Ditemukan 1440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis penghasilah
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 2 Mei 2012 — - RIFQI ROZAQ, S.Si bin SARWANU
40 — 8
  • ditandatangani saksi HediYuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londo dantanda tangan penerimaan yang dilakukan saksiHedi Yuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londotersebut tanda tangannya mirip tanda tangankeempat konsumen dan saksi Hedi YudaPermana Dwi Nur Cahyo als Londo yangmembawa uang muka keempat calon konsumentersebut;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidakpernah melakukan pengecekkan atau verifikasidata calon konsumen baik tentang pekerjaan,alamat tempat tinggal, cek lingkungan , karakterkonsumen, pemakai unit, penghasil
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi - RICKSY PREMATURY
252 — 146
  • Chevron Pasific Indonesia bergerak dibidang eksplorasi minyak dan sebagai penghasil; limbah B3, adakewajiban PT.
    Verifikasi PengelolaanLimbah B3 pada Deputi Bidang Pengolahan B3, Limbah B3 danSampah;Bahwa lingkup kerja atau sesuai Tupoksi saksi adalah menyiapkanperumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,pelaksanaan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, danpelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang verifikasipengelolaan limbah B3;Bahwa setahu saksi PT Chevron Pasific Indonesia adalahperusahaan yang bergerak di bidang migas,Bahwa setahu saksi PT Chevron Pasific Indonesia sebagaiperusahaan penghasil
    ;Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU No.382 Tahun 2009menyatakan, bahwa dalamhal penghasil limbah tidak mampumengelola limbahnya maka bisa menyerahkan kepada perusahaanyang mendapat ijin. Dengan ketentuan 100% limbahnya menjaditanggungjawab pihak ketiga, kalo belum memenuhi ini masihtanggungjawab Chevron.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 30-01-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN SERANG Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SRG
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
FITRIAH, S.H.
Terdakwa:
PT DATONGLIGHTWAY INTERNATIONAL TECHNOLOGY
55 — 36
  • /dlh/ 2020 tangal 14 oktober 2020 tentang rekomendasi teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan penyimpanan;
  • 5 (lima) lembar foto copy sk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten serang nomor : 658/058/sppk/ tpsl-b3/ dpmptsp/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin pengelolaan limbah b3 untuk penghasil (kegiatan penyimpanan) pt. datong lightway international technology;
  • 20 (dua puluh) lembar foto copy sk direktorat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabangpusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UU No.8/
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SOE Nomor -9/Pdt.G/2020/PN Soe
Tanggal 14 Juli 2020 — -HENDRIK TASUAB (PENGGUGAT) LAWAN -OCE TAPATAB Alias OKTIFIANUS TOTO Alias OCE TAPATAB,DK (TERGUGAT)
134 — 53
  • induk sapi milik Penggugat yang belum sempat dilakukanpenandaan dengan menggunakan cap milik Penggugat dikarenakan sapitersebut melompat keluar dari kandangnya, namun saat melompat keluarkadang tersebut pada paha kanan bagian dalam hingga ke perut sapi terkenatertusuk pagar, sehingga mengalami luka dan luka tersebut membekas sampaidengan saat ini, hal mana sebagai tanda bahwa sapi sengketa adalah sapi milikdari Penggugat;Menimbang, bahwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakansalah satu daerah penghasil
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA BANJARBARU Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 37
  • Bjbsebesar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) maka kepada Tergugatharusnya dapat memberikan gaji dari penghasilan tersebut sebesar 1/3(satu pertiga) dari penghasil Tergugat kepada anak kedua Penggugat danTergugat dengan jalan dipotong langsung melalui bendahara gaji yangdimasukan langsung ke rekening anak kedua Penggugat dan Tergugatbernama ANAK KEDUA lahir di Banjarmasin tanggal 15 Desember 2002;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — DARMAN DARMIN, dk vs TAMIN CHANDRA
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Tentang Kerugian MaterilBahwa adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Para Pemohon Kasasisemula Para Pembanding/Para Penggugat adalah kehilangan Pendapatan dariHasil Karet yang selama ini diambil oleh Keluarga Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat yakni selama 49 Tahun dengan penghasil
Pengadilan PT PADANG Perdata Waris
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 100/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Baharuddin Melawan : Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang, dkk.
94 — 94
  • Perobuatan Tergugat Ill ini jelasmengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa danselanjutnya mensertifikatkannya, tanoa mempedulikan 2 bagian hak Penggguatsebagiamana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baikmengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangatmerugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanahsengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.Kusnadi
2.Ludi Antoko
3.Samidi
4.Miseman
5.Purwanto
6.Kasdu
7.Piyanti
8.Sunami
9.Legimin
10.Sugeng Moh. Soleh
Tergugat:
10.Direktur Utama PTPN XII (PERSERO) dahulu bernama PTPN XIII Cq Manager PTPN XII Kebun Pancursari Kab. Malang
11.MENTERI DALAM NEGERI
12.Menteri BUMN
13.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Pertanahan Jawa Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang
163 — 139
  • Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam RisalahPemeriksaan Tanahnya tanggal 21081985 No.46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonatersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas+ 1.863,86 Ha, selebinnya seluast+t 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan daripermohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan
    dandalil no. 24 (Seharusny urut 26) juga dalil yang tidak benar padahalupaya damai oleh pihak Tergugat sudah sering dilakukan dengan dialogdan memberi tawaran Kerja Sama Usaha (KSU) di areal Perkebunanmilik Tergugat namun tawaran tersebut tidak dihiraukan dan denganterangterangan bahwa para Penggugat menginginkan tanahperkebunan milik Tergugat dengan berbagai dalih yang menggiringOpini, padahal sudah jelas dan nyata tanah perkebunan milik Tergugat adalah tanah milik Pemerintah RI/Negara sebagai penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
194 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PersentaseIndustri pajak kontribusipajak1 Badan Usaha Milik 1.890 triliun 160 triliun 8,5 %Negara2 Real Estate dan 907 triliun 142 triliun 15,7 %Konstruksi3 Kesehatan dan Farmasi 307 triliun 3 triliun 0.9%4 Rokok 248 triliun 131 triliun 52,7 %5 Telekomunikasi 114 triliun 3 triliun 3% Industri Hasil Tembakau juga berkontribusi langsung terhadappenerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau (DBHCHT yang nilainya sama dengan 2% dari jumlahcukai, yang didistribusikan ke daerah daerah penghasil
    Pada tahun 2007 Indonesia menempati urutankeenam negara produsen daun tembakau di dunia (setelah China,Brazil, India, Amerika Serikat dan Argentina).Daerahdaerah penghasil tembakau tersebar di banyak daerah diIndonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/PDT/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT IKHTIAR BARAYA UTAMA vs PT KOMPONINDO BETONJAYA
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3595 K/Pdt/201580.81.82.83.84.melindungi kepentingan hukumnya (ignorantia legis non excusatpengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat mengalami kesulitan finansial untuk 4 mengoperasikan mesinmesin penghasil Tiang Pancang Beton pihak 1 dikarenakan terkadang biayapengoperasian untuk memproduksi Tiang Pancang Beton menggunakanbasil penjualan Tiang Pancang Beton sebelumnya;Bahwa sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT BANGUN NUSA MANDIRI
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibebaskan dari pengenaanPPN adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAIPAN NADENGGAN;
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 aay eenDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 05-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 7 Maret 2016 — Terdakwa I Naim Bin Pugu dan Terdakwa II Asri Bin Bekkong ,JPU,Niswan Kadir, SH
44 — 13
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 73/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 9 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : NURJAYA SUKA Diwakili Oleh : EMELYANIE, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
119 — 58
  • No. 73/PDT/2016/PT.PLK20.2s22sdan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubahfungsi menjadi perkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringanserta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikankontribusi terjadinya pemanasan global.Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 28-01-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 24/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 18 April 2016 — Terdakwa Baharuddin Alias Baha Janggo ,JPU,Supriyadi, SH
42 — 17
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
73 — 41
  • Ad Hoc;Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
    UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor : 49/G/2011/PTUNPLG6624.25.26.21sHK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOCFIN INDONESIA
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penyerahan dariunit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, makaPajak Masukan dalam rangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidakdikreditkan;Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikantor Pelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinyaKPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai denganketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporan kewajiban PajakPertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 225/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
41 — 14
  • semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah kebenaran sisa uangdiposito yang belum dikembalikannya kepada Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.288.190.300,00 (satu milyar duaratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)tersebut, akan tetapi tidak dapat dikembalikannya jumlah uang sisa deposito itubukan didasari niat buruknya sebagaimana dituduhkan, tapi karena jumlah uangitu telah diserahkan kepada para petani tebu penghasil
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat IV : GAFUR Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat II : LA FUDI Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat III : ARFIN Alias LA RUFINI Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Pembanding/Penggugat I : KADIR TARAPE Diwakili Oleh : KADIR TARAPE
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN pROV. SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN KAB. MUNA
Terbanding/Tergugat I : WA ALUSU
104 — 63
  • REKONVESI1.2:Tergugat dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat RekonvensiPara Penggugat dalam konvensi sekarang menjadi para TergugatrekonvensiBahwa pada awal bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi mencobakeberuntungan di Jayapura dengan membuka warung untuk berjualanberupa Kuekue, makanan ringan lainnya, bensin, pinang, dan pakaianjadi.Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat Rekonvensi memperolehhasil bersih setiap hari Rp 400,000, samapai dengan Rp. 500,000,Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil