Utama Motor Bengkulu sehinggamengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 228.253.154.58 (duaratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluhempat koma lima puluh delapan rupiah);Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Hal.11 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

ABDULLAH.SP (dilakukanpenuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negaradan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawei Tenggara Nomor : SR42 / PW20 /5/2014, tanggal 20 November 2014, telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh PuluhTujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dua PuluhSatu Sen) ;Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal

18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

Dkk dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR810/D6/02/2011Tanggal 19 Juli 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai RelationshipManager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT.

USMAN SALEH, MM tersebut diatas olehTerdakwa tetap dibuatkan pertanggung jawabannya seolaholahkegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimanamestinya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalamhal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami 23kerugian sebesar Rp. 131.605.400, (seratus tiga puluh satu jutaenam ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaktidaknyadisekitar jumlah tersebut.SESH Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor :20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP.Subsidair :nn Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAHdalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi KepulauanBangka Belitung Tahun 2005 2006 berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44

. ; Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU. RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU.

Menyatakan terdakwa ZUBAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana dalamdakwaan Primair;2.

Menyatakan terdakwa ZUBAEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 4 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Dana Pensiun Pupuk KalimantanTimur sebesar Rp. 175.106.501.048, (Seratus tujuh puluh lima Milyard seratus enam juta lima ratus satu ribu empat puluh delapan rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan TPK dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011 s.d. 2016 Nomor : SR681/D5/02/2018 tanggal12 September 2018;won Perbuatan terdakwa ZUBAEDI tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Perobuatan Terdakwa Zubaedi tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang RI Nomor: 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkandakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

PT.SMGtanggal 11 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

No. 1015 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

keuangan Negara, yaitu sebesar: Rp7.248.432.479,68 (tujuhmilyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribuempat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), sesuaidengan penghitungan kerugian keuangan Negara dari Ahli pada BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampungdengan Surat Nomor : SR541/ PW08/5/2014 tanggal 12 Februari 2014 atausetidaktidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa LUQMAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa LUQMAN selaku Kuasa Direktur PT.

Menyatakan Terdakwa ELI RADJA, SH alias ELI danTerdakwa Il JONES BOBILANGO, A.Md alias Ones tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Pidan Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;3.

pidana yang didakwakan;55 Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkandakwaan primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaa primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya, dan apabila majelisberkeyakinan yang paling terbukti pada dakwaan primair, maka majelis tidakmempertimbangkan dakwaan berikutnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Provinsi Bengkulu) Nomor : SR0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaktidaknya dalamjumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yangditerima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,(Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangidengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesarRp.2.763.868, (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapanratus Enam Puluh Delapan Rupiah);Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia27Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Bahwa terdakwal.

Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilaiRp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluhlima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24Inspektorat tanggal 17Februari 2014.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang

dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut:PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangHalaman 64 dari 85 Putusan No.31/Pid.SusTPK/2017/PN.

Perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. SUBSIDAIR :or Bahwa ia terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.

ACHMAD RUYAT, M.Si. bersalah *Melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri,atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesarRp. 158.225.000, (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo. w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 (1) huruf a, b, (2) dan (3) UndangUndang

BULHASANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN selakuDirektur PT. KENCANA KARYA MANDIRI bersamasama dengan Ir.

Konawe Utara sebesar Rp.2.592.127.978,(dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilanratus tujuh puluh delapan rupiah).woncenone Perbuatan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang R. Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang R.

sebenarnya dan tidak sesuai dengan suratpertangung jJawaban yang sebenarnya.Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaandengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yaitu :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.Subsidair :Pasal 3 jo.

KdiMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64KUHPidana, yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

Menyatakan Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH J terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair ;2.

ENCENG SOLEH sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa RACHMAD AULIANSYAH selaku Relationship Officer(RO) berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pemimpin PT.BankNegara Indonesia (Persero) Tok No: TMC/1/017/R tanggal 12 Januari 2007bersamasama

akanmempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidanganperkara ini, baik dari keterangan saksisaksi, suratsurat, pendapat ahli, danketerangan Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain,untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukantindak pidana korupsi, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.