2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR221/PW15/1/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganPembangunan Aula Serba Guna Tahap I pada Sekolah Tinggi Agama HinduKaharingan Negeri Tampung Penyang (STAHNTP) Palangka Raya TA 2010.wanna oan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaandari Penuntut Umum tersebut berdasarkan buktibukti/faktafakta hukum yang diperoleh125selama dalam pemeriksaan / dipersidangan perkara ini; Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa IJ diajukan kepersidangan ini denganbentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Subsidair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta I Nomor : SR5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara NIP. 19630803198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti NIP. 19731016 199402 2 001 danPurwoko NIP. 19730104 198822 1 001 atau setidaktidaknya timbul kerugiankeuangan negara sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

WIROKILA, SEtersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) #KUHP; Subsidair Bahwa ia terdakwa LINMER WEROKILA, SE. PNS padapada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah ( PPKAD) Kabupaten Morowali dan menjabat selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kab.

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasaley p)65 Ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidanganpada hari itu juga yaitu pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, dan telahberkesimpulan dan telah pula menyampaikan permohonannya sebagai berikut:1.Bahwa benar Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI Alias VINSESNSIUSGIDU telah mengakui bersalah melakukan Tindak Pidana yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suat koorporasi yang dapat merugikan kuangan Negaraatau Perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :13 TaunHalaman 5 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJap1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasa 65 Ayat 1 KUHP;2.

Pasa 65 Ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwamelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam denganPidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ROZISYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wenennn Bahwa mereka, terdakwa I. PARMO Bin MANGUN (Alm) selaku BendaharaPengeluaran Badan Diklat Kab.

yang didakwakanpenuntut umum dalam surat dakwaannya;.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakanterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebihdahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaDAKWAAN SUBSIDAIRHalaman 99 dari 134 hal.Putusan No. 61/Pid.SusTP K/2015/PNBglMelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

sampai dengantahun 2017 yakni lebin kurang sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliardua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangannegara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesarRp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat jutalima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluhrupiah).n Perbuatan Terdakwa YAHDI ANDRIADI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR:n Bahwa Terdakwa H.

Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, dan sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidanamaka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebin dahulu danapabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikanlagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaanSubsidair aka dibuktikan;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang mengandung unsuruNsUTr :1.

1) joPasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana dalam dakwaanprimair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Unsuryang lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraianPertimbangan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dariunsurunsur tindak pidana dalam sebagaimana telah terurai diatas, dandipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidakterpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa TerdakwaADENG RUSTANDI Bin SUHATMA tidak terbukti

secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , makaTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan

Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat(1) Ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 92 dari 127 halaman, Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN.KdiPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

juta empat ratus tujuh puluhenam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan HasilAudit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji PadaBiro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau TahunAnggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR31/PW04/5/2016 tanggal18 Februari 2016.Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Nimron Varasian terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanprimair Penuntut Umum.2.

Halmahera Utara Tahun Anggaran2015 nomor SR38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpanganpenggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa TorawatKecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesarRp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiah).PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwaNIKLAS ME alias NIKLASselaku Kepala DesaTorawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiHalmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 144 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Ttediubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

FISA bin Soekeri Wasipselaku Direktur RSDBasemah Kota Pagar Alam (Pengguna Anggaran danPPK) dan Sdr.Antoni Riadi bin Mahadi selaku PPTK telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.427.867,15 (empat ratus enampuluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah lima belas sen) atau setidaktidaknya sebagian darijumlah tersebut.sone Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jawa BaratNomor: SR826/PW10/5/2018 tanggal 14 November 2018 sebagai mana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa Ir.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terlebih dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

YOPIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi Secara BersamaBersama Dan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI MARAMBANJARAAls.

MARAMBANJARA aliasYOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, SaudaraMARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONOmerugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp.200.986.097,73, (dua ratus juta sembilan ratus delapanpuluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluhtiga sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Jo.

. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.bersubsidi (ZA, SP36, dan NPK) yang telahditerima oleh kelompok tani dari pengecer Toko (R 1.880.645,89)Agro Tani:3 Jumlah kerugian keuangan negara (12) Rp315.027.250,83a Perbuatan Terdakwa ZONIAL PAJRI bersamasama Terdakwa IMARDALENA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiahdelapan puluh tiga sen) ;Halaman 121 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap para terdakwa adalah :Pertama : melakukan perbuatan pidana yang diatur dandiancam dengan pidana sebagaimana Pasal

2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 jo.

Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 09Juli 2015, total pengembalian sebesar Rp 83.473.000, (delapan puluhtiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :PRIMAIRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64ayat (1) KUHPSUBSIDAIRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah

dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

DONDI ASMIbersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA ,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsisebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.De3.4.5.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs.

tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkansatu persatu unsur tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan Subsidairitassebagai berikut ;Primair : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah117dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999

Perkara : Pds32/Bdung/09/2015tanggal 04 Januari 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Januari2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa ADENG MULYADI selaku Ketua KSU BMW danterdakwa Il SUPRIYANTO, SEselaku Bendahara KSU BMW tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

kaya menjadi lebih kaya lagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatanpara Terdakwa telah menjadikan para Terdakwa, orang lain atau suatukorporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Terdakwa tidakmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga unsur ke 3 tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUH AZ BIN ABDUL AZIZ terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

dan mengaku dan berterus terang sertamenyesali atas kesalahannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati uang dari tindak pidana korupsi yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adilserta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagiNegara, serta bagi masyarakat ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana, UndangUndang Nomor 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLI:1.

pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut: 1 Menyatakan Terdakwa Drs, Ahmad Fauzi, MBAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan,Melakukan Tindak Pidana Secara Berlanjut danBersamasama Dengan = Melawan HukumMemperkaya diri sendiri atau Orang Lain atauKoorporasi Yang Dapat Merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair: Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Ahmad Fauzi MBA dengan Pidana Penjara selama16 (enam belas

AHMAD FAUZI MBA bersamasama dengan Ir.ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDISYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana :SUBSIDAIRHalaman

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, UndangUndang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo Pasal 8 ayat(2) Undanghundang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berhubungandengan itu ; MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa DRS.AHMAD FAUZI, MBA telah terbuktisecara