Ditemukan 6290 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-10-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 — Edy Nasution
447 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
447 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
tempelankertas tertulis Yuke, JI Asem Dua Nomor12B, CipeteJaksel, danmemuat dokumen antara lain;110.1 Surat Kuasa Anggota Serikat Pekerja Automotif Mesindan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesiatanggal 17072009;110.2 Perjanjian Kerja Bersama PT Kymco Lippo MotorIndonesia Tahun 20042006;110.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI);110.4 Risalan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PTKymco Motor Indonesia Nomor 11 tanggal 3061997;110.5 Berita Acara RUPS
Putus : 24-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PID.SUS/2010 Tanggal 24 Mei 2011 — SAIFUDIEN HASAN, DKK
131 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
BNI (Persero)Tbk Akte No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, SH. diJakarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Mengurusi perseroan ;e Mewakili perseroan dengan pihak luar ;e Mengawasi satuan pengawasan intern (audit) ;Kewenangan antara lain :e Menetapkan kebijakan perseroan ;e Mengangkat dan menetapkan pegawai perseroan ;Hal tersebut diatur dalam AD/ART Perseroan, Ketetapan RUPS dan KeputusanDewan Komisaris, diantaranya adalah :e Menyetujui/mengarahkan rencana audit
Register : 30-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum : Fransisca Siambotan,SH
Terdakwa : Tri Oktasari Binti Sulprihadi
162 — 94
162 — 94
Saksi Binahar Hutagaol Bin Nelson Hutagaol dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda;Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank PerkreditanRakyat (BPR) Rarat Ganda sejak bulan Oktober 2017;Bahwa adapun struktur organisasi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda yaitu urutan yang tertinggi yaitu RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yang mengangkat dan memberhentikan Direksi, laludibawahnya ada Dewan
Register : 24-11-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 558/PdtG/2014/PN.JKT PST Tanggal 25 Juni 2015 — BANGUN ROBINSON SIAGIAN. SE. AK. MM ,Cs >< 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero. Tbk),Cs
89 — 21
89 — 21
Sementaradengan status BUMN, TERGUGAT tidak mudah untuk mengalihkan assetassetnya (harus melalui RUPS);10. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PARA PENGGUGAT,maka tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugimateriil maupun immaterial sebagaimana dituntut PARA PENGGUGAT dalamposita butir 16 dan 39 dan petitum butir 7 gugatannya;11.
Register : 24-02-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt./G/2011/PN.Jkt Sel. Tanggal 22 Desember 2011 —
97 — 64
97 — 64
Yang benar adalah apabila Penggugatmengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah paraDireksi yang dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) ;Bahwa, Penggugat salah dalam mengartikan kepentingan publikdiatas kepentingan privat.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) vs I. PT. SURYANDRA NUSA BHAKTI, DKK., II. PT. KEMENANGAN;
392 — 770 — Berkekuatan Hukum Tetap
392 — 770 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Direksi KBN diangkat dan diberhentikan melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapbkan oleh Menteri selaku PemegangSaham. Sesuai Pasal 11 UU BUMN, KBN tunduk pada UUPerseroan Terbatas.. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ALEX JAYADI
193 — 94
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ALEX JAYADI
193 — 94
2017;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
- 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
- 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
LJU periode 13 s/d 15 September 2016;
- Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
- Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
- Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
- Fotocopy 1 (satu) rekening PT.
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ANDI JAUHARI YUSUF
254 — 95
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ANDI JAUHARI YUSUF
254 — 95
berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
35. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
36. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
37. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
38. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
39. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
40. 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
51. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
52. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
53. Fotocopy 1 (satu) rekening PT. Raja Kuasa Nusantara periode 1 Januari 2016 sd. 31 Desember 2018;
54.
Register : 24-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 12 Mei 2016 — RD. WEKO ATGIAWAN
162 — 234
162 — 234
Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.
Hasta Mulya Tata Konsultan (Aprraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24April 2007.204 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.205 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.206 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang BerakhirTanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.
Register : 06-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 2/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta Tanggal 29 Desember 2016 — -Ir. ANDHIRA DHARMA Bin ILYAS SUDIKTO
741 — 886
741 — 886
bahwa korporasi bisa melepaskan diri jika korporasimengajukan alasan pemaaf, antara lain korporasi tidak mendapatkeuntungan dari perbuatan tersebut, atau bahkan menimbulkan kerugianbagi korporasi, adanya pengawasan serta penjatuhan sanksi;Bahwa Pengurus dapat melepaskan diri jika pengurus juga telahmengajukan alasan pemaaf, namun disini karena pengurus adalah organyang melaksanakan pengurusan korporasi, pengurus baru dapatmelepaskan diri apabila telah mengajukan kepada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
) untuk mengajukan tidak bertanggung jawablagi apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) halhal yangdimintakan direksi tidak dilaksanakan jadi direksi kalau jadi seperti itutidak ada sarana dan biaya yang dikeluarkan, maka harusmengundurkan diri.
Register : 07-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MTR Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : LALU AZRIL SOPANDI, SE. Diwakili Oleh : LALU AZRIL SOPANDI, SE.
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN, SH
204 — 108
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN, SH
204 — 108
PatutPatuh Patju, juga ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Patut Patuh Patju No.17 tanggal 19 Maret 2013 bersamasama denganHalaman 109 dari 316 Putusan Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MTRABDURRAZAK, AMd.AKt. selaku Manager Keuangan dan Akunting PT.Patut Patuh Patju (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tahun2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
226 — 149
226 — 149
Namun demikian, meskipun utangnya belum lunas, PT.Angin Ribut ternyata membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmeningkatkan modal dan menambah pemegang saham, dan Kementerian Hukumdan HAM (Kemenkumham)32a2mengeluarkan............mengeluarkan putusan TUN untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.Angin Ribut yang berkaitan dengan peningkatan modal dan penambahanpemegang saham ini. Bank CBA tentu saja merasa dirugikan karena PT.
Register : 07-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Samba Sadikin,S.H
2.Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
PT ICHTIAR GUSTI PUDI
550 — 361
1.Samba Sadikin,S.H
2.Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
PT ICHTIAR GUSTI PUDI
550 — 361
jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yangdibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugiankorporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindakdengan itikad buruk (te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untukkepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengansegala akibat hukumnya (rechtsgevolg).Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Register : 30-04-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 362/Pid. B / 2013/ PN.Dps Tanggal 3 April 2014 — HERU SOETRISNO, Msc, dk.
159 — 58
159 — 58
Kemudian ditindak lanjuti tahun 1999 ada RUPS luarbiasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah, kemudian terdakwa memberi kuasa padaBambang Setiawan dan Saifudin untuk menjual sesuai surat kuasa tahunBahwa tindakan dari mereka Bambang Setiawan dan Saifudin hasilnya HGB No.653 dijual pada Philip Priasmoro dari kuasa Erry M.
Register : 12-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,.,., Tanggal 18 Februari 2016 — Monfiori Lawan Ir. Sri Wikani cs
211 — 43
211 — 43
.75.000.000.000, (Tujuhpuluh lima milyar Rupiah), faktanya hanya tertulis Rp.50.000.000.000, (LimapuluhMilyar rupiah) saja dalam Bilyet Deposito di Bank Syariah Mandiri (Tergugatlll);Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan yang merugikan perusahaan, selanjutnya berdasarkan SalinanPernyataan Pemegang saham Perseroan Terbatas di luar Rapat Umum pemegangsaham PT Pos Properti Indonesia No. 26 tanggal 15 Mei 2015 (Vide bukti P4)menjelaskan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 401/PID/2020/PT DKI Tanggal 21 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : BUDHI ISTANTO SUWITO Diwakili Oleh : BUDHI ISTANTO SUWITO
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
632 — 334
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
632 — 334
Tindakanterdakwa tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamselaku organ tertinggi dalam Perseroaan tersebut.Menimbang bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenangan dalammewakili perusahaan perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankanpengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannyaperseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan,dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
657 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
657 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 40 Peraturan PemerintahNo.17 Tahun 1999, maka:a) Hanya BPPN yang berwenang mewakili perusahaan yangdiserahkan ke Pemerintah RI atau perusahaan yang tergolongdalam ASSETS DALAM RESTRUKTURISAS .b) DIREKSI KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM danRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaanyang diserahkan ke pemerintah atau Assets DalamRestrukturisasi SUDAH TIDAK BERWENANG DAN TIDAKHal. 15 dari 1653 hal. Put.
No. 2446 K/Pdt/2009maka semua hak dan kewenangan dari Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS dariPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 menurut Pasal 40 Jo. 146 PP No. 17Tahun 1999 TELAH BERALIH KE BPPN, dan hanyaBPPN yang berwenang membuat dan menandatanganisemua dokumen perjanjian hutang, jaminan dan suratsurat tersebut di butir 9.1.7 (Bukti P7a s/d P35b).AtauSemua kewenangan Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dalam Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan
Hasil RUPS telah diketahuioleh PT Garuda Pancaarta (TERMOHON KASASI 5,dahulu TERBANDING 5/ PENGGUGAT 5).F. "Waiver" atau pengenyampingkan yang diberikan oleh PTHoldiko Perkasa (dalam Likuidasi) (dahulu TERGUGAT 46)adalah:1.
Sebagai bahan perbandingan, Pasal 102 ayat (4)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yangmenggantikan UU No. 1/1995) menggarisbawahi bahwa perbuatan hukumyang dilakukan tanopa mendapatkan persetujuan RUPS (walaupun UU No.40/2007 mewajibkan persetujuan tersebut) tidak serta mertamengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut sepanjang perbuatantersebut dilakukan dengan itikad baik.
Untuk jelasnya, SMBC kutip Pasal102 ayat (4) UU No. 40/2007 sebagai berikut :(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihaklain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Bahkan, sesuai hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian yang tidaktertulis atau tidak ditandatanganipun demi hukum dianggap sebagai suatuperjanjian yang sah.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
126 — 14
126 — 14
KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RlNomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notariesTommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar; Bahwa Sesuai akta perubahan No. 6 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuatNoris Hasna Mokoginta, SH, perihal RUPS
KuasaDirektur Utama kepada Terdakwa agar saat penawaran harga sudah ada SuratKuasa Direktur;Hal. 320 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih TA 2011 yaitu berdasarkanAkta Notaris TOMY OROH, SH di Gorontalo:Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa diminta oleh ibu ELISABETH MOPILIuntuk datang ke Notaris TOMMY OROH guna menandatangani : Akte No. 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS
KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisarisnotaries Tommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
Kharisma IndorayaSukses yakni Akte Nomor 6 tanggal 05 Mei 2011 dan Berita Acara RUPS PT.Kharisma Indoraya Sukses mengenai Perubahan Susunan Direksi & KomisarisAkta No. 5 tanggal 05 Mei 2011, mengikuti proses lelang pekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Gorontalo Utara (PembangunanPagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011,dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kewenangan Terdakwa untukmenandatangani Kontrak, tetapi kenyataannya Terdakwa menandatanganKontrak Nomor
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3379 — 1684
- Tentang : Cipta Kerja
Rapat...SK No 052112A10.ok)" PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 609 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
dasar, dan keterangan lainberkaitan dengan pendirian Perseroan.Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteridengan mengisi format isian.Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataanpendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danformat isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 153CPerubahan pernyataan pendirian Perseroan untukUsaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 153A ditetapkan oleh RUPS
yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar
kemampuanBUMN.Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yangbersangkutan dengan Pemerintah Pusat.Apabila penugasan tersebut secara finansial tidakfisibel, Pemerintah Pusat harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telahdikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk marginyang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaransesuai dengan penugasan yang diberikan.Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan RUPS
aset perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sitapidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atashak istimewa pihak manapun kecuali disepakati olehpemilik hak.Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badanusaha milik negara kepada Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaanpatungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
Register : 10-12-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 75/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 18 Desember 2014 — MIRMA FADJARWATI MALIK
143 — 66
143 — 66
Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT.Surveyor Indonesia Nomor: 1 tanggal 09 November 2010; yangberdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.
2011 beserta2 (dua) lembar lampirannya;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PTSurveyor Indonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari2010 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAPHusni, Mucharam dan Rasidi;1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PTSurveyor Indonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir31 Desember 2010, dan 2009 disertai Laporan AuditorIndependen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS
Laporan KeuanganTahun 2010 PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan KeuanganTahun 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 22 September 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 23 November 2011;1 (satu) bundel asli Rekening