Ditemukan 1530 data
JASMAN, S.Pd.,M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
125 — 63
diterimaoleh Gubernur Provinsi Bengkulu tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi UpayaAdministratif yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan(vide bukti ,P15,P16, P17 dan P18) serta Gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 10 Mei 2019sehingga setelah penyelesaian Upaya Admistratif melalui Keberatan danBanding yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak melebihi 90 hari sehingga telahmemenuhi tengang
85 — 26
;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
197 — 113
Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
77 — 30
daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
78 — 19
Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
76 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSk), pada Pasal 5ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
114 — 49
Kepala DusunIll sebagai Perangkat Desa Air Putih llir yang baru (terkait objek sengketa yangke 4) melalui panggilan masingmasing tertanggal 28 April 2021, kemudianketiganya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2021 danmenyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (vide BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Mei 2021);Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa a quoterlebin dahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili,kepentingan dan tengang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YENI CAHYO RISDIANTORO,SH
78 — 36
permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumtersebut, masingmasing pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masihdalam tengang
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
86 — 35
Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
192 — 84
Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
Terbanding/Tergugat I : PT. WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDO, Propertindo
Terbanding/Tergugat II : FREDI TAN
Terbanding/Tergugat III : PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK dan Entitas Anak
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS EDISON JINGGA
95 — 48
dalam akte sewamenyewa sudah pula PENGGUGAT lakukan mulai tahun 2012 sampaitahun 2014, dan telah diterima pula oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il,sejumlah Rp. 30.000.000.000, ( tiga puluh milliard rupiah ), sehinggajumlah TOTAL pembayaran uang sewa yang telah PENGUGAT lakukankepada TERGUGAT dan TERGUGAT II adalah sebesar Rp.45.000.000.000, ( empat puluh lima milliard rupiah ), sedangkan untukHalaman 4 Putusan Nomor:449/Pdt/2021/PT DKIpembayaran tahun 2015 belum PENGGUGAT dilakukan karena belummasuk masa tengang
41 — 10
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
108 — 156
didukung bukti yang berdasar hukum Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Dalam hal suatu bidang tanahsudah diterbitkanSertipikat ....sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baiksecara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
56 — 25
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
53 — 22
Eksepsi Tengang Gugatan Penggugat Kabur ;4.
63 — 18
Telahdipanggil para pihak tidak ada Kesepakan atau Perdamaian.Berdasarkan hal tersebut di atas diberi tengang waktu Para Pihakuntuk meneyelesaikannnya ke Pengadilan dalam jangka waktu 3bulan;Bahwa berdasarkan dan alasan Fakta Yuridis yang Turut Tergugat kKemukakandiatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggiberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :Dalam pokok perkara :e Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
302 — 236
Poin 3 tanggal 9 Juli 1991yang menyatakan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.halaman 52 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIdan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
96 — 16
di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
43 — 17
Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang