ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itudari pada tempat kedudukan~ pengadilan negeri yang didafamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwaditahan di POLRES Kediri Kota dan sebagian besar saksiberdomosili di Wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Negeri KotaKediri yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

KECANG membeli pil dobel Lsebanyak 800 (delapan ratus) butir dari terdakwa dengancara saksi HARIYANTO Als KECANG datang ke rumah terdakwadan langsung melakukan transaksi sesuai kesepakatan hargadan jumlahnya ;Bahwa terdakwa dalam membeli dan mengedarkan pil dobel Ldengan cara menjual kembali pil dobel L tersebut Terdakwatidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang = dalammelakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyailatar belakang pendidikan di bidang farmasi =;Bahwa maksud dan tujuan

KECANG membeli pil dobel Lsebanyak 800 (delapan ratus) butir dari terdakwa dengancara saksi HARIYANTO Als KECANG datang ke rumah terdakwadan langsung melakukan transaksi sesuai kesepakatan harga13dan jumlahnya ;Bahwa terdakwa dalam membeli dan mengedarkan pil dobel Ldengan cara menjual kembali pil dobel L tersebut Terdakwatidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang = dalammelakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyailatar belakang pendidikan di bidang farmasi =;Bahwa maksud dan tujuan

KECANG baru satu kali =; Bahwa jumlah total yang dibeli terdakwa dari JUPRIsebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) tersebut, sebanyak1.200 (seribu dua ratus) butir habis terdakwa jual kepadatemanteman terdakwa sesama pengamen yang sudah tidakingat lagi namanya satu persatu ; Bahwaterdakwa kenal pil dobel L sudah sekitar 4 tahun,tetapi terdakwa tidak mengkonsumsinya ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus~ maupunlatar belakang di bidang farmasi ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

1. Menyatakan terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADItersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin sebagaimana dalamsurat dakwaan Kedua Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja.2.

Nganjukkarena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupapil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan; Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hariKamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad RizalFernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludinmelakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernandodi Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab.

Nganjukkarena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupapil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hariKamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad RizalFernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludinmelakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernandodi Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalampasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkanatau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikanatau menyebarluaskan;Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkandefinisi dalam Pasal 1 UU

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedaran setelah mendapat izin edar sebagaimanadalam dakwaan kesatu;2.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedaransetelah mendapat izin edar;3. Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedaran setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van teolichting)yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat

yangmenurut pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari badan POM RI;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur initelah terpenuhi;A.d. 3 Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjual

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalamdakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empat) bulan serta denda masingmasingsejumlan Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasingselama 1 (Satu) bulan;3.

kedatangan DANI untuk mengambilsabu yang diantar dan diletakkannya dipinggir jalan, yangsebelumnya Terdakwa terlebin dahulu menghubungi DANImenggunakan telepon genggam untuk memberitahukan tempat danlokasi pengambilan sabu;e Bahwa, uang upah yang diterima oleh Terdakwa sudah habisdigunakan untuk ongkos dan kebutuhan lainnya, dengan sisasejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) yang ditemukandisaku celana Terdakwa;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi

dua) gram telahdisisinkan untuk kepentingan pengujian di Badan POM, yanghasilnya positif mengandung Metamphetamine;Bahwa, Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan diantarnyatersebut adalah sabu dan Terdakwa telah memahami bahwa setiapperbuatan yang berhubungan dengan narkotika termasuk sabuadalah perbuatan yang melanggar hukum; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 12 dari 23e Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan,dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelahmendapat izin Menteri untuk kepentingan iIlmu pengetahuan dan teknologi,dalam Pasal 35 juga dinyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapatdilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, dan Pasal 39 menerangkan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika

hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijinEdar dan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan DalamMelakukan Praktek Kefarmasian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatiifKESATU Jaksa Penuntut Umum dan Pasal 198 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

SURYA WAHYUDI, S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN (Saksi ahli),yang memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli yang merupakan lulusan dari Fakultas Farmasi diUniversitas Gajah Mada (UGM) Program Profesi Apoteker padatahun 2001 dengan gelar Sarjana Sains Apoteker (S.Si.Apt)yang sejak tahun 2006 sampai sekarang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabarudengan jabatan selaku Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Litbangpada bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

SURYA WAHYUDI,S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN bahwa yang dimaksud denganPekerjaan Ke Farmasian adalah segala sesuatu yang berhubungandengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alatkesehatan dan kosmetika yang meliputi Produksi, Distribusi (termasukperijinan serta pengawasannya) dan yang berhak/berwenangmengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obatbebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko

Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedarnya dan melakukan praktik kefarmasian tanpamemiliki dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;3.

IKHWANDI bin ISMAIL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dakwaan Primair;

BAPAK SAU Bin SARIP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

BAPAK SAU Bin SARIP (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JURI Als.

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi adalah suatuproses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akandigunakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalahmemberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepadaOrang lain ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36Tahun 2009

Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta

BAPAK SAU Bin SARIP (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZINEDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa DODY HANDOYO Bin GIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi. 2.

Menyatakan terdakwa Dody Handoyo Bin Giyanto telah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obattradisional yang tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat(2) dan atau ayat (3 ) UndangUndang RI No.36 tahun 2009.Halaman 1 dari 22 hal.

farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, perobuatan terdakwa Dody Handoyo Bin Giyonotersebut dilakukan dengan cara : Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September2015 saksl Al Fajri Anwar, saks!

Memproduksi dan atau) mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan, tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;Ad. 1. Setiap Orang ;Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yangdimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwamelakukan tindak pidana.

Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan, tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan denganberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwaHalaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2016/PN.

Menyatakan terdakwa DODY HANDOYO Bin GIYANTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhistandar dan mutu pelayanan farmasi.Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1057/Pid.B/2016/PN. Bdg.2.

CILOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ; 3.

Sukun KotaMalang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat 1, yang menyatakan sedia farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukanterdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Awal mulanya terdakwa CAHYO WARDOYO ALS CILOK mendapatkan barangberupa

Bandulan Kec.Sukun KotaMalang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksudHalaman 3 dari 20 halaman, Putusan Perkara Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN MLGdalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaansebagai berikut :Awal mulanya

Menyatakan terdakwa CAHYO WARDOYO ALS CILOK bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Izin Edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dalam Surat Dakwaan Kesatu2.

Sukun Kota, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat 1, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukanterdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa awal mulanya terdakwa CAHYO WARDOYO ALS CILOKmendapatkan barang berupa tablet warna putin berlogo yangmerupakan tablet Trihexyphenidy!

CILOK telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa DENI EFFENDY BIN YOHANES LOTTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.

Berau ataudisuatu tempat tertentu yang setidaktidaknya masih berada dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan sengaja mengedarkan ataumemproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin Ssesuai dengan pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :e Bahwa pada hari tanggal yang telah tercantum diatas Pihak Kepolisianmenarget pengedar obat keras jenis doubel L kemudian anggotaKepolisian melakukan pembelian secara terselubung denganmenggunakan

Cabang Surabaya No Lab : 1872/NOF/2017tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDISETIYAWAN S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik PadaLabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa3 (tiga) butir doubel L dengan berat Netto 0,467 gram warna putih denganNomor Barang Bukti 2161/2016/NNF adalah benar bahan = aktifTrihejsifenidil HCI termasuk dalam obat keras ;e Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin sesuai dengan pasal 106 ayat (1)sebagai farmasi atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan, karena Doubel L digunakan untuk kepentingan pengobatan dandigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin;Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikanpengertian terhadap kata "dengan sengaja;Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (M.v.T) menjelaskan katadengan sengaja sebagai de wil tot handelen bij voorstelling van de totwettelijke omschrijving behoorende bestandelen, atau dengan kata lainmerupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwaperbuatannya adalah

;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka dapatdisimpulkan peredaran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan tenagakesehatan tersebut mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan tenaga kesehatanyang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Terdakwa juga tidakmempunyai izin edar sediaan farmasi berupa

Ragil Prasetyo bin Musni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menyatakan anak Anak dan anak Anak Il bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak dan anak Anak II masingmasingberupa tindakan dikembalikan kepada masingmasing orang tua danlatihan kerja masingmasing selama 5 (lima) bulan;3.

AG6187RT milik anakAnak ;Keterangan saksi dibenarkan Para anak seluruhnya.Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula memanggil Ahli yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yangbernama Masduki,M.Kes., dipersidangan menerangkan sebagai berikut:7 Bahwa sesuai ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat(2) uu no.36 tahun2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor registrasi dan diproduksioleh industri farmasi dengan menerapkan

cara produksi obat yang baik;7 Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian,Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg7 Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan tindak pidana itu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar; Bahwa tidak ada suatu orang atau pun badan hukum yang memilikikewenangan untuk mengadarkan pil dobel di Indonesia karena dobel Lsendiri sudah berstatus ilegal di Indonesia;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Als Apit Bin (Alm) Ridwan Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Faisal Als Apit Bin (Alm) Ridwan Rais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah

EDY RUSFA, Apt.Perbuatan terdakwa tersebut menyalahi hukum yaitu memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi tidak sesuai Pasal 98 UU No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Yangpada pokoknya berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa tersebut menyalahihukum yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak sesuaiPasal 98 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;4.

Edy Rusfa, Aptbahwa Perbuatan terdakwa tersebut menyalahi hukum yaitu memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi tidak sesuai Pasal 98 UU No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar adalah juga telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;Ad.4 Unsur

Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Als Apit Bin (Alm) Ridwan Raistelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memilik izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDAKWAAN PERTAMA yaitu pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap RAIS BAHARI Bin RUJITO dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah), subsider 2 (dua) bulan kurungan ;3.

diajukan dipersidangan Pengadilan NegeriSemarang oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;PERTAMA :aaa Bahwa Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO pada hari Kamis tanggal10 Oktober 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau pada waktu lain yang masihtermasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Genuksari Rt.02 Rw.02,Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanHalaman 5 dari 31Putusan No : 102/Pid.B/2014/PN SmgAtauKEDUA :monanenans Bahwa Terdakwa RAIS BAHARI Bin RUJITO pada hari Kamis tanggal10 Oktober 2013 sekira jam 15.30 Wib, atau pada waktu lain yang masihtermasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Genuksari Rt.02 Rw.02,Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa saat saksi membeli obat, saksi hanya menunggu di depan rumahTerdakwae Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadapTerdakwa ;e Bahwa satu team dari resmob Brimob ada 7 (tujuh) orang ;e Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis 10 Oktober 2013pada jam 15.30 WIB di Genuksari Rt 02 / Rw 02 Kel Genuksari, Kec Genuk,Kota Semarang ;e Bahwa yang menjadi dasar saksi bersama Team melakukan penangkapanadalah adanya informasi dari masyarakat bahwa di Rumah MUTMAINAHmenjual obat farmasi

dan Terdakwajuga tidak sekolah pada jurusan farmasi ;e Bahwa di rumah Terdakwa tidak terdapat plang atau papan nama untukmenjual obatobatan ;eencenne= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;j22220222mancasens Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum

Yang berhakmengedarkan atau menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl adalahsarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu PedagangBesar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telahmemiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apotekerpenanggung jawab.

Obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak bolehdikemas ulang karena jin yang diberikan oleh Badan POM adalah untukindustri obat yang telah menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik(CPOB). Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di saranapelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik, berdasarkan resepdokter.

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenagaHalaman 21 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wnoyang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yangterdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, danTenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Unsur dengan sengajamemproduksi dan/ataumengedarkansediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhistandardan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu:Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie vanToelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki danmenginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menyatakan Terdakwa IMAM SUSANTO Als BAWEH Bin RADIYO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutusebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;2.

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan

Bahwa Ahli Erma Ika Putri menyatakan pil putin yang berlogo huruf Yadalah obat dengan kandungan Trihexyphenidyl, yang terolong obat kerasgolongan obatobat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan maupunpenyaluran obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yaitu Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu olehApoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dariSarjana farmasi, D3 Farmasi, Asisten

Apoteker yang bekerja di fasilitasdistribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yangsudahmempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14 PeraturanPemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

ERMA IKA PUTRI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Sesualdengan pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasukobatobat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 PeraturanKepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan

, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dengan peraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari)saksi Paryono Bin Suparno telah diamankan oleh Aparat Kepolisian karenakedapatan memiliki

Menyatakan terdakwa ANDI DWI SAPUTRO Bin LASNO HADISUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi YangHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN WhnoTidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WIDODO CAHYONO PUTRO Als DODO Bin SAIFUL ANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda

   Probolinggo atau setidaktidaknya masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan YangTidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) yangdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual kepadaSaksi

   Probolinggo atau setidaktidaknya masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan YangTidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau KemanfaatanDan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa

   Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;3.

   Indonesia adalahmenyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.

   Menyatakan terdakwa WIDODO CAHYONO PUTRO Als DODO Bin SAIFULANAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;3.