• 4. Memerintahkan supaya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

  5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

  6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

• Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Lambuya dandihadapan Terdakwa.Panitera Pengganti HakimRina Ariani Anwar, S.H. Lely Salempang, S.H.,M.H.Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.R/2019/PN Unhcatatan putusan yang dibuat oleh hakim PengadilanNegeri Unaaha dalam daftar catatan perkara pasal 209ayat (2) KUHP. Nomor 3 / Pid.

  Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaahadihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Wonggeduku dan dihadapanTerdakwa.Panitera Pengganti HakimRina Ariani Anwar, S.H. Lely Salempang, S.H.,M.H.Halaman 4 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.R/2019/PN Unh Halaman 5 dari 2 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.R/2019/PN Unh

• Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor : Kep/650/VIII/2011 tanggal 19Agustus 2011 tentang penyerah perkara pelanggaran lalinb.

• Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit. 4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan Nrp. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider.

  sample urine dan darah an.Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan Nrp. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung Methamfetamina sehingga Majelis Hakimberpendapat Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dan perbuatan tersebuttidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI,Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa itu tidak pantasterjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit oleh karena itu terhadap perkaraini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah

  Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.Be Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurutsaluran hukum disiplin Prajurit.4. Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19Juni 2013 an. Terdakwa Koptu Suparman Nrp. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider danKopda M.

• Surat Keputusaan Penyerahan Perkara dariDanrem 161/Wirasakti selaku Perwira penyerah perkaraNomor : Kep /137/X1/2010 tanggal 18 November 2010.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Dak/04/1/ 2011 tanggal 17 Januari 2011.3. Surat tanda terima panggilan untukmenghadap sidang atas nama Terdakwa danpara Saksi.4. Surat surat lain yang berhubungan denganperkara ini.Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Dak/04/1/ 2011 tanggal 17 Januari 2011 #4x

• Berdasarkan keputusan Panglima TNI omen : Kep/650/VIII/2011 tanggal 19Agustus 2011 tentang penyerah perkara pelanggaran lalinb.

• Petrokimia Gresik - Indonesia ;

Dirampas untuk Negara ;

• 1 (satu) lembar surat bukti penyerah terimaan dari PT Petrokimia Gresik ke distributor CV. Tani Jaya Perkasa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Petrokimia GresikIndonesia dan 1 (satu)lembar surat bukti penyerah terimaan dari PT Petrokimia Gresikke distributor CV. Tani Jaya Perkasa, dirampas untukdimusnahkan;5. Menghukum terdakwa AMIN EKO CAHYANTO Bin HARSONOmembayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkanputusan pada tanggal 18 Juni 2015 Nomor 59 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kds.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.

Petrokimia GresikIndonesia ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;Hal 5 dari 11 hal, Putusan No. 175/Pid Sus/2015/PT SMGe 1 (satu) lembar surat bukti penyerah terimaan dari PT PetrokimiaGresik ke distributor CV. Tani Jaya Perkasa ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6.

Petrokimia Gresik Indonesia ;Dirampas untuk Negara ;e 1 (satu) lembar surat bukti penyerah terimaan dari PTPetrokimia Gresik ke distributor CV.

• Hukum Islamyang mengatur bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikahapabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadikan atau ghoib, halini sesuai Keputusan Pleno Kamar Militer Tahun 2018;Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai dakwaanOditur Militer, namun demikan karena perbuatan Terdakwa tidak layakterjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka berdasarkanketentuan Pasal 189 Ayat (4) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997,perkaranya dikembalikan kepada Perwira Penyerah

  Putusan Nomor 106 K/MIL/2019kepada Terdakwa menjadi dikembalikan ke Perwira Penyerah Perkara(Papera) untuk penyelesaiannya; Membebankan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.

• Mengembalikan Berkara Perkara para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

  Mengembalikan Berkara Perkara para Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkarauntuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dalam musyawarahMajelis Hakim oleh Undang Suherman, SH, Letkol Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua,serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Letkol Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H.

• Penyerah PPNeee 119.414.762.610 119.414.762.610harus dipungut sendiri. Penyerah PPNBec Eaten dengeeienye 1.051.931.475 1.051.931.475tidak dipungutJumlah seluruh penyerahan 134.994.174.606 134.994.174.6062 Penghitungan PPN Kurang BayarPPN Kel hBe Se SSUES nes 11.941.473.273 11.941.473.273dipungut/dibayar sendirib.

• Penyerah PPNa ee 900.902.579.245 90,902.579.245harus dipungut sendiri. Penyerah PPNEe 534.893.072 534,893,072tidak dipungutJumlah seluruh penyerahan 96.900.682.268 96.900.682.2682 Penghitungan PPN Kurang Bayar. PPN Kel hee 9,090.257.922 9.090.257.9922dipungut/ dibayar sendirib.

• Menyatakan perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: - 1 (satu) lembar Fhoto lokasi/tempat perampasan senjata milik Serda Judistira Marco Boham.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

• Beurami Vil No.A6, Komplek KPRBTN Lamlumpu, Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar.Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.PENGADILAN MILITER 101 Banda Aceh, tersebut diatas :Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.Memperhatikan : 1.MenimbangSurat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selakuPerwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10921/Pera/IX/2017tanggal 11 September 2017.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143K/AD/IX/2017tanggal 19 September 2017.Penetapan Kepala Pengadilan Militer

• PERTAMINA UBEB RAMBA dan bila tidak bekerja uang akan dikembalikan ;e Bahwa tidak terpenuhi janji terdakwa kepada penyerah uang karena Pak Tomo pindah tugasdan tidakm diketahui lagi keberadaannya ;e Bahwa dari setiap penyetor uang, terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) ;e Bahwa waktu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ada kwetansi dan ada saksinya ;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa diatas turut jugadiajukan barang bukti berupa : (satu)

  PERTAMINA UBEB RAMBA dan bila tidak bekerja uang akandikembalikan ;e Bahwa benar tidak terpenuhi janji terdakwa kepada penyerah uang karena Pak Tomo pindahtugas dan tidakm diketahui lagi keberadaannya ;e Bahwa benar dari setiap penyetor uang, terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000,(dua jutarupiah) ;e Bahwa benar waktu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ada kwetansi dan adasaksinya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuatdalam Berita Acara sidang

  PERTAMINA UBEB RAMBA dan bila tidakbekerja uang akan dikembalikan, tidak terpenuhi janji terdakwa kepada penyerah uang karena PakTomo pindah tugas dan tidakm diketahui lagi keberadaannya, dari setiap penyetor uang, terdakwamendapat bagian Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapterdakwa telah terpenuhi

• .: 1.6Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selakuPerwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5221/Pera/IV/2016tanggal 14 April 2016.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56K/AD/IV/2016tanggal 18 April 2016.Penetapan Kepala Pengadilan Militer 01 Banda Aceh Nomor :TAP/87K/PM.I01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentangPenunjukan Hakim.Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I01 BandaAceh Nomor : TAP/87K/PM.l01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei2016 tentang Hari Sidang.Relaas penerimaan surat

• Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Skep/330/IX/2006 tanggal 19September 2006 dari Kepala Staf Angkatan Darat Wakil Kepala Stafl SelakuPerwira Penyerah Perkara. 222220 2020 205 22072. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi Ill SurabayaNomor Sdak/13/K/AD/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006. 3. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada TerdakwaGari Ela SAKGI.. ~n one nnn nnn enn nn nennnnnnmenannacmennanenscnennannananasnannan momen4.

• Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.5. Menetapkan barang bukti berupa : Barang-barang :- 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa.

  tidak terbukti melakukan tindak pidanadalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harusdibebaskan dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang undangNomor 31 Tahun 1997 menyatakan dalam hal Terdakwa dibebaskandari segala dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabilaperbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidaklayak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutusperkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah

  Nopember 2012 belumterbayar oleh Saksi Diana Veta Hayati karena usahanya bangkrut.Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak pantasterjadi di lingkungan Prajurit, yang seharusnya mengingatkan temantemannya akan kemungkinan nantinya bisnis tersebut mengalainikerugian namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan haltersebut, sehingga akibatnya temanteman TerdakwatermasukTerdakwa mengalami kerugian, maka Majelis Hakim berpendapatperkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah

  ayat (1) jo ayat (4) Undangundang 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ARIF TRIYOKO SERDA NRP31970588071277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana :Primer : Bersamasama atau sendirisendiri melakukan penipuanSubsidair : Membantu melakukan penipuanMembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah

• Musni Kepala Kampung Mabar denganluas tanahnya + 312 M yang terletak di Lorong XIII Pasar II Mabardengan batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Turiban Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kuncung Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tukiman Sebelah Utara berbatasan dengan tanah WisnuSedangkan Nyami memperoleh tanah tersebut dari Karyo Sentonoberdasarkan Surat Penyerah Ganti Rugi pada tangga 10 April 1973yang diketahui oleh Hasanuddin.T Kepala Kampung Mabar.2.23

  Musni Kepala Kampung Mabar denganluas tanahnya + 341 M yang terletak di Lorong XIII Pasar II Mabardengan batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nyawi Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bagio Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MarsamHalaman 10 dari 96 halaman Putusan Perdata Nomor 741/Pdt.G/2020/PN Mdn Sebelah Utara berbatasan dengan tanah penduduk WisnuSedangkan Kuncung memperoleh tanah tersebut dari Tukimanberdasarkan Surat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal

  Musni Kepala Kampung Mabar denganluas tanahnya + 445 M yang terletak di Lorong XIII Pasar II Mabardengan batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutio Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penduduk Wisnu Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karyo Sentono Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TuribanSedangkan Paijem memperoleh tanah tersebut dari Sutioberdasarkan Surat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal 10 Februari1974 yang diketahui oleh Hasanuddin.T Kepala Kampung

  berdasarkanSurat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal 10 Februari 1974 yangdiketahui oleh Hasanuddin.T Kepala Kampung Mabar.1.27 ...Tukiman memperoleh tanah tersebut dari Singo berdasarkanSurat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal 10 Februari 1974 yangdiketahul oleh Hasanuddin.T Kepala Kampung MabarHalaman 70 dari 96 halaman Putusan Perdata Nomor 741/Pdt.G/2020/PN Mdn17.11.28 ...Paiman memperoleh tanah tersebut dari Wagiman berdasarkanSurat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal 10 Februari 1973 yangdiketahui

  Munandar Kepala Kampung Mabar.2.23 ...Kuncung memperoleh tanah tersebut dari Tukiman berdasarkanSurat Penyerah Ganti Rugi pada tanggal 10 Februari 1976 yangdiketahui oleh Hasanuddin.T Kepala Kampung Mabar;2.14 ...Pariem memperoleh tanah tersebut dari Kadam berdasarkanSurat Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 14 April 1976 yangdiketahui oleh A. Munandar Kepalda Kampung Mabar;18.

• Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : KEP/35 /I/ 2012 tanggal 21 Februari 2012 dari Dan Kodiklat TNIAD selaku Perwira Penyerah Perkara.Zs Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada OdituratMiliter Tinggi II Jakarta Nomor : Dak/ 43 /VH/2012 tanggal26 Juli 2012.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/15K/PMTI/AD/AV/2013 tanggal 1 April 2013.4.

• Penggugat berkeberatan mengenai rencana Tergugat IJ melakukan PenarikanPiutang Negara, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Bab XXV tentang PENARIKAN padabagian pertama, mengenai usul penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 297,dinyatakan :(1) Penyerah piutang dapat mengajukan usul penarikan pengurusan piutangnegara untuk keperluan restrukturisasi hutang;(2) Usul penarikan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi rencanapelaksanaan restrukturisasi

  Bahwa ternyata Tergugat II selaku penyerah piutang mengajukan usul penarikanpengurusan piutang negara bukan untuk keperluan restrukturisasi hutangmelainkan keperluan penjualan lelang melalui pihak lain (i.c.

  Tergugat IID),sehingga jelas bahwa Tergugat II telah melanggar Pasal 298 Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 128/ PMK.06/2007, yang menyebutkan :(1) Untuk piutang negara perbankan, restrukturisasi hutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 297 adalah restrukturisasi hutang yang dilaksanakanpenyerah sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia danPedoman Restrukturisasi yang diterbitkan oleh penyerah hutang yangbersangkutan;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Penarikan Piutang

  Negaraterhadap Tergugat II, maka Penggugat menyatakan Tergugat I telah melanggarPasal 299 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24Oktober 2007 Bab XXV tentang PENARIKAN pada bagian pertama, mengenaipersetujuan dan penolakan yang menyebutkan :Kantor pelayanan segera meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasi hutangyang disampaikan oleh penyerah piutang;12.

  (vide : P.I dan T.I 1);23 Bahwa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan PenarikanPiutang Negara terhadap Tergugat II; Jelas Termohon Kasasi I juga telahmelanggar Pasal 299 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Bab XXV tentang Penarikan padabagian Pertama, mengenai persetujuan dan penolakan yang menyebutkan :Kantor Pelayanan segera meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasihutang yang disampaikan oleh penyerah piutang; Bahwa persetujuan atas penarikan