Ditemukan 609 data
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324 — 198
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
422 — 222
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
85 — 50
Manan, S.Pd serta disetujui Damris SIPb. Tim PHO;Dengan membuat surat Berita Acara Pemeriksaan nomor 60/BAPP/SDN105R.MUR/PEND/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh TimPenilai Penyerahan Pekerjaan (PHO).c. Keterangan Camat nomor 648/575/PMD/2009 tanggal 23 Desember 2009isinya bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pramuka(Cadika) TA. 2009 pada Dinas Pendidikan tersebut sudah selesai 100% yangditanda tangani oleh MUHD. TAFSIR, S.ST selaku Camat Muara Sabak Barat.d.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut :(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatan negara(2)(4)dan pendapatan daerahPenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri
Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Subandi bin Abdul Khoni
66 — 61
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Subandi bin Abdul Khoni, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama sama Merintangi atau Mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Syarief Hidayat
52 — 45
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Syarief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
M. Akib Firdaus
98 — 64
Akib Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.