Ditemukan 1436 data
138 — 78
Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, beralamatdi Jalan Raya Bangkinang Kuok Km.9 Bangkinang 28401. Telephon (0762)7000121, sebagai TERGUGAT III ;1 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn. Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. GubernurProvinsi Riau Cq. Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar,Bangkinang Telephon (0762 ) 20077, sebagai TERGUGAT IV ;. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq.
Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah melakukanperubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi TerbatasTesso Nilo Jo areal Kawasan Hutan dengan tujuankhusus (KHDTK) Kepau Jaya, yang saat ini menjadiobjek sengketa dan tidak pernah merubah statuskawasan hutan tersebut dengan memberikan izinpelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karenastatusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi HutanProduksi Terbatas sebagaimana angka dan 2 di atas.Bahwa Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (Tergugat III) telahmelaksanakan
Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil SeratNomor : SK.85/VII/BPHPS01/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang PembentukanTim Gelar Perkara dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan PenyelesaianKasus Perambahan KHDTK Kepau Jaya Tahun 2011, diberi tanda T.V13;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat VIII telahmengajukan alat bukti surat
30 — 9
terjadi diapotik uang dari kasir tidak diserahkan ke bendahara, oleh kasir tetap disimpan dilaci kasir dan pembukuannya tidak ditandatangani bendahara tapi ditandatanganiKepala unit.e Bahwa jabatan struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara karenabendahara merupakan jabatan fungsional.7 Saksi AGUS TRI PURWANTO :e Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf bagianpenerimaan pada Kantor Kasda Kabupaten Blitar yang tugasnya menerima setorandari seluruh instansi penghasil
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
28 — 21
jumlahnya lebih kurang sebesar Rp300.000.000.00, (tigaratus juta rupiah), telah digunakan oleh Termohon untuk keperluan keluargaPemohon dan Termohon seperti, membeli mobil dan motor, renovasi rumahPemohon dan Termohon di Makassar dan keperluan lainlainnya, sehinggauang tersebut telah habis terpakai semua.Bahwa perkerjaan Pemohon saat ini sebagai Petani yang menanami sayurmayur seperti kKacang panjang, merica, jagung dan lainlain dan Pemohonbiasanya panen secara keseluruhan pertiga bulan dengan penghasil
114 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 P/HUM2007.kerap menuduh Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor bahan bakuNarkotika dan Psikotropika, maka sesuai dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara, dalam Pasal 43menyebutkan bahwa DepartemenPerdaganganmempunyaitugas dalampenyelenggaraan sebagianurusanpemerintahdi bidang perdagangantelah mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan a quo.Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri
141 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 36 halaman.
- Tentang : Minyak dan Gas Bumi
Mengingatminyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara danmerupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, makapengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesarbesarnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Dalam rangka memenuhi ketentuan UndangUndang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsasejak
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
NGIE TJUNG
141 — 30
Penghasil Terdakwa sendiribersih tiap trip berkisar delapan jutaan. Dalam satu bulan bisa sampai 25jutaan. Terdakwa mendapatkan hasil dari keuntungan penjualan ikandikurangi kebutuhan operasional perbekalan dan gaji ABK. Perbekalan dangaji ABK biasanya berkisar 27 jutaan pertrip,bahwa Ikan hasil tangkapan kapal KM. SARI akan dibawa ke Tanjung pinanguntuk dijual ke pengepulbahwa KM. SARI Tidak pernah masuk ke pelabuhan selain di kKepulauan riau.bahwa pada trip ini, KM.
12 — 3
. : 608 K/AG/ 2003, untuk menentukan besarnya nilai mutah, nafkah, maskan, dan kiswahselama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan rasakeadilan, untuk itu. maka Majlis akanmempertimbangkan besarnya nafkah sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Tergugat rekonpensi penghasilanTergugat Rekonpensi adalah Rp.1.600.000, ditambah penghasil anpenghasilan lain,namun menurut Penggugat Rekonpensi adalah lebih dari Rp.4.000.000, (empat jutarupiah
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
191 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UndangUndang
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;.
Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Joshua Laroh Marbun Bin Saor Marbun Lumban Batu
86 — 7
2001tentang Migas yang berbunyi Setiap orang yang melakukanPengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usahapengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluhmilyar rupiah); Bahwa yang dirugikan jika ada kegiatan usaha di sector migas tanpaperizinan, baik itu izin niaga, pengolahan, penyimpanan = danpengangkutan adalah Negara dalam hal ini Republik Indonesia dalam halini jika diperjelas lagi yaitu daerah penghasil
19 — 12
Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi danbantahan Tergugat Rekonvensi, maka =majelis hakim akanmempertimbangkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaiberikut:Nafkah MadliyahMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampautersebut karena tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3bulan.Menimbang, bahwa rekonvensi berupa nafkah lampau oleh PenggugatRekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan TergugatRekonvensi sekarng hanya mempunyai penghasil
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
CITRA AGUSTINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Jombang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Wonosalam
41 — 12
SAKSI 1 SUWANDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaPIJIADI; Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Panglungan, KecamatanWonosalam, Kabupaten Jombang; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa kurang lebih 4 (empat)tahun sebagai Kepala Dusun; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2015; Bahwa selain sebagai Perangkat Desa, pekerjaan sampingan saksiadalah sebagai peternak sapi perah atau sapi penghasil
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama PemohonBanding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standarinternasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarkingpremium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooperyang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
150 — 53
akantetap adalah karena tindakan dari Tergugat/Direktur Rumah Sakit Haji Jakartasendiri yang mengeluarkan surat pemberitanhuan No. 654/RSHJ/ DIR/XII/2014.tertanggal 31 Desember 2014 yang tidak sah menurut hukum.2) Tambahanketerlambatanpembayarandan Bunga daritambahanketerlambatan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) sub a,bdan c Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahandengan perincian sebagai berikut :Ayat (1) sub a dan b : Tambahan keterlambatan pembayaran yumia Denda Upah/Penghasil
424 — 61
daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil