Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat selalu meminta imbal balik dan menominalkan dari apa yang diberikankepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terpaksaPenggugat bekerja sendiri dann juga ditanggung sepenuhnya oleh orang tuaPenggugat;b.

Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat selalu meminta imbal nalik dan menominalkan dari apa yang diberikankepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terpaksa Penggugatbekerja sendiri dann juga di tanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;b.

Mekanisme Partisipasi Masyarakat tertanggal28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN 1 Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten RajaAmpat Program Subsidi Imbal

Mekanisme Partisipasi Masyarakat tertanggal28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN 1 Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten RajaAmpat Program Subsidi Imbal

Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44 tahun 2004tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru(USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Dokumen MOU tentang Pemberian Program Block Grand PembangunanUSB SMP ;Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor 051/C3/LL/2005tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru (USB) 2004 ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran KabupatenRaja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampatprogram subsidi imbal

mekanisme partisipasi masyarakattertanggal 28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis KabupatenRaja Ampat Program Subsidi Imbal

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi UtaraNomor : 050/Kep/Diknas04/ 653/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentangPenetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Sulawesi Utarasebagai penerima dana pemberian subsidi berupa bantuan imbal swadayasekolah ditetapbkan bahwa SMK Negeri 2 Bitung menerima bantuan imbalswadaya SMK berstandar Nasional sebesar Rp 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah);.

Bab huruf G.5 pada petunjuk pelaksanaan Program Imbal SwadayaSMK berstandar Nasional disebutkan bahwa dana imbal harus dikelolaHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2011secara benar dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlakudengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas;.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara050/Kep/Diknas04/ 653/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentangPenetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Sulawesi UtaraNomor :sebagai penerima dana pemberian subsidi berupa bantuan imbal swadayasekolah ditetapbkan bahwa SMK Negeri 2 Bitung menerima bantuan imbalswadaya SMK berstandar Nasional sebesar Rp 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah);.

Bab huruf G.5 pada petunjuk pelaksanaan Program Imbal SwadayaSMK berstandar Nasional disebutkan bahwa dana imbal harus dikelolasecara benar dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlakudengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas;3.

Apabila perjanjian dengan Bank MuamalatIndonesia diperpanjang, maka perjanjian pembayaran komisi ini otomatisjuga diperpanjang mengikuti perjanjian dengan BMI;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMl)pertama kali berlaku sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai 5Mei 2011, dengan memberikan imbal jasa untuk BMI sebesar 40% ;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia

(BMI) yang kedua berlaku sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai 6November 2011, merupakan perjanjian yang baru karena tidakHalaman 8 dari 29 hal.Put.No.33/Pdt/201 7/PT.DKImenyatakan sebagai perpanjangan perjanjian yang pertama, namunmasih dengan memberikan imbal jasa yang tidak berubah untuk BMIsebesar 40%;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang kedua telah diamandemen untuk masa berlakunyasaja (diperpanjang), sehingga

bahwasudah secara otomatis PerjanjianKerjasama Pemasaran antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI juga telah berakhir dengan sendirinya, sebagaimanadiatur tegas dalamPasal 10 Ayat 1 Perjanjian dimaksud;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENSV PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang baru berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai1Maret 2015, dengan perubahan ketentuan, yaitu antara lain denganmemberikan imbal

telah berubah menjadi sebesar45%, makatidak sesuai lagi (sudah menyimpang) dengan PerjanjianKerjasama Pemasaran tersebut, Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwaPendapatan Fee Bersih Pihak Pertama (TERGUGATKONVENSVPENGGUGAT REKONVENS)) adalah sebesar 60%;Bahwa 2 (dua) kali penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PihakPertama (TERGUGAT KONVENSI) PENGGUGAT REKONVENSI) denganBank Muamalat Indonesia (BMI) yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2011sampai 29Februari 2012, tanpa adanya perubahan ketentuan imbal

jasabagi BMI, dapat dikatakan merupakan perpanjangan dari Perjanjian yangpertama kali berlaku sejak 5 Mei 2008 sampai 5 Mei 2011.Namun bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai 1 Maret2015, dengan adanya perubahan ketentuan imbal jasa bagi BMI, dapatdikatakan bukan perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya yang berlakusejak 5 Mei 2008 sampai 29 Februari 2012.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis KabupatenRaja Ampat Program Subsidi Imbal Swadaya bagi SMP NegeriSwasta dan MTs Swastatahun 2004 dengan ketua Alfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping ituditetapkan pula tenaga pendamping KPUSB SMP Kabupaten Raja Ampat dengan suratnomor: 422.2/523 tanggal 20 September 2004 dimana untuk USB SMP Negeri WaigeoBarat ditunjuk sdr.

dibangun; Bahwa selanjutnya Bupati Raja Ampat mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 44 tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampatyaitu di Kampung (pulau) Mutus Distrik Waigeo Barat, Samate, Waisai dan TelukMayalibit; IBahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis KabupatenRaja Ampat Program Subsidi Imbal

masingmasing ketua Komite pembangunan USBSMP; Bahwa terdakwa selaku ketua tim teknis kabupaten pembangunan USB SMP Negeri di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2004mempunyai tugas yaitu sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses danpeningkatan mutu SMP dari Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama di tingkat kabupatendengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman tim teknis perluasan aksesdan peningkatan mutu SMP dan petunjuk pelaksanaan Program subsidi Imbal

Sorong dengan surat No.912/569 tanggal 13 Oktober 2004 tentang pemberitahuan dan tatacara pencairan dana dari Bank penyalur agar berhasil dengan baik;Foto copy surat Menteri Pendidikan Nasional up.Dirjen Dikdasmendi Jakarta Nomor. 869/571 tanggal 13 Oktober 2004 tentangpenerbitan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan diKabupten Raja Ampat;Foto copy Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan danpengajaran Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim TeknisKabupaten Raja Ampat program subsidi imbal swadaya

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Firman Imbal Tawakal bin Misturi) terhadap Penggugat ( Ayu binti Suyono P.

LANANG IMBAL PRATAMA8. AGIE TANTRI YUDHAPj Kabag Hukum PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok KantorWilayah BanjarmasinLegal Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk KantorWilayah BanjarmasinAssociate Legal Officer PT. BankRakyat Indonesia (Persero), TbkKantor Wilayah BanjarmasinAsisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Kantor Cabang Palangka RayaKepala Unit Seth Adji PT. BankRakyat Indonesia (Persero), TbkKantor Cabang Palangka RayaMantri Unit PT.

., telahmengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang sebagai berikut: TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DANTERMOHON PKPU; 1)2)Bahwa Termohon PKPU adalah koperasi yang telah menerbitkansertipikat simpanan berjangka dengan memberikan imbal jasa / bagi hasilkepada para pihak yang menempatkan dananya dengan jangka waktutertentu;Bahwa Pemohon PKPU adalah pihak yang menempatkan dananyadalam bentuk sertifikat simpanan berjangka yang berhak menerima imbaljasa / bagi hasil

halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Hal. 14 Putusan No. 236/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Jkt.Pst.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPUadalah pada pokoknya mohon agar Termohon Koperasi Simpan Pinjam PracicoInti Sejahtera dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah adalah pihak yangmenempatkan dananya dalam benituk sertifikat simpanan berjangka yangberhak menerima imbal

dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yaitu Debiturmemiliki lebih dari satu Kreditur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai dengan P4 berupaSertifikat Simpanan Berjangka dan jadwal pembayarannya atas nama PemohonPKPU yang diterbitkan oleh Termohon PKPU, terbukti Pemohon PKPU terikathubungan hukum dengan Termohon PKPU sehubungan dengan PemohonPKPU menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat simpanan berjangka yangberhak menerima imbal

No. 1332 K/PID.SUS/2010Bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan tampungSMK melalui SMK kecil di SMP khususnya pada daerah terpencil,meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung SMKmelalui alin fungsi institusi pendidikan menjadi SMK dan mensinergikansumber daya pendidikan yang tersedia terhadap penyelenggaran SMK, makaDepartemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijaksanaan tentangProgram Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP;Bantuan Departemen Pendidikan Nasional melalui Program ImbalSwadaya

BerdasarkanPetunjuk Pelaksanaan tersebut, dana imbal disalurkan kepada SMK melaluirekening Komite Sekolah dan semua kegiatan dilakukan secara swakelola;Bahwa sesuai program Departemen Pendidikan Nasional tersebutdi atas, maka pada bulan Juli 2004 di Kabupaten Sragen telah berdiri SMKKecil di SMP antara lain SMK Negeri Kalijambe Sragen, SMK NegeriMondokan Sragen, SMK Negeri Gesi Sragen dan SMK Negeri SambirejoSragen sebagai program SMK Kecil di SMP dimana dalam kegiatan belajarmengajar masih menggunakan

fasilitas dari SMP induk yakni SMP Negeri Kalijiambe Sragen, SMP Negeri Mondokan Sragen, SMP Negeri GesiSragen dan SMP Negeri Sambirejo;Bahwa sebagai tindak lanjut Program Imbal Swadaya tersebut, seharusnyapada tahun 2004 Pemerintah Pusat memberikan bantuan sebesarRp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) per sekolah, namundemikian karena dana pendamping dari APBD Kabupaten Sragen belumdianggarkan, maka bantuan tersebut diakumulasikan pada tahun 2005sehingga per sekolah mendapat Rp 500.000.000

, (lima ratus juta rupiah).Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program SMK Kecil di SMP tahun2005 bahwa Dana Imbal Swadaya dari Pemerintah Pusat melalui danaDekonsentrasi bersifat sebagai stimulan dan harus ada dana pendampingHal. 2 dari 68 hal.

No. 1332 K/PID.SUS/2010institusi pendidikan menjadi SMK dan mensinergikan sumberdayapendidikan yang tersedia terhadap penyelenggaraan SMK, makaDepartemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijaksanaan tentangProgram Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP;Bantuan Departemen Pendidikan Nasional melalui Program Imbal SwadayaSMK Kecil di SMP hanya diperuntukkan bagi SMK Kecil yang telah berUPT, baik yang berasal dari Program SMK Kecil di SMP PendidikanKejuruan Pedesaan (PKP) maupun SMK alih fungsi dengan besar

No. 898 K/PID.SUS/2009Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000, (dua puluh enam juta tujuhpuluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan ProgramPemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidaktercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMKsebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal SwadayaPemberdayaan SMK Swasta dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :a.

3 (tiga) Hard Disc Second Rp. 800.000, 1 (satu) PS 450 watt untuk computer P.4 Rp. 125.000,TOTAL Rp. 53.927.000,Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000, (dua puluh enam juta tujuhpuluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan ProgramPemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidaktercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMKsebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal

Abdurrais Jakariah denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dibebaniuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti berupa : Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMK Standar Nasional ; Proposal Rencana Pengembangan Pendidikan berorientasi KecakapanHidup (Life Skill) ; Proposal Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta

(sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4(empat) bulan ;Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMKStandar Nasional ; 1 (satu) bundel Rencana Pengembangan Pendidikan, Pendidikanberorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) ; 1 (satu) bundel Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta ; 1 (satu) bundel Laporan

memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaatperlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalambentuk nilai tunai.Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unit link tidakberbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional,yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, danmanfaat lainnya sesuai program yang dipilih.Yang istimewa, unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premiyang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit,kinerja imbal

Dana klaim nasabah dikelola olehperusahaan asuransi, sedangkan dana investasi dikelola olehmanajer investasi yang terpisah.Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yangditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit,kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasiunit link yang dipilin nasabah sesuai dengan kondisi pasar sahamdan pasar uang.

Dengandemikian, karena penempatan sebagian premi yang dibayarkannasabah ditempatkan dalam unit link yang merupakan investasi,maka resiko terkait dengan kinerja imbal hasilnya menjadi resikodari nasabah itu sendiri dan bukan merupakan resiko dariTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai perusahaan asuransi yang mengumpulkan premitersebut..

Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) sebagai imbal jasa kepada Saksi apabila Saksi inginanaknya diuruskan oleh Terdakwa sehingga bisa lulus seleksi anggotaTNI.

Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) sebagai imbal jasa kepada Saksi apabila Saksi inginanaknya diuruskan oleh Terdakwa sehingga bisa lulus seleksi anggotaTNI.Hal 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sm.

segala sesuatuyang berharga bagi korban.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumsebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad. 3 maka majelis hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyampaikan rangkaiankebohongan kepada para Saksi bahwa Terdakwa memiliki Kemampuan untukmeluluskan seseorang dalam seleksi anggota TNI dan dengankemampuannya tersebut Terdakwa berjanji akan meluluskan anakanak daripara Saksi tersebut apabila masingmasing Saksi menyerahkan sejumlahuang sebagai imbal

sejumlah Rp39.000.000,00 (tigapuluh sembilan juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwayang meminta dan menerima uang sejumlah sejumlah Rp21.900.000,00 (duapuluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Matelda Filimditty danuang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari SaksiMarthinus Luturmas melalui transfer ke rekening bank BRI atas nama ElsyeTahalea dengan dalih sebagai imbal

Kerugian Materiile Berupa seluruh uang titipan yang harus dikembalikan oleh Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 91.800.000 (Sembilan puluh satu jutadelapan ratus ribu rupiah);e Imbal jasa yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar10 % per 6(enam) bulan dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)terhitung dari bulan September 2015 hingga bulan Maret 2019 adalahsebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluhSembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);b.

Menghukum Tergugat untuk membayar imbal jasa yang dijanjikanoleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 % per 6 (enam) bulan dariRp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhitung dari bulan September2015 hingga bulan maret 2019 sebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuhjuta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluhrupiah);5.

balik sebesar 26,5 %3 Majelisdengan metoda Tingkat Imbal Balik Internal Nyata (RealInternal Rate of Returm) sesuai dengan ketentuan padaPerjanjian Konsesi dan tidak didasarkan perhitungantingkat pengembalian investasi dengan metoda lainnyaseperti : Average Rate of Return, Payback Period, NetPresent Value, Nominal Internal Rate of Return, Cash onCash Return dan lainnya.

Kontrol keuangan untukmemperoleh tingkat imbal balik tersebut dapatdilaksanakan baik dengan mengusulkan kenaikan tarif,penurunan biaya maupun melakukan penyesuaian atasjumlah investasi yang dilakukan ;Komisi Telah Tidak Melaksanakan Ketentuan PeraturanPerundangundangan Yang Berlaku, khususnya Terkait Dengan Pasal 35huruf E UndangUndang No. 5 Tahun 1999 ;1 PertimbanganHukum dalamPutusan KPPUyangmembuktikanbahwa MajelisKomisi telahtidakmelaksanakanPasal 35 hurufE UndangUndang No.5/1999 ;Angka 2.3.2.3

oleh ATB adalah sesuai dengan apa yang telahdisepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi ;Pendapat Independen atas Metoda Finansial Sehubungandengan Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam dari TruscelCapital, halaman 3, Bagian Kesimpulan, No. 2 (vide BuktiP6) (kutipan) :Pembayaran Dividen Yang Telah Dilakukan Oleh ATBAdalah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Perjanjian Konsesi dimana ATB memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol atastingkat laba dan deviden yang diperoleh untuk mencapaitingkat imbal

Kontrol keuanganuntuk memperoleh tingkat imbal balik tersebut dapatdilaksanakan baik dengan mengusulkan kenaikan tarif,penurunan biaya maupun melakukan penyesuaian atas jumlahinvestasi yang dilakukan ;2 Dampak dari tidak dilakukannya pembagian Deviden ATBterhadap tingkat pencapaian imbal balik internal nyatayang telah ditentukan dalam Perjanjian Konsesi ;1 Majelis Komisi dalam Putusan KPPU, teiah tidaksecara spesifik dan rinci menjelaskan dampak daritidak dilakukannya imbal balik internal nyatasebesar

Kontrol keuangan untuk memperolehtingkat imbal balik tersebut dapat dilaksanakan baik denganmengusulkan kenaikan tarif, penurunan biaya maupunmelakukan penyesuaian atas jumlah investasi yangdilakukan ;Dengan melakukan simulasi dimana pada tahun 20052007tidak dilakukan pembayaran deviden, maka untuk mencapaitarget tingkat imbal balik internal nyata sebesar 26,5 %,kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi berupapeningkatan jumlah deviden dari Rp 31,84 miliar per tahunmenjadi sebesar Rp 70,77 miliar

Tidak Memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polisbaru yang menjanjikan imbal hasil investasi;5.

Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yangmenjanjikan imbal hasil investasi;5.

Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yangmenjanjikan imbal hasil investasi;5.

RPK yangdisampaikan antara lain meliputi RPK yang merencanakan penjualanproduk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi.RPK juga perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja samayang konkret dengan mitra bisnis seperti Manajer Investasi, Bank,Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Seldan Pengembang Properti.

Pada tanggal O9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama AprialErwin (Terdakwa) dengan Nomor Rekening : 4970635501;Bahwa Terdakwa sudah memberikan imbal hasil atau fee kepada SaksiMuhammad Aditya Prabowo, S.Hum Alias Didit sejumlah Rp. 435.675.000,00(empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yangdikirimkan secara bertahap sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengantanggal 30 Mei 2018 melalui transfer antar Bank

kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 835.000.000,00 (delapanratus tiga puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa sebelum mentransferkan dana tersebut kepadaTerdakwa, diantara Terdakwa dan Saksi Muhammad Aditya Prabowo, S.Hum AliasDidit, yang sudah saling mengenal sejak tahun 2011, sudah ada perjanjian yangdituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama, dimana Saksi Muhammad AdityaPrabowo, S.Hum Alias Didit akan menanamkan modal di usaha konveksi pakaianmuslim milik Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan imbal

Menjanjikan kepada Saksi Nurdahniar Kasim bahwa Saksi Nurdahniar Kasimakan menerima imbal balik atau fee sebesar 5% setiap bulan jika SaksiNurdahniar Kasim mau berinvestasi di produk PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) yang namanya Berkebun Emas, padahal sesungguhnya produk investasiBerkebun Emas tidak ada di PT. BSM dan dana Saksi Nurdahniar Kasimnyatanya dimasukkan oleh Saksi Muhammad Aditya Prabowo, S.Hum Alias Diditke dalam produk Gadai Emas yang ada di PT. BSM KC.

BankSyariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Luwuk dengan janji Saksi NurdahniarKasim akan mendapatkan imbal hasil atau fee sebanyak 5% setiap bulan. Bahwaemas yang diinvestasikan tersebut, ternyata oleh Saksi Muhammad Aditya Prabowo,S.Hum Alias Didit tidak diinvestasikan pada produk investasi Berkebun Emasseperti yang dikatakannya kepada Saksi Nurdahniar Kasim melainkan pada produkGadai Emas yang memang merupakan produk resmi dari PT.

Pada tanggal O9 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama AprialErwin (Terdakwa) dengan Nomor Rekening : 4970635501;Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluhlima juta rupiah);Bahwa transferan uang tersebut dilakukan Saksi Muhammad AdityaPrabowo, S.Hum Alias Didit karena Saksi Muhammad Aditya Prabowo, S.Hum AliasDidit ingin mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil atau fee sebanyak 10% 15% setiap bulan dari

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasa Sdr.NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (Seratus riburupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. NASIR; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr.

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasaHalaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN TjgSdr. NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (Sseratusribu rupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr.

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasaSdr. NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (seratusribu rupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr.

Sodikromo Saingun, kalaudihitung pemberian Pak Sodikromo Saingun dengan habisnya biayapengurusan Pak Sodikromo Saingun, dalam hal ini dari pihak yangberketempatan jenazah Pak dan Mbok Sodikromo Saingun sangat sedihapabila kepedihannya sudah dijalani malahmalah Warsiti dan HadiWiyono/Penggugat I, Il keras kepada memasalahkan pemberian dan malahmenggugat sampai tingkat Mahkamah Agung RI Jakarta, yang apabiladirenungkan tidaklah seberapa arti/hikmahnya dan justru akan ditimpadosanya, adanya pemberian imbal

Saingun sebagaikuasa penuh pemberi harta secara sah dan tidak cacat hukum, jadi hartatersebut sah diberikan yang berhak menerima yang sudah disahkan diKantor Desa dan di Kantor Kecamatan ;Ketiga anaknya telah diberi hartanya sesuai hukum di Desa, orangJawa/Adat Kajawen, adat istiadat leluhur Jawa dan juga hukum pemberiansecara sah dilindungi undangundang, peraturanperaturan yang masihberlaku pada tahun 1968, lalu pemberian itu disertifikatkan agar tidak terjadigugat menggugat, adanya pemberian imbal

Lanang Imbal Pratama, Mantri Unit PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Seth Adji Kantor Cabang PalangkaHalaman 1 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN PikRaya dan 8. Agie Tantri Yudha, Mantri Unit PT.

Narkotika jenis shabu tersebutterdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikan kepadaseorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasi Michatdengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuantersebut.Kemudian terdakwa dapat menjelaskan bahwa Terdakwa sudahHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2020/PN

Narkotika jenis shabu tersebutterdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikan kepadaseorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasi Michatdengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuantersebut.Kemudian terdakwa dapat menjelaskan bahwa Terdakwa sudahsekitar 3 kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari

Narkotika jenis shabutersebut terdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikankepada seorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasiMichat dengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuan tersebut.