Nata Bin Herman pada hari Senin tanggal27 Juli 2015 sekira pukul 19.3 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juli tahun 2015, bertempat di Kampung Pulau Pandan Rt.2 Kel.

total seluruhnya yangbelum di stor terdakwa kepada pemilik UD. empat serangkai harga telur adalah 205 t denganharga Rp.50.225.000;Bahwa terdakwa setelah dipanggil oleh perusahaan UD.empat serangkai tentang uang telurayam yang belum di stor maka terdakwa membuat faktur/bon sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa pada pemilik UD.empat serangkai yaitu faktur/bon telur tanggal 21 April2011 sebanyak 126 t dengan harga seluruhnya sebesar Rp.30.870.000 dan 28 April 2011sebanyak 79 ikat telur igan harga Rp. 19.3

Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;19.3.

ALHARAMAIN SUMBAWA yangmenggunakan KBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH dalam merekrut dan menerimapendaftaran Calon Jamaah Haji Non Quota, dari Kementerian Agama RI KantorWilayah Provensi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KW.19.3/8e/Hj.00/914/2011, tanggal 21 Maret 2011 tentang pembekuan ljin OperasionalKBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, sehingga terdakwa selaku pemilik PT.ALHARAMAIN SUMBAWA yang menggunakan KBIH RAUDHLATULMUBAROKAH tidak berhak untuk menyelenggarakan Haji Knusus Non Quota yaitumerekrut, menerima

AlHARAMAIN SUMBAWA yangmenggunakan KBIH RAUDHLATUI MUBAROKAH dalam merekrut dan menerimapendaftaran Calon Jamaah Haji Non Quota, dari Kementerian Agama RI KantorWilayah Provensi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KW.19.3/8e/Hj.00/914/2011, tanggal 21 Maret 2011 tentang pembekuan ljin OperasionalKBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, sehingga terdakwa selaku pemilik PT. ALHARAMAIN SUMBAWA yang menggunakan KBIH RAUDHLATU!

RoudatulMubarokah yang dipimpin oleh Terdakwa pada tahun 2010 ada ijinnya yaitu hanyabergerak sebagai KBIH (Kelompok Bmbingan lbadah Haji) yang bertugasmembimbing Calon Jemaah Haj, akan tetapi ijin tersebut telah dibekukan tanggal21 Maret 2011 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Bahwa, surat pembekuan tersebut dikeluarkan karena dari Calon Jemaah Hajiyang diberangkan gagal diberangkatkan melalui PT.

Sumbawa, ijin yang dipergunakan Terdakwa sebagaiKBIH tersebut telah dibekukan tanggal 21 Maret 2011 sesuai dengan Surat KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Bahwa, walaupun telah dikeluarkan Surat Keputusan Pembekuan ljin Operasionaluntuk KBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, pada tahun 2011 terdakwa selakupemilik PT.AlHaramain Sumbawa masih menggunakan KBIH RAUDHLATUL61MUBAROKAH dalam merekrut dan menerima pendaftaran Calon Jamaah Haji NonQuota

Badrus Salam Syamsuripada tahun 2010 yang berijin sebagai KBIH (Kelompok Bmbingan lbadah Haji) yangbertugas membimbing calon jemaah haji dan ijin tersebut telah dibekukan tanggal21 Maret 2011 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Baratsesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Menimbang, bahwa Pasal 63 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan dalambahwa setiap orang sebagai penerima pembayaran

XXXX,selaku anak kandung lakilaki.19.3. XXXX,selaku anak kandung lakilaki.19.4. XXXX, selaku anak kandung perempuan.19.5. XXXX,selaku anak kandung perempuan.19.6.

anak yaitu:16.1 INAQ MINERAN (Istri +);16.2 MINERAN Bin AMAQ MINERAN (TT.13);Bahwa JUMAHAT Bin AMAQ NURAHAT, telah meninggal duniasekitartahun 1980 dengan tidak ada meniggalkan seorang suami dananak ( PUSU);Bahwa MAHYAN Binti AMAQ MAHYAN, telah meninggal dunia sekitartahun 1985 dengan meniggalkan sorang suami dan 1 orang anak;18.1 AMAQ MULIK (Suami +);18.2 OWER Bin AMAQ MULIK (Tidak Waras)Bahwa INAQ RUMAIN Binti AMAQ MENE telah meninggal dunia sekitartahun 199219.2 RUMAIN Bin AMAQ RUMAIN (TT.14);19.3

anak yaitu:16.1 INAQ MINERAN (Istri +);16.2 MINERAN Bin AMAQ MINERAN (TT.13);Bahwa JUMAHAT Bin AMAQ NURAHAT, telah meninggal duniasekitartahun 1980 dengan tidak ada meniggalkan seorang suami dananak ( PUSU);Bahwa MAHYAN Binti AMAQ MAHYAN, telah meninggal dunia sekitartahun 1985 dengan meniggalkan sorang suami dan 1 orang anak;18.1 AMAQ MULIK (Suami +);18.2 OWER Bin AMAQ MULIK (Tidak Waras)Bahwa INAQ RUMAIN Binti AMAO MENE telah meninggal dunia sekitartahun 1992;19.2 RUMAIN Bin AMAQ RUMAIN (TT.14);19.3

Rivan Kurniawan Saputra bin Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.3. Dian Febriani Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.4. Desi Jelita Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.5. Ula Alya Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandun);Bahwa setalah meninggal dunia anak kedua daripernikahan Abdullah bin Raja Hitam dengan isteri pertama Khep binti Adamyang bernama Abu Bakar bin Abdullah, Maka Ahli Waris yang ditinggalkanadalah:20.1.

Penghasilan keuntungan karena penjualanatau karena pengalihan harta), akan tetapi setiap transaksipengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selain yangdiatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;d Bahwa selain itu, pada angka 19.3

dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atastanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3

danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33339/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3

Memberi ijin kepada Pemohon (ii iiGM) menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (gaaMG) ci depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.21.Apabila Pengadilan Agama Purwokerto cq majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain saya mohon putusan yang seadiladilnya. Putusan nomor: ..... /Pdt.G/201 7/PA.

Bahwa Para Tergugat bukannya tidak akan membayar hutang tersebut, inidikarenakan perekonomian Para Tergugat belumlah stabil ditambah wabahcovid 19.3. Bahwa dari pihak Para Penggugat tidak mengadakan pembinaan padaTergugat untuk supaya usaha bangkit lagi dan bisa membayar hutangnyapada kreditur yaitu PT. BRI Persero Tbk.4. Bahwa Para Tergugat masih menawarkan obyek jaminan tersebut dengancara menawarkan sendiri kepada calon pembeli.5.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 890/130/XII/2009 pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan KarangAmpel Indramayu Putus karenaPerceraian;19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;20.Atau21.Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.

grand new xenia tahun 2019 warna putih Nomor Polisi BK 1226 NO;

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;d Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuandalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang PerlakuanPerpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang mengatur mengenai :persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;hak untuk mengajukan penilaian kembali

dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakim;bahwa pada angka 19.3

danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 35 alinea ke3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33351/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3

ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)20. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;1521. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilakisebagai ahliwaeis pengganti)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki sebagai ahliwaris pengganti)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5.

ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)66. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;67. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5. PEMOHON XVIII (anak kandung perempuan)21.6. ANAK (anak kandung perempuan)21.7.

ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)20. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;21. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5. PEMOHON XVIII (anak kandung perempuan)21.6. ANAK (anak kandung perempuan)21.7.

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlakudicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Penghasilan dari pengalihan harta tersebuttermasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangandengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakimbahwa pada angka 19.3

Bahwa dalam Halaman 36 alinea ke6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor:11.Put.33337/PP/M.XIl/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :pahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE23/PJ.42

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danCc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.e

Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/20129.7.dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Maijelis Hakim Bahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bpahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan

pemekaran usaha tidakdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutanPajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan; Bahwa dalam Halaman 483 alinea ke1 Putusan Pengadilan PajakNomor : 33343/PP/M.XIlV/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, MajelisHakim menyatakan :pahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3

Penghasilan keuntungan karenapenjualan atau karena pengalihan harta), akan tetapi setiaptransaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selainyang diatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3

dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakimbahwa pada angka 19.3

danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 35 alinea ke3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33338/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3

XXXXXXXXXXXXX (Pemohon Ill);19.3. XXXXXXXXXKXXXXXX ( Pemohon IV) ;19.4. KXKXKXKXKKXKXKKKXKKK KKHalaman. 9 dari 16 halamanPenetalfan Nomor 122/Padt.P/2019/PA.Bgr19.5. XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX) ;20. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia , menikahdengan XXXXXXXXXXXX Danpada waktu meninggalnya meninggalkanseorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu:20.1. XXXXKXXXXXKXXXKXXXX (Pemohon V) ;20.2. XXXXKXXXXKXKXXKXKXXKXXXX (Pemohon VI) 20.3. XXXKXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXXXX ( Pemohon Vil).;20.4.

Penghasilan keuntungan karena penjualanatau karena pengalihan harta), akan tetapi setiap transaksipengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selain yangdiatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3

dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atastanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3

danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33344/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3

Anak para Pemohon belum berusia 19.3. Anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMP.4. Anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahannamun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belummencapai usia 19 tahun5. Anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidakada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karenapertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.6.