Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — Ir. SUGENDI SAMUDIN, M.Si;
183 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 04April 2017 mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti dan pidanapenjara pengganti;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwadibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — MUKADAS PILA, Bc Ku
39 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 411 K/Pid.Sus/2015Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalu tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat ( 1 ) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan pada Dakwaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 Agustus 2013 — MOH UDJI PRASODJO Bin RIVAI AL RINANTO
89 — 51
  • Menyatakan terdakwa Moh Udji Prasodjo bin (Alm) Rivai Al Rinantoterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PT PALU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL
Tanggal 23 September 2016 — -LUKMAN ADRYAN
130 — 51
  • Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa LUKMAN ADRYAN, selaku pelaksanakegiatan pekerjaan Pengadaan Alatalat Kesehatan pada Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2012dengan menggunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; ARIES HALAWANI R., SH.MM
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SH.MM. sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2011 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2011 — Pidana Korupsi - ABD. MA'RUF
652 — 287
  • Ma'ruf sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUAsoeneneeneenennens Bahwa ia Terdakwa ABD MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos JakartaBarat berdasarkan Surat Keputusan dari Kawil Pos IV Jakarta Nomor 26981SDMlIl/RHS/0805
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 50/PID/2011/PT.BABEL
Tanggal 29 September 2011 — - ANWAR Bin H ISMAIL
103 — 39
  • ratus enam puluh tiga riburupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidakdituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq.Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatanmengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000, (enam ratus empatpuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kec. Simpang Rimba Kab.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 27-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 26/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA
Tanggal 26 Nopember 2013 — Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. ;
96 — 48
  • ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB
Tanggal 13 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum IV : RASYID WIRAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : SAKUR RUMBAROA alias SAKUR
151 — 70
  • (enam ratus sembilan belas juta duapuluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Sakur Rumbaroa alias Sakur selaku Kepala Pemerintah Negeri
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 30-05-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 08/TIPIKOR/2014/PTY
Tanggal 30 Mei 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
75 — 31
  • Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2008 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 183/ Pid.B/ 2008/ PN. Smp
Tanggal 15 September 2008 — Drs.PRIJONGGO
185 — 30
  • 15.008.972,54, (lima belas juta delapan ribu sembilan ratustujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dariserangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa apakah terhadap perbuatan tersebutterdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas yaitu Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal
    2 ayat 1 jo.
    Pasal 18 ayat 1,2,3 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang RI No.20 tahun 2001 jo. Pasal 5580ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 UndangUndang RI No.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang RI No.20 tahun2001 jo. Pasal 55 ayat ke1 KUHP jo.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pembanding/Terdakwa : SURATMIN Bin SAN TAMIN Alm
Terbanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
116 — 48
  • UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacaptertanggal 11 April 2018, Nomor REG.PERK : PDS06/CILAC/04/2018,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;1) Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMADAN BERLANJUT seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair;2) Membebaskan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) daridakwaan Primair;3) Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSISECARA BERSAMASAMA, seperti diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahHalaman
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.BDG
Tanggal 1 Mei 2013 — POPON ROSMAYANTI, S.Sos, Msi.
39 — 9
  • delapan puluh enam lima ratus tujuh puluh sembilanribu koma sembilan puluh dua rupiah) untuk diperhitungkansebagai pengembalian kerugian negara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnyadianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu : primer melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e subsider melanggar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2015 — Drs. MARTHIN FITHER SIMARMATA, MM
185 — 341
  • MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 20-08-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 24 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Jusup Sahertian, SH
121 — 36
  • Perbuatan terdakwa JUSUP SAHERTIAN, SH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 16-08-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID/Tipikor/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 Mei 2013 — NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm).
92 — 32
  • ratus sembilanpuluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan LaporanHasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan tindakpidana korupsi dalam Pelaksanaan pengadaan Alat Angkutan Darat BermotorAmbulance 118 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan KabupatenPenajam Paser Utara Nomor : R221/ PW.17/5/2011 tanggal 08 Juni 2011dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Timur.wane Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-06-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK
Tanggal 19 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Rya Dilla, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SIGIT PURNOMO, S.ST
175 — 91
  • ., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 September 2014 — ABD. RAHMAN
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negeri Surabaya Nomor: 49/Pid.Sus/201 1/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena ituharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutdengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini :Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Il/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2799 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 September 2016 — RIO DE RONSARD, SE, DK
115 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIO DE RONSARD, SE dan Terdakwa Il.WENDRIKO, B, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum melakukan tindak pidana:* secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi