Ditemukan 11371 data
121 — 106
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005 /Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005/Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
MusyizwarniSesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 620 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT78 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Herlina (Sesuadengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 621 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT79 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Nurfadillah(Sesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 622 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT80 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n.
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
247 — 146
Cipta Eka Puridan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik KawasanPameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diaturdalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, STmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang padaintinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudahmencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memintapencairan dana termin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan PekerjaanPembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteriakontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentiandan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkanSurat peringatan kepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
57 — 142
Khusus mengenai penghibahan (pemberian) barang yang tidak bergerak,ditegaskan dalam Pasal 616 KUHPerdata: "Penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengancara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620."Bahwa, selain itu, seandainya benar dalil Penggugat tentang pemberian atauhibah tanah, bangunan dan kafe a quo, tentu saja hal itu juga bertentangandengan prinsip hukum legitieme portie (bagian mutlak) ahli waris.
75 — 40
2222 nnn nn nnn nn nnn nn cnn nnn cenceSurat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593/85/60/94 tanggal 8 Desember 1994(bukti P.XXIX1) ; 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn cnnSurat Keterangan No. 592.11/347/1998 (bukti P.XXX1) ; Surat Pernyataan 1998 (bukti P.XXX2) ; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 (bukti P.XXX3); Surat Keterangan No. 592.11/194/1989 tanggal 14 Nopember 1989 (buktiP.XXXI1) 5 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn cnn nnn ccc nnn necesSurat Keterangan Pengolahan Tanah No. 592.2/620
92 — 37
Faktur 10213325533 sebesar3.931 .620,No. Faktur 10213325534 sebesar39.910.400,Total sebesar49.657.995,3. Pada tanggal 07 Juni 2016 (3 Faktur)No. Faktur 10213327389 sebesar5.368.288,No. Faktur 10213327394 sebesar1.596.200,No. Faktur 11210239473 sebesar1.262.800,Total sebesar8.227.288,4. Pada tanggal 08 Juni 2016 (3 Faktur)No. Faktur 10213328940 sebesar3.859.000,No. Faktur 10213358941 sebesar49.701 .840,No. Faktur 10213328942 sebesar2.699.937,Total sebesar56.260.777,5.
Terbanding/Terdakwa : Ir. ARIFIN BASIR Bin BASIR
720 — 269
Bahwa setelah uang muka diterima oleh terdakwa, karena didesak oleh Dinas PekerjaanUmum kabupaten Kutai Timur, maka kemudian terdakwa mengerjakan proyek Peningkatanjalan Sangatta rantau Pulung sebelum turun kontrak resmi;Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang muka proyek untuk membiayai ProyekPeningkatan Jalan Sangatta Rantau Pulung antara lain untuk membayar material, sewa alateskapator, pinjaman, sewa alat berat, batu merah dan lain lain ;Bahwa benar sisa uang muka sebesar Rp. 1.780.384..620
52 — 39
Untuk hal tersebut Majelis Hakimhendaknya dapat memutus perkara a quo terlebih dahulumengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dalam suatu PutusanBahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung oleh beberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RIyang menerangkan:Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntuk mengadili perkara
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 616 jo 620 KUH Perdata tersebut diatas, secara yuridis ternyata disyaratkan adanya pendaftaran danpengumuman (juridische levering) sebagai dasar keberadaan ataueksistensi hak milik atas suatu benda tidakbergerak (onroerend goederen).
Pembanding/Penggugat II : H. LALU ABDUL DJABAR
Pembanding/Penggugat III : LALE TERADI
Pembanding/Penggugat IV : LALE SEKAR KEDATON
Pembanding/Penggugat V : H. LALU PARJA
Pembanding/Penggugat VI : H. LALU JELADRI
Pembanding/Penggugat VII : H. LALU ABD. KAHAR
Pembanding/Penggugat VIII : H. LALU TAUHID
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat III : LALU ERVI NAZWIN SRI GEDE
Terbanding/Tergugat IV : PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA PT PPI PT ITDC
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
157 — 112
Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia(Pipil Garuda) tahun 1958 Nomor Pendaftaran Huruf C 2905Percil 443 kelas IV luas 6. 620 Ha tercatat atas nama MamikKertasin Dusun Karang Dalem.Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa 1.a.2. Tanah yang terletak di Orong An Keliuh, Dusun Ebangah(dulu.
43 — 35
eS ew ee SO, eS ee~*~ ss Hy eS SSO ee Oe SS SOO ee,000 0.000 0.000 rg8.00 0.00 0.00 8.00 227.00 793.00 TmJESS 2, BE(1)a8.00 0.00 0.00 8.00 245.00 793.00 Tm0.000 0.000 0.000 rg/F10 1 TEKTQqBrHA A A AAA AAA LZ LZ 7 OZ OZ ZZ ZZHHP HP HHP HF HH HSAHPHA AHH ASAIamyDo 0 eRe RR RR RSA RRR ARR RR40.000 0.000 0.000 rg8.00 0.00 0.00 8.00 354.00 793.00 Tm/F10 1 TE(70) 155(105) 6(122) 3(113) 2(113) 2(105) 6(120) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg8.00 0.00 0.00 8.00 385.00 793.00 Tm/F10 1 TE(4) 1 TJ/F23 1 TE(20) 620
30 — 9
tergugat yakni selama 9 bulan, sesuai KemampuanTergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddak setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya 9XRp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandangperlu. mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin halaman 85 dan mengambil alin sebagai pendapat dalampertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :> grul La ale le) yo 620
Terbanding/Tergugat : PT. PANDEGA CITRA NIAGA,
113 — 87
menyerahkan barangnyadan menanggungnya dan ketentuan pasal 1482 BW yang mengatur bahwaKewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala yang menjadiperlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap,beserta suratsurat bukti milik, penyerahan yang dimaksud diatur dalamketetntuan pasal 616 BW yang mengatur bahwa Penyerahan ataupenunjukan atas kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal620, ada pun ketentuan pasal 620
136 — 20
Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pid/1987, tanggal 13101987 bahwa mengenai uang penggantikepada terdakwa dalam tindak Pidana korupsi untuk dibayar tidakboleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil Korupsitersebut; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah dalamPenerapan hukum karena telah menjatuhkan Pidana Denda (Rp.200.000.000,) yang besarnya melebihi kerugian keuangan Negara yangdituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Rp. 136.440.000,);2.
36 — 12
6.250.000.3. 1 (Satu) buah HP Xiaomi warna hitam;e Bahwa dilakukan penggeledahan di kos terdakwa pada hari sabtu tanggal14 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan ditemukan barang buktiberupa :2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam besar isi tembakau super(+ 170 gram);1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau super (+ 25 gram);4 (empat) bungkus plastik klip warna kuning mas isi tembakau super(+ 20 gram);1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;7 (tujuh) buah kaleng bundar warna kuning emas;620
76 — 52
Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
15 — 1
apabila pihak yang berakad karena terpaksa engganmelaksanakan ketentuanketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikanoleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimanaketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2Kompilasi Hukum Islam,;Menimbang, Majlis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab AlMuhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangnan sendirioleh Majelis Hakim sebagai berikut :ue wan lo gor dbgwlg adailolale gairgl lau elodg 620
153 — 74
sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.500/371/Kab.RN/IX/2020,Hal: Pembukaan akses jalan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Lurah Namodale;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.005/374/Kab.RN/IX/2020,Hal: Mohon Bantuan Pengamanan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Kapolsek Lobalain dan Danramil 162701 Baa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita AcaraPenyelesaian Masalah Penutupan Akses Jalandisamping Kantor Pos Dan Giro Baa Nomor:KCL.620
90 — 30
; Bahwa pada saat perkara ini mencuat saksi belum menjabat sebagaiKabubag Fasilitas Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan SetdaPropinsi Jawa Tengah ; Bahwa dalam perkara ini saksi tidak pernah melakukan mediasi antara buSumiyatun dengan pak Moedrik ( Terdakwa ) dan saksi tidak tahumengapa diperiksa dalam perkara ini karena saksi tidak tahu masalahyang terjadi dengan Terdakwa ;Bahwa pada saat diperiksa di Polda Jateng saksi diminta menjelaskantentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620
2005tanggal : 9 Agustus 2005 tentang Persetujuan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Semarang Solo dan Surat Gubernur JawaTengah nomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 perihal PenetapanLokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo ;Bahwa yang membedakan Surat Keputusan Gubernur Nomor620/13/2005 tanggal : 9 Agustus 2005 tentang Persetujuan PenetapanLokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo dengan Surat Gubernurnomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 adalah kalau SuratKeputusan Gubernur Nomor : 620
Semarang Solo dengandilampiri peta serta tanah tanah yang terkena proyek jalan tol dansemuanya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan sedangkan SuratGubernur nomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 mengacu padaPeraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagipelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan SuratGubernur tersebut ditujukan kepada Bupati dan Walikota yang daerahnyaterkena proyek jalan tol sebagai petunjuk pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 620
58 — 45
Ruang Mesin:e Main Engine / Motor Induk Gearbox, Merk Caterpillar, Type 3412 E;e Geabox, Merk Twin Disk, Model MGX 620 SC berjumlah 3 (tiga) unit;e Generator / Genset Merk Perkins, Model 1004TGM12 dan Dinamo SetMerk Stamford, Model RPM1500 RPM, berjumlah 2 (dua) unit.e Pompa Stering, Merk Aqua, berjumlah 1 (Satu) Unit;e Kompresor AC Merk Bitzer, Type 4TC 15240P berjumlah 2 (dua Unit;Put No.66/Pdt.G/2011/PN ABPage 3Cooler AC, Merk Bitzer, Type K 573 HB, berjumlah 2 (dua) Unit;Pompa AC Merk Kripsol