berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dandengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktubdalam pasal 3 memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

menentukan demikian;Bahwa Pendelegasian wewenang dari Pengguna Anggaran kepada PPkomadalah :Hubungan Pengguna Anggaran dengan Kepala Daerah dari PP No 25 tahun2005;Ruang lingkup pertanggungjawaban masuk ke laporan pertanggung jawaban keDPRD;Bahwa Pengguna Anggaran diakhir tahun melaporkan pertanggung jawabanuntuk pedoman di APBD berikutnya ;Bahwa azaz hukum yang harus dipedomani oleh Pengguna Anggaran yaitu :Azaz bebas dari KKN;Azaz pengelolaan keuangan Negara; Azaz umum pemerintahan yang baik;Azaz spesialitas

Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatmelakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hak dankekuasaan

berbeda dengan Pasal 2 ayat (1)yang bersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yangbersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

Media Arts Image, terdakwasenyatanya adalah memangku suatu jabatan atau memiliki suatu kedudukansebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.Bahwa sesuai asas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yangsama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum denganketentuan yang bersifat knusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yangbersifat knusus;Dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila pengertian unsur setiaporang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1)

Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamhukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kKewenanganHalaman 251 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkanantara

berdasarkan prinsipsyariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisisyang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabahdebitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaandimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan telah macetnyakredit dimaksud telah menimbulkan akibat kerugian bagi KeuanganNegara maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi, maka telah sempurna rangkaian perbuatan unsur tindak pidanaterjadi (voltooid) ; Bahwa ajaran Spesialitas

jabatan jika diartikansebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formalmempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidakberlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3memiliki sifat keknususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dandengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

Kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsursetiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri,Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001, dengan demikian sesualdengan asas spesialitas

Tidak ada keterangan dalam undangundang.Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan jugatermasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat,karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kKewenangan atau hak untukmelaksanakan perbuatanperbuatan tertentu. dalam hal dan untukmelaksanakan tugastugasnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkanantara ketentuan yang

sama informasi dengan MassMedia dimana Terdakwa memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakanperbuatanperbuatan tertentu untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsursetiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kKekhususan tersendiri,yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001, dengan demikian sesualdengan asas spesialitas

berdasarkan prinsipsyariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisisyang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabahdebitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaandimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan telah macetnyakredit dimaksud telah menimbulkan akibat kerugian bagi KeuanganNegara maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi, maka telah sempurna rangkaian perbuatan unsur tindak pidanaterjadi (voltooid) ;Bahwa ajaran Spesialitas

Dalam hal ini,pejabat dianggap melanggar asas spesialitas (asas tujuan) karena yangbersangkutan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang daritujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut. Asas spesialitas inidahulu pernah diterapkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 53ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi,berkenaan dengan alasanalasan untuk mengajukan gugatan ke PeradilanAdministrasi.

berdasarkan prinsipsyariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisisyang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabahdebitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaandimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan telah macetnyakredit dimaksud telah menimbulkan akibat kerugian bagi KeuanganNegara maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi, maka telah sempurna rangkaian perbuatan unsur tindak pidanaterjadi (voltooid) ; Bahwa ajaran Spesialitas

sama informasi dengan Mass Media dimanaTerdakwa memiliki Kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsursetiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kKekhususan tersendiri,yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001, dengan demikian sesualdengan asas spesialitas

Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgsyariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisisyang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabahdebitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaandimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan telah macetnyakredit dimaksud telah menimbulkan akibat kerugian bagi KeuanganNegara maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi, maka telah sempurna rangkaian perbuatan unsur tindak pidanaterjadi (voltooid) ;Bahwa ajaran Spesialitas

standar, kebijakan, serta sistem danprosedur yang berkaitan dengan pengelolaankeuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor17 Tahun 2003 angka 4 dinyatakan asasasas umum pengelolaan keuanganNegara yang meliputi baik asasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaankeuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, danasas spesialitas

Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamhukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki Kewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkanantara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat

untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalammelaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 menurut Majelis Hakimunsurnya sama, adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalamPasal 3 terdapat predikat unsur jabatan atau kedudukan yang mempunyai sifatkekhususan tersendiri yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas