Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SALEH SIKNUN, S.E., Terdakwa II Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa IIl CHAIDIR DJAFAR, Terdakwa IV ORIGENESNAUW, S.Pd., Terdakwa V AMOS HENDRIK MAY, Terdakwa VI DARIUSHARRA, S.Pd., Terdakwa VII MICHAEL YB FARNIEUBUN, dan TerdakwaVill OBETH A.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP. tanggal 21 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima permintaan banding dari : Penuntut Umum dan Penasihat Hukumpara Terdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 61/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari

Nomor : 976 K/PID.SUS/2015utama untuk menguatkan keyakinan para Terdakwa bahwa terjadi kesalahanpenerapan hukum adalah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sertaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor Reg. PDS14, 21, 28, 33, 37, 38, 39,51/Manok/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.Bahwa dalam Surat Dakwaan a qou, ternyata antara uraian dakwaanPrimeir yang menuangkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1999 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor17/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Tipikor

SusTPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri JayapuraNomor 61/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014 tersebut:MENGADILI S.E.NDIRI1. Menyatakan Terdakwa I. SALEH SIKNUN, S.E, Terdakwa Il. Ir. EKO TAVIPMARYANTO, Terdakwa Ill. CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.., Terdakwa IV.ORIGENES NAUW, S.Pd., Terdakwa V. AMOS HENDRIK MAY.,Terdakwa VI. DARIUS HARRA S.Pd., Terdakwa VII. MICHAEL Y.B.FARNIEUBUN, S.T., dan Terdakwa VIII. OBETH A.

Tipikor tgl 122013 no. 13/I/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tgl. 122013 s/d. 232013;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl 2222013 no. 13/1.Pen/K/2013 jo. No.14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.S mg.;Sejak tgl. 332013 s/d. 152015;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentangpenetapan hari sidang perkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitor yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara imi terdakwaterbukti

PUTUSANNomor : 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

Sutanegara No. 15 Telp. (0536) 32112 Fax. (0536)20112 3958 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 Mei 2013 dan sudah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanTIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 72/V/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.

Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penunujukkan Majelis Hakim;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 26 April 2013 No. 11/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R Tentang Penetapan Hari Sidang;e Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 6 Mei2013, No.

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2013, oleh HakimKetua dan HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDAH YULIPRIYATNI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut dan dihadiri oleh SAVIN, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBuntok dan Terdakwa serta Penasihat

l.02/HK/MSJ/2013 tanggal 28 Februari 2013, pada tanggal 16Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orangtelah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karenaitu menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentumenyalahgunakan kewenangan.

kewenangan diskresioner (vrijsoestuur, Ermessen) untukmelaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnyadengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yangtidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaanterikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masihtetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangtertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yangtingkatannya lebih rendah

rupiah) yang merupakan kelebihan pencairan dana yangmelampaui pagu DPPA SKPD, Majelis hakim sependapat dan meyakinikebenarannya, kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telahdigunakannya kelebihan dana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMesuji tahun Anggaran 2013 di luar maksud penggunaan dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 5 Unsur Uang PenggantiMenimbang bahwadi dalam pasal 18 UU Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor

Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena

PUTUSANNo. 06/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir LILIK KARNAEN, MT. bin BUDIDARMA.;Tempat lahir : Banten ;Umur atau tanggal lahir : 56tahun/8 Mei 1957;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia.

. ; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12Nopember 2013; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013sampai dengan 30 Nopember 2013. ; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampaidengan tanggal 29 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampaidengan 28 Februari 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ; Hakim Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Kadia, Kota Kendari: Islam: ASN pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi danTata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara S1 (Teknik Arsitektur);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan Surat Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari,

Sao Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan penunjukan dalam SuratPenetapan dari Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;Hal. 1 dari 193 Hal.

;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS03/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan

Buton Utara tetapi juga dengan kegiatan yanglain;Bahwa yang saksi tahu, Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku ketua timPokja yang telah menjalankan tupoksinya mulai dari melaksanakan prosespelelangan sampai dengan tahapan penetapan pemenang lelang;Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan hal tersebut saksi ketahui nanti pada saatsidang tipikor bahwa Rizal (Terdakwa lain) ada menerima uang sebesarRp62.000.000,00 (enam puluh dua puluh juta rupiah) yang diberikan dengan caraditransfer dari rekening

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadirpula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hal. 191 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHal. 192 dari 193 Hal. Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiHakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWIP., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH.

PUTUSANNomor: 23/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Drs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012,diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17Desember 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta(perpanjangan I), sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16Januari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta(perpanjangan II), sejak tanggal 17

Nglipar Km. 1 No. 10 Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2013 di bawahregister No. W.13.U1/46/P.Tpikor.

Yk ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakartatanggal 20 Agustus 2013 No.23 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukanMajelis hakim untuk mengadili perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor.07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.

dengan demikianDakwaan Kesatu Primer tidak terbukti.Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alihalasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan danpertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quopada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

No.1655 K/PID/2008.perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sepanjang mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan uangpengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa H.

Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah keliru dalam menerapkanunsurunsur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan a quo pada halaman 76 telah menegaskan :hal.96 dari 121 hal. Put.

Judex Factie (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) tidakcukup mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi Il (Oldovoende Gemotiveerd);Bahwa dihadapan persidangan, Pemohon Kasasi IlTerdakwa telahmengajukan alatalat bukti berupa 4 saksi (a de charge), 2 ahli dan surat dimanaalat bukti surat dan para saksi/ahli tersebut diajukan untuk membuktikanbahwasannya segala tuduhan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar,

akan tetapi telah ternyatabaik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta, alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Terdakwa sama sekali tidakdipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi I/Terdakwa merasa diperlakukantidak adil dalam menghadapi segala hal yang dituduhkan oleh Jaksa PenunutUmum di dalam surat dakwaanya, padahal sebagaimana ditentukan dalamPasal 37 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang

Cahaya.Halaman 67 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/Pid.Sus.K/2013/PN.Madn.Bahwa barang saksi terima dalam 4 (empat) tahap penerimaan yaitu1. Tahap Pertamatanggal 22 September 2012, sebanyak 13 item barang.2. Tahap Kedua tanggal 15 Oktober 2012, sebanyak 8 item barang.3. Tahap Ketiga tanggal 9 Nopember 2012, sebanyak 6 item barang.4.

Bahwa saksi menerima flash disk dari Martuaro.Haluman 124 dart 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor:110/P id.Sus.K/2013/PN.Mdn. Bahwa saksi membuka data dari flash disk, tapi saksi tidak membaca.Bahwa seingat saksi ada 6 perusahaan yang mendaftar sekitar pertengahanbulan Juli 2012.Bahwa saksi tidak ingat namanama perusahaan yang mendaftar lelang.

Bahwasaksi tidak kenal dengan terdakwa Johan Tancho.Halaman 128 clari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor110/Pid.Sus.K/2013/PN.Man.

;Halaman 225 dari 258Putusan Pengadilan Tipikor Nomor :110/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa perumusan kerugian keuangan negara dalam Pasal 3UU No.31 tahun 1999 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi maka yang lain dapat dikesampingkan. bahwa dengan terbuktinyakerugian keuangan negara maka Perekonomian Negara tidak pula dibuktikanlagi.;Ad. 5.

Tipikor. BH or 7174 " DENNV TCKANNAR CHHaki AdHoc Tipikor.Pani engganti,"tiONARDUS SI AGA, SH.Halaman 258 dart 258Putusan Pen gadilan TipikorNomor : 110/Pid.Sus. K/2013/P N. Mdn.

Terlawan/penggugat juga mendapatteguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankantugasnya sebagai Dokter, hajjahn PNS di IPDN DEPDAGRI .14.Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ketempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersamadengan temantemannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubunganasmara dengan laki laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNIsekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saatini.

diatas maka ketentuan mengenai kadaluwarsasebagaimana dimaksud Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihitungdalam tenggang waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, dalam perkara a quo haruslahdiartikan dari sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan Surat Gugatan kePengadilan, in casu pada tanggal 13 September 2011, dihitung dari adanya anjuranmediator.Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni2018;Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaNopember Zebua,SH.MH., Itoloni Gulo,SH., Foorgus Trisman Gea,SH.Kesemuanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Hukum N. Zebua,SH. MH.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama salah satu pertimbangan hukumnyapada halaman 69 s/d 72 pada intinya sangat keliru sehingga tidak membuatputusan yang benar, dibuktikan dari pertimbangan putusannya yangmengarah pada perbuatan Terdakwa melanggar pasal 12 huruf f UU No. 31tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun2001, namun yang dalam putusan yang dinyatakan terbukti adalah pasal 9UU No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Lebih Subsidair.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dalam perkara a quoharuslah ditolak dan dibatalkan, karena telah keliru dan salah dalampertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yanghanya didasarkan atas petunjuk semata, sedangkan petunjuk harusdidukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syaratsyaratpembuktian yang mengharuskan Hakim untuk menjatuhkan pidanaberdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukandalam pasal 183 KUHAP, guna untuk

sebagaimana dalam dakwaan lebihsubsidair memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi dimaksud, maka seharusnya ada bukubukumaupun catatancatatan yang dipalsukan yang diajukan Jaksa dalamperkara a qu, namun kenyataannya tidak ada satupun bukti maupun arahpemeriksaan disidang pengadilan yang mengacu pada pasal yang terbuktimaupun terungkap sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keberatankeberatan tersebut,Majelis Hakim Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,SUPRAPTO, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim Tinggi Tipikor danHakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 06 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSIFAH, S.H., PaniteraPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,Hal. 85 dari 86 hal Put.

telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif,yaitu:DAKWAAN KESATU PRIMAIR"Melanggar: Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut "UU Tipikor

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KESATU SUBSIDAIRMelanggar: Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.DAKWAAN KEDUA"Melanggar: Pasal 12 hurufe UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPBahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Penuntut Umum telah membacakanTuntutan Pidana (Requisitoir) setebal (tanpa) halaman, yang pada intinyaPenuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU.

Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Terhadap hal tersebut,Halaman 6 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN JapPenuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang terhormatmemutuskan:(i). Menyatakan Terdakwa HEINTJE A.E.

identitas pelaporBahwa ahli menerangan tentang padangan filosofis sebagaimanatertuang dalam Undangundang No 20 tahun 2001 tentangperubahan Undangundang No 31 tahun = 1999tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkanHalaman 46 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN Japmasyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945, konsederan menimbang dalam UU tipikor

Bahwa ahli menatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 menytakan bahwakalimat pertama dari penjelasan pasal 2 juga tidak perlu kamitanggapi karena tidak terbukti..dan seterusnya;Bahwa dalam sidang ahli menyatakan dalam pertimbanganMahkamah Konstitusi No 25/PUUXIV/2016 mengenyampingkan ;a.b.c.putusan MK No 003/PUUIV/2006 tentang frasa dapatMerubah delik korupsi formil menjadi delik matriil;Harmonisasi antara hukum pidana pada UU Tipikor denganpendekatan administrative

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : KARYONOTempat lahir : SemarangUmur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953Jenis kelamin > LaktlakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Banjarsari No. 47 RT 002/ RW 001 Kelurahan Tembalang,Kota

Jalan PandaTengah No. 8, Palebon, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari2013 ;10.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :Penyidik, sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;Perpanjangan PU, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 2 Nopember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 2 Desember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarangsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013Penahanan JPU, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaransejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarangsejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal

4 Mei 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Jum 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 4 Juni 2013s/d tanggal 3 Juli 2013PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No. 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor Smg tertanggal 4 Pebruari 2013 ;tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tertanggal : 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti bukti surat yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari

PUTUSANNomor : 853 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan:SURDENI SULAIMAN, SKM Binti H.SULAIMAN AHMAD ;: Imbudee, Kabupaten Bireun;: 40 tahun/ 22 Desember 1972 ;: Perempuan;: Indonesia ;: Dusun Tgk.

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan

SaladinAkbar Bin Bakhtiar Insya (masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat diRumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TIPIKOR Banda Acehberdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tentang Pengoperasian

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum72pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Purwanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,ttd./ MS. Lumme S.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 18 Maret 2014 Nomor : 59/Pid.sus/2014/PN.Surabaya ; Sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 16 April 2014 ; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 16 April 2014 Nomor : 59/Pid.Sus/2014/PN.Sby. ;Sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 15 Juni 2014 ; 8.

Maret 1999 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluaryaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ;Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkaitdengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan NegeriKendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No :05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selamaBahwa dalam perkara tipikor