SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

TERGUGAT VI mewakiliPerseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Juni 2009 (RUPSPertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua); dan RUPS tanggal 7Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengancara sebagai berikut:a. TERGUGAT s.d.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

TERGUGAT VI yang mewakili Perseroan telahmelibatkan pihak luar yang tidak memiliki suara dalam RUPS denganketerlibatan Sdr. Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPS Perseroan danhasilnya adalah ilegal dan cacat hukum karena penyelenggaraannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;melanggar UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh PeraturanBapepam;10Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST13. Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS yang dibuat olehTERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danMATA ACARA RAPAT disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSitadalkcani == == ma anAyat (5) : Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika SEMUA pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS

SHGW Bio Teh (SBTI) serta RUPS PT.

DALAM RUPS YANG BERLAKUADALAH HAK SUARA PEMEGANG SAHAM!

Akan halnya mengenai tidak adanya bahanbahan yang harus disediakan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS (sebagaimanadikatakan Penggugat dalam 13. b. 2) Gugatan), Tergugat II ingin menyatakanbahwa bagaimana mungkin bahanbahan tersebut bisa disediakan kalau Penggugatmelarang, menuduh dan mengancam Tergugat I dan Tergugat If memasuki tempattempat dan kantor PT SBTI.

PT.SHGW tanggal 3 Januari 2012 didapat kesimpulan sebagai berikut:e RUPS diadakan tanggal 3 Januari 2013 di Hotel Novotel Bogor.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

Bahwa sebagaimana tecantum dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 79,80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham

dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris melalui surat PT MITRA TIRTA UTAMA tertanggal 15052015.. Seharusnya Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut namun kenyataannyaprosedur ini telah dilanggar..

;b. ..c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;d. ...esfc.

Karena Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejaktanggal permintaan RUPS diterima pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS seharusnya mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkanpemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

NV sebesar 1/10 sebesar 20 sero ;2) Bahwa Para Terlawan telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2015 dan27 Juni 2015 tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapaiKuorum ;3) Bahwa oleh karena telah 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yangdiadakan tidak memenuhi Kuorum, maka berdasarkan ketentuanPasal 86 ayat 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ParaHalaman 2, Putusan No. 488/Pdt/2016/PT SMGTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agarditetapkan

Bahwa sebab ketentuan Pasal 79 ayat (2) a, Pasal 80 ayat (1), 86 ayat(5) dan (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas hanya mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) saja dan sama sekali tidak mengatur adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ;10. Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 15 Oktober 2015 No. 394/Pdt.P/2015/PN.

NV. dimana Para Pelawan adalah para ahli warisPara Pemilik Sero, maka Para Pelawan adalah sebagai Pihakyang dirugikan:Bahwa Para Terlawan menyangkal Para Pelawan adalah AHLIWARIS yang SAH dari PEMILIK SERO, oleh karena itu ParaTerlawanmengsomir agar Para Pelawanmembuktikannyadengan buktibuktiyang sah.Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untukmembuktikan dalil gugatan angka 5 yang mengatakan : Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27Juni 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16

Smg. melampauibatas wewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnyahanya memanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain ;5. Bahwa dalam gugatan angka 6 Para Pelawan mengatakan RUPSLuar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni 2015 tidakmemenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar PT. Liang HokHandel Maatschappij. N.V. karenatenggang waktu Rapat Pertamadengan Rapat Kedua adalah kurang dari 1 (satu) bulan;Dalil tersebut TIDAK BENAR sebab Anggaran Dasar PT.

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS LuarBiasa kedua tanggal 27 Juni 2015 sudahsesuaidenganketentuan Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 olehkarena itu SAH;7.

Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Tergugat I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta di bawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu : (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS Tergugat I lainnya yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I yang diselenggarakan setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, II, III, IV, V, ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan bahwa selama belum ada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Tergugat I, maka guna menjalankan usaha Tergugat I, Penggugat berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;13.

dengan suara bulat.Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatasmenegaskan bahwa :a. pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu palinglambat (minimal) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPStersebut diadakan dan apabila pemanggilan tersebut tidak sesuaiketentuan maka RUPS menjadi tidak sah kecuali semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat.b.

selakupemegang saham baru padahal RUPS yang mengesahkan merekaHalaman 23 dari 275 hal.

pemanggilan dan tanggal RUPS(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan, iklan diberta Surat Kabar;Pasal 9 ayat (2) dan (8) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilantedebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Kata

Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.64.65.66.disalurkan para pemegang saham melalui Organ RUPS.

dan tanggal RUPS.Ayat (2): Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdar/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Pasal9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;73.

Weiling yang mempunyai haksuara merasa keberatan dengan segala peralihan terhadap asetasetPT.Weiling maupun peralihnan saham tanpa ada persetujuan dari OrganorganPerseroan Terbatas yang lain, yaitu RUPS yang sah dan sesuai denganketentuan UndangUndang sebagaimana Pasal 10 ayat 6 UndangUndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya dalamhal mengalinkan atau pengambilalihan saham atau menjadikan jaminan utanghanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri olehpemegang

Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada Joe Tjie Liang/BambangLianggono.7.Bukti T Il.V.VI7 . Fotocopy dari Fotocopy KTP atas nama Joe Tjie Liang/Bambang Lianggono.8.Bukti TII.V.VI8 . Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada RM.Daradjadi.9.Bukti TIIl.V.VI9 .

di Hotel Ciputra juga RUPS di PT.Wei46Ling dengan hari/tanggal yang sama sehingga batal demi hukum dengan alasanterindikasi palsu dan penuh dengan rekayasa karena RUPS LB PT.Wei Ling diHotel Ciputra Semarang tidak pernah ada sesuai bukti P5 dari Penggugat dimanasesuai Pasal 1870 KUHPdt yang menyebutkan akte autetik merupakan bukti yangsempurna dan dikaitkan dengan Pasal 165 HIR menyebutkan akte autentik adalahakte yang dibuat Pegawai yang bersangkutan membuat akte itu dan dihadapanyang artinya yang

PT.WeiLing tanpa tanggal, oleh : atas nama dan hanya di paraf Xu Jun selaku Direksidimana sesuai bukti P.3 berupa akte No.42/2011 dimana disebutkan ada RUPS diHotel Ciputra dan di pabrik PT.Wei Ling pada hari dan tanggal yang sama dimanatelah dipertimbangkan diatas namun untuk lebih jelas bahwa Pasal 76 UndangUndang No.40/2007 mengatur RUPS dapat diadakan dimanapun diluar tempatkedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama contohnyaAkte No.59/2009 diadakan di Jakarta dan juga RUPS

PT.Wei Ling diHotel Ciputra dengan menyewa ruang meeting namun perlu dipahami bahwapemegang saham sesuai Akte No.59/2009 adalah Xu Jun, Chen Yue Ling, RMDorodjadi dan Penggugat sendiri sehingga tidak mungkin 4 orang pemegangsaham untuk RUPS menyewa Ruang Meeting Hotel Ciputra sehingga wajarManagemen Ciputra menyatakan tidak ada RUPS PT.Wei Ling dengan menyewaruang meeting dan dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan diatas makaRUPS dapat dilakukan dimana saja juga RUPS dapat dilakukan dibeberapa

Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

republic Indonesia ( sekarang Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia) Nomor C19836 HT.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS

rekening Bank Panin Cabang Muara Karang No Rekening:1155003957 atas nama Yusuf Ngadiman.Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2009 terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongsosecara bersama sama menghadap saksiRustianah, SH, MKn selaku Notaris untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham Luar biasa tanpa dihadiri oleh saksi Adipurna Sukartiselaku pemegang saham selanjutnya terdakwa Yusuf Ngadiman danterdakwa Suryadi Wongso menyuruh saksi Rustianah, SH, MKn selakuNotaris membuat Akta Berita Acara RUPS

luar biasa PT SelembaranJatimulia nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tanpa kehadiran saksi AdipurnaSukarti serta tanpa dibuatkan notulen rapat dibawah tangan dan daftarhadirnya.Bahwa selanjutnya walaupun RUPS Luar Biasa tidak kourum sesuai AktaPerubahan Anggaran PT Selembaran Jatimulia Nomor 23 tertanggal 25 Juni1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH dikarenakan SaksiADIPURNA SUKARTI tidak hadir, atas kehendak ataupun kesepakatanterdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso tetapHalaman

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

luar biasa PT.SelembaranJatimulia dalam rangka pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar BiasaPT.Selembaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, dihadapansaksi Rustianah, S.H.

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1

September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB dengan surattercatat/undangan pada tanggal 1 September 2015 dan undangan untukRUPSLB kedua pada tanggal 17 September 2015, akan tetapi Termohon tidakhadir sesuai Daftar Hadir RUPS

Pertama ( bukt P6a) dan Berita AcaraRUPPS PT Global Bridge Invesment Property Pertama ( bukti P6b ) yangdilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 dan Daftar Hadir RUPS kedua( bukti P7a ) dan Berita Acara RUPS PT Global Bridge Invesment PropertyKedua ( Bukti P7b ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015; Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Akta Pendirian PT Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyi :Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

sleuruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai haksuara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari julahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat; Bahwa berdasarkan pasal 25 dimaksud diatas maka 2/3 dari seluruh jumlahsaham 40. 817 adalah sama dengan 27.211 lembar aham, keaadaan demikianberdasarkan pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS

ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah

Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C