Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris;2.

yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris SoehendroGautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuanketentuan yangmengatur tentang tempat pelaksanaan

RUPS yang berlaku saatini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(UndangUndang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan)menyatakan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1)Anggaran Dasar PT.

Sintai Industri Shipyard (Tergugat ) yangtermuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008(AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yang dibuatdihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS;4.

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran Dasar Perseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum ;4.

Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah akta yang Cacat Hukum atau batal demi hukum dengan segala akibat huykumnya ;5.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (Tergugat I) yangmemberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembar saham atauRp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidak pernahmemberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk menghadiri RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimana disebutkan dalam Aktayang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;5.

Akan tetapi ternyata hingga saat ini, menurutTergugat III, Tergugat I bersamasama dengan Tergugat II tidak pernahmenepati janjinya tersebut untuk menyerahkan Risalah Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) kepada Tergugat III yang merupakan syarat wajib untuk dapatditerbitkannya akta perubahan perseroan No.109 tanggal 23 November 2010tersebut ;.

Menyatakan perbuatanTergugat I,Tergugat II danTergugat III baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 109tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atasAkta No.39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurutanggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggar hukum(onrechmatige daad);5.

Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I,Tergugat II danTergugat III baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta No.39 tanggal31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurut anggaran dasar perseroanadalah akta yang cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;6.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (TergugatI) yang memberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembarsaham atau Rp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidakpernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimanadisebutkan dalam kedua Akta yang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

Menyatakan perbuatan tergugat memberi kuasa kepada Kusnadi Tjandra agar memimpin RUPS PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV adalah perbuatan melawan Hukum;4. Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan di singosari yang dipimpin KUSNADI TJANDRA selaku kuasa dari STEPHANUS SETIAWAN(Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;5.

Menyatakan RUPS dari PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV dengan segala keputusannya yang tercantum dalam Akta No. 13 Tanggal 22 September 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NEW WORLD RUBBER FACTORY LTD. Nv YANG DIBUAT OLEH Notaris PRIME CIPTA BUDI SANTOSO,SH adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.

hukum tidak mau menyerahkan Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1069, atas nama : MADE SUWECA,SE SuratUkur Nomor : 106/Seraya/2003 tertanggal 24 102003, serta suratsurat ASLI PT JACOMA lainnya, bahkan hingga saat ini TERGUGATtidak jelas keberadaanya apakah masih di Indonesia ataukah sudahkembali ke Australia , PENGGUGAT tidak dapat menemui dankehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT telah memanggil dan mengundang TERGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tahun 2010Penggugat mulai merasakan ada keganjilan dalam hal pelaporan keuanganperusahaan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat karena Penggugat merasa telah dibohongi dan dicurangioleh Tergugat termasuk sikap Tergugat yang secara diamdiam mau menjualtanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memasangplang di lokasi tanah di Desa Seraya Kabupaten Karang Asem ; Bahwa ataskejadiankejadian tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untukmelakukan RUPS

olehTergugat maka telah terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PMAyang diberi nama PT Yacoma yang bergerak dibidang Konsultasi ManajemenProperti ;Bahwa benar 50 % saham yang dimiliki oleh Tergugat di PT Yacomatersebut berasal dari Penggugat ;Bahwa benar Tergugat telah lalai mempertanggungjawabkankeuangan PT Yakoma secara baik dan tidak transparan dalam pelaporankeuangan tersebut ;Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS

Bahwa benar Tergugat pernah mau menjual tanah Hak Milik No.1069dengan memasang plang dilokasi tanah tersebut tanpa diketahui olehPenggugat;Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka pihakPenggugat telah mengalami kerugian ;Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatasmaka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P20, P21 ternyata PT Yacoma telahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

) dan ternyata pulaTergugat telah dipanggil untuk melaksanakan RUPS akan tetapi pihakTergugat tidak hadir maka sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yacoma jo.pasal 82 ayat 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, hasil RUPS tersebut adalah sah, sehingga hasil RUPS yangmelakukan penggantian Tergugat sebagai Direksi adalah sah ;Menimbang, bahwa karena penggantian Tergugat sebagai Direksimelalui RUPS dinyatakan sah dan ternyata pula bahwa 50% saham yangdimiliki Tergugat dalam PT Yacoma

Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJETANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasayang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal

., dimana merupakan tindaklanjut dari RUPS PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS /RUPS LB PT.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta mengadili perkara yang diajukan ParaPenggugat yang pada dasarnya mempermasalahkankeabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yangdiselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SingatinSamudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme danhasil RUPS LB;.

Akta tentang RUPS, akta keputusanpemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan2. Keputusan intansi terkait mengenaiperubahan nama pemegang sahame. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;f.

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

GMS, di tambah bunga menurut suku bunga Depositopada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak di bayarkannyadividen setelah RUPS tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai denganpenyerahan saham PT. GMS kepada Penggugat.

) diadakanaudit Keuangan oleh auditor independen ( T4.)Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk melakukan audit tersebut telahdisetujui oleh TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2009 (T5)dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 22Juni 2009 akan tetapi rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut tidakdihadiri oleh PENGGUGAT ( T6)Bahwa didalam RUPS tersebut juga telah dilakukan penggantian TERGUGATsebagai Komisaris sesuai dengan surat permintaan PENGGUGAT tertanggal10 Juni 2009

) atau RUPS LB untuk menetapkan status sahamsaham PENGGUGAT sebanyak 208.975 lembar di PT GMS.

Sebagai Pemegang Saham,PENGGUGAT mempunyai hak suara dalam RUPS, termasuk mempunyai haksuara untuk memutuskan/menetapkan untuk memberikan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai pasal 113 UU PT.Dengan demikian apabila benar PENGGUGAT selaku Dewan Komisaris tidakpernah menerima gaji atau honorarium dan tunjangan, maka hal tersebutsudah jelas berdasarkan atas putusan RUPS dimana PENGGUGAT sendiriselaku Pemegang Saham ikut memberikan putusan dalam RUPS tersebut.Berdasarkan fakta

GMS/Tergugat PerihalPenambahan Agenda RUPS PT. GMS; (diberi tanda bukti(P7 C).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 11 Juni 2009Kepada Dewan Direksi PT. GMS Perihal Permintaan AuditFinansial Dalam RUPS PT. GMS; diberi tanda bukti (P7 D).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 16 Juni 2009 Perihal; Konfirmasi Mengenai Permintaan Audit Finansial,Revaluasi Asset Dan Saham Dalam RUPS PT. GMS; diberitanda bukti (P7 E).Copy dari copy Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 20093713. Bukti P914. Bukti P1015.

Sebagai gantinya, RUPST mengangkat Bapak OngLiong Tik sebagai Direktur Perseroan...Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perseroandari Tergugat dilakukan oleh RUPS pada tanggal 6 Juni 2017 tersebut diatas, telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 94 ayat (1) UU.PT:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.9.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.26.

Direksi yang ditetapkan dalamsetiap RUPS merefleksikan remunerasi untuk tahun berjalan sesuaitahun buku perusahaan(yakni Januari. s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasi anggota Direksi lama (yangHalaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimelepaskan masa jabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggota Direksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).Oleh karenanya, formula perhitungan remunerasi yang diuraikan olehPenggugat di dalam Gugatannya

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSHalaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untuk Direksi yangditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikan remunerasi untuktahun berjalansesuai tahun buku perusahaan (yakni Januarisid Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasianggota Direksi lama (yang melepaskan masa jabatannya padaRUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksi baru (yangbaru diangkat pada RUPS tersebut).

dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Bahwa, dengan ketidakhadiran Para Penggugat sebagai pemegangsaham sebesar 1000 lembar saham dan 300 lembar saham dari total2000 lembar saham maka PT Piramida Daya Nusantara tidak pernahdapat menyelenggarakan RUPS sebab tidak akan pernah memenuhikuorum sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNo 40 tahun 2007 yang menyebutkan :(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir

Seharusnya, Notaris sebelum membuatAkta harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah dilalui denganpemanggilan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU PT;Bahwa Akta yang memuat keputusan RUPS pada prinsipnya merupakanhasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan(pemegang saham) sehingga segala keputusan yang ada dalam RUPStersebut sudah final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian segalaPerubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida DayaNusantara pada dasarnya telah selesai ketika RUPS ditutup.....

(vide surat gugatan halaman 14)bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa (lll) merupakanAkta Notaris yang berisi tentang RUPS PT Piramida Daya Nusantara, yangtentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik.

Demikian pula, didalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris(Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuaiquorum dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupunperaturan perundangundangan;Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalam halpelaksanaan RUPS maka pihak yang bertanggung jawab untuk memastikanbahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan UU PT adalah Notaris.Notaris wajid memeriksa kebenaran materiil, Kelengkapan persuratan

Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS