Ditemukan 516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.h.dalam sh.adalah shalam st.dalam skh.dalam s.t.dalam shahalam
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-05-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2009/PTUN
Tanggal 1 Desember 2009 — Ny. BAIDAR BINTI REKAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
463 — 431
  • RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47 : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuiadanya keputusan tersebut.
    RIAWAN TJANDRA, SH.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OFGOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legalsecurity), asas bertindak cermat (principle of carefulness).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-09-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — ABDULLAH DOHENG Bin DOHENG vs. Hj. AMINAH Dg. SUNGGU Binti H. MAS’UD Alias H. SAUDE, dkk
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdatahalaman 70 yangmenyatakan bahwa..... hakim bertugas mempertahankan tata hukumperdata sesuai dengan kasus yang disengketakan....dst.4. Bahwa ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa seoranghakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang digunakansebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, ia harus terlebin dahulumemahami inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa.5.
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 15-01-2014
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2013/PTA.Yk
Tanggal 19 Desember 2013 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
50 — 14
  • amar putusan nomor 4, 5, 6 masih dalamkerangka yang serasi dengan inti gugatan yakni petitum nomor 3 dan amar putusannomor 3 tetang hadlonah/pemeliharaan anak , amar nomor 5 mengenai pemberiankesempatan kepada Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara danmendidik serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, amar nomor 6perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, hal demikianini diperbolehkan dan dapat dibenarkan sebagaimana pendapat Yahya Harahap, SH.Dalam
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN RAHA Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Rah
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penggugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG RAHA UNIT LAENDE
Tergugat:
LA ODE MUSTAFA
30 — 17
  • Yahya Harahap, SH.dalam buku SegiSegi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertiansuatu hubunganhukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatanhak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan padapihak lain untuk menunaikan prestasi, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjianmenurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan din,Kecakapan untuk membuat suatu
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-05-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 12/PDT.G/2014/PN.KLA
Tanggal 26 Maret 2015 — Penggugat:
sukatno
Tergugat:
PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk Kcp Ukm Natar, Dkk
44 — 5
  • Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
    Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA: Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dam Putusan Pengadilan Sinar Grafika,Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 449 sebagai berikut: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpatendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumjelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Philipus Mandiri Hardjon, SH.dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia terbitan Gajah Mada University Press tahun2001 halaman 146, Keputusan TUN yang berlakunya seketika(sekali pakai) merupakan KTUN kilat (eenmalig).
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN WAINGAPU Nomor 11/Pid.B/2019/PN Wgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVIANTIE SINA ,SH
Terdakwa:
1.YEMIS LODU WULANG Alias YEMIS
2.FRISTOSIUS TANGU KONDA Alias ISTO
57 — 8
  • menjawab semua pertanyaan yangHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 11/Pid.B/2019/PN.Wgpdiajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaansehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atasperbuatannya;Meimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurBarang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.2 Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orangMenimbang,bahwa menurut R.SOENARTO SOERODIBROTO,SH.dalam
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 326/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
1.MUHAMMAD YUSUF
2.ERI ARDIANSYAH LUBIS, SE
Tergugat:
1.H. MUHAMMAD HAMZAH MAMBA
2.ANWAR DAENG TULA
3.KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI
69 — 21
  • Harianja, SH.Dalam hal ini masingmasing diwakili oleh kuasanya M. SA'l RANGKUTI,SH,. MH, ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH, M. IQBAL RANGKUTI, SH, M.BAHRAN PARINDURI, SH dan RAHMAD MAKMUR, SH, masingMasingadalah Advocates & Legal Consultant pada M. SAI RANGKUTI &ASSOCIATES berkantor di Jin. Letda Sujono No. 37 B Medan,Sumatera Utara Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkanKekuatan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnyadisebut disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan1. H.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 29-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak
Tanggal 11 Mei 2021 — Terdakwa
126 — 67
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaranpokok, yaitu perlindungan masyarakat danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, dengandemikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslahmempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secara komprehensif demiterwujudnya keadilan, kKemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-04-2005 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2527K/Pdt/2002
Tanggal 12 April 2005 — Asep Zaenal Arifin ; Janjan Mulyana ; Betty Rahayu ; Tan Erlia
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena secara hukum peralihanhak itu telah terjadi sejak ditandatanganinya akta hibah a quooleh para pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.123K/Sip/1970 dan sebagaimana kesimpulan Boedi Harsono, SH.dalam bukunya UndangUndang Pokok Agraria Hal.172178yang menyebutkan : Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndangPokok Agraria dalam pasal 19 menentukan bahwa jual beli (i.chibah) tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1304 K/PID/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — H.M. YUSUF bin ABDURAHMAN
86 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHP", edisi kedua halaman 331332). Bahwa kekuatan pembuktianketerangan Terdakwa seperti yang telah diungkapkan, seribu kali punTerdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yangbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuanitu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna,menentukan dan mengikat.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 725/Pid.B/2010/PN.SRG
Tanggal 16 Februari 2011 — SYAHRUL PULUNGAN Bin OSMAN PULUNGAN
356 — 10
  • Lamintang, SH.dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, cetakan ketiga 1990,hal 213 menerangkan bahwa perkataan Menguasai dalampasal ini adalah terjemahan dari perkataan Zichttoeeinene yang menurut Memorie van Toelichting mempunyaiarti sebagai menguasai benda seolaholah ia adalahpemiliknya ;Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud dalampasal ini ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit,dimana baru dianggap sebagai pencurian apa bila dapatdibuktikan bahwa perbuatan pencurian itu agar ia dapatmenguasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 19-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PDT/2012
Tanggal 19 Juli 2013 — SUPARDI ,dkk ; WIDODO,dkk
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 173 dapat ditegaskan perkarabantahan yang diajukan oleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telah diputusterlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar. Menurut Pasal 1916 ayat 2 Nomor 3BW maka putusan Hakim adalah persangkaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — A.M. ADI WIJAYA lawan FRANSISKO SUGIANTO dan UMI LUTFA
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan olehSinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, pada halaman 111Halaman 11 dari 18 hal.Put.
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 18-11-2018
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 64/Pid.B/2018/PN sml
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO, S.H.
2.ARLY SUMANTO, S.H.
Terdakwa:
CHARLES LARITMAS Alias CENI
106 — 21
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2011 — Upload : 09-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3121 K/PDT/2010
Tanggal 28 September 2011 — Hj. JATI ; Hj. JATI
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jati dipersalahkan jika tindakan saudara Tergugat Thahir, SH.dalam menjalankan profesinya tidak sesuai standard prosedur, karenaTergugat Il Hj. Jati orang tidak tau hukum memberi kuasa kepada Tergugat Sdr. Thahir, SH. adalah untuk membela kepentingan Tergugat Il Hj. Jatisesuail dengan prosedur hukum. Hj. Jati tidak memberi kuasa kepadaThahir, SH. untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum ;Oleh karena itu, kalaupun Tergugat Sdr.
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-02-2009 — Putus : 02-09-2009 — Upload : 04-12-2011
Putusan PA MAGETAN Nomor 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt
Tanggal 2 September 2009 — perdata
66 — 20
  • M Yahya Harahap SH.dalam buku Ruang Lingkup Permasalah Eksekusi bidang Perdatahal 304 312, bahwa gugatan baru untuk penambahan amarputusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,sebatas amar putusan yang bersifat deklarator.
    Yahya MHarahap, SH.dalam buku yang sama edisi II hal 339 alenia ke 2 berpendapatAgar terhadap putusan perkara Kontentiosa yang bersifatdeklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yangberkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melaluigugatan baru yang dapat memungkinkan untuk di eksekusi.Intidari pendapat diatas bahwa yang dapat diajukan gugatan baruadalah putusan perkara kontentiosa yang bersifat diklaratoragar melekat kekuatan eksekutorial.
Pengadilan PN MAJENE Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-07-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 19/Pid.B/2014/PN.MJN
Tanggal 19 Agustus 2014 — FIRDAUS ALIAS DAUD ALIAS KAODA BIN RUSMAN
51 — 11
  • LAMINTANG, SH.dalam bukunya DelikDelik Khusus terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985halaman 303 dikatakan pengertian terangterangan atau secara terbukaadalah dapat dilihat oleh umum atau dapat dilihat oleh setiap orang ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganawalnya saksi korban Ikbal bin Muh.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 748/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHLIS bin H. MUSTARI Diwakili Oleh : Alpian, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ST. HADINDA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ASRIANA, SH.
35 — 9
  • B, SH.Dalam persidangan yang membenarkan Terdakwa saat diintrogasimengatakan, benar sabhu tersebut milik Terdakwa yang di beli seharga Rp.130.000, OO (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwadalam bekerja dan Terdakwa membenarkan shabu yang dibelinya digunakanuntuk bekerja;Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan dua hari sebelumtertangkap Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabuBahwa Terdakwa untuk membeli sabusabu dengan maksud tujuan untukdigunakan sendiri dalam berkerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/Pdt/2007
Tanggal 22 September 2008 — 1. BIBIT, DKK. VS KASMIN alias GEMPAL DAN 1. HADI SUPARNO, DK.
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Retno Wulan Sutanto, SH. dan Iskandar OeripKartawinata, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata DalamTeori danPraktek, terbitan Alumni Bandung 1986 mengemukakan:suatu suratgugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai dudukpersoalannya;Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari surat gugatanHal. 10 dari 16 hal. Put.No.199 PK/Pdt/2007disebutkanfundamentum petendi atau posita.