sebesar Rp.87.447.185,00 tersebut telah dibayar olehPemohon Banding;bahwa Pasal 1 ayat (10) dan (11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor145/PMK.04/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam RangkaImpor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negerimenyebutkan:Ayat (10):Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut BPN adalah dokumen yang diterbitkanoleh Bank Persepsi/Bank Devisa

Apabila BeaCukai meragukan keabsahan & waktu berlakunya SKB PPh ps 22 impor tsb,seharusnyadilakukan Konfirmasi ke Kantor Pajak setempat terlebih dahulu, apakah Jatuh temponya didasarkan padaTanggal Impornya ( TgI B/L) & Tanggal Pembayaran PIB di Bank Devisa ( Tgl.Aju PIB ), serta bukan dr Tg!

bahwa pada saat importasi dilakukan dengan PIB Nomor 000914 tanggal 4 Januari 2013, Surat KeteranganBebas / Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET006/IMPOR/WPuJ.11/ KP.0603/2012 tanggal 3Februari 2012 sudah tidak berlaku;Menurut Pemohon Banding Apabila Terbanding meragukan keabsahan & waktu berlakunya SKB PPh ps 22 impor tsb, seharusnyadilakukan Konfirmasi ke Kantor Pajak setempat terlebin dahulu, apakah Jatuh temponya didasarkan padaTanggal Impornya (Tgl B/L) & Tanggal Pembayaran PIB di Bank Devisa

Digjaya Untung Valasindokembali meminta uang pembelian valas sebesar Rp. 1.257.000.000,(satu milyar dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah) akan tetapi terdakwamengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila disertaiunderlying yakni bukti pembelian dolar untuk keperluan/pembayaran yangdikeluarkan oleh penerbit underlying padahal di dalamSurat Edaran kepada Semua Bank Umum Devisa di Indonesia Nomor :16/14/ DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asingterhadap Rupiah antara Bank dengan

Digjaya Untung Valasindokembali meminta uang pembelian valas sebesar Rp. 1.257.000.000,(satu milyar dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah) akan tetapi terdakwamengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila disertaiunderlying yakni bukti pembelian dolar untuk keperluan/oembayaran yangdikeluarkan oleh penerbit underlying padahal di dalam Surat Edarankepada Semua Bank Umum Devisa di Indonesia Nomor : 16/14/ DPMtanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadapRupiah antara Bank dengan

kasasi ke1, ke2 dan ke4tidak dapat dibenarkan karena:mengenai keberatan ke1: penggantian Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964No. 32 tidak merupakan perobahan perundang2an dalam arti pasal 1 ajat 2Kitab Undang2 Hukum Pidana ;mengenai keberatan ke2: keberatan ini pada hakekatnja adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai, penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi darisebab tidak mengenai hal

Bahwa dengan terhentinya operasional perusahaan menyebabkanpenerimaan negara berupa devisa sebagai hasil ekspor yang setiaptahunnya mencapai sebesar USD 500.000,00 hingga USD 800.000,00akan hilang, terutama dalam kondisi krisis finansial global seperti saat ini.. Bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi agar tetap kondusif perludiberikan kepastian hukum terhadap pengenaan pajak kurang bayar,sehingga merugikan pengusaha yang bergerak di bidang ekspor..

Dalam halini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidakmempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan pihakBussiness Sofware Alliance (BSA) dan merugikan kepentingan para penciptaatau pemegang izin, juga masyarakat konsumen dan Negara dalam penerimaanpajak/devisa serta kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak CiptaHal. 5 dari 7 hal. Put.

Bahwa oleh karena itu, tanpa bermaksud menyimpang dari aturan hukumnya,maka dalam perkara permohonan ini, pertimbangan hakim lebih kepadasubstansi sosial ekonomi karena banyak wanita di Subang yang bekera di luarnegeri untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan keluarganya, selaindalam hal ini tentunya negara mendapatkan keuntungan devisa dari uang yangdikirimkan ke Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalampenetapan ini Hakim hanya akan sebatas menegaskan

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Junaedi bin Warimin) terhadap Penggugat (Arita Devisa Evalina binti Sumari );

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

Penggugatsudah terikat kontrak yang telah disepakati dengan perusahaan luar negeri,sehingga apabila tidak memenuhi kualitas standar ekspor atau tidak tepatwaktu maka beresiko kena penalti/ denda, pengiriman melalui jalur cepat (fastvessel) dengan biaya ditanggung oleh Penggugat atau bahkan pesanan itudapat dibatalkan oleh pihak pembeli dari luar negeri;Bahwa Penggugat sebagai perusahaan eksportir sudah barang tentuperusahaan Penggugat adalah perusahaan yang didambakan oleh Negara,karena dapat menghasilkan devisa

pembeli di luar negeri, juga ada beberapa pengirimanekspor yang terpaksa dikirim melalui jalur cepat (dengan kapal laut fastvessel dan pesawat udara) dengan biaya ditanggung oleh Penggugat, sertaada beberapa kontrak atau PR (Purchase Order/ Pesanan Pembelian) yangakhirnya dibatalkan oleh pembeli dari luar negeri;e Bahwa dengan adanya pembatalan beberapa kontrak atau PO (PurchaseOrder/ Pesanan Pembelian) oleh pembeli dari luar negeri, sudah tentu halinipbun merugikan Negara karena mengurangi pemasukan devisa

kasasi ke1, ke2 dan ke4tidak dapat dibenarkan karena:mengenai keberatan ke1: penggantian Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964No. 32 tidak merupakan perobahan perundang2an dalam arti pasal 1 ajat 2Kitab Undang2 Hukum Pidana ;mengenai keberatan ke2: keberatan ini pada hakekatnja adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai, penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi darisebab tidak mengenai hal

Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan WajibBayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapat dilakukandi Kantor Bea dan Cukai dalam hal: a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukanoleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Putusan Nomor 707/B/PK/PJK/201 7dilakukan Wayib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau PosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenanakan pungutan impor;2.

Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP),Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukaiatas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP),Surat Tanda Bukti Setor (STBS), dan Surat SetoranPengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti PenerimaanNegara (BPN) yang diterbitkan oleh BankPersepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan/atau KPPN; Seluruh dokumen

sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakannama/quota eksportir lain.Butir 3.1Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quotaeksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP darieksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota,sepanjang dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a. dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan namaeksportir pemilik/quota qq.eksportir pemilik barang;b. eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan padaBank Devisa

Namun kami tetapbertekad dalam tahun ini untuk kembali menghidupkan kegiatanusaha serta melakukan kegiatan ekspor, sehingga Perseroanikutberkonstribusi dalam pembangunan ekonomi, perpajakan,menyediakan lapangan kerja dan ikut menyumbang devisa bagiNegara.

Bahwa menurut Penggugat, tidak seharusnya pihak Tergugatmenerbitkan Sanksi Administrasi kepada Penggugat, karena dua instansiterkait lain telah menerima penjelasan penggugat bahwa telah terjadikesalahan pengetikan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara nilaipenyerahan barang yang tertera pada dokumen resmi Bea dan CukaiBC.30 dengan jumlah devisa yang diterima dan SPT Masa PPN Juli2015.Hal ini dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya sanksi pembekuanrekening oleh Bank Indonesia;3.

tidak dianggap terjadipenyerahan Barang Kena Pajak dari eksportirpemilik barang kepada eksportir pemiliknama/kuota, sepanjang dipenuhi syarat syaratsebagai berikuta) Dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muatdisebutkan nama eksportir pemilik/kuota qq.Eksportir pemilik barang;b) Untuk ketentuan ini Pemohon Banding penuhikarena sesualdengan SE 15/BC/2002 nama pemilik kuotadisebutkan pajakkolom izin khusus yaitu) kolom nomor 18;c) Eksportir pemilik nama/kuota menerbitkan suratpermintaan pada Bank Devisa

Eksportir pemilik nama/quota menerbitkan suratpermintaan pada Bank Devisa yang menanganiekspor tersebut untuk langsung memindah bukukanhasi ekspor dimaksud ke dalam rekeningeksportir pemilik barang;c. Jasa yang diserahkan oleh~ eksportir pemiliknama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor,sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan eksportersebut dilakukan oleh eksportir pemilikbarang;d.

senilaiUSD 116.624,57 (seratus enam belas ribu enam ratus dua puluhempat koma lima puluh tujuh dolar Amerika);Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid/2019695.66.67.68.69.70.71.72.73.14.1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman uangke Rekening 023458482838 atas nama Sheng Da MiningCompany Limited di Bank HSBC di Hongkong tertanggal 5 April2016 senilai USD 116.454 (seratus enam belas ribu empat ratuslima puluh empat dolar Amerika);1 (satu) lembar formulir kegiatan lalu lintas devisa

tertanggal 27 April2016 sebesar USD 49.951,5 dari Rekening ICNO090514641774(Malayan Banking Berhad) atas nama PT Tunas Binatama Lestari(Singapura) dengan penerima Nomor Rekening 8060051926 BCAatas nama Yu Jing;1 (satu) lembar formulir kegiatan lalu lintas devisa tertanggal 19 Mei2016 sebesar USD 98.851 dari Rekening NRA104001397986400atas nama Qitaihne Long Coal Mining Co Ltd dengan penerimaNomor Rekening 8060051926 BCA atas nama Yu Jing;Struktur perusahaan Merge Mining Holding Limited (MMHL):Fotokopi

Bahwa Pasal 5 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor menyebutkanbahwa "Pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atauKantor Pabean sebelum atau pada saat PEB di daftarkan dengan kurs yang berlaku padasaat pembayaran".13Bahwa Pasal angka 41 dan Pasal 18 Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan CukaiNomor Kep151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan DiBidang Ekspor menyebutkan

No. 355/B/PK/PJK/2012Bahwa PEB tidak disertai dengan Surat Tanda Bukti Setor (STBS) Pajak Ekspordan cap dari bank devisa;Bahwa PEB merupakan satu kesatuan dengan invoice, dimana di dalamnya berisiinformasi mengenai invoice, bahwa apabila PEB lebih dulu diterbitkan dari padainvoice berarti tidak dapat diyakini kebenaran PEB tersebut. Sehubunganlengkap sehingga tidak dapat diyakini apakah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) benarbenar melakukan ekspor.d.

Di sisi yang lain bahwa Hedging merupakan suatu langkakebijakan atas estimasi konversi yang diperlukan dalam rangkaperlindungan atas mata uang Rupiah terhadap Valas khususnya USD.Bahwa dalam kaitan in casu FORWARD pada dasarnya merupakantransaksi pembelian atau penjualan devisa yang penyerahannyadilakukan dalam jangka waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggaltransaksi.

Di sisi yang lain bahwa Hedging merupakan suatu langkakebijakan atas estimasi konversi yang diperlukan dalam rangkaperlindungan atas mata uang Rupiah terhadap Valas khususnya USD.Bahwa dalam kaitan in casu FORWARD pada dasarnya merupakantransaksi pembelian atau penjualan devisa yang penyerahannyadilakukan dalam jangka waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggaltransaksi.

Bksmenanyakan kepada saksi korban pelanpelan kemudian menceritakanbahwa terdakwa membuka celana saksi korban dan kemaluannya dirabaraba dan jari terdakwa dimasukan ke alat kelamin saksi Shovia danmenggesekgesek alat kemaluan terdakwa ke alat saksi korbankemudian saksi Noversa ke rumah saksi Adrian Hari Sandi menceritakakejadian tersebut lalu melaporkan ke Polres Kota Bekasi untukpengusutan lebih lanjut.Bahwa saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapanak saksi bernama Shovia Putri Devisa

memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 17.00 wibbertempat di Rawa Bebek Rt.03 Rw.10 belakang Masjid Al FatahKelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi terdakwamelakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Shovia Putri Devizaanak kandung saksi Noversa Devis dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan cabul;e Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabulterhadap saksi korban Shovia Putri Devisa

sendiri kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksisebesar Rp.1500, ( seribu lima ratus rupiah) dan setelah itu saksi keluarbertemu dangan saksi Fadin langsung diajak pulang kerumah saksisesampai di rumah di tanya orang tua saksi dan saksi menceritakankejadian tersebut.Bahwa saksi Shovia Putri Deviza berumur 4 tahun lahir pada tanggal 16Mei 2011.Bahwa benar saksi pada saat bermain dirumah terdakwa hanya bermaindengan Aini dan ada terdakwa saja.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Shovia Putri Devisa

Putusan Nomor 1433/C/PK/PJK/2016kesalahan posting akun pembayaran dari Bank Devisa Persepsi(Bank Mandiri Cab.Cokroaminoto). Dari hal tersebut sudah adatindak lanjut dari Bea dan Cukai kepada KPPN Makassar sesuaisurat Kepala Kantor Wilayah Makassar dengan no. S694/WBC.15/2012 tgl. 10 Oktober 2012.h.