Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2613 — 4294 — Berkekuatan Hukum Tetap
2613 — 4294 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Ijin Pemasukkan Barang (SIPB) ;@ Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaranpekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 TA 2011yang belum lengkap, tetapi sudah ada nomornya tersebut tidakditindaklanjuti oleh LEGIMO karena menunggu Berita Acara yang masihdalam proses. Namun pada sore harinya, BUDI SUSANTO datang lagi keruangan LEGIMO dengan mengatakan : BAGAIMANA PAK LEK .... SUDAHDITUNGGU KAKOR NI ... .
Surat Ijin Pemasukkan Barang (SIPB) ;Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaranpekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 TA 2011yang belum lengkap, tetapi sudah ada nomornya tersebut tidakditindaklanjuti oleh LEGIMO karena menunggu Berita Acara yang masihdalam proses. Namun pada sore harinya, BUDI SUSANTO datang lagi keruangan LEGIMO dengan mengatakan : BAGAIMANA PAK LEK .... SUDAHDITUNGGU KAKOR NI ... .
CitraMandiri Metalindo Abadi dari Pejabat Pembuat Komitmentertanggal 3 Agustus 2011;1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Pemasukan Barangdengan Nomor :SIPB/57/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas dengan Nomor:B/ND107/VIII/2011/Remin tentang Laporan Hasil WasdalPengadaan Driving Simulator R4. TA.2011;Hal. 147 dari 1717 hal. Put.
IT BANDUNG JAWA BARAT tanggal29 Maret 2011.2 (dua) lembar copy hasil uji lapangan Polda KepulauanRiau tanggal 24 Maret 2011 atas nama Heru.1 (satu) lembar copy hasil uji lapangan Polda Jawa Barattanggal 24 Maret 2011 atas nama Abdillah.8 (delapan) lembar copy foto kegiatan pemeriksaan danpengecekan alat UKP R2.524. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Ijin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertalampirannya.Hal. 560 dari 1717 hal. Put.
No. 537 K/Pid.Sus/2014125.aj.ak.al.am.an.ao.ap.1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan NomorB/31/VIII/2011/Korlantas perihal Teguran kepada Direktur PT.Citra Mandiri Metalindo Abadi dari Pejabat Pembuat Komitmentertanggal 3 Agustus 2011.1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin PemasukanBarang dengan Nomor :SIPB/57/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus2011.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas dengan Nomor:B/ND107/VIII/2011/Remin tentang Laporan Hasil WasdalPengadaan Driving Simulator R4.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
306 — 233
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
306 — 233
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 32/Pid.Sus/2011/PN.TJT Tanggal 27 September 2011 — HAVIZ Bin MUHAMMAD AMIN
AZHAR ASARI Bin ASâÃÂÃÂARI
85 — 50
85 — 50
Manan, S.Pd serta disetujui Damris SIPb. Tim PHO;Dengan membuat surat Berita Acara Pemeriksaan nomor 60/BAPP/SDN105R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh TimPenilai Penyerahan Pekerjaan (PHO).c. Keterangan Camat nomor 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009isinya bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pramuka(Cadika) TA. 2009 pada Dinas Pendidikan tersebut sudah selesai 100% yangditanda tangani oleh MUHD. TAFSIR, S.ST selaku Camat Muara Sabak Barat.d.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 200/Pid.B/LH/2024/PN Llg Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Subandi bin Abdul Khoni
66 — 61
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Subandi bin Abdul Khoni
66 — 61
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Subandi bin Abdul Khoni, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama sama Merintangi atau Mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 201/Pid.B/LH/2024/PN Llg Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Syarief Hidayat
52 — 45
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Syarief Hidayat
52 — 45
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Syarief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 199/Pid.B/LH/2024/PN Llg Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
M. Akib Firdaus
98 — 64
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
M. Akib Firdaus
98 — 64
Akib Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.