Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
12276
  • Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu
Register : 12-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA MALANG Nomor 2404/Pdt.G/2015/PA.Mlg
Tanggal 22 Juni 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
127
  • Ay aly pe ye Ald Lela ELM, GAN ae psy dp jl shall GliDall cel GI AI (ye Aild Leilg! GS abd gL jal ae Glaul OS Lagey Gueclile Gy gla! 449 Aig Lab) dee ony dill A) yd Lege ely JS Cae ail dal ail Gade Gn da jill 48JiaArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istn tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA GARUT Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Grt
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
145
  • Musthafa As Sibai, halaman100:coh SY 5 aS gly VN) Aa yh ally pe Go alld Lolae 1 pilly GEA gs adi dn. jll shall glBam 9 5M AS Dall Coe Gf a8 Gyo ald LeaLi) GIS I yalad 1 jul Ia Glad GS Lopes Guat bile Gus ELetalNEY 5 Ah Lal!
Register : 12-04-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Juli 2016 — NURRAHMAYANTI vs PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Pekanbaru
14128
  • The Agreed Work2.1 Jabatan Karyawan pada Perusahaan 2.1 The Employees initial tithe in thepada awalnya adalah sebagai Company shall be Accounting StaffAccounting Staff, dengan iokasi kerja di based in Jakarta.Jakarta.2.2 Perusahaan dapat sewaktuwaktu 2.2 The Company may from time to timeselama hubungan kerja berlangsung during the course of employmentmengubah jabatan Karyawan serta change the title of the Employee andmengubah perincian tugas dan tanggung amend the details on the duties andjawab Karyawan
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JASA PRIMA RAYA;
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty Agreement) adalah lex specialist.Pasal 5 ayat (3) huruf d) dan e) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty Agreement) antara Indonesia dan Kanada mengatur:The term permanent establishment "shall not be deemed to include themaintenance of a fixed place of business solely for the purpose ofpurchasing goods or merchandise, or for collecting information, for theenterprise) the maintenance of a fixed place of business solely for thepurpose of
Putus : 24-02-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — PT BANK MANDIRI VS PT PETERSON MITRA INDONESIA, DKK
282151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Collateral Management Agreement ("CMA"), yang dibuat oleh dan antaraControl Union Nederland BV, Pemohon, ING Belgium; Brussels, GenevaBranch pada September 2010 dan tanggal 5 Januari 2011;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal26 Agustus 2010, yang dibuat oleh dan antara Pemohon dengan AAA,secara tegas disebutkan:"The Goods sold pursuant to the Contract shall remain the Sellers propertyuntil the Buyers have paid all sums due from it to the Sellers on any accountwhatsoever
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA BUNGKU Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Buk
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3520
  • Termohon sedang dalam konflikdan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumahtangga mereka;Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuksatukan kembali, maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohonmaupun Termohon yang hal tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan,sebagaimana ibarat dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1Halaman 83 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :ciluei Last ad sepals Cua g sll shall
Register : 22-10-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2012 — GRAMERCY DISTRESSED DEBT MASTER FUND, CS >< PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk.
282117
  • If any other Event of Defaultoccurs and is continuing, the Trustee may, but shall not be obligated to, or theHolders of at least 25% in aggregate principal amount of the then outstandingNotes may declare all the Notes to be due and payable immediately.Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia :dalam hal teryadi Peristiwa Kelalaian yang ditentukan dalam ayat (9) atau (10)dari Pasal 6.01 perjanjian, sehubungan dengan Emiten, Perusahaan, setiapAnak Dibatasi Perusahaan yang merupakan Anak Perusahaan yang
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA,
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1750/B/PK/PJK/2016vil.viii.viii.tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article 2disebutkan adviser shall provide and render itservices.... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasayang akan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahap penyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yangakan digunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
Register : 06-10-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 671/Pdt.G/2016/PA.Clg
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon Termohon
2013
  • Aa th aby we Go Ald Lilac ) pills GRAN ae adi dans 5) shall GlAaa yj) Ad Dell edit OF aS) Gye ail Leal gh GIS ales pill te Glial GG Legey Greeliie Oy Eleig!IBY! 5 Ais Label) dee apy ailia! Sf LS pd Lagi aly JS! cage atl del aay 5) cde OnArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanHal. 34 dari 44 halaman, Put.
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — PT ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwaberdasarkan perjanjian tersebut, pada Article 10 tentang Considerationmenjelaskan The processing and other sevices performed by theLiquefaction Company (PT Arun NGL) for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis;Selanjutnya, didalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PTArun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Putus : 25-02-2013 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, vs TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, dk
202152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termasuk pula dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik ;Bahwa hal sama juga dapat ditemukan dalam Article 6 bis (3) KonvensiParis menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukangugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidakbaik (No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith).
    Bahwa hal yang sama juga dapat ditemukan dalam Article 6 bis (3)Konvensi Paris menentukan bahwa tidak ada batas waktu untukmengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukandengan itikad tidak baik (No time limit shall be fixed for requesting thecancellation or the prohibition of the use of marks registered or usedin bad faith). Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan KeputusanPresiden R.I. No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris1.5.
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
5437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1527/B/PK/PJK/2017"Not with standing the provisions of the preceding paragraphs, the term"permanent establishment" shall be deemed not to include: f.
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
169
  • Rekonvensi telah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 4 (empat) oranganak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I,Anak Il, Anak IIl dan Anak IV, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akanhidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anakanak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — NY. DRA. TITIN NURBAINI, S.AG., M.M vs 1. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
265176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya;Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:a) To ensure that any person whose rights or freedoms as here inrecognized are violated shall
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN KUDUS Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kds
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Gabriela Felisitas Agustin Kartika Binti Yustinus
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Jawa Tengah Cq. Kepala Polres Kudus Cq. Kasat Reskrim Polres Kudus
7821
  • Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No freeman shall be seized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled,or injured in any way, nor will we enter on him or send against him exceptby the lawful judgment of his peers, or by the law of the land." Bahwasemua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbutkebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adilberdasarkan hukum yang berlaku.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HEWLETT PACKARD INDONESIA
4946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT HewlettPackard Indonesia) dan PT HewlettPackard Berca Servisindomerupakan dua perusahaan yang berbeda;Bahwa dalam Pasal 7.1 perjanjian tersebut disepakati bahwa"Support Service Provider (PT HewlettPackard BercaServisindo) shall maintain a sufficient stock or spare parts andreplacement assemblies to serve demand within the Territory";Bahwa dalam Pasal 8.1 disepakati bahwa PT HewlettPackardBerca Servisindo harus menyediakan jasa dengan fee atas
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
837621783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • As longas the contract is not annulled however it is valid and binding.Underlying idea is that when only the interests of one of the parties are atstake, it can be left to the protected party to decide whether the contract shall standor fall.Problems typically suitable for annullability are: incapacity (art. 3:32 DCC),fraud, duress, undue influence (art. 3:44 DCC), mistake (art. 6:228 DCC), unreasonablyonerous general conditions (art. 6:233 sub a DCC).1.3.
    If one of a companys set of conditions is null, thecompany often argues that it would never have concluded the contract without thisspecific condition, claiming it shall be all or nothing Art. 3:41 DCC however is notdependant of the hypothetic consent of the parties. Inextricably linked allows forthe use of more objective points of view. As a rule, almost every general conditionwill be considered to be severable: when one condition is null, the remainder of thecontract stays untouched."?
    When the necessary implication of a juridical act which is a nullitycorresponds to such a degree to that of another juridical act, considered asvalid, so as to imply that the latter juridical act would have been performed hadthe former been abandoned because of its invalidity, then the former shall begiven the effect of the latter juridical act, unless this would be unreasonable toan interested person not party to the juridical act (art. 3:42 DCC)."11 HR 17022006, NJ 2006, 379 (Royal & Sun/Universal
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 497/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7124
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs BUPATI KOTABARU, dkk
10267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • During such thirty (30) days and for thepurpose of such reduction Contractor and Batubara shall consult witheach other regarding the shape and the size of each individual portion ofthe areas whereby the Agreement Area is to be reduced."