tapi untuk posisi accounting dansekretaris belum menerima;Bahwa, untuk lowongan pekerjaan syarat pendidikan minimal SMK waktu postingdi facebook;Bahwa, terdakwa sebagai Direktur HRD merupakan kesepakatan waktu RUPS dikantor PT.

BglBahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkaraterdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksitandatangan di BAP;Bahwa Saksi pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagaiDirektur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBPRS Safir Bengkulu berdasarkan Akta Notaris Dian Rismawati, S.H.Nomor 108, tanggal 23 Maret 2018, dengan keputusan mengangkat saksisebagai Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu;Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap seluruh

yaitu memberikanreferensi berupa analisa yang tertulis di dalam memo pengolahanpembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah untukdi berikan pembiayaan tersebut dan salah satu yang menjadi bahanpertimbangan saksi dalam pembiayaan tersebut adalah berupa agunanyang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut;Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adanya pembiayaan fiktifyang dilakukan oleh PT Bank Safir;Bahwa Saksi tahu adanya pembiayaan fiktif di PT Bank Safir pada saatdilakukan RUPS

No. 2029 K/PID.SUS/2010milyar, uangnya telah dipertanggungjawabkan digunakan untukpembangunan 32 ruko, selanjutnya berdasarkan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) tanggal 02 April 2002 kedudukan terdakwa sebagaiDirektur Utama digantikan Yusuf Hakim, selanjutnya Terdakwa tidaklagi terlibat langsung pengelolaan proyek pembangunan ruko tersebut,termasuk pencairan kredit tahap Ill sebesar Rp. 1 milyar danpembongkaran "Hotel Kuta Jaya" untuk dibangun kembali ; Bahwa hasil penjualan ruko sebanyak 7 ruko dibayar

OBC selama 6bulan (tanggal 01 Oktober 2001 s/d 02 April 2002) dan terlibat langsungpenggunaannya hanya pada pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6milyar, uangnya telah dipertanggungjawabkan digunakan untukpembangunan 32 ruko, selanjutnya berdasarkan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) tanggal 02 April 2002 kedudukan Terdakwa sebagaiDirektur Utama digantikan Yusuf Hakim, selanjutnya Terdakwa tidak lagiterlibat langsung pengelolaan proyek pembangunan ruko tersebut,termasuk pencairan kredit tahap Ill

bernama :1.RISMAULI BASA SIMANJUNTAK, SH. telah memberikan keterangandibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Eveline G Rajagukguk, SH ; Bahwa saksi ada tugas dari Notaris untuk menyerahkan Surat Tugassebagai saksi dipersidangan tanggal 11 April 2018 ; Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat membuatAkta untuk RUPS

Sel.saksi ingat Susunan pengurusnya ;Bahwa mengenai perkara ini saksi tahu masalah jual beli saham denganpak Adhi Susanto sebesar + 75% sebagai pendiri/Direksi ;Bahwa saksi pernah melihat tandan tangan pemegang saham ;Bahwa dalam Akta tersebut saksi sebagai saksi ;Bahwa saksi tidak tahu tentang Akta No.6 Tahun 2015 ;Bahwa pada saat pembuatan RUPS saksi tidak tahu ada yang keberatanatau tidak ;Bahwa Rachmat dan Ivy Djaya adalah sebagai pemegang saham diPT.Adhi Kartiko Pratama ;Bahwa dalam Akta No.6

Sinar Jaya Wijayamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenghasilkan keputusan tentang perubahan kepemilikan sahamdan pengurus PT. Sinar Jaya Wijaya sebagaimana dimuat dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Jaya Wijaya Nomor05 yang dibuat oleh Notaris Rita Komala Dewi, S.H., M.H., Mkn.,(vide Bukti T7):Bahwa perubahan kepemilikan saham dan pengurus PT.

Sinar Jaya Wijaya yang terbaru telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT, yang menyatakan:Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahananggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS itu;Hal. 39 dari 91 hal. Put.

Secara Internal, efektif berlaku sejak tanggal Keputusan RUPS diambil,kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,2.