Ditemukan 932 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 72/PID/2011/PT-MDN
Tanggal 12 April 2011 — BAHARI ALS.ATAN
147
  • SerdangBedagai sekaligus melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakanalat GPS (Global Position System) disekitar Desa Bagan Kuala Kec. TanjungBeringin Kab. Serdang Bedagai sehingga petugas mendapat kesimpulan bahwalokasi penebangan kayu dengan titik koordinat yang ditentukan tersebut beradadi kawasan Hutan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor : 44/MenhutlI/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang PenghunjukanKawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara diwilayah Kab.
Register : 24-03-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 54 / Pid.B / 2015 / PN.Tdn
Tanggal 19 Mei 2015 — Terdakwa I 1. Nama Lengkap : ADE SAHRUDIN Als ADE Bin HADIN ; 2. Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat) ; 3. Umur atau Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 November 1980 ; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat Tinggal : Kp. Cicarulang Rt. 02 Rw. 06 Desa Sagara Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat ; 7. Agama : Islam ; 8. Pekerjaan : Petani ; 9. Pendidikan : SD (Tamat). Terdakwa II 1. Nama Lengkap : MAMAN Als MAMAN Bin SAHLI ; 2. Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat) ; 3. Umur atau Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 November 1972 ; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat Tinggal : Kp. Cinangsi Rt. 02 Rw. 03 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat; 7. Agama : Islam ; 8. Pekerjaan : Petani ; 9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
219
  • yang belum sempat diangkut dan termasuk dalam Kelompok KayuRimba Campuran (KKRC), setelah ditanyakan kepada Terdakwa danTerdakwa Il perihal perizinan dari Pihak Berwenang terkait kegiatanpenebangan pohon yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Il dikawasanhutan Padang Berebat tersebut, terhadap hal tersebut Terdakwa danTerdakwa Il menjawab tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang;Halaman 5 dari 32Bahwa setelah dilakukan pengambilan tiitk koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
    Berebat dengan menggunakan satu mesin chainsaw merk still warna orange serta Terdakwa dan Terdakwa Il membenarkanbahwa 22 (dua puluh dua) keping papan kayu berukuran 3 M (tiga meter) x 20Cm (dua puluh centimeter) x 2 Cm (dua centimter) yang ada disekitar lokasipenebangan adalah hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa danTerdakwa Il yang belum sempat diangkut dan termasuk dalam Kelompok KayuRimba Campuran (KKRC);Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
    Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS(Global Position System) oleh Ahli dari Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Belitung Timur di lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa Ilmelakukan penebangan pohon, setelah dilakukan ploting titik koordinattersebut kedalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.798/MenhutIV2012 dan SK 410/Menhut 1/1986, diketahui bahwa lokasitersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang DesaSimpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang
    papanpapan kayu hasil olahan dan selanjutnya Saksi JanterPanjaitan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Il perihal aktifitaspenebangan pohon di sekitar lokasi pondok tersebut, setelah ditanyakan kepadaTerdakwa dan Terdakwa Il perihal perizinan dari Pihak Berwenang terkaitkegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa llmenjawab tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan tiitk koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
Putus : 11-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs.
Tanggal 11 September 2017 — SAKON SREEPA
7612
  • memilikidokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatanHalaman 19 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgspenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesiayang tertera dalam Undangundang R.INo. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya dokumen tersebut dikeluarkan /diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 01 005 N98 48 988 BT biladilinat di peta laut dan dikonversikan di global position
    Operasi (SLO).Bahwa kapal KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99 tidak memilikidokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatanpenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indoneisayang tertera dalam Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya dokumen tersebut dikeluarkan /diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 01 005 N98 48 988 BT biladilinat di peta laut dan dikonversikan di global position
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB).ye nN >sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB (U) 1488GT. 64.99 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 01 005 N98 48 988 BT bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia, maka unsur ini pun telah terbu ktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB),ye NN >sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB (U) 1488GT. 64.99 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 01 005 N98 48 988 BT bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia;Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN LgsMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
909304
  • Tentang : Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
  • 2Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4620PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRANUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2006TENTANGPENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA ANTI KORUPSI, 2003)RESERVATION TO ARTICLE 66 PARAGRAPH 2UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003Reservation:The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound bythe provision of article 66 paragraph 2 and takes the position
Register : 21-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 157/Pid.B/LH/2019/PN SRL
Tanggal 10 Desember 2019 — Januari Nababan Anak Dari Panal Nababan
42590
  • Sarolangun; Bahwa Ahli menyatakan sesuai dengan permintaan pihak PolresSarolangun pengecekan titik koordinat yang Ahlilakukan adalah lokasikegiatan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh tersangka (SdrJANUARY NABABAN Anak dari PANAL NABABAN (Alm); Bahwa Ahli yang melakukan pengambilan titik koordinat tersebutdengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map76CSX dan dari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 4(Empat) titik koordinat di lokasi Penanaman Kelapa sawit yangdilakukan
    Sarolangun; Bahwa Sesuai dengan permintaan pihak Polres Sarolangunpengecekan titik koordinat yang Ahli lakukan adalah lokasi kegiatanpenanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh tersangka (SdrJANUARY NABABAN Anak dari PANAL NABABAN (Alm);Putusan Nomor :157/Pid.B/LH/2019/PN Srl Halaman 13 dari 24 halaman Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSXdan dari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 4 (Empat) titikkoordinat
    Samhutani, hal ini dapat dibuktikan dengan cara penentuan titikkoordinat yang dilakukan oleh petugas dinas Kehutanan denganmempergunakan GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX,sehingga kawasan perkebunan yang telah ditanami pohon kelapa sawitoleh terdakwa terletak pada titik kordinat; Titik 1 (Satu) pada koordinat 103426,49E, 214 '0,86S; Titik 2 (Dua) pada koordinat 103447,06E, 29142,27S; Titik 3 (Tiga) pada koordinat 103447,3E, 21413,55S; Titik 4 (Empat) pada koordinat 103440,68E, 21420,19S
Putus : 16-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 227/Pid.Sus.Prk/2016/PN Lgs.
Tanggal 16 Januari 2017 — SAMAD RUEANGDET
9523
  • memilikidokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatanpenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indoneisayang tertera dalam Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya dokumen tersebutdikeluarkan/diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.Sus.Prk/2016/PN Lgs Bahwa menurut Ahli posisi 04 46 400 U98 45 200 T biladilihat di peta laut dan dikonversikan di global position
    Bahwa menurut Ahli posisi 04 46 400 U98 45 200 T biladilihat di peta laut dan dikonversikan di global position system(GPS) termasuk wilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia.
    PKFB 939 GT.65.18 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 04 46 400 U98 45 200 T bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia, maka unsur ini pun telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis unsur ke3 dari pasal ini telah terpenuhi
    PKFB 939 GT.65.18 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 04 46 400 U98 45 200 T bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia;Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis unsur ke2 dari pasal ini telah terpenuhi;Menimbang
Register : 04-09-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 293/Pid.B/2013/PN-TB
Tanggal 16 September 2013 —
221
  • Asahan melakukanpenentuan posisi tempat penebangan pohon kayu tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System) bahwa lokasi tempatpenebangan pohon kayu tersebut berada di titik koordinat 02 5320,7 Lintang Utara dan titik koordinat 99 59 08,4 Bujur Timur,kemudian titik koordinat tersebut di plotkan ke dalam Peta KawasanHutan berdasarkab Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: 44/Menhutll/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 bahwaareal tempat penebangan pohon kayu bakau dengan
Putus : 31-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5 Melawan RIAMA D. LUMBANTORUAN, dkk
5519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAMA DIO1 Maret 2001 s.d. 08 Agustus 2011;LUMBANTORUFinishing Line 5 Operator;AN Rp. 2.224.123,;Mulai bekerja danberakhirDept. dan Position:106 Februari 2002 s.d. 08 Agustus 2011;Finishing Line 9 Operator; Upah diterima Rp. 1.845.423. ;setiap bulanb. MELVA LINA/20 Juni 1996 s.d. 02 Agustus 2011;SITORUS : Finishing Senior, SPV;Mulai bekerja dariRp. 2.500.000,;berakhirDept. dan Position :18 Maret 1998 s.d. 12 Agustus 2011;Upah diterima Finishing Operator lIronin 4;setiap bulan Rp. 1.765.428,;c.
Register : 10-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/PID.B/2013/PN LB.BS
Tanggal 1 Oktober 2013 — - MAWARDI IMAM NAGARI Pgl. IMAM Als. MAWAR ;
596
  • puluhtiga) batang dengan Volume 6,6912 M3 bentuk pecahan dan balok, denganjenis kayu rimba campuran.Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013, sekira pukul 10.00 Wib,saksi frengki Sihombing bersama petugas kehutanan yakni saksi Usdiantodan petugas lainnya, Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Wali nagari sertaterdakwa untuk dilakukan pengecekan tunggul kayu dan ditemukansebanyak 20 (dua puluh) tunggul penebangan dan setelah di lakukanPengecekan terhadap Lokasi penebangan dengan menggunakan alat GPS(Global Position
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 34/PID.SUS-LH/2021/PT JMB
Tanggal 26 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EFENDI S Anak dari R. SIAGIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NIRMALA DEWI, SH,MH
11939
  • Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut denganmengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
    Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebutdenganmengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
    Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut denganmengambil titik Koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 101/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. MERCK SHARP DHOME PHARMA Tbk. d/h. PT.SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk MELAWAN HIKMAH ARDHIANTO, S.Psi
9397
  • No. 101/G/2015/PHISby. harus melakukan inventarisasi ulang dan menyusun kembali (standarisasi)keseluruhan skill matrix untuk semua job position yang ada di lingkunganPenggugat, namun dukungan dari plant director dan beberapa departmenthead sangat kurang, sehingga proses inventarisasi dan penyusunan trainingmatrix yang bersifat teknis dan detail pekerjaan untuk masingmasing job25position berjalan sangat lama.
    Setelah proses penyusunan training matrixselesai dilaksanakan, Tergugat harus melakukan training ulang kepadaseluruh karyawan untuk beberapa curricula (dalam istilah umum adalahpersyaratan/keterampilan teknis yang ada dalam sebuah job descriptionyang wajib dikuasai oleh pemegang jabatan) yang ada dalam training matrixuntuk masingmasing job position karena dalam system training yang baru(technical training teamsites) semua karyawan pemegang jabatan sekalipunsudah mampu melakukan pekerjaannya tetapi
    jika tidak ditemukan samasekali data record training tentang keterampilan teknis maupun traininggeneral yang ada dalam training matrix job position terkait, maka wajibmelakukan training ulang dan direcord kembali kemudian datanya di up loadke dalam system training yang baru tersebut.
    Pada saat ituTergugat juga mengkoordinir dan melakukan penyusunan ulang jobdescription untuk semua job position yang ada di lingkungan Penggugatagar memiliki job description yang terstandarisasi dan sesuai denganCCF (career & compensation framework ) serta sebagai referensi untukHal. 20 dari 72 hal. Put. No. 101/G/2015/PHISby.penyusunan training matrix yang selanjutnya di upload ke dalam technicaltraining teamsites (system training).
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN KOLAKA Nomor 268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka
Tanggal 19 Desember 2016 — - USMAN al. NDU bin AMIRUDDIN
32723
  • selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang)manarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandiamengamankan kayu olahan beserta mobil truck damping warnahijautersebut; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position
    damping warna hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan;Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position
    damping warna hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position
Putus : 23-07-2013 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K /Pid.Sus/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — Mr. LE VAN THONG
6320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BTh87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIBatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempatdi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat05 31 978 LU 106 35 421 BT sesuai Global Position System (GPS) ataupada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia, di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barangbukti berupa kapal KM.
    BTh87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIBatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempatdi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05 31 978LU 106 35 421 BT sesuai Global Position System (GPS) atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barang bukti berupakapal KM.
Register : 28-09-2011 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 632/Pid/Sus/2011/PN.SKY
Tanggal 16 Januari 2012 — TOTOK MUNASTOWO bin BASUNI
36014
  • Soma bin Sanjun, bahwa saksi dengan menggunakan alat berupaGPS (Global Position System) saksi telah melakukan pemeriksaan lapangan dan mendapat titikkoordinat lahan yang digarap oleh terdakwa adalah di titik X (0365635) dan Y (9735282) dimanatitik tersebut memang berada didalam kawasan Konservasi Suaka Marga Satwa Dangku KecamatanTungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli An.
    Soma bin Sanjun, bahwa saksi dengan menggunakan alat berupaGPS (Global Position System) saksi telah melakukan pemeriksaan lapangan dan mendapat titikkoordinat lahan yang digarap oleh terdakwa adalah di titik X (365635) dan Y (9735282) dimanatitik tersebut memang berada didalam kawasan Konservasi Suaka Marga Satwa Dangku KecamatanTungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli An.
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50154/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11320
  • ofService dinyatakan bahwa the place of supply of service shall be deemed to be the place where thesupplier has established his business or has a fixed establishment from which the service is supplied, or, inthe absence of such a place of business or fixed establishment, the place where he has his permanentaddress of usually resides;bahwa berdasarkan halaman dua tulisan Peter Coombs dari University of Kent tentang EU Single Marketyang diunduh melalui jaringan Internet, menyatakan bahwa the default position
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 B/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FABIENNE INTIMATE;
3021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Loss foreign exchange position Rp 1.560.297.658Oleh karena itu Pemohon Banding keberatan atas koreksi biaya dariluar usaha sejumlah Rp1.560.297.658,00 untuk mendukung proses bandingPemohon Banding, Pemohon Banding melampirkan datadata dan informasiberkaitan dengan biaya dari luar usaha;Halaman 2 dari 8 halaman.
Putus : 05-12-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 354/PID.B/2013/PN.PSP
Tanggal 5 Desember 2013 —
41592
  • Sumatera Sylva Lestari tepatnya di compartemen (petak) N.27. kemudianBerdasarkan Keputusan Riau Menteri Kehutanan Nomor : 173/KptsII/1986 tanggal 06Juni 1986 tentang penunjukkan areal wilayah dati I Riau sebagai kawasan hutan, arealtersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi KU Pasir Pangaraian.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar oleh terdakwa seluas 0,2 hektar, dan di areal tersebut sedang ditanami dengantanaman pohon akasia yang berusia 3 (tiga)
    Selanjutnya Saksi GANDAMANURUNG dan Saksi MARGANDA SITORUS mengamankan terdakwa ke kantorPT.SSL untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara umum dapat menimbulkanperubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayatilingkungan hidup seperti asap yang mengakibatkan pencemaran udara dan kerusakan padaunsur hara yang terkandung pada tanah.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar
    Selanjutnya Saksi GANDAMANURUNG dan Saksi MARGANDA SITORUS mengamankan terdakwa ke kantorPT.SSL untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar oleh terdakwa seluas 0,2 hektar, dan di areal tersebut sedang ditanami dengantanaman pohon akasia yang berusia 3 (tiga) bulan yang sebagian telah terbakar karenaperbuatan terdakwa yakni kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) batang.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SSL mengalami
Register : 25-07-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 132/Pid.Sus/2012/PN.Tte
Tanggal 4 September 2012 — HASIM LABAA
5523
  • Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Kapal KM Steward A-02 (rusak berat sesuai Berita Acara Kondisi Kapal (Barbuk) saat ini tanggal 30 April 2012 dalam berkas perkara;- 6 (enam) buah ketinting (rusak ringan sesuai beita Acara Kondisi kapal (barbuk) saat ini tanggal 30 April tahun 2012 dalam berkas perkara;- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Steward A-02 ;- 1 (satu) buah GPS (Global Position System);- 1 (satu) buah radio SSB- 1 (satu) buah kompas kecil;- 3 (tiga) buah tali pancing
    tindakpidana perikanan di laut ;e Bahwa SPB tersebut diberikan pada Nakhoda Kapalsebagai Penanggung jawab atas keselamatan kapal.Masa berlakunya SPB adalah 2 (ua) trip pelayarandari pelabuhan keberangkatan sampai tiba kembalidi pelabuhan asal atau pelabuhan yang lain ;Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa :e 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Steward A.02 ;Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah GPS (global Position
    5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)subsidair (satu) tahun kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Kapal KM Steward A02 (rusak berat sesuai Berita Acara KondisiKapal (Barbuk) saat ini tanggal 30 April 2012 dalam berkas perkara;e 6 (enam) buah ketinting (rusak ringan sesuai beita Acara Kondisi kapal (barbuk)saat ini tanggal 30 April tahun 2012 dalam berkas perkara;e 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Steward A02 ;e 1 (satu) buah GPS (Global Position
    Menetapkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Kapal KM Steward A02 (rusak berat sesuai Berita Acara KondisiKapal (Barbuk) saat ini tanggal 30 April 2012 dalam berkas perkara;e 6 (enam) buah ketinting (rusak ringan sesuai beita Acara Kondisi kapal (barbuk)saat ini tanggal 30 April tahun 2012 dalam berkas perkara;e 1 (satu) bundel dokumen kapal KM Steward A02 ;e 1 (satu) buah GPS (Global Position System);e 1 (satu) buah radio SSBe 1 (satu) buah kompas kecil;e 3 (tiga) buah tali pancinge uang
Register : 02-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH
Terdakwa:
ANDIKA
16453
  • SLFA 5177 GT.64,81 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabiladililhat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisikapal KM. SLFA 5177 GT. 64,81 pada saat ditemukan/ berhenti berada padaposisi 02 54.500 N 100 50.300 E termasuk Wilayah Selat Malaka PerairanTeritorial Indonesia.
    SLFA 5177 GT.64,81 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabiladillhat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisikapal KM.
    BINTANG LAUTdan Global Position System (GPS) yang ada di KM. SLFA 5177GT.64,81, berada di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka;Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.SusPRK/2021/PN Mdn Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Nakhoda KM.
    tentangPerikanan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1980 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawl serta Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor: 59/PERMENKP/2020 tentang JalurPenangkapan Ikan dan Alat Penangkap Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.SusPRK/2021/PN Mdn Bahwa posisi koordinat 0250,500 N 10050,300 E, setelah abhliperhatikan saat di plotting di Peta Laut Indonesia dan dikonversikan diGlobal Position
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.PRK/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Maret 2016 — - ZAW
7220
  • Bahwa posisi 0321900 LU dan 100 18 502 BT bila dilinat di peta laut dandikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Selat Malaka PerairanZona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Bahwa posisi 0321900 LU dan 100 18 502 BT bila dilinat di peta laut dandikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Selat Malaka PerairanZona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Bahwa posisi 0321900 LU dan 100 18 502 BT bila dilinat di peta laut dandikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk Wilayah Selat Malaka PerairanZona Ekonomi Eksklusif Indonesia.aaa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Penangkapan Ikan (SIPI),Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Laik Operasi (SLO) Bahwa alat tangkap trawl yang digunakan kapal yang dinahkodai terdakwa adalah alattangkap yang terlarang karena jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusakdasar perairan,terumbu karang tempatberkembang biaknya habitat ikan serta merusakkeberlangsungan sumber daya ikan.Halaman 6 dari 25 Putusan No.03/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn Bahwa posisi 0321900 LU dan 100 18 502 BT bila dilinat di peta laut dandikonversikan di Global Position