Ditemukan 11326 data
90 — 49
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
81 — 44
Ini artinya Nasihun bin Simansebagai pemilik tanah tidak mengakui penguasaan tanah seluas 4.000m2 oleh Penggugat, dan hal ini membuktikan bahwa belum ada /everingatas bagian tanah tersebut oleh Nasihun bin Siman kepada Penggugat(Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdata).Fakta belum adanya /evering atas penguasaan tanah seluas 4.000 m2tersebut juga dapat dibuktikan dengan belum dilakukannya pemecahanHal 26 Put.
No. 696/ Pdt/2017/PT.DKI6.Siman kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimanaketentuan Pasal 616 jo 620 KUHPerdata.
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Agus Julianto
99 — 6
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
DAHMAN SIRAIT
91 — 30
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
80 — 175
;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
48 — 15
Kuasa belum ada atau tidak pernah mengalihkan, memindahtangankan, menjual, serta tidak pernah menandatangani akta jual belli(AJB) atas sebidang tanah dimaksud sehingga jelaslah permintaanPenggugat kepada Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukumkarena tidak ada jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariil jual beli belumtercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620
132 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHPPerdata;Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan "Hak milik atas barangbarangyang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepadaorang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahanmenurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya;Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan "penyerahan atau penunjukanbarang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620KUHP Perdata";Pasal 620
89 — 13
Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .
193 — 73
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
149 — 24
Oleh : CV.Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
(SPK No : 620/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)19. Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenal Alam sekitar 50.200.000, CV. Garuda Masuntuk siswa TK Kec. Rimba Melintang.(SPK No : 621/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)20. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal alam Sekitar 56.100.000, CV.Wahyuuntuk Siswa Paud Kec. Bangko(SPK No : 631/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)21. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal Alam Sekitar 20.600.000, CV.Wahyuuntuk siswa Paud Kec.
Pbr31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK KecamatanRimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
GarudaMas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15September 2014.
75 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
27 — 28
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
109 — 43
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
71 — 28
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
71 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
105 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
97 — 28
Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan