Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; - Merubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Surat Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 18 #Maret 2014, Nomor17/Pen.Pid.Sus./2014/PT. TPK.Smg. tentang penunjukkan MajelisHal. 1 dari 45 hal.Put. Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT. TPK.SmgHakim Tipikor untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding ;2.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 21Januari 2014 Nomor :Hal. 29 dari 45 hal.Put.

;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan NegeriAmbarawa dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara masingmasing tertanggal05 Pebruari 2014 Nomor : W.12U1/401/Pid.Sus.01.01/2/2014 danNomor : W.12U1/400/Pid.Sus.01.01/2/2014 kepada Jaksa PenuntutUmum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari(inzage) berkas perkara Nomor

Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SmgDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Tipikor pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 olehkami DJOKO SEDIONO,SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang selaku Ketua Majelis, H.

DJOHAN AFANDI, SH.M.H.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang danDERMAWAN S.DJAMIAN,SH.HM.CN Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang selaku HakimHakim Anggota, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 5 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri HakimHakim anggota, serta dibantu oleh SARIMIN, SH.Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum Tipikor dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;HakimHakim

Menyatakan Terdakwa YOHAN HENDRIK YEPASEDANYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 2 UU TIPIKOR dakwaan primer;2. Membebaskan terdakwa YOHAN HENDRIK YEPASEDANYA oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 3. Menyatakan terdakwa YOHAN HENDRIK YEPASEDANYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;4.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sejaktanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN JapHalaman 1 dari 667.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJayapura sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membacaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Jap, tanggal07 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis HakimNomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Jap, tanggal 07Mei2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksidan

Dengan Melawan hukum bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatanmelawan hukum formal, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)dalam putusan No. 003/PUUIV/2016tanggal 25 Juli 2006 yangNomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN JapHalaman 56 dari 66membatalkan sifat melawan hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum sertaketidakadilan.

Yogykarta;Islam ;PNS Pemkot Yogyakarta ;Sarjana (S1) ;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh :Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2Agustus 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;Perpanjangan Ketua

Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejak tanggal23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor:1/PID.SUSTPk/2016/PT YYK3.4.Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampaidengan 20 Nopember 2015;Perpanjangan Kedua Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 20 Desember 2015;Hakim Pengadilan Tindak

Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2015di bawah register No.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 November 2017 Nomor :20/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 24 November 2017 Nomor : 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3.

Tolikara;Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1.2.Penyidik tidak ditahan;Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Pebruari 2019, sampai dengan tanggal05 Maret 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jayapura, Sejak tanggal 06 Maret 2019 sampaidengan tanggal 04 April 2019;Perpanjangan Penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jayapura, Sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengantanggal 04 Mei 2019;Penahanan Hakim Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura,Sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, Sejak tanggal29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus2019;Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25September 2019

;Hakim Pengadian Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 20 September2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;Halaman 1 dari 281 Putusan No.19/PID.SUSTPK/2019/PT JAP10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkatbanding, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18Desember 2019;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum Wahyuni Siregar,S.H,.dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei tahun 2019;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;Setelah membaca dan memeriksa

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PLK. yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa II tersebut bukan merupakan tindak pidana;- Melepaskan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejaktanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal01 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli sampaidengan tanggal 31 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan

Berkasberkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 06 Agustus2014 No. 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR. dalam perkara terdakwatersebut di atas;B.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 No.28/PID.SUS/TIPIKOR/PN.PLR.1.Menyatakan Terdakwa REJO SWANDI SKM, M.Si Bin UMBUNPANGKONG dan Terdakwa Il BELGIE, ST Bin ANGGEN, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;.

Paniteradari 144 Pts. 04/PID.SUSTIPIKOR/2014/P T.PLK.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Rayamenerangkan bahwa Terdakwa Il dan Penuntut Umum = mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 Nomor:28/ Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Plk.. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Penuntut Umum dankepada Terdakwa Il tanggal 138 Agustus 2014 Nomor : 28/Akta. Pid.Sus/TPK/2014/PN.PIk. ;.

Panitera Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Agustus 2014 2014 Nomor :W16.U157HK.01/TIPIKOR tanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukankepada Terdakwa Il dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi PalangkaRaya ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa Il telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sertasyaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang, sehinggadengan

SAID KARIM197Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli pernah memberkan keterangan ahli dalam perkara tindakpidana korupsi sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 12 hurufe UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999;Bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 baikdalam penerapan subyek tindak pidana maupun penerapan unsurunsurnya, yakni : Unsurunsur Pasal 2 ayat (1

) UU Tipikor adalah memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi; melawan hukum; dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktiknya,Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subyek tindak pidanakorupsi dari pihak nonpegavai negeri atau pihak swasta; Unsurunsur) Pasal 3 UU Tipikor adalah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;menyalahgunakan kewqenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara.

perbuatan) bupati tersebut bukanlah merupakan tindakan yangmelawan hukum;Bahwa menurut pendapat ahli, tindakan pejabat teknis yang tidakcermat dalam melakukan proses teknis dan tidak diketahui dan ataudilaporkan kepada bupati, TIDAK DAPAT dikenakanpertanggungjawaban hukumnya secara pidana kepada Bupati, TETAPIYANG JUSTERU BERTANGGUNG JAWAB tas tindakan tersebutadalah PEJABAT TEKNIS YANG TERKAIT;Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian negara atau perkenomiannegara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Dengan adanya putusanMK tersebut maka tindak pidana korupsi syaratnya merugikankeuangan negara secara factual, tidak bisa hanya asumsi/perkiraan.Karena putusan MK bersifat final dan mengikat maka wajibdilaksanakan oleh penegak hukum;Bahwa menurut pendapat ahli, dalam hal suatu objek tanah milikmasyarakat yang dilepaskan haknya menjadi tanah negara, tidak terjadikekurangan asset negara sebagaimana dimaksud sebagai kerugiannegara dalam UU Tipikor, karena yang terjadi adalah hak tanah milikmasyarakat

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 30 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bunyi amar putusan yang tidak menyebutkan bahwa terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PAL Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa bersamasamadengan saksi RISNO A.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PALsaksi RISNO A.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PAL12. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor: 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PALAd. 2.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PAL

dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor) mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.ZeSetiap orang ;Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiMenyalahgunakan

EDY SAMHERWAN Bin ALINOUR ZAEN dan DEDDY AGUS RIYADI (dilakukan Penuntutan secaraterpisah dan telah dijatuhkan Vonis Oleh Majelis Hakim PN Tipikor pada PNPontianak dengan nomor Putusan : 677/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 14 Juni2011), pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di lingkungan Kantor PelabuhanPaloh/Sekura, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dan di Kantor PT.Langgeng Joyo Makmur Abadi jalan Palapa II A No. 31 Pontianak, atau

EDY SAMHERWAN Bin ALINOUR ZAEN dan DEDDY AGUS RIYADI (dilakukan Penuntutan secara terpisahdan telah dijatuhnkan Vonis Oleh Majelis Hakim PN Tipikor pada PN pontianakdengan nomor putusan : 677/Pid.B/2010/PN.PTK tanggal 14 Juni 2011), padasuatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2007 sampaidengan tahun 2008, bertempat di lingkungan Kantor Pelabuhan Paloh/Sekura,Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dan di Kantor PT.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak di Pontianak No. 59/Pid.SusTPK/2016/PN.PTK tanggal 18Mei 2017 khususnya terhadap point nomor 5 yang membebankanuang pengganti selurunnya kepada terdakwa Ang Aan Suwarman.3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.4. Menyatakan terdakwa Ang aan Suwarmana.

Hakim Tinggi Tipikor danHalaman 41 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017./PT.KALBARANDI SURYANUSA, S.H.,M.Si.

Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Barat Daftar Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PTKALBAR, tanggal 15 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantu olehFRANK PESSY,SH, M.H.

10/TIPIKOR /2018/PT.PDG

Bulan dana zakat yang disetorKemudian menandatangani slip setor di kolom petugas bank/BAZ Agam dankemudian UPZ UPT/sekolah/kelompok/dinas juga menandatangi slip setordi kolom penyetor/ pengelola UPZ tersebut.Hal 6 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG2.

Edi Busti, M.SiHal 10 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/201 8/PT.PDGSekretaris : Drs. H.

Dodi Mulyadi, SHiHeru Andika PutraImam Patra YaniHendraWidia NoveriAde Saputraoa fF oO DNHal 23 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG7.

Mendri S bulanOktober 2009;Hal 51 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG91392.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.Kwitansi pembayaran gaji honor pegawai BAZ Agam an.

MH.Hal 103 dari hal 103 Put No 10/TIPIKOR/2018/PT.PDG

Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak 29 Desember 2011 s/d 26Februari 2012,7. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak 27 Februari 2012 s/d27 Maret 2012,8. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak 28 Maret 2012 s/d 26April 2012.

Srg.Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli diPengadilan Tipikor sehubungan dengan perkara Drainase Primair KaliParung atas nama terdakawa Ratu Irma Suryani Dkk.Bahwa ahli mempunyai keahlian dan pengalaman dalam prosespemeriksaan saluran induk iragasi.Bahwa mengenai Sertifikat Ahli dengan adanya UU Dosen yangtersertikikasi dapat juga disebut ahli, dan tercantum dalam lIjazah.Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan Fisik pada pekerjaansaluran Induk Pamarayan Barat Ciujung Kabupaten

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan NegeriSerang, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masingmasing olehHakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURFUAD, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh A.R. KARTONO, S.H. Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasihat Hukum Terdakwa,RACHMATULLAH ROESLAN, SH.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya No. 26/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk tanggal 02 November 2017.2.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri TIPIKOR Palangka Raya telah mengabaikan faktahukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saya sebagai terdakwatidak secara langsung menangani kasus proyek tersebut.

Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri TIPIKOR Palangka Rayahal 187 alinea ke 2 yangmenimbang bahwa dalam perkara ini saya sebagai terdakwa tidakmendapatkan keuntungan dan tidak pula menikmatinya, maka seharusnyaMajelis Hakim seharusnya membebaskan saya dari segala tuntutan hukum..

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamasebagaimana telah tertuang dalam putusannya yaitu Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatercantum dalam Dakwaan Subsidair yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu.

;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingtelah sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan olehMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam perkara ini, sehingga dengandemikian alasanalasan Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa danTambahan Memori Banding Pribadi Terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor

Judex facti dalam pertimbanganputusan a quo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi permufakatan jahat melanggarPasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Tipikor dengan alasansebagai berikut : Pada mulanya Terdakwa mendapat telepon dari Anggoro Widjojo untukmembicarakan perkara Anggoro Widjojo dengan Eddy Sumarsono danTerdakwa pertama kali bertemu di ruangan kerja Irnwan Nasution JaksaInteligen pada Kejaksaan Agung R.I, Terdakwa meminta

menyebabkan terjadinya gesekan antara KPK dengan Kepolisian danKejaksaan di satu pihak ; Bahwa atas dasar serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa maksud dan tujuan atau niat Terdakwa untukmemberikan uang kepada Ade Rahardja dan pimpinan KPK adalah untukmenggagalkan pemeriksaan Anggoro Widjojo agar supaya tidak dilanjutkanpemeriksaannya oleh KPK baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.Perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 21Undang Undang Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., Dr.