Ditemukan 860 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devisi devis dewasa divisi delima devika devita devina devica
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-10-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 45/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 17 Maret 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA CILEGON MELAWAN: 1. GUBERNUR BANTEN 2. DPC FSP KEP KOTA CILEGON, 3. DPC FSPMI KOTA CILEGON, 4. DPC F LOMENIK SBSI KOTA CILEGON,
107 — 38
  • asosiasi pengusaha; Bahwa serikat pekerja sudah mewakili sektoral; Bahwa tidak ada protes dari serikat pekerja; Bahwa dari usaha sektoral usaha belum terbentuk, dan itu diwakili olehApindo; Bahwa dalam UMSK tahun 2015, tidak dijelaskan berlakunya kapan; Bahwa tidak ada rekomendasi dari dewan pengupahan kepada gubernur,walikota yang memberikan rekom kepada gubernur, ada laporannya; Bahwa benar dewan pengupahan diharuskan melakukan penelitian; Bahwa dewan pengupahan sudah melakukan penelitian; Bahwa ada devisa
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 362/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 26
  • SE07/BC/1999 tentang PenyelesaianJaminan Bank dari Bank Devisa Persepsi yang Dilikuidasi, tertanggal 17Maret 1999, diberi kode (P.20), bukti tersebut adalah fotocopy darifotocopy;21.Foto copy pencarian nama dan alamat Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN.Bks
Tanggal 30 Maret 2017 — pidana - RAMACHANDRAN RAMESH
90 — 37
  • Pelangi Cimandiri Textile tiba di pelabuhanTanjung Priuk dan diangkut ke kawasan berikat belum ada kewajibanuntuk melakukan pembayaran hanya saja apabila pemberitahuan pabeandalam arti formal tersebut disampaikan dengan tidak benar itu yangmenjadi perbuatan pidananya karena dampaknya akan berpengaruhkepada neraca devisa termasuk juga data statistik yang dikirim menjaditidak benar dan hal ini akan berpengaruh kepada kebijakan yang salahdiambil nantinya, oleh karena itu kerugian negara dalam kasus
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 314/PID.SUS/2018/PT PBR
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : Nolly Wijaya, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Hendrisin, ST Diwakili Oleh : HERMAN, SH.MH
82 — 33
  • Dengan demikian dapat diandaikanHalaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 314/PID.SUS/2018/PT PBRbahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsionalyaitu Ssesual dengan fungsi yang diemban oleh korporasi, misal fungsisebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalammengembangkan perekonomian negara dan fungsi pengambil kebijakan.Sejalan dengan pandangan Jan Remmelink tersebut diatas, maka nyataterbukti bahwa perbuatan terdakwa Hendrisin S.T. dalam kasus penjualanbijin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — REDATUS MUSA, DKK VS MENTERI PERTANIAN RI;
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meningkatkan penerimaan devisa Negara;d. Menyediakan lapangan kerja;e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;f.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 17-01-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.TTD
Tanggal 17 Januari 2013 — - MARUDUT PASARIBU - LEO ISA DATU BARA - SERDI PASARIBU M E L A W A N : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero) SARANG GITING SERDANG BEDAGAI ;
76 — 8
  • /Tergugat d.k banyak memberikan kontribusi / Devisa kepada Negara ;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No.18 Tahun 2004 TentangPerkebunan telah dengan tegas dinyatakan bahwa kepada setiap orang dilarangmelakukan tindakan yang berakibatkan pada kerusakan kebun dan atau assetlainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;Bahwa atas tindakan Tergugat d.r. / Penggugat dk yang melawan hukumtersebut telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Februari 2012 — AAN SURYANA ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
100 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai mediator hubungan kantor BesarDivisi Internasioal dengan kantor Cabang devisa melakukan transaksiluar negeri dengan menggunakan modal/dana mink kantor besar.B.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 393/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Tergugat:
1.Kingswood Capital Ltd.
2.H. Rahman Akil, MBA
612 — 237
  • Fotokopi Bukti Pembayaran melalui Formulir Kegiatan LaluLintas Devisa Bank Mandiri kepada Kingswood Capital Ltd sebesarUSD94.143,66, bukti P1 Oy;36. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPRLanggak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD94.143,66, buktiP10z;37. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPRLanggak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD70.300,63, buktiP10aa;38.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-12-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 P/HUM/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3) VS PRESIDEN RI;
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pensiunan Pertamina yang terzolimi sekarang ini adalah merekayang berjuang meningkatkan devisa Negara sebesar > 80 % mulaisejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1990.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — IWAN JAYA, S.H., M.M.
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai;Bahwa uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh Terdakwa selama satu minggu sampai dengan dua minggu sebelumdiserahkan kepada Bendahara Penerimaan;Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan duaminggu uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasaioleh Terdakwa, maka selanjutnya sebagian uang hasil pungutan tersebutdiberikan kepada Bendahara Penerimaan dan dimasukkan ke rekeningBank Devisa
    No. 2495 K/PID.SUS/2015oleh Terdakwa, maka selanjutnya sebagian uang hasil pungutan tersebutdiberikan kepada Bendahara Penerimaan dan dimasukkan ke rekeningBank Devisa Persepsi BRI Sanggau dan sebagian besar lagi uang pungutantersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik PT.SGB, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seolaholahdilakukan dalam kawasan pabean yang disetorkan dalam kurun waktu 2009sampai dengan 2010
    Terdakwa tidak terkaitdengan penerimaan dan pembayaran Bea Masuk dan PDRI karenayang menerima dan menyetorkan Bea Masuk dan PDRI di KPPBCEntikong adalah Kepala Seksi Perbendaharaan sebagai pejabat yangbertanda tangan di SSPCP;Bea Masuk dan PDRI yang tidak bisa langsung disetorkan olehKepala Seksi Perbendaharaan keesokan harinya ke bank devisapersepsi di Sanggau akan disimpan di dalam brankas yang ada diKantor KPPBC Entikong;Permasalahan penyetoran SSPCP yang tidak bisa langsungdisetorkan ke bank devisa
    No. 2495 K/PID.SUS/2015tanggal 822 Desember 2010 menyimpulkan bahwa secara umumpelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC Tipe A3 Entikong telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemui adanyapenyimpangan yang berarti termasuk terhadap pembayaran BeaMasuk dan PDRI serta penyetoran SSPCP yang tidak bisa dilakukansetiap hari ke bank devisa persepsi di Sanggau;Berdasarkan uraian di dalam angka sampai dengan angka II di atas,semakin jelaslah bahwa hasil persidangan dan pertimbangan yangdipergunakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 86/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. MUTIARA KARYA MITRA diwakili oleh : Drs. Irwanto Tampubolon ( Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
246 — 324
  • yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingankekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umumyaitu mengabaikan aspiratif PENGGUGAT untuk menyampaikanmasukan terkait Objek Sengketa yang diterbitkan olehTERGUGAT;Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang telahdilakukan PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT telah memberikankontribusi dan menfaat yang besar terhadap negara dankentingan umum, membuka peluang pekerjaan dan mengatasipengangguran serta berpartisipasi memberikan pemasukanterhadap Devisa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — BUPATI KONAWE UTARA VS PT.ANEKA TAMBANG (Persero) TBK,
297 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalan dengan bunyiPasal 5 ayat (1) PP Pembentukan Antam yang menyatakan sebagaiberikut:Perusahaan adalah suatu) kesatuan produksi yang turutmembangun ekonomi Nasional berdasarkan pancasila, denganjalan menghasilkan laba baik berupa devisa dan ataupun rupiahbagi Negara, untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat. ;Dan selanjutnya ketentuan Pasal 18 PP Pendirian Antam;(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 17Peraturan Pemerintah ini disisinkan untuk:a.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN BATAM Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
SUMIMI Alias MIMI Binti SUMIADI
166 — 116
  • Dokumen Referensi Bank Devisa;. Fotokopi KTP dan WNI untuk penandatangan API;m.Pas foto terakhir ukuran 3x4 2 lembar latar belakang merahuntuk masingmasing Direksi dan Kuasa Direksi Perusahaan;n. Surat Kuasa Penandatanganan API;o. Untuk API Perubahan ditambah Kartu Asli API yang lamaBahwa Prosedur permohonan perizinan PMA di Batam, pemohon datanglangsung ke front office di Dit. PTSP BP Batam untuk menyerahkandokumen berikut cek list kelengkapan dokumen.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 254/PID-LH/2019/PT SMR
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : H. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als H. NANANG Bin SANEN
Terbanding/Penuntut Umum : HERU SURYADMIKO. R, SH
412 — 57
  • Bahwa putusan Majelis Hakim perkara aquo tidak mempertimbangkanhalhal yang menjadi tujuan pembentukan UndangUndang RepublikIndonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang termuat dalamPenjelasan UndangUndang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014tentang Perkebunan pada Paragraf ke5 yaitu Tujuan penyelenggaraanPerkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakanlapangan kenya dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi,produktivitas
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
222 — 76
  • perbuatanTergugat I yang dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah memakainama White Horse dan "White Horse Ceramic yang terdaftar sah atasnama Penggugat, akan menimbulkan dampak negative yang sangat seriusantara lain : Nyatanyata merusak reputasi Bangsa dan Negara Indonesia dimata Internasional, berdampak dapat mengurungkan niat paracalon investor luar negeri yang semula berniat menanamkaninvestasinya di Indonesia, yang saat ini sedang gencar dilakukanPemerintah Republik Indonesia dalam rangka menarik devisa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Ir. DASEP AHMADI
266 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kita mengurangi ketergantungan dengan minyak impor yangmenguras devisa. Mobil listrik tersebut hemat energy, ramah lingkungan,mengurangi emisi karbon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — STANDARD CHARTERED BANK VS PT. NUBIKA JAYA
150 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurutnya produk perbankan seperti itu menggeruscadangan devisa dan menguras kemampuan konversi dolar atas RupiahHal. 11 dari 64 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-03-2011 — Putus : 08-05-2011 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 508/PID.B/2011/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Mei 2011 — Terdakwa HASAN BIN SALEH
85 — 30
  • halhal yangmemberatkan dan yang meringankan atau sifat yang baik dan jahat dariterdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP danpasal 8 ayat (2) UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanguna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan keduaTerdakwa yang telah terbukti tersebut; Halhal yang memberatkan :66e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yangsedang mempromosikan TKI di berbagai Negara di luar negeri sebagaiupaya untuk menambah devisa
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon
Tanggal 16 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 28
  • Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI akibat perbuatan perbuatan yangdilakukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI ATAU TERGUGATREKONVENSI secara Immateril sangat dirugikan karena sudah sangatmengganggu operasional PENGGUGAT REKONVENSI sebagai obyekvital nasional yang menghasilkan devisa untuk negara yang olehkarenanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARATERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian secaraImmateriill kepada PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp.2.000.000.000.000, (Dua Trilyun Rupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2013
Tanggal 26 September 2013 — STANDARD CHARTERED BANK Melawan PT NUBIKA JAYA
155 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurutnya produk perbankan seperti itumenggerus cadangan devisa dan menguras kemampuan konversi dolaratas Rupiah akibat terjadinya permintaan artifisial terhadap dolar ASsehingga dolar AS terus menguat, sebaliknya Rupiah terus terpuruk(depresiasi Rupiah).