Ditemukan 1036 data
19 — 5
Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untukkeperluan pengurusan Tabungan dan TASPEN Almarhumah Adanan Fabanyo,karena semasa hidup Almarhumah sebagai PNS pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kota Tidore Kepulauan untuk itu Pemohon mengharapkan penetapandari Pengadilan Agama SoasioBahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Adanan Fabanyo, oleh karena Para Pemohonmerupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Adanan
78 — 49
quo dan Pihak Pemohon/TermohonKeberatan tidak menyampaikan tanggapannya ; Menimbang, bahwa Pihak Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatannya atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat a quo pada tanggal 23Mei 2012, yang pada pokoknya berdasarkan dalildalil sebagai berikut : 1.2a3.Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sematamata hanya menilai dariUndangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Berdasarkan UndangUndang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; (3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta KekayaanPenyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkunganPemerintah Kota Depok ; Merupakan arsip statis ; Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 tahun 2009dinyatakan bahwa : "terhadap arsip yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratanakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepalaANRI atau kepala lembaga kearsipan
Bukti P 17: Fotocopy UndangUndang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun2009, tentang Kearsipan ; : Fotocopy Peraturan Komisi Informasi, Nomor Tahun 2010, tentangStandar Layanan Informasi Publik ; : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 51 Tahun 2010,tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTahun 2011 :: Fotocopy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Informasi Publik PadaBadan Pemeriksa Keuangan ; : Fotocopy Keputusan
1.Darmawi
2.Abd.Gafar
Tergugat:
Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru
228 — 124
yang menyebutkan :Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai buktipertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara,l) Bahwa Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan kewenangan untukmelakukan penyelenggara pelayanan umum/publik di tingkat kKecamatanharus bertanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan hilangnyadokumen asli milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan PembukaanHutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret
, menyatakan: Arsip adalah rekaman kegiatan atauperistiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologiinformasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan: Kearsipan
adalah halhalyang berkenaan dengan arsip;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan penyelenggaraankearsipan bertujuan untuk:Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBRa.menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaganegara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, sertaANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
jawab pemerintahan daerahkabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (bo) PerwakoPekanbaru 207/2017, pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan naskah dinasdilaksanakan pengelolaan surat keluar;Menimbang, bahwa pengelolaan surat keluar berdasarkan ketentuan Pasal 8huruf (f) Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan: surat keluar yang adaparafnya dan ditandatangani oleh pimpinan instansi diarsipkan di bagian yangmembidangi
Pasal 3 huruf (f) dan Pasal 4 UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, oleh karenanya tuntutan Penggugatsupaya Objek Sengketa a quo dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkanuntuk seluruhnya;Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makagugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat diwajibkanuntuk memproses dan menerbitkan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku permohonan Para
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI)
275 — 172
Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atasInformasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnyadisebut UU Kearsipan), beserta penjelasannya, sebagai berikut:Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf hangka 3, huruf i, huruf UU KIPSetiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali:b.Informast Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada
Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutupsebagaimana dimaksud pada ayat (1).e.
pengamanan BMN KKKS yangtertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum;Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.4) Dapat disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawabuntuk melakukan intimidasi, pemerasan, penipuan dan/atau okupasiaset oleh pihak yang tidak berhak;5) Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.Menimbang, Bahwa dasar hukum pengecualian atas Informasi yangDikecualikan diatur dalam UndangUndang KIP dan UndangUndang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i VU Kearsipan(2) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektualdan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategoridilindungi kerahasiaannya
Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan(3) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimanadimaksud pada ayat (1);Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 UU KIP disebutkan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujiantentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksamadan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikanuntuk diakses oleh setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner pada
15 — 10
Tamanbali,Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku DalangBahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan dandicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kesibukan dan kurang pahamnyaorang tua Pemohon terhadap Peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran adalah untukkeperluan Administrasi di Kantor tempat Pemohon bekerja ;Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Kearsipan
KecamatanBangli, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku Dalang (Alm) ; Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkanpada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kesibukan dan kurang pahamnyaorang tua Pemohon terhadap Peraturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran adalah untuk keperluanAdministrasi di Kantor tempat Pemohon bekerja ; Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Kearsipan
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRYIRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kotaBalikpapan ;Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contrak kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT.
SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRYIRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID kotaBalikpapan ;Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT.
SAMUDERA RAYA dengan direktur HERRYIRAWAN tidak ada / tidak terdaftar pada sistem kearsipan BPID KotaBalikpapan ;Bahwa sesuai surat kontrak/Lease Contract kapal antara RICHARD MANAMBING dengan pemberi sewa PT.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
30 — 20
UU no.43 th.2009 tentang Kearsipan .2.2. UU no.25 th.2009 tentang Pelayanan Publik .2.3. UUno. 20 th.2001 tentang TIPIKOR .2.4. UU no.23 th.2014 tentang Pemerintah Daerah .2.5. UUno.5 th.1960 tentang Pokok pokok Agraria .2.6. UU no.14 th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .PUTUSAN :1.Mohon Yth.
UUno.43 th.2009 tentang Kearsipan .4.2. UUno.25 th.2009 tentang Pelayanan Publik .4.3. UUno. 20 th.2001 tentang TIPIKOR .4.4. UUn0.23 th.2014 tentang Pemerintah Daerah .4.5. UUno.5 th.1960 tentang Pokok pokok Agraria .4.6. UUno.14 th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . PUTUSAN :6.8.Mohon Yth.
M KURNIAWAN
Terdakwa:
H. RUBIANTO BIN SUNGEB
107 — 21
Kabupaten Brebes.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30 Wibsaksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebes untuk melakukanpengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan GuruNegeri Brebes atas nama RUBIANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebesdan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dansaksi BUDI INDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupunDinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan
/2017/PN.Jkt.Brte Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30 Wibsaksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebes untuk melakukanpengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan GuruNegeri Brebes atas nama RUBIANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebesdan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dansaksi BUDI INDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupunDinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan
Kabupaten Brebes.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30 Wibsaksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebes untuk melakukanpengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan GuruNegeri Brebes atas nama RUBIANTO di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebesdan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dansaksi BUDI INDRAPATI bahwa Dinas Pend/dikan Kabupaten Brebes maupunDinas Pendidikan Prov/nsi Jawa Tengah tidak mem/7/kl data kearsipan
dipersidangan didapat fakta bahwa Selasa tanggal 22Maret 2016 sekira jam 02.30 Wib saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATIberangkat ke Brebes untuk melakukan pengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) Sekolah Pendidikan Guru Negeri Brebes atas nama RUBIANTO di DinasPendidikan Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dari hasilpengecekan saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI didapat keterangan bahwaDinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupun Dinas Pendidikan Provinsi JawaTengah tidak memiliki data kearsipan
238 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPA yang ada di Website bantenprov.go.id berjumlah160 halaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang rincian DPA dan telah sesuaidengan mekanisme memperoleh informasi yang diatur di dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan peraturan lain yang berkaitan;UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 33Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangMenggunakan sumber dana negara dinyatakan
Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;b. Melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahuiterjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, danpengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedursebagaimana diatur dalam undangundang ini; danc. Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpananarsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase,spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembagaterkait.
13 — 8
Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir Bulan April 2020, atasnama NAMA PEMOHON, SE, yang dikeluarkan oleh Bendahara dandiketahui oleh Plt Kepala Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Ogan Komering lIlir, tertanggal 20 April 2020, telahbermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dandiberi tanda P.2;3.
Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS DinasKearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir BulanApril 2020, diketahui oleh Plt Kepala Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Ogan Komering llir, tertanggal 20 April 2020,telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,diparaf dan diberi tanda P.3;Hlm 7 dari 28 him Putusan No. 391/Pdt.G/2020/PA.KagBukti Saksi1.SAKSI 1 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam
Oleh karena itudinyatakan terbukti bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi adalah PNSdengan pangkat dan golongan ruang 3/C pada Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Penghasilan sejumlahRp3.768.300,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratusrupiah) perbulan, dikurang potongan menjadi sejumlah Rp730.900,00 (tujuhratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebutPemohon Konvensi mengajukan alat
17 — 11
No. 1351/Pdt.G/2017/PA.Ckr.2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bidang Akuisisi dan PelestarianArsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadappersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadapsebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat
No. 1351/Pdt.G/2017/PA.Ckr.karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentinganlangsung dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Proses Gugatan Ceraiatas nama Penggugat Nomor: 873.4/03/1/ARPUS/2017 tertanggal 03 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bidang Akuisisi dan PelestarianArsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, makaPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang
21 — 2
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pengggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat dari BadanPerpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur nomor474.2/945/210.1/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dan Penggugat telahmencukupkan ijin tersebut dan siap menanggung segala
yaitu tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah mendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimanaSurat dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan
14 — 6
Fotocopy Perjanjian Kerjasama Tenaga Kontrak Non PNS, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Kabupaten Tuban, Nomor 814.1/03/414.108/2016,tanggal 04 Januari 2016;. Fotocopy Rekapitulasi Honorarium Non PNS Kegiatan pada KegiatanPendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Kabupaten Tuban;. Fotocopy Skrip SMS dari HP Termohon;. Fotocopy pembayaran hutang atas nama XX, tanggal 08 Maret 2016;. Fotocopy pembayaran hutang atas nama XX, tanggal 12 April 2016;.
tersebut dewasa, setiap bulansebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan naiksebesar 20 % pertahun disesuaikan dengan standart harga emas tahuntersebut (tetapi tidak bisa turun), diberikan secara tunai melaluiPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi paling lambat tanggal 10setiap bulan.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi keberatan, karena tidak sesuai dengan kemampuanTergugat Rekonvensi yang statusnya sebagai tenaga honorer pada KantorPerpustakaan, Kearsipan
Menimbang bahwa dalam hukum Islam, segala sesuatu yangmenyangkut pembebanan, baik bersifat materi maupun non materi, selaludilandaskan pada kepantasan, kepatutan dan sesuai kemampuanseseorang, sesuai dengan surat al Bagarah, ayat 286 :goa Y A Bi GSAllah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengankesanggupannya...Menimbang bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3, dikuatkan oleh duaorang saksi Penggugat Rekonvensi, telah terbukti Tergugat Rekonvensiadalah tenaga kontrak/honorer pada Kantor Perpustakaan, Kearsipan
Ngatmirah Binti Suherto
Tergugat:
Sukri Bin Rombe
18 — 9
telah dipanggil dengan resmidan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatualasan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberinasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah menyerahkan asli Surat Izin Proses Gugatan Cerai atasnama Penggugat Nomor: 873.4/03/1/ARPUS/2017 tertanggal 03 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bidang Akuisisi dan PelestarianArsip pada Dinas Kearsipan
No. 1351/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Proses Gugatan Ceralatas nama Penggugat Nomor: 873.4/03/1/ARPUS/2017 tertanggal 03 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bidang Akuisisi dan PelestarianArsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, makaPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena ituPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45
6 — 3
PUTUSANNomor 180/Pdt.G/2015/PA MksBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak, antara :Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana,pekerjaan pegawai honorer kearsipan pada DinasPendidikan, tempat tinggal di Kelurahan Basirih KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi KalimantanSelatan.
tidakmemperlihatkan aslinya di persidangan, maka hanya dapat dijadikan sebagaibukti awal bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung daripemohon dan termohon yang lahir pada tanggal 11 Juli 2011.Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat perjanjian kerjaantara pemohon dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KalimantanSelatan, menurut penilaian Majelis karena tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan, maka hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwapemohon bekerja sebagai tenaga honorer pengelola kearsipan
sebagiaman dipertimbangkan pada bagian konvensi, makatergugat rekonvensi berkewajiban memberikan mutah, nafkah, maskan/kiswah kepada penggugat rekonvensi.Menimbang, bahwa jumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensiyaitu : Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), nafkah iddahsebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan maskan/kiswah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), Majelismempertimbangkan bahwa tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai tenagahonorer pengelola kearsipan
tahun, Majelis mempertimbangkan, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa kedua anak tersebut adalah dalam pengasuhanpenggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi berkewajibanmembiayainya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa jumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensisejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut mandiri, Majelis mempertimbangkan bahwa tergugat rekonvensiyang bekerja sebagai tenaga honorer pengelola kearsipan
HERI WIDODO, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
200 — 117
Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 590 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat bertugas diDinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;6.
Bukti T8Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 87 ayat 4 huruf b (FotokopiDari Fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilpasal 250 huruf b (Fotokopi Dari Fotokopi);Fotokopi Surat Kepala Cabang Kejaksaan NegeriTanjung Jabung Timur Di Nipah Panjang Yang DitujukanKepada Bupati Tanjung Jabung Timur C.q Kepala DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur Nomor :B47/N.5.19.7/Ep.1/IV/2018 Perihal : Surat KeteranganTerdakwa Heri Widodo
pemerintahan dan pembangunan;Menimbang, bahwa Pasal 14 UndangUndang Nomor 5 tahun 2014jJuncto Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkanpada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendahterdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkandengan bukti P1= T10 = T11, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanyajabatan Penggugat sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Perpustakaandan Kearsipan
JBIMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T10 khususnyadalam Diktum Kesatu dan diktum kedua ditemukan fakta hukum sebagaiberikut:Dalam diktum kesatu menyatakan:Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri:Nama : Heri Widodo, S.Pd.NIP : 196909291998031007Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)Jabatan : PelaksanaUnit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung JabungTimurTerhitung Mulai Tanggal : 30 April 2018Kemudian dalam diktum kedua menyatakan: Keputusan Bupati
ARDHI PADMA YUDHA KOTTAMA, SH
Terdakwa:
FRANKLIN PADWA alias BOY
23 — 11
3 (tiga) unit Komputer merk LENOVO warna putih;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk LENOVO;
- 3 (tiga) buah Mouse merk LENOVO;
- 3 (tiga) unit Kamera CCTV merk SONY;
- 2 (dua) buah Charge merk LENOVO;
- 1 (satu) unit Power Suplly (UPS) merk ICA warna hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) unit Komputer merk LENOVO warna putih; 3 (tiga) buah Keyboard merk LENOVO; 3 (tiga) buah Mouse merk LENOVO; 3 (tiga) unit Kamera CCTV merk SONY; 2 (dua) buah Charge merk LENOVO;1 (Satu) unit Power Suplly (UPS) merk ICA warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN KABUPATEN MIMIKA 1 (Satu) buah Flas Disk merk Ubuntu Indonesia (berisikan rekamanCCTV pencurian di Kantor Perpusatakaan dan Arsip KabupatenMimika;DIKEMBALIKAN KEPADA
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) unit Komputer merk Lenovo warna putih; 3 (tiga) buah kibor merk LENOVO; 3 (tiga) buah mouse merk LENOVO; 3 (tiga) unit kamera CCTV merk SONY; 2 (dua) buah chas merk LENOVO; 1 (satu) unit power supply (UPS) merk ICA warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU DINASPERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) unit Komputer merk Lenovo warna putih; 3 (tiga) buah kibor merk LENOVO; 3 (tiga) buah mouse merk LENOVO; 3 (tiga) unit kamera CCTV merk SONY; 2 (dua) buah chas merk LENOVO; 1 (satu) unit power supply (UPS) merk ICA warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU DINASPERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MIMIKA; 1 (Satu) buah flashdisk merk Ubuntu Indonesia (berisikan rekaman CCTVpencurian di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mimika);DIKEMBALIKAN
70 — 38
bulan Januari 2009 sampai bulan September 2010,sebesar Rp. 46.183.900, (empat puluh enam juta seratus delapan puluhtiga ribu sembilan ratus rupiah).Saksi Hawa Madu pindah gaji ke UPTD Diknas Kota Ternate Selatan mulaibulan Maret 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan KotaTernate Selatan sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2010, sebesarRp. 46.183.900, (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribusembilan ratus rupiah).Saksi Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke kantor Kearsipan
Januari 2009 sampai bulan September 2010,sebesar Rp. 46.183.900, (empat puluh enam juta seratus delapan puluhtiga ribu sembilan ratus rupiah).14Saksi Hawa Madu pindah gaji ke UPTD Diknas Kota Ternate Selatan mulaibulan Maret 2009 namun masih termuat dalam daftar gaji Kecamatan KotaTernate Selatan sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2010, sebesarRp. 46.183.900, (empat puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribusembilan ratus rupiah).Saksi Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke kantor Kearsipan
Diknas Kota Ternate, bulan dan tahun saksitidak tahu.e Sarnawia Rasid sudah pindah ke Kantor Kearsipan kota Ternate tahun 2009.e Nurhayati Marasabessy sudah pindah ke Papua tahun 2008.e = Zainudin Talabu sudah pindah ke BPM Kota Ternate Tahun 2009.e Farida Dasim sudah pindah ke Kantor Camat Kota Ternate Tengah tahun 2009.e Kamis Kapita pensiun bulan Oktober 2008.Bahwa ketujuh PNS tersebut telah menerima gaji ditempat kerja yang baru, sedangkan untukKamis Kapita telah menjalani pensiun sejak Oktober
FILDA AFRIANIBahwa saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Bendahara Gaji pada Bagian UmumSekretariat Kota Ternate sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.Bahwa saksi tahu PNS bernama Sarnawia Rasid, adalah pindahan dari KantorKecamatan Ternate Selatan ke Kantor Kearsipan, karena kantor kearsipan belummemiliki Bendahara gaji tersendiri, maka pembayaran gaji pegawai yang bertugas diKantor Kearsipan termasuk Ibu Sarnawia Rasid, gajinya dibayar melalui saksi selakuBendahara di Bagian Umum Sekretariat
Kota Ternate.Bahwa gaji Sarnawia Rasid dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari2009 sudah dibayar oleh saksi selaku Bendaharawan di Bagian Umum, dan mulai bulanPebruari 2009 dan seterusnya, gaji Sarnawia Rasid dibayar melalui BendaharawanKantor Kearsipan, karena Kantor Kearsipan sudah memiliki Bandaharawan sendiri.Bahwasaksi tidak mengetahui kalau gaji Sarnawia Rasid juga masih dimintakan diKantor Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
SOLEMAN BOLLA, SH
Terdakwa:
SISWANTO MAWU KODA Alias WANTO
79 — 9
ANGEL atau setidaktidaknya milik orang lainselain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwaberada di dalam mobil yang sedang parkir menunggu ibu KepalaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Barat yangsedang mengikuti kegiatan rapat di kantor Bupati, melinat saksiSTEFANI PUJA BALLU Als. PUJA dan saksi ANGELINA KAMILALALO Als.
dengan menggunakan tangannya secara paksa hinggajok sepeda motor tersebut terbuka lalu terdakwa tanpa seijin daripemiliknnya mengambil 1 (satu) buah HP VIVO warna Cream, 1 (satu)buah HP SAMSUNG DUOS warna hitam, dan 1 (satu) buah HP ASUSwarna hitam, setelah berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwakembali masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian langsungpergi menjemput ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Sumba Barat selanjutnya balik pulang ke kantor DinasPerpustakaan dan Kearsipan
49 — 13
PUTUSANNomor : 37/Pdt.G/2013/PN.LWK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perdata antara :Nama : MARLIEN LAMANDASA, S.PdUmur :42 ThnAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kab. BanggaiAlamat : Jin. S. Parman No.14 Kec. Luwuk Kab.
Tergugat dengan Penggugat adalahsuami istri, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1992 di Manado ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat yangmeminta perkawinannya tersebut diputus karena perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya danketerangan para saksi yang mana Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Perpustakaan dan Kearsipan