., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Ad Hoc Tipikortersebut, dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.

Pendidikan >: SMA.Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.Penyidik di Rutan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengantanggal 14 Desember 2020.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9Maret 2021;Majelis Hakim Tipikor

Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 22 Juli 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2021.danmemori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2021 oleh JurusitaPengadilan Negeri Polewali atas dasar Surat Permintaan bantuanpemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Tipikor

Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu Bukti T II.1 sampai denganBukti T IIl.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim TingkatPertama dalam Putusan halaman 31, benar bahwa buktibukti tersebutbukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh menyimpulkan bahwa Penggugat dapatmembuktikan dalildalil gugatannya bahwa tanah terperkara seluas 7.500 M2yang terletak di Desa

Rp. 139.000,00,JUMMAN ... 0... eeeeeeee :Rp. 150.000,00,Salinan yang sama bunyinya olehPanitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH.M.H.Nip. 19620616 198503 1006Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNAHalaman 31 dari 30 Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT BNA

keuangannegara/daerah ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,Anggota Majelis Hakim Ad Hoc berpendapat bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa adalah antara pribadi dengan pribadi, bukanpribadi dengan negara/daerah maka perbuatan Terdakwa masuk ke areakeperdataan (yaitu mengenai utang piutang) atau dapat pula masuk kedalam area pidana umum yang diatur dalam KUHP (Kitab UndangUndangHukum Pidana) bukan termasuk tindak pidana korupsi yang diatur dalamUU No. 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR

sebagaimana telah diubah denganUU No. 20/2001 Tentang TIPIKOR pada Pasal 8.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sayaselaku Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbuktitetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi makaterhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; Adapun untuk selain dan selebihnya saya sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

No. 1005 K/Pid.Sus/201542selanjutnya saya Terdakwa Robert Edison Tandjung mengundurkan diri dalampengurusan selanjutnya pengurusan administrasi dan lain lain di selesaikan olehTerdakwa Yessi Hein Mumu.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang pada halaman 150 point kedua dan ketiga Terdakwa Yessi Hein Mumumemperoleh keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan saya Terdakwa Robert Edison Tandjung memperoleh keuntungansebesar Rp50.000.000

Terdakwa Robert Edison Tandjung tidak berkeberatan dandapat menerima tetapi saya memberi masukan bahwa yang di maksudkandengan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, seharusnya menentukan peranankeikutsertaan seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsiharus diuraikan secara objektif tentang keikutsertaan dan bukan subyektifitaspenafsiran sematamata dengan standart yang tidak jelas seperti yang selama inidilakukan oleh Polisi, Jaksa dan HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdan Hakim Tipikor

Atas dasar itulah,maka Terdakwa memohon adanya pemeriksaan tingkat banding atas putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Kupang berupa pidana tambahanmembayar uang pengganti kepada negara hanya karena adanya pelunasan hutangdari Yessy Hein Mumu kepada Terdakwa, yang seharusnya hal itu merupakantanggung jawab hukum Yessy Hein Mumu secara pidana.Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding telah tidakmenerapkan aturan hukum tentang asas pertanggugjawaban hukum pidanasebagaimana

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg., Pemohon hanya dikenai pidanapokok dan tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik. (Bukti P5);4.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 Juncto Surat Penyerahan Terpidana anLucianty kepada Lp Wanita Klas Il Palembang NomorB30/Han/Eks/26/05/2016 Juncto Berita Acara Penerimaan UangDenda Nomor BA12/26.Ek.2a/05/2016 Juncto Berita AcaraPenerimaan Biaya Perkara Nomor BA31/26.Ek.5a/05/2016 Junctosurat Keputusan LP Wanita Klas Il A Palembang NomorW6.Pas3.PK.01.05.03892 Tahun 2016 Juncto Surat PengakhiranBimbingan Nomor W6.PAS.20.PK.01.05.10789/2017, yangberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg (Bukti P5);6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan)Nomor BA31/26Ek.1/05/2016 (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 (Bukti P7);8. Fotokopi Surat Penyerahan Terpidana an Lucianty kepada Lp WanitaKlas I Palembang Nomor B30/Han/Eks/26/05/2016 (Bukti P8);9.

(Persero) Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggalHal 1 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk 26 April 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ; Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 13

Juni 2014sampai dengan 11 Agustus 2014. ; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014sampai dengan 10 September2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan10Oktober 2014;Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTOBinMADWITANOM dan Terdakwa 2.

, tidak ikut menanganiperkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan danpenyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkapsaksi masih di Tipikor ; Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;Bahwa saksi tidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di PolresBantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ; Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya dia ketemu saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah menerima

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa, 30September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang,RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI, S.H.

Dimana PemohonKasasi adalah satusatunya yang mencari, mencukupi, menghitung kiraakan nafkah mereka (tanggung jawab) dan tulang punggung keluagayang dulunya pernah diuji dengan musibah tsunami dan kini mencobamenapaki kehidupan dan bangkit kembali dengan usaha dan doa;Namun sebagai manusia biasa Pemohon Kasasi tersentak dan sedihakan sikap Penuntut Umum mengajukan banding atas putusanpengadilan tingkat pertama dan atas banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.

Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan

Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.

Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati

Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.

Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum oleh karena perbuatanTerdakwa dalam surat DakwaanSubsidiar Pasal 3 UndangUndang Tipikor adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamsurat Dakwaan Primair, tanpoa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan PA/PPK karena perbuatanmenyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga perbuatanmelawan hukum, justru oleh karena dengan perbuatan

melawan hukum berlakubagi siapa saja sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diriTerdakwa sendiri yang mampu bertanggungjawab secara hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor dalamperkara a quo;.

Energy Spectrum;Pendidikan : S1;Terdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan;Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh:e Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Julie Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejaktanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal O1September 2012 ;e Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,sejak tanggal 02 September = sampai dengan 31 OktoberHal. dari 56 hal.

PUTUSANNo. 1240 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMAR HAMZAH ;Tempat lahir : Padang Sidempuan;Umur/Tanggallahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Simpang V Pasar Il Jalan Mesjid GangSedulur, Kelurahan Helvetia, KecamatanMedan Helvetia, Kotamadya Medan;Agama : Islam ;Pekerjaan

Mohamad Askin, S.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

Oleh karennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yangmengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telahtepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkan buktibukti dan saksisaksi.2.

mengajukanpembuktian dalam perkara a quo.14.Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telahmenerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 4/Pdt.G/2019/PNJth, tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yangdimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas,maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesarRp. 5.000.000.000, (Lima

Tanggal 17 Nopember 2001;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;" Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa serta BarangBukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana

MARPAUNG, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga KAMIS, tanggal 1 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Maijelis tersebut,dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JAHYA AMUJADI, SH., selakuPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota tsb, Hakim Ketua Majelis tsb,1. MARSIDIN NAWAWI, SH. MH.

tanggal 4 Maret2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan13 April 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 April2017 sampai dengan 13 Mei 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei2017 ;Majelis Hakim sejak tanggal23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Juni2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan danmembacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan,sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.NO.REG.PERKARA : PDS02/RP9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal danhari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor

Tipikor/2015/PN.Kdi:TuntutanHal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/20161. Menyatakan Terdakwa Drs.