Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKendari sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Kendari, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni2018;6. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiKendari sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;7.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan5September 2018;Hal. 1 dari 57 hal.

Tipikor/2018 PN Kdi tanggal 10 Agustus 2018 ;Hal. 43 dari 57 hal.

No.1270 K/Pid.Sus/2012ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, oleh karena itu tidak dipertimbangkandalam putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri semarang; Padahal seharusnyasesuail dengan ketentuan Pasal i82 ayat (4)KUHAP sebelum majelis hakim memutus perkarapidana majelis hakim harus mempertimbangkanterlebin dahulu pasalpasal yang didakwakandalam perkara tersebut;b.2.

M.Pd.M.Comp) kepada Hartono, S.E;Bahwa alat bukti ini bahkan sengaja kami foto copy dan lampirkanpada kontra memori banding yang telah Pemohon Kasasi kirimkepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 27 Maret 2012 (Akta No.11/Banding/Akta.Pid/2012) akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingternyata tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian otomatis kontramemori banding dari Jaksa/Penuntut Umum inipun juga melengkapiberkas perkara banding yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang;akan tetapi sungguh sangat disayangkan, memori banding dankontra memori banding yang telah dengan susah payah disusun olehJaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata oleh MajelisHakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan sama

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua:ttd/H. Surachmin, S.H.,M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.LM.ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs.

Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. IbrahimArif, sebesar Rp. 700.000.000, (tujun ratus juta rupiah)dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesarRp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkankepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

(limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tteyang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

. : Rp. 5.000,00, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh3. LEG@S.... eee: : Rp. 3.000,00, Panitera4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,H. SAID SALEM. SH.MHNIP : 19620616 198503 1 006Hal 8 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 9 dari Hal 8 Perkara No.58/Padt/2013/PT.BNAHal 10 dari Hal 8 Perkara No.58/Pdt/2013/PT.BNA

DAME PANDIANGAN, umur 49 tahun, pekerjaan Hakim Tipikor (TindakPidana Korupsi) alamat JI. Nias Ujung No. 65 Pematangsiantar, semuladisebut sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDINGI ;2. MARULI ARUAN, umur tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. FarelPasaribu Pematangsiantar, semula disebut sebagai TERGUGATIIsekarang disebut sebagai PEMBANDINGII ; 3. HENRY SINAGA, umur 45 tahun, pekerjaan Notaris, alamat Jl.

Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan Banda AcehKecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yangberwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, Sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, jika

TIPIKOR/2017/PT BNAmasing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima olehterdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro KreditSales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksiABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku MikroMandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atautidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksiIMAM FAIZAL selaku Cluster Manager

TIPIKOR/2017/PT BNAdan informasi yang diberikan pada awal apikasi permohonan kredit;Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi KreditMKSSetelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukaninvestigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melaluikunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb: Dokumen calon debitur/ pasangan Informasi calon debitur/ pasangan Penghasilan Hutang calon debitur/ pasangaProsedur Investigasi dan Verifikasi Kredita.

TIPIKOR/2017/PT BNA MBD.KSG Abdi .11 11 . ; AbdiMuhamm) 10 Apr 2/589/KS . Fachrul Elisa Zakir Imam .Apr 100.000.000 April : , = 2 . Zakirsya2 ad Nur 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizal2014 2014 lh Nst0 NstMBD.KSG Abdi .Ade . 13 13 . . Abdi12 Mei 2/640/KS . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Irwansya Mei !00.000.000 Mei . . . Zakirsya3 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizalh 2014 2014 lh Nst0 NstAbdi : MBD.KSG 14 14 . ; Abdi 14 Mei . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Andri /645/KSM/ Mei !

TIPIKOR/2017/PT BNA 11 MBD.KSG Abdi IOsmed .12 12 . . Imam AbdiNuzul Dese 2/1061/KS Fachrul) Elisa Zakir ; Dharm .. Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya15 Hidayat mber M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 lh Nst2014 0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .17 18 18 . . Imam Abdi. 2/1077/KS Fachrul) Elisa Zakir . Dharm .Zulkhaira Des Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya16 M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 2014 lh Nst0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .28 29 29 . .

WakatobiAgama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Sarjana (S1);Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) olehPenyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11Januari 2020;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat

KdiPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Tipikor/2020/PN.Kditanggal 17 Januari 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim perkara Terdakwa La Sudi, S.Pd;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Bin LA UDA diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Tipikor Kendariberdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS04/RP9/12/2019 tanggal 6Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:Primairn Bahwa terdakwa LA SUDI,S.Pd BIN LA UDA baik bertindak sendirisendirimaupun bersamasama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M.RAMADHAN ILAHI, SP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah,)pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUDdisesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satua Pendidikan NonFormal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan AnggaranSatuan PAUD (RKAS).Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum.Ad. 4.

juga berkeyakinan ia telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umummaka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI,S.Pd Bin LA UDA Majelis Hakim Tipikor terlebin dahulu akan mempertimbangkan halHalaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri KL. A Bandung sejak Tgl :23 01 2013 s/dTgl : 21 02 2013 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri KL. A Bandung sejak Tgl : 22 02 2013 s/d Tgl: 22 042013 ;6.

bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkankan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri KL.IA Bandung tersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KL.I A Bandung Nomor04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg,tanggal : 23 Januari2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;=" Penetapan Hakim Ketua Maijelis Pengadilan Tipikor

,M.Hum, Hakim TIPIKOR selaku Ketua Majelis, HeriSutanto,SH.,MH, Hakim TIPIKOR dan Yanuar Anadi,SH.,MH Hakim Ad.Hoc.

TIPIKOR sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh NandangSudjana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

20 16kepada masingmasing Gapoktan dan dalam hal ini Gapoktan DesaPangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun,tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa maupun saksi Hari Agus SantaPramono dan mereka menganggap perkara sudah selesai sampai ditingkat Kejaksaan akan tetapi kKenyataannya oleh pihak Kejaksaan NegeriLamongan tetap dilanjutkan hingga Terdakwa dan saksi Hari Agus SantaPramono menjadi pesakitan/Terdakwa yang disidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor

Terdakwa melalui Ali Maksum, S.H., telah mengajukan memori bandingmelalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013, yang dterima oleh H. Soedi, S.H., M.H.,selaku Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013 (vide bukti terlampir).

Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenatidak dikirimnya memori banding/tidak dipertimbangkannya memoribanding Terdakwa dalam perkara a quo oleh Judex Facti Tingkat banding,maka Terdakwa juga mengirimkan surat laporan pelanggaran atas hakhakTerdakwa dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, serta kepadaKetua Komisi Yudicial di Jakarta (vide

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS.

No. 1418 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret2013, Nomor : 34/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sekedar mengenai pidanapenjara yang dijatuhkan pada TerdakwaTerdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan TerdakwaII Ir. Musyawir, MT.

memeriksadan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penjatuhan pidanadenda, dimana terhadap pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu subsidair yang harus dijalani Terdakwa sebagai penggantiapabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut;Alasanalasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :I Keberatankeberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim PengadilanNegeri/ Tipikor

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Acehdalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak cermatdan teliti dalam menilai fakta hukum khususnya terkait adanya kesengajaan dariPara Terdakwa telah menguntungkan PT.

Sehingga aneh dan kelirumenurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalampertimbangan putusannya berkesimpulan Terdakwa II sebagai PPTK telahmelakukan penyalahgunaan kewenangan padahal dalam kenyataannyaTerdakwa II sebagai PPTK tidak memiliki wewenang dalam menyeleksidokumen perusahaan pra sebelum kegiatan dilaksanakan.Bahwa dengan demikian nyatalah Hakim tingkat pertama dan banding telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, menggangap terbukti TerdakwaII menyalahgunakan kewenangan

Terlebihlebih MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannyajuga menyatakan TerdakwaTerdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri.Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalamputusannya tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, padahal secara langsung maupun tidaklangsung dalam pertimbangannya telah mengakui perkara tersebut memenuhikualifikasi Yurisprudensi MA tersebut, maka oleh karenanya

Penangkapan 10.11.Penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres TTU tanggal 17Desember 2011 j n+ nn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nen nnnPenahanan oleh Penyidik Polres TTU dari tanggal 18 Desember 2011sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 7 Januari2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 16 Februari 2012 sampai dengatanggal 16 Maret 2012 ;

"Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ;Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampaidengan tanggal 30 Juni 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 JuliDOG paseearer eee senreeeee ese rece eeeeeereeneennneeeromeeenoemmememeneneemenainPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengantanggal 28 September

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjmtanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa M, MARLI, SE Bin (Alm) SAYAN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatuprimair.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.Menyatakan terdakwa

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegenPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPengadilan

dari penegakhukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihakKepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian padatanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoaorjo melalui Pos, yangintinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi PerkembanganPenanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGATsecara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor

, danmendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru sajaHalaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY10.11.12.13.menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernahmenangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo.Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernahsecara resmi meneruskan penyelesaikan laporan

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

perkara inisebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kKemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 50/Kas/2019/PHI Mdn juncto Nomor 245/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak sampai sekarang;Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisinan disebabkan Tergugat tersangkut masalahpidana yang membuat Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat ditahan polisi dengan kasustindak pidana korupsi (tipikor

bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasimeminta agar: Membatalkan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor

,M.Hum (Hakim Adhoc Tipikor) yang pada pokoknyaberpendapat bahwa perbuatan pidana korupsi Terdakwa tidak memenuhisalah satu unsur pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaituPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun menurut pertimbanganHakim Anggota II Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15UndangUndang

,M.Hum(Hakim Ad hoc Tipikor), pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor23/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 8 Juni 2016 tersebut dapatdijadikan dasar dan alasan Pembanding/Terdakwa ini patut untuk diterimaHal. 25 dari 30 hal. Put.

,M.Hum (Hakim Ad hoc Tipikor) a quo;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Mamuju Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam tanggal 1 April 2016juncto putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.SUS.KOR

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh