Perbuatan terdakwa Ivan Ch Litha sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 (1)KUH.Pidana.Subsidair. Bahwa ia terdakwa Ivan CH Litha selaku Direktur Utama PT.

LITHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana jo pasal 64 (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PertamaPrimair ; Menjatuhkan pidana

pengganti sebgaimana diuraikan dalam amar putusandi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalamtingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadaTerdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP jo Undangundang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dan Undangundang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI="

SUKONO , MM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang

SUKONO, MM. dari Dakwaan Pertama , Primair :pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang

dakwaan pertama , tetapi karenadakwaan ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas maka majelis akanmembuktikan Dakwaan Primair terlebin dahulu, apabila Dakwaan Primair tidakterbukti maka majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiair demikian jugasebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka mejelis terlebih dahulu akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu melanggarPrimair pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNANGSIH alias JUN dalam kapasitasnya selakuKuasa Direktur PT.

Nomor 1668 K/PID.SUS/2015ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jikatidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

SR1475/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitusebesar Rp 222.554.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat riburupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)Jo. pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah Dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur : Setiap orang, yang secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara, didasarkan padaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri,sehingga karenanya merupakan pasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaitu unsurunsurPasal 2 ayat (1) Jo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut: Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang bila terbuktimaka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya biladakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MnkrSetiap orang;Secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, akantetapi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan besarnyauang pengganti terhadap diri Terdakwa AHMAD RIDHA HANAFI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati

buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran pekerjaanfisik 100%;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak melaksanakanpekerjaan sesuai kontrak dan addendum kontrak sedangkan terdakwatelah menerima pembayaran sesuai dengan kontrak dan addendumkontrak maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp457.028.773,73 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluhdelapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa YASINTUS SIGA, SP selaku Kuasa Direktur CV.Kencana Sakti bertindak sendiri atau) bersamasama denganWENSESLAUS NAHAK, Sm.

Perkara : PDS08/ENDE/1 1/2016tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs.GUNAWAN PRANOTO, Apt. tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana,maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankankepada Terpidana;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danHal. 73 dari 74 hal.

Kep. tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa ALFATRA A. LATIEF, Amd.

253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pulabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Jo.

namun tidakmaksimal; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp.36.700.000, (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukahtidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritasyaitu;Primair :Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPSubsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Jumari tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 2382 K/PID.SUS/2015 SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir. H. Jumari, selaku Direktur Utama PT.

;Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancampidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS, pada hari, tanggaldan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan atau

hasilpemeriksaan BPK RI dalam Laporan Hasil Penghitungan KerugianDaerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Realisasi Dana HibahPemerintah Kota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta KhususnyaPBV YUSO Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 Nomor : 14/LHP/XVIILYOG/05/2015 tanggal 08 Mei 2015 terdapat kerugian negara/daerah sekitar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enamratus ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.non= Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor :31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti.Demikian juga Putusan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yangsama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa SayunMarini Binti Sudarso Winarto dengan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk. pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 padaintinya menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan kesatu primer yaitu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUdangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Bandung tanggal O6 Nopember 2013 Nomor: 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg serta Memori Banding Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa Terdakwa Rachmad Auliansyah Bin Halimdidakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu melakukantindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Primair Pasal

2 ayat ( 1 ) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo .

tahun 2013 sebesarRp.1.529.039.944,00 dibagibagi antara Terdakwa , Terdakwa II selakupetugas loket, Terdakwa III selaku Kasi Penataan Bangunan, dan saksi Drs.ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan danPertamanan Kota Palangka Raya serta saksi LELO ANGGORO,S.STP,MAPselaku Kabid Perijinan dan Penetapan pada BPPTPM Kota Palangka Rayasehingga memperkaya para Terdakwa dan para saksi tersebut;Perbuatan Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa Ill sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa mereka Terdakwa PERRY L RIWEY als PERRY BinLIONHARD RIWEY dan Terdakwa Il AGUSTINUS als PAK AGUS BinETHELBERT F LOMBENG selaku pelaksana pada seksi Penataan dan ljinMendirikan

Menyatakan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31.

sebesarRp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan PengawasanDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SRHalaman 35 dar 213 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Tte175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan AnggaranBelanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Tahun 2015.on= Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001. 222222 202202 SUBSIDAIR:eoarrs Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada PemerintahDaerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendaharapengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaranpada Satuan Kerja Sekretariat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3)Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor. 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsumya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4.

Menyatakan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.PAterbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Halaman 2/186 Putusan No. 77/ Pid SusIPK/2018/PN.KdiTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pajak PPN 10,00% dan tidakdipungut, sebesar Ri 8.995.000,00(1)Nilai SP2D dibayarkan atas SPKyang telah memperhitung kan pajakPPN 10,00%, tetapi tidak dipungutRp98.945.000,00(2) NilaiSP2D dibayarkan atas SPK tidaktermasuk pajak PPN 10,00% (atauPajak PPN 10,00 % dipungut)Rp89.950.000,00Kelebihan pembayaran Rp 8.995,000,00(5) Jumlah kerugian keuangan negara Rp935.662,500,00Jumlah Z) dikurang 2), 3), dan 4) Bahwa perbuatan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.AP., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndangHalaman 176/186 Putusan No. 77/ Pid SusTPK/2018/ PN.