No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,bUndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasaan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.

FAUZI, MT terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dalam dakwaan Primair ;2.

JORESMIN NURYADIN Bin MURMANEFFENDItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.Menyatakan terdakwa H.

ALI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Jo.

Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratusHal 20 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.

ratus enam puluh tigarupiah enam puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sesuai Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW.06/5/2013 tanggal07 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jaringan LampuJalan Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluTahun 2007 2009.19coreee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana 9n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nSUBSIDAIR :Siatetatatatatate Bahwa terdakwa H.D.

MADIAN, M.Si. bin SAIUN dari Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yangdilakukan secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RINomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang

M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa dr.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.

Tambak Asri XXV 26, Kelurahan MoroKrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhiunsurunsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Drs. H.

S.Sos Bin Karingudu dengan Sdr.SoetrisnoAlias Tris Bin Misdi untuk kepentingan Pribadi masingmasing.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa RAHMANSYALH, S.Sos BinKaringudu dan Sdr.Soetrisno Alias Tris Bin Misdi (Penuntutan Terpisah) Negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala mengalami kerugian sebesar Rp.631.519.022, ( Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribudua puluh duarupiah ) atau setidaktidakn ya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa la Terdakwa RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Donggala, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Donggala No :188.45/0173/DPPKAD, Tanggal 14 Februari2012, Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenDonggala bersamasama dengan Sdr.Soetrisno

TANABin LAHASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;3: Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

CHOLIL, M.Kes tersebut di atas melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa drg. CHOLIL, M.Kes selaku Direktur Rumah SakitBrigjend. H.

2.317.870.000,00(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%) Rp 42.147.364,00Jumlah Pelunasan Rp 67.371.939,00Rp 51.520.647,00Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 49.675.505,00 Uang Muka Kerja Rp 210.715.455,00(20%) Rp 2.107.154.545,00 Angsuran Pertama Rp 1.358.505.240,00(42,63%) Rp 748.649 .305,00 Angsuran Kedua(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%)Jumlah PPnJumlah Pelunasan BersihPekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)Jumlah Kerugian Keuangan Negara yangPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang NomorTahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang NomorTahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairBahwa ia Terdakwa H.T.

Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Badan PengawasanHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Malukuyaitu sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empatjuta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa la terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula KabupatenSeram Bagian Timur pada bulan September tahun 2016 sampai denganbulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknya

;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi, Ahli dan Terdakwa ; Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1Menyatakan terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIMSAMANHUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan diLP Kelas I Kedungpane

RAJAWALI PRIMA UTAMA ; 116Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta hukum tersebut diatas terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk menentukanapakah terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbukti atautidak terbukti bersalah melakukan salah tindak pidana Korupsi yang didakwaan olehPenuntut Umum tersebut ; Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

PT Titanium Property a. 30 Desember 2014 Rp 38.000.000.000,00 b. 12 Oktober 2015 Rp 2.400.000.000,00 c. 25 Agustus 2016 Rp 2.127.008.400,00 d. 31 Maret 2017 Rp 1.300.000.000,00 d. 31 Agustus 2018 Rp 200.000.000,00 Rp 44.027.008.400,00 Rp 164.727.008.399,35 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

memeriksadengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratyang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2021 Nomor18/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst serta dengan memperhatikan Memori Bandingdan Kontra Memori Banding tersebut, memberikan pertimbanganpertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:KESATUPrimatr :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MH yaitu penyidik pada kejaksaan negeri Dolok Sanggultanggal 18 Desember 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan ahli sertaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti surat maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telahmendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitasyaitu :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah menjadi dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalambentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair penuntut umum, apabila dakwaan primair dapatdibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan begitusebaliknya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa oleh penuntutumum didakwa melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Halaman 92Putusan No.92/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KeleKUHPidana yang unsurunsur nya sebagai berikut :Setiap orang;2.