Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipp sipi sipd sip spb sipa sipo sipe siab
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324 — 198
  • Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
422 — 222
  • Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
    Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 32/Pid.Sus/2011/PN.TJT
Tanggal 27 September 2011 — HAVIZ Bin MUHAMMAD AMIN AZHAR ASARI Bin AS’ARI
85 — 50
  • Manan, S.Pd serta disetujui Damris SIPb. Tim PHO;Dengan membuat surat Berita Acara Pemeriksaan nomor 60/BAPP/SDN105R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh TimPenilai Penyerahan Pekerjaan (PHO).c. Keterangan Camat nomor 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009isinya bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pramuka(Cadika) TA. 2009 pada Dinas Pendidikan tersebut sudah selesai 100% yangditanda tangani oleh MUHD. TAFSIR, S.ST selaku Camat Muara Sabak Barat.d.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
    Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
    Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 200/Pid.B/LH/2024/PN Llg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Subandi bin Abdul Khoni
66 — 61

  • MENGADILI :
    1. Menyatakan Terdakwa Subandi bin Abdul Khoni, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama sama Merintangi atau Mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 201/Pid.B/LH/2024/PN Llg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Syarief Hidayat
52 — 45

  • MENGADILI :
    1. Menyatakan Terdakwa Syarief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 199/Pid.B/LH/2024/PN Llg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
M. Akib Firdaus
98 — 64
  • Akib Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.