Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib terdiri teijin tarmin tersia tardin turdin termin terpin tersin terdir terdii
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
170 — 7
  • Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayah Halaman 44 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr14.Kecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
    September 1987 antaraKepala DesaSimpang Baru dengan Kepala Desa Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayahKecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
424 — 262
  • Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 156/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — NURHASANUDIN Alias ASAN Bin SUPYANI
76 — 25
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 157/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — WARDONO Alias DONO Bin RISWAN
50 — 8
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 155/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — YUDA IRAWAN Alias TINGGAL Bin RISWAN
70 — 14
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
475 — 500
  • Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan berbuny)i :pasal 75:(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. banding(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
218 — 91
  • denganpengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.Faktanya Tergugat Il tidak pernah membentuk sebuah Yayasan barupengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misilayaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :badan hukum yang terdin
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 13-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 20_K_PM.III_13_AD_ V _2015
Tanggal 29 Juni 2015 — Sunardi, Kopda NRP 31000194170378, Ta lidik Sie Intel Yonif 511 / Dy
79 — 56
  • akanmempertimbangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasidalam dakwaan komulatif yang terdin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 3 Juli 2019 — Asep Sopian, dkk.; Melawan; PT.TUNGGAL JAYA PLASTIC INDUSTRY;
195 — 54
  • Bahwa Federasiharus terdin dari 5 (lima) unit serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruhpasal 6 ayat 2 dan Federasi harus tercatat pada instansi pemerintah yangbertan ggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dimana Federasi GSP MIItidak memiliki 5 (lima) unit anggota serikat pekerja tingkat perusahaan dengandemikian gugatan penggugat haruslah dikembalikan atau setidaktidaknya gugatanditolak;4.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pre
Tanggal 18 Juni 2019 — 1.Patonangi Bin Andi Pasennangi 2.Aminah Taufiq lawan 1.PT Bank Central Asia Tbk KCU Parepare 2.Sdr. Syafrudin 3.Notaris PPAT Lanny, SH 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Parepare 5.Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN Parepare
137 — 118
  • Pengganti Pengadilan Negen Parepare kepadapara Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, kontra memonbanding dari Terbanding IV semula Tergugat Vdan tanggal 7 Agustus 2019, kontramemon banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana temyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memon Banding kepada para Pembandingsemula para Penggugat Nomor 1/PdtG/ 2019/ PN Pre;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajan,meneliti dan mencermat berkas perkara yang terdin
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/PID.SUS/2012/PN.MKS
Tanggal 10 September 2012 — - Muhammad Arsyad Rauf Vs. - JPU
117 — 20
  • Muh.Amin;Bahwa pekerjaan yang hams Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf ketjakanberdasarkan RAB yang Terdakwa Muhammad Arsyad Rauf terima dari Sdr.Muh.Amin yaitu 1 Gedung yang terdin dari 3 (tiga) RKB (Ruang KelasBaru) ,1 (satu) gedung perpustakaan, (Satu) gedung laboratorium;Bahwa masih ada item pekerjaan lain yaitu pengadaan moubiler untukruangan kelas, pengadaan moubiler untuk ruang perpustakaan, pengadaanMoubiler untuk rung laboratorium JPA, alai kelengkepan laboratorium WA,Bukubuku dan tower air;Bahwa
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
82 — 29
  • SUBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP.Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 02,tanggal 14 September 2005, yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, SH.menyebutkan : Yayasan mempunyai organ yang terdin dan :a. Pembina;b. Pengurus;c.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-07-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K/PM II-08/AD/VII/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — sertu, AHMAD FAROQ, Cs 1 Org
177 — 86
  • sudutdoktrin.Menimbang,bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut dapat diuraikan lagi mejadiunsurunsur yaitu : dengan sengaja dan tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka, pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primer dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebutap abila diuraikan unsurunsumya maka terdin
    Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendakitindakannya.Ditinjau dari gradasinya maka kesengajaan terdin dari tiga gradasi yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentuadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.2.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 37
  • Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 1 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Romawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Venifikasi dan Validasi terdin darn parapejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara,BPKP. BKN dan BPS.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
401 — 132
  • atau Upah danmantaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atautanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel14.15.anggota Dewan Pengawas dan anggota Dirreksi memperoleh penghasilansesual dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yangdiperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdin
Pengadilan PTUN MANADO TUN Perijinan
Register : 22-02-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 14/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: Pdt. JENNY BATO TULUNGEN, S.Th Tergugat: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MANADO Tergugat II: KEPALA DINAS TATA KOTA MANADO Tergugat II Intervensi: TJU BINTI
164 — 208
  • Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdin dari: 1) Peruntukan lokasi danintensitas bangunan gedung; 2) Arsitektur bangunan gedung; )3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas daratau di bawah tanah, airdar/atau prasarana/sarana umum."
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Register : 23-12-2019 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 312/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 16 Desember 2020 — SRI SUGINO MELAWAN 1.Ir. AMBARDY EFFENDY, M.Si 2.KARTONO DARMAWAN 3.SANIH DKK, Selaku Para Ahli Waris TEPLE Bin NABAN
282 — 167
  • Dpk11.12.13.14.15.Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ruas Depok Antasan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi JawaBarat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/Kep32.10//2018 tertanggal 04 Januar 2018;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentuk SatuanTugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdin
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 154/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — 1. TARWADI Alias WADI Bin SUPYANI 2. ROHANIN Alias NANIN Bin SUPYANI 3. RUSTAMAN Alias RUS Bin WASKIMAN 4. DASIKIN Alias IJONG Bin MASKUR
69 — 10
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 31
  • secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — PERKUMPULAN ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO) vs MENTERI PERTANIAN RI;
565 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota